Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • KPK Tahan 2 Tersangka dan Sita USD 1 Juta dari Kasus Korupsi Jual Beli Gas PT PGN

    KPK Tahan 2 Tersangka dan Sita USD 1 Juta dari Kasus Korupsi Jual Beli Gas PT PGN

    Namun, PT IAE ternyata memperoleh alokasi gas dari Husky-CNOOC Madura Limited dengan rencana penyerapan pasca realokasi sementara ke PT Petrokimia Gresik sebesar 10 MMSCFD pada 2017, 15 MMSCFD pada 2018, dan 40 MMSCFD pada 2019.

    “Bahwa pada Agustus 2017, tersangka DP memerintahkan Adi Munandir selaku Head of Marketing PGN untuk melakukan paparan kepada para trader gas antara lain PT Isar Gas, guna menawarkan trader-trader gas tersebut sebagai Local Distribution Company (LDC) PT PGN,” katanya.

    Kemudian, pada 31 Agustus 2017, Adi menjalankan perintah DP untuk menghubungi S selalu Direktur PT IAE, terkait kerja sama pengelolaan gas. Selanjutnya pada 5 September 2017 DP memerintahkan Adi melakukan pertemuan dengan Isar Gas di kantor PGN, yang membahas lebih lanjut rencana kerja sama penjualan dan distribusi gas.

    Uang Muka dari PGN untuk Lunasi Utang

    Dalam pembahasan tersebut, perwakilan dari Isar Gas menyampaikan arahan dari ISW agar PGN membayarkan uang muka sebesar US$ 15 juta sebagai syarat pembelian gas dari PT IAE. Uang muka tersebut disebutkan akan digunakan untuk melunasi kewajiban atau utang PT Isar Gas kepada pihak ketiga.

    “Uang muka tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban atau utang Isar Gas kepada pihak lain hal ini kemudian dilaporkan kepada saudara adi ke DP,” kata Asep.

    Asep membeberkan bahwa pada periode September-Oktober 2017, Danny Praditya memerintahkan Tim Marketing PT PGN yaitu Adi Munandir dan Reza Maghraby membuat kajian internal terkait rencana pembelian gas dari PT IAE, padahal pembuatan kajian itu adalah tugas pokok dan fungsi dari bagian Pasokan Gas PT PGN.

  • Prabowo Ingin Tampung Warga Palestina di Indonesia, Tragedi Nakba Kembali Jadi Perbincangan

    Prabowo Ingin Tampung Warga Palestina di Indonesia, Tragedi Nakba Kembali Jadi Perbincangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto ingin menampung warga Palestina di Indonesia.

    Keinginan presiden Republik Indonesia ini, memunculkan ragam tanggapan yang tentunya pro dan kontra.

    Publik pun kembali teringat peristiwa lama yang merupakan tragedi tidak terlupakan bagi masyarakat Palestina, yakni tragedi Nakba.

    Dilansir dari berbagai sumber, Nakba Palestina merupakan suatu tragedi yang Mengubah Sejarah Bangsa Palestina. Nakba, yang berarti “malapetaka” dalam bahasa Arab, merujuk pada peristiwa pengusiran dan eksodus massal lebih dari 700.000 warga Palestina dari tanah mereka pada tahun 1948, bersamaan dengan pembentukan negara Israel.

    Tragedi ini tidak hanya menciptakan krisis kemanusiaan besar, tetapi juga menjadi akar konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina yang masih berlangsung hingga kini.

    Tragedi ini berawal pada abad ke-20, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, kemudian menjadi mandat Inggris setelah Perang Dunia I.

    Dalam periode ini, meningkatnya migrasi Yahudi ke Palestina, yang didorong oleh gerakan Zionis dan didukung oleh Deklarasi Balfour 1917, mulai menimbulkan ketegangan dengan penduduk Arab Palestina yang sudah menetap di wilayah tersebut selama berabad-abad.

    Ketika Inggris menyerahkan isu Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 1947 PBB mengeluarkan Resolusi 181, yang menyarankan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara: satu Yahudi dan satu Arab.

    Rencana ini ditolak oleh mayoritas penduduk Arab Palestina karena dianggap tidak adil. Ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, negara-negara Arab tetangga pun menyatakan perang.

  • Bareskrim Sebut Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Pagar Laut, Said Didu: Kok Polisi yang Memutuskan?

    Bareskrim Sebut Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Pagar Laut, Said Didu: Kok Polisi yang Memutuskan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik terhadap pernyataan Bareskrim Polri yang menyebut tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan pemalsuan izin di proyek pagar laut Tangerang.

    Said Didu mempertanyakan dasar dan kewenangan kepolisian dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.

    “Kok polisi yang memutuskan bahwa tidak ada kerugian negara? Makin jelas,” kata Said Didu di X @msaid_didu (11/4/2025).

