Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Putra Try Sutrisno Nyaris Terdepak, Said Didu Beri Sinyal Jokowi Masih Pegang Tombol Militer

    Putra Try Sutrisno Nyaris Terdepak, Said Didu Beri Sinyal Jokowi Masih Pegang Tombol Militer

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti isu dua matahari dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Isu ini kembali mencuat setelah beredarnya kabar pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra Jenderal (Purn) Try Sutrisno, yang dikaitkan dengan gelombang desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut Said Didu, upaya pencopotan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I, meski akhirnya dibatalkan, menunjukkan adanya tarikan kekuatan internal di tubuh militer dan pemerintahan.

    Ia menilai bahwa loyalis Jokowi berada di pusat pusaran dinamika tersebut.

    “Panglima TNI, Dandim Surakarta (Solo) 2009-2011, Danrem Bogor 2020, Komandan Paspampres 2020-2021, Panglima TNI 2023 diangkat oleh Jokowi,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (3/5/2025).

    Tak hanya itu, ia juga menyoroti Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) saat ini, yang disebut sebagai menantu tokoh kuat lingkaran istana, Luhut Binsar Pandjaitan.

    “KSAD 2023-sekarang diangkat oleh Jokowi,” cetusnya.

    Kata Said Didu, KSAD juga memiliki jejak karier yang erat dengan Jokowi, mulai dari Komandan Grup A Paspampres hingga KSAD 2023.

    “Laksda Hersan (rencana pengganti Kunto), Ajudan Presiden Jokowi 2014-2016, Sekmilpres Jokowi 2022-2023,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara soal batalnya pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I.

    Refly menyebut, dinamika ini adalah ujian loyalitas di tubuh TNI yang semakin menunjukkan adanya dua matahari di lingkar kekuasaan.

  • Benny K. Harman: Sempurnakan Gerbang Pendidikan Menuju Indonesia Emas

    Benny K. Harman: Sempurnakan Gerbang Pendidikan Menuju Indonesia Emas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menyoroti kualitas, fasilitas hingga tantangan pendidikan di Indonesia saat ini.

    Berpacu dengan data yang diterbitkan pada tahun 2019, lewat platform X @BennyHarmanID, ia menjabarkan kualifikasi setiap bagian yang disoroti.

    “Bagaimana kualitas pendidikan kita? Sudah lebih maju? Di tahun 2019, kualitas pendidikan kita No.74 dari 79 diukur dari kemampuan membaca, matematika, dan sains anak Indonesia,” tulis Benny K. Harman dilansir X Sabtu, (3/5/2025).

    Bagian selanjutnya, yakni infrastruktur pendidikan, yang tentunya sangat berpengaruh dengan kenyamanan peserta didik.

    “Infrastruktur pendidikan? Data tahun 2019, 72% ruang kelas SD, 65% ruang kelas SMP, dan 55% ruang kelas SMA dalam kondisi rusak parah,” ungkapnya.

    Menurutnya, kondisi yang telah menjadi titik fokus berdasarkan data yang dilampirkan, akan menghambat kemajuan pendidikan apabila tidak ditangani dengan strategi yang tepat.

    “Bagaimana kita bisa mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua? Ini kondisi tentu saja menghambat kegiatan belajar mengajar dan prestasi pelajar kita,” sambungnya.

    Sebagai bentuk pengingat, Benny K. Harman menyebut bahwa kita belum mencapai target yang sesuai di dunia pendidikan, sehingga perhatian lebih harus tertuju tepat pada inti masalah.

    “Ini tantangan kita. Maka sudah tepat sekali jika Presiden Prabowo pada masa pemerintahannya memberikan perhatian penuh pada isu pendidikan,” ujarnya.

    Menutup isu yang diangkat dari lingkup pendidikan, Benny K. Hasman menggaris bawahi, untuk menuju Indonesia Emas 2025 tentu harus melewati gerbang pendidikan yang sempurna.

  • Dedi Mulyadi Dijuluki ‘Gubernur Konten’, Pendapatan YouTube Tembus Miliaran

    Dedi Mulyadi Dijuluki ‘Gubernur Konten’, Pendapatan YouTube Tembus Miliaran

    FAJAR.CO.ID, JAWA BARAT– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi belakangan ini selalu menjadi sorotan publik, dengan deretan kebijakannya.

    Sikap Dedi Mulyadi juga disorot ketika beradu argument dengan seorang remaja bernama Aura Cinta yang menuntut kebijakan penggusuran rumah dan wisuda SMA.

    Baru-baru ini yang menyangkut syarat menerima bantuan sosial, yakni mewajibkan vasektomi kepada laki-laki.

    Menyandang jabatan sebagai nomor satu Jawa Barat, tentu kebijakannya menuai pro dan kontra.

