Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Rupiah Melemah dan Harga Emas Melonjak, Puan Maharani: Lebaran Dulu, Kita Silaturahmi

    Rupiah Melemah dan Harga Emas Melonjak, Puan Maharani: Lebaran Dulu, Kita Silaturahmi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah benar-benar mereda sejak masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, dan kembali memanas dalam era pemerintahan Joe Biden.

    Kini, di bawah pemerintahan baru AS tahun 2025, kebijakan res-shoring dan deglobalisasi makin diperkuat, dengan tarif ekspor baru terhadap semikonduktor, mineral kritis, dan bahkan hasil pertanian.

    Imbas dari perang dagang ini tidak hanya melibatkan AS dan Tiongkok, namun juga pemicu lemahnya nilai tukar rupiah yang bukan sekadar fluktuasi teknikal.

    Namun, ini merupakan dampak struktural dari ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap impor, utang luar negeri, dan ekspor komoditas mentah.

    Sebelumnya, saat penutupan perdagangan Jumat, 28 Maret 2025, mata uang Indonesia semakin tak berharga di hadapan mata uang negeri Uncle Sam. Rupiah melemah 14 poin atau 0,08 persen, menjadi roboh di titik Rp16.676 per dolar AS, ketimbang sehari sebelumnya sebesar Rp16.562 per dolar AS.

    Kemudian dikabarkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan. Pada pembukaan perdagangan pada Kamis, 3 April 2025. Rupiah melemah 0,35 persen ke Rp16.772 dari perdagangan sebelumnya Rp16.713 per dolar AS.

    Saat yang sama, Bank Indonesia mengumumkan telah menghabiskan lebih dari USD 4,2 miliar cadangan devisa hanya dalam dua bulan pertama 2025 untuk melakukan intervensi pasar. Namun, cadangan devisa Indonesia saat ini menurun dari USD 144 miliar (Desember 2024) menjadi USD 135 miliar.

  • Andi Arief Sebut Pemerintah Harus Lakukan Protokol Krisis Seperti Era SBY

    Andi Arief Sebut Pemerintah Harus Lakukan Protokol Krisis Seperti Era SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Politikus dan mantan aktivis Andi Arief menyebut pemerintah saat ini bisa mencanangkan protokol krisis.

    Protokol serupa yang pernah terjadi pada tahun 2008 di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Meski penyebabnya berbeda, namun protokol krisis seperti tahun 2008 bisa digunakan pemerintah saat ini,” katanya dikutip Jumat (4/4/2025).

    Dia menjelaskan ada protokol yang perlu dijalankan dalam mengatur ancaman krisis yang mungkin terjadi.

    Tidak hanya terbatas dalam langkah-langkah yang dilakukan dalam negeri ttapi juga langkah diplomasi internasional.

    “Ada protokol krisisnya diatur. Bukan hanya langkah apa yg dilakukan di dalam negeri maupun diplomasi internasional,” pungkasnya.

    Menyambut pernyataan Andi Arief netizen penasaran apakah saat ini negara memang telah mengalami krisis.

    “Memangnya saat ini sudah krisis ya? Atau ada antisipasi krisis dalam waktu dekat?,” tanya netizen.

    “Tergantung melihatnya,” jawab Andi Arief.

    Sementara, ada juga yang penasaran soal apakah pemerintah saat ini mampu menjalankan protokol krisis seperti zaman SBY.

    “Bang Andi, honest question dgn nada lembut, apakah abang yakin pemerintah saat ini bisa menjalankan protokol krisis spt pak SBY tahun 2008?,” tanya netizen lagi.

    “Bisa, masih banyak opsi,” kata Arief. (Elva/Fajar).

  • BPS Sebut Pengeluaran Rp 20 Ribu Bukan Golongan Miskin, Hilmy Firdausi : Masyaallah

    BPS Sebut Pengeluaran Rp 20 Ribu Bukan Golongan Miskin, Hilmy Firdausi : Masyaallah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) awal tahun ini mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial terkait angka belanja masyarakat.

    Pemerintah mengumumkan pembaruan garis kemiskinan yang lebih tinggi berkisar Rp 595 ribu atau Rp 19 ribu sampai Rp 20 ribu perhari.

    Hal ini mendapat respon dari Hilmi Firdausi dalam unggahannya di X. Dia menyoroti keputusan pemerintah tersebut.

    “BPS menyatakan pengeluaran Rp 20.000 bukan termasuk golongan orang miskin,” katanya dikutip X Jumat (4/4/2025).