    Said Didu menyoroti bahwa keputusan mengenai kerugian negara seharusnya berada di tangan auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga terkait, bukan aparat penegak hukum seperti kepolisian.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah merespons petunjuk dari Kejaksaan Agung terkait berkas kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.

    Kasus ini juga berkaitan dengan pembangunan pagar laut yang tengah menjadi sorotan publik.

    Penyidik menyatakan bahwa hasil telaah terhadap petunjuk jaksa dalam P-19 tidak mengarah pada tindak pidana korupsi.

    “Kami sudah membaca dan mempelajari petunjuk P19 dari Kejaksaan. Penyidik berkeyakinan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rharjdjo Puro, di Mabes Polri, Kamis (10/4/2025) kemarin.

    Seperti diketahui, berkas perkara milik empat tersangka dalam kasus ini sempat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 24 Maret 2025.

  • Amran Resmi Pimpin KKSS: Budaya Bugis-Makassar Harus Jadi Obor Nusantara

    Amran Resmi Pimpin KKSS: Budaya Bugis-Makassar Harus Jadi Obor Nusantara

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dipastikan menjadi ketua umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) periode 2025-2030. Keputusan itu diketuk dalam Mubes XII Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ke-12 di Hotel Four Points, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 11 April 2025.

    “Insya Allah kami akan menjalankan dengan baik sesuai prinsip-prinsip orang Bugis: ma’bulo sipeppa, toddopuli, sipakatau, sipakainge, sipatokkong. Intinya, kita solid. Insya Allah KKSS bisa berbuat untuk Sulawesi Selatan, untuk republik ini, untuk merah putih, bahkan kemungkinan buah tangannya bisa dinikmati oleh masyarakat dunia,” ujar Amran, kepada wartawan, Jumat (11/4/2025)

    Amran juga menggarisbawahi pentingnya teladan dari para tokoh Sulawesi Selatan yang telah mengharumkan nama bangsa, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyebut nama-nama besar seperti Jenderal Andi Muhammad Yusuf, Baharuddin Lopa, Aksa Mahmud, Jusuf Kalla, hingga Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie.

    “Mereka adalah sosok yang punya integritas tinggi. Mereka sipatuo, sipatokkong, sipammase-mase seluruh warga Sulawesi Selatan sehingga menjadikan obor penerang di seluruh Nusantara bahkan dunia di manapun berada KKSS,” tambahnya.

    Dalam visinya ke depan, Amran menegaskan bahwa budaya dan filosofi Bugis tidak boleh dilupakan. Ia bertekad meneruskan nilai-nilai itu kepada generasi muda agar tetap melekat dalam pemikiran dan kepribadian mereka.

    “Budaya kita harus terus diwariskan dari generasi ke generasi, agar menjadi penerang di tengah masyarakat,” tuturnya.

  • Pengamat Nilai Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza Bagi Orang Palestina Dukungan Terhadap Israel dan AS

    Pengamat Nilai Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza Bagi Orang Palestina Dukungan Terhadap Israel dan AS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza terus menuai sorotan. Dianggap sebagai dukungan terhadap Israel dan Amerika Serikat (AS).

    Itu salah satunya diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto. Ia mengatakan orang Palestina akan menilai berbeda niat Prabowo itu.

    “Bagi orang Palestina, keputusan Prabowo menampung para korban gempuran Israel di Gaza adalah dukungan pada Donald Trump,” kata giginya dikutip dari unggahannya di X, Jumat (11/4/2025).

    Israel dan AS, kata dia, selain ingin melakukan pengosongan terhadap wilayah Gaza. Juga ingin menjadikan kawasan tersebut sebagai proyek real estate raksasa.

    “Yang ingin menjadikan kawasan ini sebagai proyek real estate raksasa untuk orang Israel,” pungkasnya.

    Diketahui, rencana pengosongan Gaza dengan tujuan relokasi sudah diajukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah.

    Hanya saja rencana tersebut ditentang sejumlah pihak yang melihatnya sebagai tipu muslihat pendudukan Israel di Gaza.

    Penolakan salah satunya juga disuarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rencana itu dinilai mendukung rencana Trump.

    (Arya/Fajar)

  • Tok! Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Resmi Jadi Ketua Umum KKSS 2025-2030

    Tok! Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Resmi Jadi Ketua Umum KKSS 2025-2030

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dipastikan menjadi ketua umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) periode 2025-2030. Keputusan itu diketuk dalam Mubes XII Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ke-12 di Hotel Four Points, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 11 April 2025.

    Sebelumnya muncul dua bakal calon penantang Amran yakni mantan Ketua BPW KKSS Timor Timur Yasin Azis dan pengusaha Andi Ida Nursanti. Namun keduanya batal mendaftar sebagai calon.