    Di lain sisi, yang baru-baru ini disoroti hingga beberapa warganet menyebutnya sebagai Gubernur Konten, karena kerap kali membagikan aktivitasnya di laman YouTube.

    Aktivitas sebagai YouTuber telah ditekuni bahkan sebelum terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat, dan telah memiliki 6,4 juta pengikut.

    Menurut laman Social Blade, sejak tahun 2017, Dedi Mulyadi berhasil meraup tontonan lebih dari 1,9 miliar.

    Jumlah orang yang menonton ini dihasilkan dari unggahan dengan jumlah lebih dari 4.000 video.

    Banyak yang kemudian penasaran dengan total pendapatan yang diperoleh Dedi Mulyadi dari kanal YouTube miliknya.

    Menurut laporan Social Blade, kanal YouTube Dedi Mulyadi ditaksir mendapatkan penghasilan sekitar USD38.000 hingga USD604.000, yang setara dengan Rp644 juta hingga Rp10,23 miliar setiap bulannya.

    Pendapatan ini diduga bisa melampaui gaji Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yakni Rp3 juta per bulan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000.

    Ada pula biaya tunjangan operasional kepala daerah yang disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 3 miliar per bulan., di mana merujuk pada PAD Jawa Barat tahun 2023

  • Target Jokowi Gagal Tercapai, I-EU CEPA Masih di Meja Perundingan

    Target Jokowi Gagal Tercapai, I-EU CEPA Masih di Meja Perundingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menantang Uni Eropa untuk sama-sama berkomitmen dalam menyepakati Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

    Perjanjian dagang komprehensif merupakan isi dari komitmen ini, apabila berhasil disepakati oleh kedua belah pihak.

    “Kita harap Indonesia segera menandatangani I-EU CEPA, bahkan challenge saya apakah EU punya political will yang tinggi seperti Indonesia untuk menandatangani Indonesia-EU CEPA?” kata Agus Gumiwang, dikutip Jumat, (2/5/2025).

    Peluang ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa akan semakin besar, dan tentu ini merupakan dampak positif, khususnya di bidang manufaktur apabila disepakati.

    “Kami berharap penandatanganan Indonesia-EU CEPA segera dilakukan karena jadi gamechanger bagi industri nasional dimana beberapa komoditas yang akan disepakati kedua belah pihak seperti tekstil, alas kaki, elektronik dan lain-lain bea masuk ke EU akan 0,” ujar Agung Gumiwang.

    Agung juga memberikan contoh, yakni negara Vietnam yang mendapatkan keuntungan dari perjanjian dagang tersebut.

    Menyinggung Vietnam, agung Gumiwang menyatakan bahwa isu yang menjadi perdebatan bukan ada di manufaktur.

    “Saya agak sulit jawab karena kalau saya jawab, saya dianggap cawe-cawe terhadap kewenangan kementerian lain,” katanya.

    Meski menaruh khawatir ia dengan tegas menyatakan semua yang berkaitan Kemenperin manufaktur I-EU CEPA telah selesai.

    “Tapi saya mau menjawab tegas bahwa semua isu berkaitan dengan Kemenperin manufaktur berkaitan dengan I-EU CEPA done, sudah selesai, kita sudah lapor ke Presiden dan tim negosiator bahwa ngga ada isu di kami,” tutupnya

  • Tanggapi Polemik Ijazah Jokowi, Hasyim Muhammad: Mungkin Alien yang Diutus Merusak Bumi?

    Tanggapi Polemik Ijazah Jokowi, Hasyim Muhammad: Mungkin Alien yang Diutus Merusak Bumi?

    FAJAR.CO.ID, Jakarta — Penulis asal Mojokerto, Hasyim Muhammad menyoroti latar belakang pendidikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Hasyim melontarkan pertanyaan-pertanyaan, yang penuh dugaan di laman X pribadinya.

    “Jadinya gimana?,” tanya Hasyim

    Terdapat empat poin yang menjadi pertanyaan besar tentang latar belakang pendidikan Jokowi, yakni:

    Jokowi sama sekali nggak pernah kuliah di UGM,

    Jokowi pernah kuliah di UGM tapi nggak lulus,

    Jokowi pernah kuliah di UGM tapi nggak buat skripsi, atau

    Jokowi bahkan nggak lulus SMA?

    “Tolong yang bilang Jokowi bukan alumni UGM yang kompak dong,” ujar Hasyim dilansir X @hasyimmah Jumat (2/5/2025).

    “Atau Jokowi sebenarnya alien yang diutus untuk merusak kehidupan di bumi?,” sambungnya.

    Munculnya deretan pertanyaan Hasyim, sontak unggahannya ramai dikomentari masyarakat yang aktif di laman X (warganet).

