Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Lulusannya Jadi PNS, Ribuan Kursi Kosong di Sekolah Kedinasan Kemenhub, Ini Daftar Lengkapnya

    Lulusannya Jadi PNS, Ribuan Kursi Kosong di Sekolah Kedinasan Kemenhub, Ini Daftar Lengkapnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Perhubungan atau Kemenhub merupakan salah satu kementerian yang memiliki sekolah kedinasan.

    Sekolah yang berada dalam naungan Kemenhub ini memiliki fokus pada sektor transportasi darat, laut, dan udara.

    Menempuh pendidikan disini, dapat mencetak lulusan berbagai profesi seperti masinis, pilot, dan nahkoda profesional

    Meski sekolah ini menjanjikan setiap lulusan berpeluang langsung diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun tetap saja sekolah pendidikan ini mengalami penurunan jumlah peminat.

    Berikut data sekolah kedinasan sepi peminat pada seleksi tahun 2024:

    Politeknik Pelayaran Sorong
    Jumlah pendaftar 26 orang

    Politeknik Penerbangan Jayapura
    Jumlah pendaftar 61 orang

    Politeknik Penerbangan Makassar
    Jumlah pendaftar 88 orang

    Politeknik Penerbangan Medan
    Jumlah pendaftar 154 orang

    Politeknik Penerbangan Palembang
    Jumlah pendaftar 224 orang

    Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya
    Jumlah pendaftar 226 orang

    Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
    Jumlah pendaftar 800 orang

    Politeknik Transportasi Darat Bali
    Jumlah pendaftar 1.273 orang

    Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan
    Jumlah pendaftar 1.479 orang

    Politeknik Pelayaran Surabaya
    Jumlah pendaftar 1.804 orang

    (Besse Arma/Fajar)

  • Geger… Mobil Kemenhan Muncul di Video Dugaan Transaksi PSK

    Geger… Mobil Kemenhan Muncul di Video Dugaan Transaksi PSK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah video viral di media sosial menampilkan mobil Toyota Fortuner berpelat Kementerian Pertahanan (Kemhan) diduga menawar pekerja seks komersial (PSK) di pinggir jalan.

    Dalam rekaman yang beredar, tampak Fortuner hitam itu berhenti dan berkomunikasi dengan seorang wanita yang mendekat dari sisi kiri kendaraan.

    Namun, unggahan video tersebut telah banyak dihapus, meskipun sebelumnya sempat ditonton ribuan kali.

    Identitas penumpang mobil dinas itu belum diketahui. Belum jelas pula alasan berani melakukan tindakan tersebut.

    Mobil yang terlihat dalam video diketahui merupakan Fortuner generasi pertama.

    Saat dimintai konfirmasi, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas, memberikan penjelasan.

    “Memang kemarin kan beredar di media sosial ya. Jadi, memang plat nomor yang digunakan untuk kegiatan yang di pinggir jalan kemarin,” ujar Frega dikutip pada Kamis (10/4/2025).

    Dikatakan Frega, mobil tersebut sebelumnya digunakan oleh pegawai Kemhan. Hanya saja saat ini pegawai tersebut sudah pensiun.

    “Sudah pensiun dan pegawai tersebut memang sudah menjual mobil itu dan nomor platnya sudah ditarik,” tukasnya.

    Ia memastikan bahwa plat nomor itu saat ini sudah tidak aktif dan tidak lagi dikeluarkan oleh Kemhan secara resmi.

    Kemhan, kata Frega, sangat menyayangkan tindakan pihak-pihak yang diduga membuat dan menggunakan plat dinas palsu.

    ”Kami terus terang, Kemhan selalu akan menindak tegas apabila ada pelanggaran yang dilakukan,” tandasnya.

  • Bertahun-tahun Tidak Tuntas, Ferdinand Hutahean Tantang Jokowi: Tunjukkan Ijazah Asli, Selesai Sudah

    Bertahun-tahun Tidak Tuntas, Ferdinand Hutahean Tantang Jokowi: Tunjukkan Ijazah Asli, Selesai Sudah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, turut menyoroti polemik seputar keaslian ijazah mantab presiden Jokowi.

    Ia menilai, isu tersebut seharusnya tidak perlu berlarut-larut jika disikapi secara terbuka.

    Apalagi, baru-baru ini mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar menantang Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mengungkap data Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi.

    “Polemik soal ijazah Jokowi ini kan sebetulnya hal mudah diselesaikan. Mengapa ini berlarut-larut, bertahun-tahun tidak tuntas?,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (10/4/2025).