    “Andi Amran Sulaiman memenuhi syarat maju sebagai ketua KKSS periode 2025-2030,” kata Pimpinan Sidang Mubes KKSS, Abdillah Natsir di lokasi Mubes.

    Hingga penutupan pendaftaran persyarakat calon ketua umum KKSS, hanya Amran yang memenuhi syarat calon yang mendapatkan dukungan 10 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

    “Hingga saat ini hanya 1 calon mengajukan diri calon ketua KKSS dan telah didukung 10 DPW dan persyarata ini dianggap memenuhi bahkan 35 DPW sepakat mendukung Andi Amran Sulaiman mendukung menjadi ketua KKSS kedepan,” tegasnya.

    Dukungan terhadap Mentan Amran ini sudah mengalir sejak beberapa hari lalu hingga hari terakhir.

    Mereka kompak dan senada menyatakan mendukung penuh Andi Amran Sulaiman untuk menakhodai KKSS, yang merupakan rumah besar bagi warga Sulsel ini selama periode 5 tahun ke depan.

    KKSS adalah rumah besar yang mempresentasikan semangat kolektif masyarakat Sulsel di manapun berdomisili untuk terus memberikan kontribusi nyata di berbagai bidang.

  • Rapikan Trotoar, Dedi Mulyadi Tidak Gusur PKL Tapi Beri Rp 4 Juta Agar Mau Libur Sebulan – FAJAR

    Rapikan Trotoar, Dedi Mulyadi Tidak Gusur PKL Tapi Beri Rp 4 Juta Agar Mau Libur Sebulan – FAJAR

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Aksi tak biasa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menuai sorotan. Setelah videonya merapikan trotoar Pasteur, Bandung tersebar di media sosial.

    Video itu diunggah Dedi di akun media sosial Instagram @dedimulyadi71. Di video itu, Dedi yang mengenakan kemeja putih dan ikat kepala khas Sunda menghampiri seorang pedagang.

    “Ini saya beli semuanya dulu ya, Ibu. Nanti mau saya tata dulu, saya bersihkan. Ibu diliburkan sebulan. Tapi saya kasih Rp4 juta,” kata Dedi, dikutip Jumat (11/4/2025).

    Perbincangan antara Dedi dan perempuan pedagang itu pun berlanjut.

    “Satu bulan liburnya?” ujar sang pedagang.

    “Iya. Satu bulan, saya kasih Rp4 juta sekarang,” timpal Dedi.

    “Mulai hari apa?” tanya pedagang tersebut.

    “Sekarang. Kan sekarang saya beli, ini Rp700 ribu saya beli. Saya ngasih ke Ibu Rp4,7 juta,” imbuh Dedi.

    Setelahnya Dedi kembali bertanya. Untuk memastikan apa pedagang tersebut mau atau tidak.

    “Mau kan? Nanti ini mau saya rapikan, mau ditata. Nanti kalau pedagang di mana mau ditempatkan, mau saya pikirkan dulu supaya rapi. Gak berseliweran di pohon tuh,” ucapnya.

    “Ya, gak rugi kan? Gak rugi kan?”sambungnya.

    Dedi pun memberikan sejumlah uang dengan pecahan Rp100 ribu. Lalu meminta sang pedagang menghitungnya.

    “Hitung dulu, ini yang Rp700 ribu ya.
    Terima nih, Ibu Rp500 ribu,” imbuhnya.

    Pembicaraan pun berlanjut. Dedi menanyakan di mana Ibu tersebut tinggal,juga menanyakan suaminya.

    “Suami ada, cuma sejak Corona gak kerja. Karena perusahaannya bangkrut. Jadi satpam,” kata Ibu tersebut.

  • Tak Terima dengan Pendapat Soal Timnas Indonesia, Yama Carlos Tantang Bung Towel Duel

    Tak Terima dengan Pendapat Soal Timnas Indonesia, Yama Carlos Tantang Bung Towel Duel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Aktor Yama Carlos dan pengamat sepak bola Tomny Welly atau yang akrab disapa Bung Towel terlibat perseturuan panas.

    Perseturuan panas yang melibatkan keduanya kemudian menggemparkan jagad media sosial.

    Berawal dari Yama Carlos yang tidak terima dengan video lama Bung Towel yang dianggap menyindir performa Timnas Indonesia U-17.

    Dalam potongan video tersebut, Bung Towel menyebut kemenangan Timnas U-17 kurang berkesan dan dinilai tidak pantas dirayakan.

    Merespon hal ini, ia langsung memberikan respon keras ke pengamat sepakbola itu. Yama Carlos bahkan sampai menantang menyelesaikan perbedaan di atas ring tinju.