    Dirinya seolah menyindiri keputusan tersebut. Apalagi realitanya uang tersebut cukup kecil untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari.

    “Maasya Allah, begitu qonaahnya rakyat Indonesia, cukup dgn 20 ribu saja, bisa dinilai hidup layak dan bukan termasuk orang miskin di negeri ini 🙈,” sambungnya.

    Tidak sedikit netizen yang turut memberikan respon nyinyir terkait pengumuman tersebut.

    “Sudah berkurang lagi kan pembagian zakat utk golongan miskin, jadinya bisa dipakai utk apa tu gitu,” kata netizen.

    “Iya ustadz sarapan kopi pahit tambah Energen, makan siang mie Gelas 2 bungkus dan makan Malam Supermi sama nasi putih setengah centong sepertinya cukup 20 ribu,” kata lainnya. (Elva/Fajar).

  • BPS Sebut Pengeluaran Rp 20 Ribu Bukan Golongan Miskin, Hilmy Firdausi : Masyaallah

    BPS Sebut Pengeluaran Rp 20 Ribu Bukan Golongan Miskin, Hilmy Firdausi : Masyaallah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) awal tahun ini mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial terkait angka belanja masyarakat.

    Pemerintah mengumumkan pembaruan garis kemiskinan yang lebih tinggi berkisar Rp 595 ribu atau Rp 19 ribu sampai Rp 20 ribu perhari.

    Hal ini mendapat respon dari Hilmi Firdausi dalam unggahannya di X. Dia menyoroti keputusan pemerintah tersebut.

    “BPS menyatakan pengeluaran Rp 20.000 bukan termasuk golongan orang miskin,” katanya dikutip X Jumat (4/4/2025).

    Dirinya seolah menyindiri keputusan tersebut. Apalagi realitanya uang tersebut cukup kecil untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari.

    “Maasya Allah, begitu qonaahnya rakyat Indonesia, cukup dgn 20 ribu saja, bisa dinilai hidup layak dan bukan termasuk orang miskin di negeri ini 🙈,” sambungnya.

    Tidak sedikit netizen yang turut memberikan respon nyinyir terkait pengumuman tersebut.

    “Sudah berkurang lagi kan pembagian zakat utk golongan miskin, jadinya bisa dipakai utk apa tu gitu,” kata netizen.

    “Iya ustadz sarapan kopi pahit tambah Energen, makan siang mie Gelas 2 bungkus dan makan Malam Supermi sama nasi putih setengah centong sepertinya cukup 20 ribu,” kata lainnya. (Elva/Fajar).

  • Rupiah Melemah! Begini Strategi Indonesia Hadapi Tarif AS

    Rupiah Melemah! Begini Strategi Indonesia Hadapi Tarif AS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum (Celios) mengimbau pemerintah untuk mewaspadai dampak kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menaikkan tarif resiprokal terhadap Indonesia menjadi 32%.

    Kenaikan ini signifikan dari tarif dasar 10% yang berlaku untuk semua negara dan berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah.

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat berlanjut dan berdampak luas pada ekonomi nasional.

    Selain memicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kondisi ini juga bisa meningkatkan harga barang impor atau imported inflation.

    “Pelemahan rupiah diperkirakan akan terus berlanjut. Investor mulai mencari aset yang lebih aman dan menarik dana dari negara berkembang,” ujar Bhima dikutip Jumat (4/4/2025).

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa depresiasi rupiah dapat memperburuk daya beli masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan dan barang sekunder.

    Setelah libur Lebaran, pasar saham pun berpotensi mengalami arus keluar modal (capital outflow) yang signifikan, bahkan memicu trading halt jika tekanan semakin besar.

    Untuk merespons kebijakan tarif tinggi dari AS, Bhima menyarankan agar Indonesia segera memanfaatkan peluang relokasi industri.

    Namun, ia menegaskan bahwa hanya bersaing dalam hal tarif tidaklah cukup, terutama karena tarif resiprokal Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Vietnam dan Kamboja.

    “Kunci utama adalah regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, serta stabilitas kebijakan tanpa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” jelasnya.

  • Timnas U17 Hadapi Laga Pertama di Piala Asia, Erick Thohir Beri Pesan Ini

    Timnas U17 Hadapi Laga Pertama di Piala Asia, Erick Thohir Beri Pesan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Timnas U17 akan mengarungi perjuangan di Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi, 3-20 April 2025.

