Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Batal Mundur, Hasan Nasbi Kembali Jabat Kepala PCO, Tegaskan Loyalitas kepada Presiden Prabowo

    Batal Mundur, Hasan Nasbi Kembali Jabat Kepala PCO, Tegaskan Loyalitas kepada Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, memastikan dirinya tetap melanjutkan tugas memimpin lembaga tersebut setelah permohonan pengunduran dirinya tidak disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Hasan saat ditemui di kantornya pada Selasa, (6/5/2025). Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah kembali menghadiri rapat kabinet sehari sebelumnya.

    “Yang jelas kemarin saya dapat undangan dari Bapak Seskab untuk mengikuti rapat kabinet. Minggu lalu saya bertemu presiden, Pak mensesneg, dan Bapak seskab. Di momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin PCO,” ujar Hasan dalam keterangannya, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Meski demikian, Hasan tidak secara eksplisit menyatakan apakah surat pengunduran dirinya resmi ditolak. Ia menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Namun, ia menegaskan sudah menerima mandat untuk kembali menjalankan tugas.

    Menanggapi munculnya Juru Bicara Istana yang baru, Prasetyo Hadi, Hasan menyatakan tidak akan terjadi tumpang tindih tugas antara dirinya dan Prasetyo. Ia menegaskan bahwa masing-masing memiliki ruang lingkup kerja yang berbeda.

    “Kalau mensesneg itu bisa bicara apa saja karena beliau pejabat paling senior di Istana tetapi kalau kami, tugasnya ya menyampaikan informasi strategis sesuai Perpres. Jadi enggak akan tumpang tindih,” jelasnya.

    Hasan juga membantah bahwa keinginannya mundur sebelumnya didasari oleh konflik internal atau kekecewaan pribadi. Ia menyebut pengunduran diri itu murni karena sejumlah kendala dalam pekerjaan yang tidak dapat ia selesaikan seorang diri.

  • Prabowo Bertemu Purnawirawan TNI-Polri, Komaruddin Simanjuntak: Isu Pemakzulan Gibran Tidak Ada Bahasannya

    Prabowo Bertemu Purnawirawan TNI-Polri, Komaruddin Simanjuntak: Isu Pemakzulan Gibran Tidak Ada Bahasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan keluarga besar TNI-Polri melakukan halalbihalal yang diselenggarakan oleh Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 6 Mei 2025.

    Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD, Mayor Jenderal (Purn) Komaruddin Simanjuntak, menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai jembatan untuk silaturahmi antara purnawirawan untuk membahas persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

    Bahkan ia terang-terangan membeberkan tentang isu Pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    “Terkait isu (tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka) tidak ada bahasannya di sini,” kata Komaruddin

    Komaruddin juga menambahkan bahwa undangan yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet merah putih, kepala daerah, dan para pengusaha dengan alasan besar terhadap keluarga besar TNI-Polri.

    Lebih jelasnya, ia menyampaikan agenda halalbihalal bukanlah agenda yang dadakan, namun memang selalu dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga tali silaturrahmi antara TNI-POLRI.

    “Jadi bukan agenda dadakan, bukan yang diada-adakan. Ini kegiatan rutin,” ujar Komaruddin.

    Meski demikian, banyak yang menyoroti acara halalbihalal yang diselenggarakan kali ini, di tengah polemik soal keterlibatan TNI dalam ruang pemerintahan.

    Mulai dari RUU TNI, 8 butir gugatan Forum Purnawirawan TNI (termasuk Pemakzulan Wakil Presiden), hingga persoalan polemik TNI dan Hercules. (Besse Arma/Fajar)

  • MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam.

    Haram vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

    “Vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” ujar Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait haramnya penggunaan vasektomi.

    Dia mengatakan, jika vasektomi diharamkan maka bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi sehingga tidak mengubah aturan syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai meluncurkan program bebenah kampong bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Bandung, pada Jumat (3/5/2025).

    “Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak. KBnya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebagai tambahan informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin, 28 April 2025 lalu.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.

  • Presiden Prabowo Singgung Ijazah Palsu Jokowi di Sidang Kabinet, Jamiluddin Ritonga Bilang Publik Terkejut

    Presiden Prabowo Singgung Ijazah Palsu Jokowi di Sidang Kabinet, Jamiluddin Ritonga Bilang Publik Terkejut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sidang Kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri dan kepala lembaga Pada Senin (5/5), menuai sorotan. Sorotan salah satunya datang dari pengamat politik, Jamiluddin Ritonga.

    Dia menyoroti sidang kabinet yang dipimpin Prabowo justru ikut menyinggung persoalan atau polemik tudingan ijazah palsu Jokowi. Padahal, masalah itu merupakan kasus individu dan tidak berkaitan dengan masalah negara.

    Jamiluddin mengatakan publik tentu terkejut saat Presiden RI Prabowo Subianto memakai momen Sidang Kabinet untuk menyinggung kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Persoalan ijazah itu tak berkaitan dengan persoalan bangsa, karena itu, tak ada urgensinya hal demikian dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna,” kata dia melalui layanan pesan, Selasa (6/5).

    Jamiluddin mengatakan Sidang Kabinet sering kali digunakan membahas persoalan penting bangsa sampai program strategis masional. “Termasuk, tentunya perlunya koordinasi untuk melaksanakan program-program strategis,” ujarnya.

    Jamiluddin melanjutkan langkah membahas kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi saat Sidang Kabinet mengesankan hal itu sebagai persoalan bangsa.

    “Ijazah Jokowi seolah menjadi masalah besar bangsa Indonesia yang harus segera diatasi,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

    Jamiluddin melanjutkan urusan bangsa sebenarnya kompleks dan seharusnya bisa masuk dibahas dalam Sidang Kabinet.

