Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Kaesang Buka Suara Soal Isu Ijazah yang Lagi Viral: Semua Bisa Diselesaikan

    Kaesang Buka Suara Soal Isu Ijazah yang Lagi Viral: Semua Bisa Diselesaikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, melakukan kunjungan ke rumah dinas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Jalan Sedap Malam, Jumat sore (25/4/2025).

    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian safari politik Kaesang ke sejumlah kepala daerah di Jawa Timur sekaligus momentum silaturahmi dalam suasana Idulfitri 1446 Hijriah.

    Wali Kota Eri menyebut bahwa kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membicarakan kondisi terkini Kota Surabaya.

    Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah kasus penahanan ijazah oleh salah satu perusahaan di Surabaya yang kini tengah viral dan menjadi sorotan publik, termasuk di Jakarta.

    “Sebagai Ketua Umum PSI, beliau datang bersilaturahmi karena saat saya maju Pilwali dulu, semua partai, termasuk PSI, turut mengusung. Yang dibahas juga soal situasi Surabaya,” ujar Eri kepada awak media usai pertemuan.

    Eri menambahkan bahwa Kaesang sempat menyinggung kasus penahanan ijazah tersebut dan berharap Surabaya bisa menjadi contoh kota yang semakin baik, khususnya dalam hal toleransi dan keadilan sosial.

    “Tadi Mas Ketum (Kaesang) sempat bertanya soal ijazah, karena kasusnya viral. Beliau berharap Surabaya terus maju dan menjadi teladan kota toleransi,” jelas Eri.

    Sementara itu, Kaesang menegaskan bahwa kunjungannya ke berbagai kepala daerah bukanlah kunjungan politik partisan. Ia menekankan bahwa kegiatan ini murni sebagai ajang silaturahmi dalam suasana Syawal, tanpa melihat latar belakang partai kepala daerah yang dikunjungi.

  • Desakan Lengserkan Gibran Muncul, Ketua MPR: Gibran Adalah Wakil Presiden Sah

    Desakan Lengserkan Gibran Muncul, Ketua MPR: Gibran Adalah Wakil Presiden Sah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menanggapi munculnya desakan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Muzani mengaku belum membaca secara rinci isi tuntutan tersebut dan hanya mendengar sekilas informasi yang beredar.

    “Saya belum membaca itu (desakan Wapres Gibran), belum mempelajari dan baru mendengar juga sekilas,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Meski begitu, Muzani menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029, sesuai hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” tegasnya.

    Ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai apakah tuntutan tersebut bisa berdampak terhadap soliditas pemerintahan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons isu yang berkembang dengan mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam polemik yang dapat memecah belah bangsa.

    Melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, pesan tersebut disampaikan langsung dari Istana Kepresidenan.

    “Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa,” ungkap Wiranto, pada Kamis (24/4/2025) lalu.

  • Ki Darmaningtyas: Hati-hati dengan Pengalihan Isu Ijazah Palsu Jokowi

    Ki Darmaningtyas: Hati-hati dengan Pengalihan Isu Ijazah Palsu Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik mengenai keaslian ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo kembali ramai dibicarakan publik dalam beberapa waktu terakhir.

    Namun, pakar pendidikan nasional Ki Darmaningtyas memandang bahwa isu tersebut tidak substansial dan justru dapat menjadi pengalihan perhatian masyarakat dari persoalan-persoalan yang lebih penting dan nyata.

    Melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya, @Darmaningtyas, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam isu yang menurutnya tak berdasar, sementara ada banyak persoalan lain yang lebih berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

    “Hati-hati dengan pengalihan isu ijazah palsu Jokowi, sebab dengan terjebak di sana masyarakat tidak lagi kritis terhadap rupiah yang jeblok, harga emas yang melambung, PHK masif, ekonomi yang makin sulit, dan MBG yang boros-boros i anggaran tapi menunya basi, dsb. Persoalan-persoalan ini lebih riil daripada isu ijazah palsu,” tulis Darmaningtyas dalam unggahan terbarunya, dikutip X @Darmaningtyas Sabtu (26/4/2025).

    Ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi situasi nasional, terutama menyangkut kondisi perekonomian yang menurutnya kian memprihatinkan.

