Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Putusan MK soal UU ITE, Sufmi Dasco Ahmad Bilang Tetap Perlu Menjaga Lisan

    Putusan MK soal UU ITE, Sufmi Dasco Ahmad Bilang Tetap Perlu Menjaga Lisan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengecualikan institusi pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan sebagai pelapor kasus pencemaran nama baik seperti tertuang dalam UU ITE, mendapat respons berbagai kalangan.

    Sebagian kalangan menilai, putusan itu memberi ruang bagi masyarakat untuk memberi kritikan kepada pemerintah tanpa harus takut dipenjara. Pasalnya, dengan putusan MK itu, pencemaran nama baik hanya berlaku bagi individu atau perseorangan.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad turut mengomentara putusan MK tersebut. “Tentunya keputusan MK itu final dan mengikat, dan kami sama-sama menghormati,” kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4).

    Namun, Ketua Harian Gerindra itu mengingatkan bahwa Indonesia negara yang memegang adat ketimuran, sehingga setiap orang perlu menjaga lisan dengan tidak menyinggung pihak lain.

    “Perlu juga sebagai bangsa Indonesia orang timur juga, ya, semua sama-sama tentunya juga menjaga perilaku tentunya juga ada batas-batas yang perlu disadari bersama masyarakat Indonesia,” kata Dasco.

    Sebelumnya, MK membuat putusan bernomor 105/PUU-XXII/2024 seperti yang bisa dilihat pada Rabu (30/4).

    MK dalam putusannya mengecualikan institusi pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan dari pihak yang dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

    MK menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 itu ialah individu atau perseorangan.

  • Roundtable 98 Cipayung Nilai Kehadiran Presiden Prabowo di May Day sebagai Simbol Keberpihakan kepada Buruh

    Roundtable 98 Cipayung Nilai Kehadiran Presiden Prabowo di May Day sebagai Simbol Keberpihakan kepada Buruh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gerakan aktivis mahasiswa 1998 yang tergabung dalam Roundtable 98 Cipayung menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5), sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap perjuangan kaum buruh.

    “Apresiasi ini kami sampaikan karena hanya ada dua presiden yang pernah hadir langsung di peringatan May Day, yakni Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo,” ujar Haris Rusly Moti, perwakilan Roundtable 98 Cipayung, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4).

    Haris menilai, momen ini menjadi simbol kuat bagi persatuan rakyat menuju cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Ia juga menyebut Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap tanggap terhadap isu-isu ketenagakerjaan, termasuk perlindungan buruh di tengah ancaman guncangan ekonomi global.

    Satgas Perlindungan PHK Dinilai Langkah Strategis

    Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah pembentukan Satgas Perlindungan PHK, yang menurut Haris merupakan langkah komprehensif dalam menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi buruh, sekaligus menjaga ketahanan industri nasional.

    “Ini bukan hanya tentang buruh, tapi juga tentang kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah krisis global,” tegasnya.

    Roundtable 98 juga mengapresiasi kedewasaan sikap dari para pimpinan serikat pekerja yang mengedepankan semangat persatuan nasional. Seruan untuk memperingati May Day secara damai, kreatif, dan terorganisasi dianggap sebagai bukti kematangan gerakan buruh di Indonesia.

  • Menkes Beberkan 632 Kasus Perundungan dan Pungli di Pendidikan Dokter Spesialis

    Menkes Beberkan 632 Kasus Perundungan dan Pungli di Pendidikan Dokter Spesialis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya 632 kasus praktik perundungan dan dugaan pungutan liar (pungli) dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan di Indonesia.

    Temuan itu berasal dari 2.668 pengaduan yang diterima sejak Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan melalui jalur resmi serta audit Inspektorat Jenderal.

    “Bentuk perundungan fisik seperti push-up, makan cabai, berdiri berjam-jam, hingga minum telur mentah masih terjadi. Bahkan dokumentasinya disebar di grup WhatsApp,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4), yang disiarkan secara daring.

    Perundungan verbal juga marak terjadi, terutama melalui grup komunikasi internal atau Jarkom. Menurut Budi, penggunaan bahasa kasar oleh senior kepada junior menjadi bentuk kekerasan paling umum.

    Lebih jauh, Kemenkes menemukan indikasi pungli sistematis dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Salah satu kasus mencuat melibatkan almarhumah R, peserta PPDS Anestesi di Semarang yang menjabat sebagai bendahara dan mengelola dana hingga Rp1,6 miliar, yang kemudian dilaporkan mengalir ke berbagai oknum.

    “Dana itu digunakan untuk kebutuhan non-resmi seperti tiket, hotel, bahkan permintaan layanan pribadi dari senior,” tambahnya.

    Kasus perundungan dan pungli ditemukan merata di berbagai institusi, termasuk rumah sakit di bawah Kemenkes, RSUD, rumah sakit universitas, hingga swasta. Rumah sakit dengan aduan tertinggi antara lain:

  • Main Mobile Legends Bisa Masuk Barak? Ini Kata Gubernur Dedi Mulyadi

    Main Mobile Legends Bisa Masuk Barak? Ini Kata Gubernur Dedi Mulyadi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk memasuki siswa nakal ke Barak Militer masih menjadi perbincangan.