    “Lakukan pengujian terbalik, dengan cara kumpulkan seluruh ijazah fakultas kehutanan pada tahun kelulusan yg sama dengan ijazah pak jokowi. Klau cuman 1 ijazah yg beda, maka lakukan riset mendalam terhadap yg beda itu, kenapa bisa berbeda?,” tulis warganet

    “Dari mulai menjabat sampai sekarang ini orang kontroversi mulu, Lihatlah sekarang keadaan negara ini, gak tau arah mau ke mana,” sahut lainnya.

    Diketahui, Jokowi melaporkan lima orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkap kelima orang tersebut berinisial RS, ES, RS, T, dan K.

    “Ada 24 video, 24 objek yang sudah Pak Jokowi laporkan juga. Yaitu diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K,” kata Yakub di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025). (Besse Arma/Fajar)

  • Peserta Seleksi PPPK Tahap II Sudah Bisa Cetak Ulang Kartu Ujian, Ini 53 Lokasi Mandiri BKN

    Peserta Seleksi PPPK Tahap II Sudah Bisa Cetak Ulang Kartu Ujian, Ini 53 Lokasi Mandiri BKN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para honorer yang akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 sudah bisa mencetak ulang kartu peserta ujian.

    Hal Itu setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan suara edara tentang pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK 2024 tahap 2.

    Jadwal terbaru seleksi kompetensi PPPK untuk tahap 2 akan dilakukan pada 53 titik lokasi mandiri BKN, yang sempat ditunda akhirnya sudah keluar.

    Peserta seleksi PPPK 2024 tahap 2 sudah bisa mencetak ulang kartu peserta yang tercantum dalam jadwal tes. Kabar terbaru itu beredar di salah satu grup WA honorer peserta seleksi PPPK tahap 2.

    Mereka saling berbagi informasi yang menggembirakan dan mendorong rekan-rekannya yang mendaftar di instansi lain segera mencetak kartu peserta tes PPPK tahap 2.

    Salah satu peserta yang semula jadwal tesnya 4 Mei di lokasi BKN Semarang 1 membenarkan jadwal terbaru tersebut. “Sudah ada jadwal baru, jadinya tanggal 10 Mei di Hotel UTC Semarang.” Begitu kalimat dari salah satu peserta seleksi PPPK tahap 2 dari jalur lulusan Pendidikan Profesi Guru atau PPG.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen menerbitkan Surat Nomor 6405/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 25 April 2025 tentang pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK 2024 tahap 2.

    Inti surat BKN tersebut yakni pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK tahap 2 di 53 titik lokasi mandiri BKN, yang semula direncanakan dimulai tanggal 29 April 2025 dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaannya. Suharmen menyatakan yang dilakukan penyesuaian hanya di 53 tilok mandiri BKN.

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengizinkan pelaksanaan wisuda sekolah di wilayahnya, meskipun pemerintah pusat memperbolehkannya.

    Ia menyatakan keputusan itu diambil demi kesejahteraan warganya, terutama kalangan orang tua yang kerap terbebani biaya tambahan dari kegiatan seremonial tersebut.

    “Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Menurut Dedi, dirinya lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat karena kerap turun langsung ke lapangan. Ia menilai tradisi wisuda sekolah, meski bersifat simbolik, justru menimbulkan tekanan finansial bagi banyak keluarga.

    “Anaknya nangis. Anaknya ngambek. Anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan. Sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani pinjam Bank Emok. Pinjam bank keliling. Pinjam pinjol. Angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat,” paparnya.

    Dedi juga menyoroti bagaimana pengeluaran rumah tangga di Jawa Barat banyak dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang tidak esensial, seperti study tour atau outing class, di samping cicilan kendaraan.
    “Orang Jawa Barat itu per RT sudah ada kumpulan 10 orang. Itu pengeluaran rentenir. Dan rata-rata dipakai biaya sekolah, study tour, outing kelas, kredit motor,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia menilai wisuda sekolah tetap boleh dilakukan selama tidak memberatkan orang tua dan mendapat persetujuan bersama.

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Sebut Banyak Anak Cenderung Miskin, Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melemparkan wacana kontroversial terkait program kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Balai Kota Depok pada Selasa, (29/4/2025) lalu, Dedi mengusulkan agar kontrasepsi permanen untuk pria, yakni vasektomi, dijadikan sebagai salah satu syarat bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima bantuan sosial.

    Menurut Dedi, langkah ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan yang selama ini kerap berkaitan dengan tingginya jumlah anak dalam keluarga.

    “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Dedi juga menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu kepada pria yang bersedia menjalani vasektomi.

    “Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi dan yang divasektomi dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur,” ucapnya.