    Ketimbang larut dalam perdebatan panjang yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, Darmaningtyas menilai fokus seharusnya diberikan pada masalah-masalah konkret seperti melemahnya nilai tukar rupiah, melonjaknya harga kebutuhan, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat.

    Ungkapannya juga menyinggung soal anggaran negara yang dinilai boros namun tidak memberikan hasil signifikan, merujuk pada program-program pemerintah yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. (Wahyuni/Fajar)

  • Gubernur Dedi Mulyadi Diultimatum Pimpinan GRIB Jaya, Tommy Shelby: Ini Politik atau Film Action?

    Gubernur Dedi Mulyadi Diultimatum Pimpinan GRIB Jaya, Tommy Shelby: Ini Politik atau Film Action?

    “Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan Tupoksi selaku Pamong Praja,” lanjutnya.

    Terkait proses hukum yang melibatkan kader GRIB Jaya, Razman menyatakan bahwa organisasinya mendukung penegakan hukum dan tidak akan mengintervensi.

    “Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk GRIB, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pihak berwajib memprosesnya,” tegasnya lagi.

    Namun, sebagai bentuk pembelaan terhadap citra organisasinya, ia tetap memberikan peringatan kepada Dedi Mulyadi agar tidak mengganggu GRIB Jaya.

    “Jadi jangan ganggu ormas! dan jangan ganggu kami!” pungkas Razman.

    Sebelumnya, Pegiat media sosial Tommy Shelby merespons pernyataan bernada ultimatum dari pendiri ormas GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi.

    Dalam pernyataannya yang beredar, Hercules memperingatkan Deddy Mulyadi agar tidak mengusik organisasi yang dipimpinnya, GRIB Jaya.

    Reaksi ini sontak menuai perhatian publik, termasuk Tommy Shelby.

    Tommy menyampaikan sindiran tajam atas fenomena tersebut. Ia mempertanyakan arah demokrasi di Indonesia yang kini justru diwarnai nuansa intimidasi.

    “Gubernur Jabar dikasih ultimatum sama tokoh yang dijuluki preman tak bisa mati gara-gara nyenggol GRIB Jaya. Ini politik atau film action?” kata Tommy @TOM5helby (25/4/2025).

    Ia menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang adu ide dan gagasan, bukan arena pamer kekuatan atau otot.

  • Kaesang Buka Suara Soal Isu Ijazah yang Lagi Viral: Semua Bisa Diselesaikan

    Kaesang Buka Suara Soal Usulan Purnawirawan TNI Ganti Wapres: Sudah Dipilih Langsung Rakyat

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA–Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, merespons desakan forum purnawirawan TNI yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam ungkapannya yang disampaikan saat ditemui di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Kaesang mengatakan, bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Gibran merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.

    “Secara konstitusi presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat,” kata Kaesang, dikutip Jumat (25/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kaesang enggan berkomentar lebih jauh soal tuntutan para purnawiran TNI itu.

    Meski banyak jawaban yang dinanti oleh awak media maupun masyarakat, namun Kaesang hanya menyebut semua hal sudah diatur oleh konstitusi.

    “Ya sudah itu tadi, semua kan sudah berdasarkan konstitusi,” ujar adik Gibran ini.

    Berdasarkan informasi yang beredar, sebelumnya sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan.

    Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.

    Forum ini disebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel.

    Penandatanganan usulan ini dilakukan oleh beberapa nama lainnya, seperti mantan Wapres, Try Sutrisno.

    Sementara, yang tercantum purnawirawan seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

    Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menghormati delapan poin tuntutan forum purnawirawan TNI. Hal tersebut disampaikan Wiranto usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 24 April 2025.

  • Mendikti Saintek Anggap Wajar Kehadiran TNI di Kampus: Tak Ada Masalah Selama Ada Kerja Sama Akademik

    Mendikti Saintek Anggap Wajar Kehadiran TNI di Kampus: Tak Ada Masalah Selama Ada Kerja Sama Akademik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto merespons TNI yang baru-baru ini diperbincangkan karena masuk kampus

    Berdasarkan pernyataannya, Mendiktisaintek sama sekali tidak mempermasalahkan hal tesebut selagi ada kerja sama di bidang akademik.