    Pada laga perdana fase grup C yang digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Arab Saudi, Jumat (4/4) malam, anak asuh pelatih Nova Arianto akan menghadapi Korsel. Di grup tersebut, Indonesia juga bersaing dengan Afganistan dan Yaman untuk berebut dua tempat teratas sekaligus meraih tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025.

    Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengharapkan dukungan sekaligus doa dari seluruh masyarakat Indonesia kepada Muhamad Zahaby Gholy dkk agar bisa memberikan yang terbaik untuk membawa Garuda ke panggung dunia.

    “Ayo kita dukung dan doakan terus perjuangan Timnas U17 agar melewati turnamen ini dengan hasil terbaik untuk menuju pentas dunia. Saya harap tidak ada kendala berarti, terlebih masa adaptasi dan persiapan para pemain untuk turnamen ini sudah maksimal. Kuatkan mental dan jangan pernah takut kejar target ke Piala Dunia U17,” ujar Erick menyemangati para pemain, Jakarta, Jumat (4/3).

    Sejak 15 Maret lalu, Erick sudah melepas tim beranggotakan 23 pemain ini ke kawasan Timur Tengah untuk persiapan menuju turnamen yang diikuti 16 tim negara Asia yang terbagi dalam empat grup.

    Selama pemusatan latihan di Dubai, UEA, dan di tengah bulan Ramadhan serta merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H jauh dari keluarga, para pemain menjalani latihan keras, beradaptasi dengan cuaca dingin di jazirah Arab bersuhu 21-23 celcius pada malam hari saat bertanding nanti, serta melakoni tiga kali uji coba. Timnas U17 mencetak hasil menang, 1-0 atas China U17, seri, 2-2 saat jumpa Uni Emirate Arab U17, dan kalah, 0-2 dari Iran U17.

  • Dokter Tifa Sebut Isu Ijazah dan Skripsi Palsu Jokowi Harus Dibawa Ke Ranah Internasional

    Dokter Tifa Sebut Isu Ijazah dan Skripsi Palsu Jokowi Harus Dibawa Ke Ranah Internasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Isu ijazah palsu presiden ke-7, Joko Widodo kembali ramai dibahas di X.

    Dokter Tifa menjadi salah satu yang cukup sarat menggemborkan isu ini. Terbaru muncul beberapa analisa-analisa yang menguji kebenaran ijazah tersebut.

    Menurut dokter Tifa isu tersebut kini perlu dibahas secara luas tidak hanya direpublik tetapi dikancah imternasional.

    “Sudah waktunya soal Ijazah Palsu dan Skripsi Palsu dibawa ke ranah Internasional,” katanya dikutip Jumat (4/4/2025).

    Menurutnya, ini adalah sebuah skandal korupsi dan skandal politik terbesar di negara ini.

    “Karena ini bukan sekedar soal Pemalsuan yang dilakukan Koruptor Kelas Dunia versi OCCRP. Ini adalah Skandal Politik Terbesar di Indonesia,” jelasnya.

    Dia menyarankan agar pakar digital internasional melakukan analisis untuk membuktikan kebenaran soal ijazah Jokowi dan Universitas Gadjah Mada.

    “Mungkin bisa melibatkan Pakar Digital Forensic Internasional seperti INTERPOL Digital Forensic, National Center for Media Forensic (NCMF), Berkeley Digital Forensic US,” sambungnya.

    Bahkan, dia menyarankan agar media-media ternama dunia dapat memuat soal isu ini.

    “Dan Media-Media Besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera,” pungkasnya. (Elva/Fajar).

  • Nicho Silalahi Tantang Prabowo Brantas Korupsi, Seret Nama Jokowi

    Nicho Silalahi Tantang Prabowo Brantas Korupsi, Seret Nama Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aktivis Nicho Silalahi menantang Prabowo Subianto untuk membrantas korupsi di Indonesia.Dalam postingannya, Nicho menuliskan soal permasalahan korupsi salah satunya berasal dari presiden sebelumnya, Joko Widodo.

    “Pak @prabowo kalau pemerintahan bapak serius mau brantas korupsi di negeri ini maka segera “TANGKAP ADILI JOKOWI,” katanya dikutip X Jumat (4/3/2025).

    Menurutnya banyak dugaan penyelewengan uang negara di era kepemimpinannya selama sepuluh tahun.