    Kali ini, Dedi Mulyadi membeberkan kriteria siswa yang akan mengikuti program pendidikan dan pembinaan di barak militer atau Polri.

    Beberapa diantaranya seperti, pelaku tawuran, peminum alkohol, hingga siswa yang kecanduan bermain gim daring seperti Mobile Legends.

    “Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legends. Yang kalau malam tidak tidur, pagi tidak bangun,” kata Dedi Mulyadi.

    “Orang tuanya dilawan, melakukan pengancaman, bikin ribut di sekolah, bolos terus, dan dari rumah ke sekolah tapi tidak pernah sampai ke sekolah,” ujarnya.

    Adapun rencananya, pembinaan ini akan diterapkan secara bertahap dan dimulai dari daerah rawan kenakalan remaja.

    Dan nantinya bakal diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

    Dengan tujuan untuk membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab melalui pola hidup militer.

    “Siswa yang mengalami kenakalan akut, bahkan mengarah ke tindakan kriminal, akan dibina,” sebutnya.

    “Orang tua menyerahkan anaknya melalui surat pernyataan, lalu mengantar ke barak TNI atau Polri,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Miris! 6 dari 10 Warga RI Masih Miskin Menurut Standar Negara Maju

    Miris! 6 dari 10 Warga RI Masih Miskin Menurut Standar Negara Maju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Laporan terbaru Bank Dunia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih tergolong miskin jika mengacu pada standar pengeluaran negara berpendapatan menengah ke atas.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, disebutkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 60,3% dari total populasi Indonesia yang mencapai 285,1 juta jiwa atau sekitar 171,91 juta orang masih masuk dalam kategori miskin.

    Penilaian tersebut didasarkan pada standar garis kemiskinan Bank Dunia untuk negara kategori upper middle income, yaitu pengeluaran harian sebesar US$ 6,85 per kapita. Jika dikonversi dengan kurs Rp16.800 per dolar AS, angka ini setara dengan Rp115.080 per orang per hari.

    Meski angkanya masih tinggi, tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan angka 61,8%, persentase kemiskinan pada 2024 turun 1,5 poin. Bank Dunia juga memproyeksikan angka ini akan terus menurun, menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

    “Meskipun permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko overheating,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.

    Bank Dunia juga menyajikan ukuran alternatif garis kemiskinan dengan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP), atau paritas daya beli. Dalam kategori international poverty line sebesar US$ 2,15 per kapita per hari (sekitar Rp36.120), hanya 1,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 3,7 juta jiwa yang tergolong miskin. Sementara itu, jika menggunakan ukuran lower middle income poverty line sebesar US$ 3,65 per kapita per hari (sekitar Rp61.320), maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 15,6% atau sekitar 44,47 juta orang.

  • Saidiman Ahmad Nilai Hasan Nasbi Lebih Maksimal di Luar Pemerintahan

    Saidiman Ahmad Nilai Hasan Nasbi Lebih Maksimal di Luar Pemerintahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Saidiman Ahmad menanggapi keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Dikatakan Saidiman, posisi di luar lingkar kekuasaan justru bisa membuat Hasan lebih efektif dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

    “Mungkin lebih bagus Mas Hasan ada di luar pemerintahan,” ujar Saidiman di X @saidiman (30/4/2025).

    Ia menilai bahwa keberadaan Hasan di luar struktur resmi negara membuka ruang yang lebih luas untuk mengawal kebijakan publik dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

    “Kritisismenya bisa dimaksimalkan untuk memantau pemerintah,” ucapnya.

    Saidiman bilang, kritik terhadap kelompok masyarakat sipil atau oposisi tidaklah mendesak karena posisi mereka yang lemah dalam struktur kekuasaan.

    “Mengkritisi masyarakat sipil dan oposisi tidak begitu penting. Mereka terlalu lemah. Yang butuh dikritik adalah pemerintah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Pusat Komunikasi dan Opini (PCO) pada 21 April 2025.

    Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video unggahan kanal Total Politik pada Selasa (29/4/2025), Hasan menyebut bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto melalui dua pejabat tinggi negara.

    “Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat 2 kawan baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujarnya.

  • Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN, Prabowo Lakukan Pertemuan dengan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad

    Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN, Prabowo Lakukan Pertemuan dengan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampaknya memberi perhatian serius terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah melakukan pertemuan dengan direksi Danantara dan BUMN kemarin, Prabowo kembali melakukan pertemuan dengan Ketua MPR dan pimpinan DPR RI.

    Pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dilakukandi Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/4).

    Usai pertemuan, Muzani mengungkapkan sejumlah hal menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. “Tadi kita makan siang dengan Presiden dan Presiden minta makan bareng tadi sama saya dan kawan-kawan. Jadi, kami menemani makan siang Presiden,” ucap Ahmad Muzani.