    Ia menuturkan, selama ini dirinya sering dimintai bantuan untuk membiayai proses persalinan yang tidak sedikit.

    “Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh, 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar, dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima,” ungkapnya.

    Bagi Dedi, menjadi orang tua tidak hanya soal menikah dan punya anak, tetapi juga menyangkut kesiapan finansial dan tanggung jawab dalam membesarkan anak.

    “Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” tegasnya.

    Karena itu, ia mendorong agar para penerima berbagai bentuk bantuan sosial mulai dari biaya kelahiran, rumah sakit, bantuan pangan non-tunai, subsidi listrik, hingga beasiswa anak ikut serta dalam program keluarga berencana (KB), khususnya vasektomi bagi pria.

  • Aksi Buruh di Monas Berbeda dengan Titik Lainnya, Kader PDIP Sentil Ekspresi Said Iqbal dan Jumhur Hidayat

    Aksi Buruh di Monas Berbeda dengan Titik Lainnya, Kader PDIP Sentil Ekspresi Said Iqbal dan Jumhur Hidayat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahean mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai inkonsisten terkait isu perampasan aset koruptor.

    Ferdinand menilai pernyataan Presiden terkesan berubah-ubah dan membingungkan publik.

    “Di satu kesempatan Presiden berkata, apakah adil bagi anak istri koruptor jika dimiskinkan?,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (1/5/2025).

    “Di kesempatan lain berkata untuk isu yang sama, saya mendukung perampasan aset, enak aja mereka koruptor nyimpan duit. Jadi yang benar yang mana? Jangan kebanyakan drama,” cetusnya.

    Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri aksi buruh. Ferdinand juga menyoroti aksi buruh yang digelar serentak di berbagai lokasi, termasuk di DPR dan sejumlah daerah, yang diwarnai dengan unjuk rasa.

    Namun, di sisi lain, ia mengkritisi acara di Monas yang diwarnai tepuk tangan memuji Presiden.

    “Di DPR dan beberapa daerah terjadi demo buruh. Sementara itu di Monas, ada buruh yang dikomando tepuk tangan memuji presiden seolah mereka sudah sejahtera,” Ferdinand menuturkan.

    Kata Ferdinand, banyaknya pengaturan dan skenario dalam penyelenggaraan acara seperti ini hanya bertujuan untuk menggiring opini publik.

    “Terlalu banyak settingan di negara ini untuk penggalangan opini. Kordinator acara pasti bahagia dapat rejeki,” sindir Ferdinand.

    Ia pun menyentil ekspresi tulus para tokoh buruh seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat dibanding pidato-pidato yang ia sebut “omon-omon”.

    “Saya lebih tertarik melihat senyum tawa bahagia Said Iqbal dan Jumhur Hidayat daripada mendengar pidato omon-omon ini. Senyum tawa bahagia itu menyiratkan kesejahteraan pasca acara ini,” kuncinya.

  • Presiden Prabowo Sebut Para Koruptor Takut padanya, Chusnul Chotimah: Malahan Senang Karena Nggak Tegas

    Presiden Prabowo Sebut Para Koruptor Takut padanya, Chusnul Chotimah: Malahan Senang Karena Nggak Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah memberikan sindiran ke Presiden Prabowo Subianto.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah menyindir gaya Presiden Prabowo yang menurutnya masih sama seperti waktu kampanye.

    Ia juga memberikan sindiran keras karena menganggap apa yang dikatakan hanya sebatas kata atau bahkan janji.

    “Gayanya masih seperti kampanye dan seperti biasa cuma omon-omon,” tulisnya dikutip Jumat (2/5/2025).

    Chusnul Chotimah juga menyoroti terkait gaya bahasa dari Prabowo. Menurutnya sampai saat ini belum ada bukti koruptor takut padanya.

    Justru menurutnya saat ini, para koruptor merasa senang karena sikap Presiden Prabowo yang dianggapnya belum tegas.

    “Gue, gue, saya, saya, aduhhh pak, bapak sdh jadi presiden tapi ga ada buktinya koruptor takut, malah mereka senang punya presiden ga tegas seperti bapak. @prabowo
    Selamat Hari Buruh,” tuturnya.

    Sebelumnya, dalam pidato di Perayaan Hari Buruh pada 1 Mei 2025, Presiden Prabowo berjanji akan menghentikan korupsi yang marak di Indonesia.

    Prabowo bahkan mengaku sudah tahu tipu muslihat dari para koruptor. Bahkan menurut para koruptor itu takut ketika ia menjabat sebagai Presiden.

    “Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga pemerintah. Kalian digaji rakyat, saya katakan hentikan korupsimu! Kalian mencuri uang rakyat, hentikan! Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya,”

    “Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua ya. Gue udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua,”