    “Sebab banyak dugaan penyelewengan uang negara di kepemimpinan @jokowi, misalnya bapak usut tuntas dari beberapa poin,” jelasnya.

    Nicho menuliskan 5 poin yang diklaimnya sebagai dugaan korupsi yang dilakukan di eranya. Pertama adalah adanya minyak oplosan berupa belanja masyarakat pertamax yang ternyata berisi pertalite sejak 2018-2024.

    “Dari Tahun 2018 – 2024 ± 1.000 T Uang Rakyat Dirampok Dengan Minyak Oplosan Beli Pertalite Bayar Pertamax,” sebutnya.

    Kedua adalah soal Perppu No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka : 1) penanganan COVID-19 dan/atau (2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

    “Keluarnya Perppu No 1 Tahun Tahun 2020 Sehingga Legallah Perampokan ± 2.000 T Uang Rakyat Dirampok Secara Berjamaah Untuk Plandemik Akal-Akalan Yang Membuat Bahagia Kartel Farmasi Dalam Bisnis vaksin,” sambungnya.

    Poin ketiga soal adanya ‘pencurian’ uang rakyat atas nama subsidi yang diperuntukkan pada konglomerat sawor 2018 yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng.

  • Ungkit Pernyataan Lama Prabowo Soal Cuci Otak Asing, Ferdinand Hutahaean: Pejabatnya Rendah Moral

    Ungkit Pernyataan Lama Prabowo Soal Cuci Otak Asing, Ferdinand Hutahaean: Pejabatnya Rendah Moral

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyoroti tajam pernyataan lama Presiden Prabowo terkait brain wash orang asing.

    Ferdinand menyebut Indonesia memang negara miskin. Miskin dari segi moral khususnya pejabatnya. “Kita memang miskin pak, miskin moral pejabat,” tulisnya dikutip Kamis (3/4/2025).

    Mantan Politisi Partai Demokrat ini menyebut terkait Sumber daya Manusia (SDA) air hingga tanah Indonesia termasuk kaya.

    Tapi, pejabat-pejabat dari negara ini rendah moral hingga akhirnya membuat negara kesulitan.

    “Kalau SDA, air dan tanah kita sangat kaya mungkin ratusan ribu Trilliun. Tapi karena pejabatnya rendah moral, kita akhirnya kesulitan,” terangnya.

    Dalam pernyataannya itu, Presiden Prabowo meminta masyarakat tidak termakan isu bahwa Indonesia tidak bisa membangun IKN.

    Menurutnya, Indonesia bisa membangun dan mengelola IKN.

    “Kita jangan termakan suatu brainwashing (cuci otak) bahwa Indonesia negara miskin, Indonesia negara tidak mampu, orang Indonesia tidak bisa manage, pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua, kita nggak mampu bikin apa-apa,” kata Prabowo saat paparan di acara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (4/1/2024) silam.

    Prabowo menyinggung kata Belanda ‘minderwaardigheidcomplex’ atau istilah inggrisnya ‘inferiority complex’. Inferiority complex merupakan suatu keadaan di mana seseorang menganggap dirinya lebih rendah dari manusia di sekitarnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Luhut, Budi Arie dan Pratikno Temui Jokowi Jelang 6 Bulan Pemerintahan Prabowo, Said Didu Beri Komentar Menohok

    Luhut, Budi Arie dan Pratikno Temui Jokowi Jelang 6 Bulan Pemerintahan Prabowo, Said Didu Beri Komentar Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menemui Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediaman kawasan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah.

    Luhut dan Pratikno datang di hari lebaran yakni 31 Maret 2025 di jam berbeda. Di era Jokowi, Luhut sempat menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia dan Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.

    Adapun Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara Indonesia dan Plt Sekretaris Kabinet Indonesia.

    Sedangkan Budi Arie datang besoknya 1 April 2025. Di masa Jokowi, Budi Arie pernah menduduki jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia.

    Selain ketiga tokoh nasional itu, Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo juga datang di momen hari raya lebaran itu. Di hari yang sama, Didit juga mengunjungi Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Begitu pun dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi.

    Kunjungan sejumlah tokoh nasional itu ditanggapi oleh Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu melalui cuitan di media sosial X pribadinya.

    “Tepat 20 hari menjelang 6 bulan pemerintahan Prabowo, TRIO ‘diehard’ Jokowi (LBP, Pratikno, dan Budi Arie) dipanggil/menghadap Jokowi di Solo,” tulisnya dikutip Kamis (3/4/2025).