    Dikatakan Ferdinand, penyelesaian mengenai isu keaslian ijazah Jokowi sangat mudah jika ada keinginan untuk mengakhiri.

    “Tidak perlu harus si A membantah, teman inilah, inilah, semuanya kan membuat semakin membuat kontroversi di tengah publik,” lanjutnya.

    Ferdinand mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rismon Sianipar merupakan bagian dari mencari kebenaran atas apa yang selama ini diperdebatkan.

    “Karena bagaimanapun Jokowi pernah menjadi Presiden Indonesia 10 tahun. Artinya, syarat legal dia menjadi Presiden itukan dipertanyakan publik sekarang soal ijazahnya dan juga penggunaan gelar,” sebutnya.

    Ditekankan Ferdinand, jika saja Jokowi menggunakan gelar yang tidak sesuai dengan ijazahnya, maka ia telah melakukan tindak pidana.

    “Karena kalau penggunaan gelar tidak sesuai dengan ijazah, kan itu pidana sebetulnya. Kalau memang dia tidak insinyur tapi menggunakan insinyur, itu pidana,” tegasnya.

    “Jadi, apa yang dilakukan Rismon dan kawan-kawannya yang lain, ini kan mencari kebenaran,” tambahnya lagi.

  • Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia, Komisi III DPR: KPK Jangan Takut, Sikat hingga ke Akar-akarnya

    Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia, Komisi III DPR: KPK Jangan Takut, Sikat hingga ke Akar-akarnya

    “Dugaan ini bukan sekadar opini, melainkan berdasarkan data yang kami peroleh. Oleh karena itu, kami mendesak Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), untuk segera memeriksa Dirut dan Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Etos Indonesia Iskandarsyah, dikutip Senin (17/3/2024)

    Iskandarsyah mengungkapkan, temuan dugaan korupsi di PT Pupuk Indonesia berdasarkan audit independen, ditemukan adanya selisih laporan keuangan sebesar Rp8,3 triliun. Situasi ini diperburuk dengan temuan rekening yang tidak disajikan dalam neraca atau transaksi tunggal senilai hampir Rp7,98 triliun.

    “Angka tersebut terdiri dari jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp707,87 miliar dan penempatan deposito berjangka sebesar Rp7,27 triliun,” ungkapnya.

    PT Pupuk Klaim Sesuai Standar Audit

    Tudingan dugaan manipulasi laporan keuangan ini telah mendapat respons dari manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero). Melalui keterangan resminya, Jumat (7/3/2025), PT Pupuk Indonesia membantah isu dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan kerugian negara.

    Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menyebut, laporan keuangan perusahaan telah dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan diaudit kantor akuntan publik independen.

    Selain itu, laporan keuangan itu telah ditinjau ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari pengawasan otoritas pasar modal terhadap emiten yang menerbitkan obligasi.

    “Pupuk Indonesia menegaskan bahwa pemberitaan mengenai dugaan manipulasi laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kami berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan transparansi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen serta di-review oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai regulasi yang berlaku,” kata Wijaya seperti dikutip Antara.

  • Sederet Tokoh Nasional Hadiri Pembukaan PSBM-KKSS di Makassar

    Sederet Tokoh Nasional Hadiri Pembukaan PSBM-KKSS di Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-25 dan Musyawarah Besar (Mubes) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ke-12 secara resmi dibuka.

    Hajatan tahunan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi ini berlangsung di Hotel Four Points, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 April 2025.

    Mengusung tema “Aktualisasi Siri’ na Pacce untuk Harmoni KKSS, Harmoni Indonesia,” kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi nasional bagi warga Sulawesi Selatan di perantauan maupun daerah asal. Acara yang digelar sejak 9 hingga 11 April tersebut dihadiri lebih dari 2.200 peserta dari berbagai wilayah.

    Turut hadir dalam pembukaan, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta para tokoh nasional dan daerah seperti Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Prof. KH. Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Dewan Penasehat BPP KKSS H.M. Aksa Mahmud.

    Juga Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, serta sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar, Munafr Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, Wali Kota Parepare Tamsing Hamid, Bupati Maros Chaidir Syam, dan Bupati Luwu Patahudding.

    Ketua Umum DPP KKSS, Muchlis Patahna dalam sambutannya menyebutkan bahwa acara ini menjadi momentum mempererat tali persaudaraan dan membuka peluang investasi di Sulawesi Selatan.