    Penyataan ini disampaikan Brian di saat ditemui awak media di Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Pada Rabu (23/4/2025)

    “Kalau dari kami dalam konteks kerja sama penelitian, kerja sama kuliah akademik mengisi materi dan sebagainya kampus itu adalah tempat terbuka dan sudah banyak berjalan sebenarnya,” ujar Brian, dikutip Kamis, (25/4/2025).

    Selain TNI, kampus juga terbuka bagi kalangan industri dan profesional lain dalam membantu proses pengajaran hingga penelitian.

    Dengan demikian, kampus disebut sebagai tempat terbuka untuk kerja sama dengan berbagai pihak.

    “Dan ini harapannya bisa dihasilkan produk inovasi yang lebih baik sekarang. Misalnya kami dengan Pindad itu kan industri angkatan juga, ya industri senjata tentu kaitannya dengan TNI dan sebagainya,”ujar Brian.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kerjasama dengan TNI bertujuan untuk mendukung beberapa kegiatan.

    “Kami bekerja sama untuk menemukan berbagai hal kaitannya apakah kemandirian industri senjata atau industri untuk mendukung pelaksanaan pertahanan di Indonesia. Jadi tidak ada masalah,” tutupnya.

    Sebelumnya, diketahui, peristiwa masuknya aparat TNI ke kampus berulang terjadi usai pengesahan Revisi UU TNI pada Maret 2025.

    Berikut beberapa tempat yang didatangi TNI belakangan ini:

  • Roy Suryo Ungkap Kejanggalan Teknis Skripsi Jokowi: Cetakan Digital hingga Tanda Tangan Pembimbing

    Roy Suryo Ungkap Kejanggalan Teknis Skripsi Jokowi: Cetakan Digital hingga Tanda Tangan Pembimbing

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang menurutnya terdapat dalam skripsi milik Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    Dalam sebuah talkshow bertajuk Indonesia Lawyers Club (ILC) yang dipandu Karni Ilyas, Roy secara gamblang memaparkan temuannya, termasuk potret asli skripsi yang ia ambil langsung dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Roy Suryo mengaku memperoleh salinan fisik skripsi tersebut dan mendokumentasikannya menggunakan kamera beresolusi tinggi.

    Dari hasil pemindaian tersebut, ia menunjukkan adanya beberapa keanehan mencolok yang menurutnya tak lazim untuk skripsi yang diklaim dibuat pada tahun 1985.

    “Jadi ini skripsi aslinya, ini bukan dari sosmed, ini saya pegang sendiri, saya scan sendiri dengan menggunakan kamera beresolusi tinggi,” ungkap Roy sembari menampilkan gambar skripsi di layar besar, dikutip YouTube Indonesia Lawyers Club, Jumat (25/4/2025).

    Salah satu kejanggalan paling mencolok menurut Roy terletak pada teknik pencetakannya. Ia menilai beberapa halaman skripsi tersebut memperlihatkan ciri khas printer digital modern seperti inkjet atau laserjet, teknologi yang baru tersedia setelah tahun 1990-an.

    “Kita bayangkan sekarang ini tahun 1985 atau tahun 80-an, belum ada yang namanya mesin cetak mesin, ya (printer) laser juga waktu itu belum ada,” jelas Roy.

    Ia menyebut pada masa itu, percetakan masih dilakukan secara manual menggunakan teknik litografi yang menyusun huruf satu per satu.

  • Staf Khusus Wapres Kaesang Pangarep Hadiri Diskusi di Kediri, Serap Aspirasi dari Kepala Daerah

    Staf Khusus Wapres Kaesang Pangarep Hadiri Diskusi di Kediri, Serap Aspirasi dari Kepala Daerah

    “Mas Kaesang ke sini untuk mendengarkan aspirasi beberapa kepala daerah.” Vinanda Prameswati, Wali Kota Kediri

    FAJAR.CO.ID, KEDIRI — Staf Khusus Wakil Presiden, Kaesang Pangarep melakukan pertemuan dengan Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Qowimuddin Thoha, di Rumah Dinas Wali Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/4/2025).

    Adik kandung Gibran Rakabuming Raka itu juga menghadiri diskusi pengembangan potensi daerah. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menyebut kehadiran Kaesang Pangarep sebagai Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) sekaligus menyerap aspirasi dari kepala daerah.