    Salah satu poin yang menjadi topik pembahasan Presiden, menurut Ketua MPR yakni evaluasi menyeluruh terhadap direksi BUMN. Evaluasi ini menjadi bagian dari penilaian dan upaya untuk memastikan BUMN menjadi institusi yang kuat dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

    “Tadi diomongin sedikit memang tentang berapa kinerja badan usaha negara. Beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya,” jelas Ketua MPR.

    Menurutnya, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja penyelenggara di tubuh BUMN. Hal tersebut termasuk BUMN yang bergabung dalam Danantara agar mampu memberi kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi nasional.

    “Di sisi lain yang diharapkan sama masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara termasuk yang bergabung dalam Danantara bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia,” tambahnya.

  • Utang BBM TNI AL Sentuh Rp3,2 Triliun, Tommy Shelby Soroti Manajemen Anggaran

    Utang BBM TNI AL Sentuh Rp3,2 Triliun, Tommy Shelby Soroti Manajemen Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti kabar utang TNI Angkatan Laut (AL) kepada PT Pertamina yang disebut mencapai Rp3,2 triliun.

    Tommy mempertanyakan sistem manajemen internal dan akurasi pengajuan anggaran instansi tersebut.

    “Manajemen TNI AL harus dibenerin sih kalau kayak gini,” ujar Tommy di X @TOM5helby (29/4/2025).

    Ia juga menduga kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara dana yang diajukan TNI AL dengan realisasi penggunaan bahan bakar di lapangan.

    “Atau mungkin dana yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi?” tandasnya.

    Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) tercatat memiliki utang bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina yang mencapai Rp3,2 triliun.

    Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam Rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI, pada Senin (28/4/2025) kemarin.

    “Untuk bahan bakar memang ini kalau kita berpikir masih sangat terbatas,” ujar Ali di hadapan para anggota dewan.

    “Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kita sudah harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan,” tambahnya.

    Ia mengakui bahwa tunggakan tersebut berdampak besar terhadap kelancaran aktivitas operasional TNI AL.

    Karena itu, Ali berharap ada solusi yang memungkinkan utang tersebut dihapuskan.

    “Jadi ini mengganggu sekali. Mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” lanjutnya.

  • Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tim Tamu di Liga 1 Lanjut Musim Depan

    Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tim Tamu di Liga 1 Lanjut Musim Depan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa larangan kehadiran suporter tim tamu di Liga 1 Indonesia kemungkinan akan tetap diberlakukan pada musim depan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Erick ketika ditemui oleh awak media di Jakarta Pusat, Selasa, dalam acara kerja sama antara PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) dan Djarum Foundation untuk menggelar turnamen Piala Pertiwi U-14 dan U-16.

    “FIFA bersama kami melihat masih banyak kejadian, home dan away ini tingkat tentu kritikalnya masih tinggi. Jadi saya tentu gini, bila terjadi ada hal-hal di sebuah liga, itu yang bertanggung jawab penuh siapa? Kok PSSI semua?” ujar Erick menjawab pertanyaan awak media terkait larangan suporter tim tamu.

    Erick menjelaskan bahwa pengelolaan liga tidak hanya menjadi tanggung jawab PSSI. PSSI berkewajiban menjaga agar kompetisi berlangsung bersih dan profesional, bebas dari match fixing, dan memastikan jadwal liga tidak bentrok dengan agenda tim nasional.

    Namun, Erick menegaskan, penyelenggaraan liga itu tentu tanggung jawab liga. Sepakat dulu ya. Dan tentu kompetisi tanggung jawab liga. Klub bertanggung jawab dengan pertandingannya.

    Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa jika terjadi kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa, maka liga dan klublah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya.

    “Artinya, kalau ada peristiwa kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa, liga dan klub bertanggung jawab sepenuhnya.”

    Dengan alasan tersebut, Erick mengungkapkan bahwa kehadiran suporter tim tamu di musim depan “masih rawan.” Namun, jika liga dan klub dapat bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko yang ada, maka ia tidak keberatan jika aturan tersebut dihapuskan pada musim depan.

  • Saidiman Ahmad Nilai Hasan Nasbi Lebih Maksimal di Luar Pemerintahan

    Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan Kepala PCO, Ungkap Alasan Lewat Video

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menyatakan menghormati keputusan Hasan Nasbi yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala lembaga tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdryno, dalam rilis pers tertulis pada Selasa (29/4).

    “Pada hari ini, Selasa 29 April 2025, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Bapak Hasan Nasbi telah mengumumkan bahwa beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Kami menghormati keputusan Bapak Hasan Nasbi tersebut,” ujar Noudhy.

    Noudhy juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Hasan sejak menjabat sebagai Kepala PCO pada Agustus 2024.

    Surat pengunduran diri Hasan Nasbi telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Noudhy memastikan bahwa pengunduran diri Hasan tidak akan mempengaruhi operasional lembaga tersebut.

    “Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa. Kami fokus untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Bapak Presiden,” kata Noudhy.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun Instagram @totalpolitikcom, seraya menyebut langkah tersebut sebagai keputusan terbaik.

    Dalam video berdurasi lebih dari empat menit itu, Hasan memperlihatkan momen terakhirnya di Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Senin (21/4).

    “Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan,” kata Hasan dalam narasi videonya.