    Ia menilai, semakin banyak tokoh yang siap memimpin KKSS menjadi pertanda keberhasilan organisasi ini dalam merangkul warga perantauan.

    “Kita undang saudagar-saudagar Bugis Makassar dari berbagai daerah, salah satunya untuk mengajak mereka berinvestasi di kampung halaman. Harmoni KKSS adalah harmoni Indonesia,” ujarnya.

  • DPR Sindir Pendapatan Pelindo Triliunan Rupiah Tapi Tak Dinikmati Masyarakat Makassar

    DPR Sindir Pendapatan Pelindo Triliunan Rupiah Tapi Tak Dinikmati Masyarakat Makassar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI, Ismail Bachtiar menyebut keberadaan Pelabuhan Makassar tetapi tidak begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ismail Bachtiar pun menyebut pendapatan PT Pelindo mencapai triliun rupiah, tapi justru tak dinikmati masyarakat Makassar.

    Banyak kondisi di sekitar Pelabuhan Makassar yang dikelola PT Pelindo yang dianggap memiriskan. Bahkan, tidak sedikit yang menjadi viral di media sosial.

    Mulai dari fakta seorang perempuan yang nekat memanjat tali kapal untuk naik ke kapal demi bisa berjualan, buruh pelabuhan yang berebut manjat di tali kapal, hingga masalah perparkiran yang tidak jelas.

    Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengunggah sorotannya di media sosial terkait kondisi Pelabuhan Makassar saat pertemuan dengan pihak direksi PT Pelindo 4, Rabu (9/4/2025).

    Kepada direksi Pelindo, Ismail menegaskan membangun pelabuhan tidak hanya berbicara tentang penumpang saja. Pelindo juga harus memperhatikan ekosistem di area pelabuhan.

    Ismail memberikan penegasan ini seraya menyinggung viralnya aksi nekat seorang perempuan memanjat tali kapal di Pelabuhan Makassar. Aksi itu kemudian viral di media sosial dan mengundang keprihatinan banyak pihak, beberapa waktu lalu.

    Melalui pertemuan dengan direksi Pelindo, Ismail Bachtiar menyindir pendapatan pelabuhan yang mencapai triliunan rupiah, namun tak memberi dampak pada warga Kota Makassar. (*)

  • Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza, Anas Urbaningrum Minta Pemerintah Pastikan Hal Ini

    Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza, Anas Urbaningrum Minta Pemerintah Pastikan Hal Ini

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA —Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza menuai sorotan. Mendapat pro kontra di masyarakat.

    Ketua Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum turut angkat suara. Meminta misi kemanusiaan dan perdamaian tak terlepas dari rencana Prabowo.

    “Misi kemanusiaan dan perdamaian tetap tidak boleh terlepas dari konteks kemerdekaan Palestina,”kata Anas dikutip dari unggahannya di X, Kamis (10/4/2025).

    Selain itu, ia meminta Prabowo memastikan. Agar langkah pemerintah tidak jadi legitimasi aksi pengusiran rakyat Palestina.

    “Juga menjadi koreksi terhadap kekejaman dan kebiadaban Israel yang ugal-ugalan. Bukan dengan cara melegalisir aksi “pengusiran” rakyat Palestina dari Gaza,” imbuhnya.

    Jangan sampai, kata dia, aksi kemanusiaan itu jadi cara untuk pengusiran warga Gaza. Sekaligus justifikasi tindakan Israel.

    “Jika “pengusiran” tersebut diberi sampul aksi kemanusiaan, dipindah dengan alasan keselamatan hidupnya, bisa menjadi justifikasi aksi-aksi biadab Israel yang anti kemanusiaan kepada bangsa Palestina yang berlangsung selama ini,” ujarnya.

    Berbeda, kata dia, jika konteksnya memang benar membantu warga Gaza. Terutama yang sakit, anak-anak, dan Ibu korban serangan Israel.

    “Tetapi jika konteksnya untuk membantu warga Gaza yang sakit, anak-anak kecil, ibu-ibu korban serangan Israel misalnya, dan untuk sementara waktu dan segera dikembalikan lagi ketika kondisi sudah normal lagi, tentu hal ini bisa dilakukan,” jelasnya.

    Hal yang mesti dipastikan, menurutnya tidak menjadikan aksi kemanusiaan sebagai legitimasi pengusiran rakyat Palestina.