    “Tadi ngobrol santai kok dan tidak ada kaitannya dengan politik. Karena kita harus mengutamakan kemaslahatan masyarakat Indonesia, khususnya Kota Kediri,” ujar Kaesang Pangarep singkat usai menghadiri diskusi di Kediri.

    Sinergi dengan Pusat Lewat Stafsus Wapres

    Kehadiran Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Kaesang Pangarep menjadi momen penting bagi Pemkot Kediri. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menyebut silaturahmi dengan Kaesang Pangarep menambah relasi bagi Kota Kediri.

    Diakuinya, untuk membangun Kota Kediri tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, namun juga sinergi dengan beberapa pihak. Termasuk dengan pemerintah pusat melalui Staf Khusus Wakil Presiden.

    “Kebetulan tadi Mas Kaesang juga silaturahmi dari satu kota ke kota lain. Mas Kaesang datang ke sini untuk mendengarkan aspirasi beberapa kepala daerah, juga diskusi bersama mengenai beberapa persoalan di Kota Kediri,” ujar Vinanda Prameswati.

  • Indonesia Jadi Negara Pertama yang Bahas Tarif Resiprokal dengan AS, Sri Mulyani: Ini Keuntungan Taktis

    Indonesia Jadi Negara Pertama yang Bahas Tarif Resiprokal dengan AS, Sri Mulyani: Ini Keuntungan Taktis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Indonesia bergerak cepat dalam merespons pengumuman kebijakan tarif resiprokal dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diumumkan pada 2 April 2025.

    Sebagai salah satu negara pertama yang membuka pembahasan dengan AS, Indonesia mendapatkan posisi strategis dalam proses negosiasi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa proposal tarif yang disusun Indonesia mendapat pengakuan positif dari Pemerintah AS.

    Proposal tersebut dinilai sebagai salah satu yang paling menyeluruh dan memiliki visi jangka panjang. Selain itu, AS juga mengapresiasi langkah proaktif Indonesia yang membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural di dalam negeri.

    “Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring pada Jumat, (25/4/2025).

    Dalam rangkaian pertemuan di Washington, DC, Sri Mulyani juga bertemu dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.

    Pertemuan tersebut tidak hanya membahas tarif, tetapi juga memperkuat kerja sama bilateral dan membicarakan arah kebijakan global yang dijalankan AS melalui peran aktifnya di lembaga-lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia.

    “Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” kata Sri Mulyani.

  • Publik Soroti Hercules yang Ultimatum Dedi Mulyadi: Kita Butuh Negara, Bukan Preman

    Publik Soroti Hercules yang Ultimatum Dedi Mulyadi: Kita Butuh Negara, Bukan Preman

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Tommy Shelby merespons pernyataan bernada ultimatum dari pendiri ormas GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Dalam pernyataannya yang beredar, Hercules memperingatkan Dedi Mulyadi agar tidak mengusik organisasi yang dipimpinnya, GRIB Jaya.

    Reaksi ini sontak menuai perhatian publik, termasuk Tommy Shelby.

    Tommy menyampaikan sindiran tajam atas fenomena tersebut. Ia mempertanyakan arah demokrasi di Indonesia yang kini justru diwarnai nuansa intimidasi.

    “Gubernur Jabar dikasih ultimatum sama tokoh yang dijuluki preman tak bisa mati gara-gara nyenggol GRIB Jaya. Ini politik atau film action?” kata Tommy @TOM5helby (25/4/2025).

    Ia menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang adu ide dan gagasan, bukan arena pamer kekuatan atau otot.

    “Demokrasi harusnya ajang adu ide, bukan ajang pamer intimidasi,” cetusnya.

    Tommy juga mengingatkan bahwa jika premanisme merambah ke ruang kekuasaan, maka yang paling dirugikan adalah rakyat kecil.

    “Kalau premanisme masuk ke arena kekuasaan, yang kalah bukan cuma lawan politik, tapi rakyat kecil yang nonton dari pinggir arena,” tegasnya.

    Komentar Tommy menambah polemik soal peran ormas dan aktor-aktor kekuasaan di panggung politik nasional. Peringatan soal demokrasi yang terancam oleh kekuatan non-konstitusional pun kembali mencuat ke permukaan.

    “Kita butuh negara, bukan preman,” tandasnya.

    (Muhsin/fajar)