    Bagi Yama, komentar seperti itu tak hanya menyakiti perjuangan para pemain muda, tapi juga mematahkan semangat mereka.

    Mendapatkan tantangan tersebut, Bung Towel kemudian memberikan respon dengan memberi klarifikasi soal tuduhan ini.

    Lewat akun Instagram @bungtowel8, ia menegaskan tidak pernah berbicara mengenai Timnas U-17 yang lolos ke Piala Dunia U-17 2025.

    Ia menyebut potongan video tersebut adalah materi lawas yang sengaja diedit dan dipelintir.

    “Saya tidak pernah diwawancarai media mana pun soal Timnas U-17,” tulisnya.

    Tak sampai disitu, ia juga menyindir Yama Carlos yang menantang untuk berduel sekedar hanya untuk mencari popularitas.

    “Memalukan! Orang yang tidak saya kenal menggunakan video lama demi membuat cerita sensasional,” ujarnya.

    “Diberkatilah mereka yang hidup dari senjata hoaks,” tutupnya

    (Erfyansyah/fajar)

  • Soroti Rencana Pembangunan 80 Ribu Koperasi, Said Didu: Menteri-Menterinya Terlalu Semangat Habiskan Uang Rakyat

    Soroti Rencana Pembangunan 80 Ribu Koperasi, Said Didu: Menteri-Menterinya Terlalu Semangat Habiskan Uang Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membangun 80 ribu koperasi dalam waktu dekat menuai sorotan dari sejumlah tokoh, salah satunya mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu.

    Said Didu menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut, yakni mencapai Rp400 triliun.

    Ia menganggap, rencana itu menunjukkan kecenderungan kabinet Prabowo yang terlalu antusias dalam membelanjakan uang negara.

    “Sebagian besar Menteri Prabowo ini semangat sekali untuk belanja dan habiskan uang rakyat,” kata Said Didu di X @msaid_didu (10/4/2025).

    Said Didu menilai bahwa semangat belanja yang terlalu tinggi tanpa perencanaan matang justru berpotensi menimbulkan pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran negara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekonomi desa melalui pendirian koperasi.

    Dalam sambutannya saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025), Prabowo mengungkapkan rencananya membuka 80 ribu koperasi di seluruh pelosok negeri.

    “Kita tahun ini akan membuka 80 ribu koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu. Dan setiap desa akan kita bantu kredit,” kata Prabowo.

    Ia menjelaskan bahwa koperasi desa akan difasilitasi dengan infrastruktur penunjang seperti gudang dan kamar pendingin untuk menyimpan hasil pertanian.

    Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan pembiayaan agar setiap koperasi dapat memiliki dua unit truk guna mendukung distribusi hasil panen.

  • Jokowi Siapkan Pengacara Hadapi Isu Ijazah, Politisi PDIP: Hanya Basa-basi dan Gertak Sambal

    Jokowi Siapkan Pengacara Hadapi Isu Ijazah, Politisi PDIP: Hanya Basa-basi dan Gertak Sambal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, menanggapi rencana mantan presiden Jokowi, yang dikabarkan tengah menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi penyebar isu dugaan ijazah palsu.

    Dikatakan Ferdinand, langkah Jokowi tersebut tidak lebih dari sekadar ancaman yang tidak akan benar-benar dilakukan.

    “Menurut saya, apa yang dilakukan Jokowi, mengumpulkan pengacara untuk mengambil langkah hukum terkait persoalan ijazahnya itu, basa-basi dan gertak sambal,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (10/4/2025)

    Ferdinand mengatakan, jika Jokowi berani menempuh proses hukum, maka orang-orang akan menuntut pembuktian ijazahnya.

    Maka dari itu, ia menilai, jika memang ingin menyelesaikan polemik, seharusnya Jokowi cukup menunjukkan bukti otentik berupa ijazah aslinya kepada publik.

    “Kalau toh ujung-ujungnya pembuktian ijazah, kenapa tidak ditunjukkan saja, kan selesai persoalan. Kan semudah itu,” sebutnya.

    Tambahnya, apa yang dilakukan Jokowi itu hanya ingin menakuti pihak yang dikabarkan akan mendatangi UGM untuk mendapatkan data lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi.

    “Itu hanya untuk menakuti orang apalagi ini kak tanggal 15 rencananya akan ada yang mengecek UGM dan di mana Jokowi KKN ketika kuliah,” tandasnya.

    Ferdinand bilang, jika saja benar orang-orang seperti mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, mendatangi UGM, maka akan menjadi ancaman tersendiri bagi Jokowi.

    “Ini tentu ancaman besar bagi Jokowi, jadi saya pikir cara dia merespons ini adalah bentuk kepanikan, kekhawatiran, keresahan, ketakutan,” kuncinya.