  • Pertemuan Tertutup Prabowo dengan Megawati, Efriza Bilang karena Gagal Pertemuan Bertiga

    Pertemuan Tertutup Prabowo dengan Megawati, Efriza Bilang karena Gagal Pertemuan Bertiga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang dinilai diam-diam oleh sejumlah pihak menarik perhatian kalangan pengamat.

    Peneliti senior Citra Institute, Efriza bahkan menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri yang dilakukan secara ‘diam-diam’ untuk menjaga perasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

    “Ini menunjukkan Presiden Prabowo gagal mengharapkan pertemuan bersama dirinya, Megawati dan Jokowi, karena jika bertiga maka pertemuannya terbuka,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Rabu (9/4).

    Dia juga menilai pertemuan tertutup itu juga menunjukkan Prabowo menjaga perasaan Jokowi, karena gagal upaya mempersatukan dan berusaha menengahi permasalahan Jokowi dan Megawati.

    “Sehingga pertemuannya bersifat personal dan tertutup dengan Megawati sebagai narasi silaturahmi moment lebaran. Sisi lain, Prabowo mendatangi kediaman Megawati menunjukkan jiwa besar karena posisi dirinya sebagai presiden malah mengalah,” lanjutnya.

    Efriza menyebutkan pertemuan tertutup itu dapat diartikan keinginan luhur Prabowo untuk momen silaturahmi dengan narasi persatuan dan kesatuan untuk negeri ini.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (7/4) malam bersilaturahmi dengan Megawati Soekarnoputri dalam rangka Idulfitri 1446 Hijriah di kediaman Presiden kelima RI itu, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

    Hal demikian seperti diungkapkan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4).

  • Pemprov Bali Larang Kemasan Air Minum Di Bawah 1 Liter Beredar

    Pemprov Bali Larang Kemasan Air Minum Di Bawah 1 Liter Beredar

    FAJAR.CO.ID, BALI – Pemerintah Provinsi Bali baru-baru mengeluarkan kebijakan melarang, dengan melarang pelaku usaha air minum untuk memproduksi kemasan air berukuran di bawah 1 liter.

    Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa seluruh badan usaha dilarang memproduksi air minum dalam kemasan plastik seklai pakai dengan volume di bawah 1 liter di wilayah Provinsi Bali.

    “Ini sebagai upaya mengatasi persoalan sampah plastic,” ujar Wayan Koster, dikutip Rabu, (9/4/2025).

    Menurut Koster, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para produsen, mengingat jumlah pelaku usaha air minum lokal di Bali cukup banyak.

    Namun, perusahaan tetap diperbolehkan beroperasi selama tidak menggunakan bahar yang merusak lingkungan dan didorong untuk menghadirkan inovasi kemasan yang ramah lingkungan.

    “Tidak mematikan, bukan soal mematikan usaha tapi jaga lingkunga, silah berproduksi tapi jangan merusak lingkungan , kan bisa botol kaca, bukan plastic seperti Karangasem ada kan bagus botolnya,” lanjutnya.

    Tidak hanya membatasi produksi oleh produsen, Gubernur Koater juga mengatur distribusi oleh pemasok melalui surat edaran yang melarang peredaran minuman dalam kemasan plastik sekali pakai di seluruh wilayah Bali.

    Kebijakan ini tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025, Mengenai Gerakan Bali Bersih Sampah.

    Pihaknya juga berencana menggelar pertemuan dengan para pelaku usaha air minum dalam kemasan, baik dari perusahaan besar maupun UKM lokal Bali.

    Seluruh pengusaha yang memasarkan produknya di wilayah Bali akan diundang untuk berdialog dan membahas kebijakan tersebut.

  • Susi Minta Prabowo Tindak Tegas Korupsi: Rakyat Sudah Tak Tahan

    Susi Minta Prabowo Tindak Tegas Korupsi: Rakyat Sudah Tak Tahan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti punya harapan besar ke Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Susi Pudjiastuti punya harapan ke Presiden Prabowo agar bisa memberantas pelaku korupsi di Indonesia.

    Hal ini disampaikan oleh Susi melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    “Rakyat mengharapkan sekali Bapak Presiden @prabowo bisa menghentikan perampokan ini 🙏🙏🙏🙏,” tulisnya dikutip Rabu (9/4/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo sendiri mengaku begitu geram dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikannya dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

    “Jangankan rakyat, saya juga geram masalah korupsi,” kata Prabowo

    “Karena, saya mengerti sumber daya kita sangat besar dan yang terjadi adalah perampokan,” ujarnya.

    (Erfyansyah/fajar)