    Misalnya, kata dia, soal Makan Bergizi Gratis yang punya beberapa catatan, rupiah melemah, hingga ekonomi lesu.

  • Minta Polisi Buktikan Ijazah Asli atau Aspal, Petrus Selestinus: Untuk Menguji Apakah Jokowi Masih Punya Nama Baik yang Harus Dipertahankan

    Minta Polisi Buktikan Ijazah Asli atau Aspal, Petrus Selestinus: Untuk Menguji Apakah Jokowi Masih Punya Nama Baik yang Harus Dipertahankan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polisi diminta membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu. Sebelum melanjutkan pemeriksaan aduan terhadap penuding ijazah palsu presiden ke-7 itu.

    “Harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ijazah Jokowi dimaksud asli atau palsu atau aspal,” kata Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara dan TPDI, Petrus Selestinus, dikutip dari Kompas, Selasa (6/5/2025).

    Jokowi sebelumnya diketahui melaporkan lima orang yang diduga menuding ijazah palsu. Pemeriksaan laporan itu, kata Petrus mestinya dihentikan atau ditunda terlebih dahulu.

    “Secara teknis Hukum Acara Pidana dan demi menjamin kepastian hukum, maka Pimpinan Polri harus menghentikan atau setidak-tidaknya menunda seluruh proses pemeriksaan terhadap pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya tertanggal 30 April 2025 dan seluruh Laporan Polisi dari Anggota Masyarakat terhadap KRMT Roy Suryo dkk,” ujarnya.

    Polemik ijazah Jokowi, kata dia telah bergulir bertahun-tahun. Namun hingga kini belum ada titik terang.

    “Karena selama menjadi polemik bertahun-tahun Jokowi tidak pernah memberikan klarifikasi atau menunjukan bukti atas keabsahan Ijazah itu,” terangnya.

    Kini, ada dua proses hukum berjalan. Laporan terhadap dugaan ijazah palsu, dan laporan Jokowi terhadap penuding ijazah palsu.

    “Antara lain menyelamatkan muruah pendidikan tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, muruah para intelektual dan cendikiawan dan terlebih-lebih muruah lembaga kepresidenan, karenanya harus didahulukan proses pidananya,” katanya.

    Laporan Jokowi karena dianggap dicemarkan nama baiknya, bagi Petrus bisa diproses jika ada bukti bahwa Jokowi memang harus dipertahankan nama baiknya.

  • Prabowo Singgung Soal Ijazah dalam Sidang Kabinet Paripurna

    Prabowo Singgung Soal Ijazah dalam Sidang Kabinet Paripurna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyinggung isu lama terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang sempat menjadi kontroversi di ruang publik.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (5/5/2025), Prabowo menilai bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya terus digoreng, apalagi setelah Jokowi sukses memimpin selama satu dekade.

    “Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato di hadapan para menteri kabinet, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Pernyataan itu disampaikannya dalam konteks membantah tudingan bahwa dirinya adalah “boneka” dari Jokowi. Menurut Prabowo, hubungan konsultatif antara dirinya dengan Jokowi semata-mata dilandasi oleh semangat kenegarawanan, bukan ketergantungan politik.

    Namun dalam kesempatan yang sama, ia menyelipkan sindiran terhadap pihak-pihak yang terus mempermasalahkan keabsahan ijazah Jokowi, dengan menyebut kemungkinan dirinya kelak juga dipertanyakan hal serupa.

    “Nanti ijazah saya ditanya-tanyakan,” tambah Prabowo, disambut tawa ringan dari beberapa hadirin.

    Sindiran itu bukan tanpa dasar. Dalam beberapa tahun terakhir sampai sekarang, sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, meski Mahkamah Agung telah menolak gugatan-gugatan terkait hal tersebut, dan berbagai instansi resmi telah menyatakan keabsahannya.

    Prabowo menyayangkan bahwa di tengah dinamika politik yang seharusnya menyehatkan, justru narasi seperti itu terus dipelihara.

  • Ustaz Hilmi Firdausi: Vasektomi Haram tapi Wajib Demi Bantuan Uang dan Beras

    Ustaz Hilmi Firdausi: Vasektomi Haram tapi Wajib Demi Bantuan Uang dan Beras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ustaz Hilmi Firdausi, Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah sekaligus pendiri Sekolah Islam Terpadu Daarul Fikri, menyoroti kebijakan vasektomi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    “Di negeri yang katanya negara besar ini,
    Ada wacana syarat bansos yang bikin pusing di sebuah propinsi” kata Hilmi Firdausi dilansir X @Hilmi28 Selasa, (6/5/2025).

    Ia juga mengutip kalimat yang serupa yang sedang menjadi pembahasan di berbagai lapisan masyarakat.

    “Bapak mau bantuan Silakan ke klinik, Tapi maaf ya, alat vital harus dibuat sedikit (unik),” tulisnya.

    Lebih lanjut, ustaz Hilmi menjelaskan dari sudut pandang berdasarkan respons yang diterima masyarakat.

    “Vasektomi dibilang haram di mimbar,
    Tapi katanya akan jadi syarat resmi menerima bansos di Jabar. Ustadz pun bingung, jamaah terpingkal, ‘Katanya dosa, tapi kok malah jadi modal?’,” ungkapnya.

    “Lalu muncullah ceramah bikin heboh,
    Dari ustadz ‘sensasional’ dengan gaya penuh show, kampanye itu lebih ngeri dari khamr, apalagi kalau kajian kudu bayar masuknya, itu lebih bahaya,” lanjutnya.

    Ustaz Hilmi juga memberikan ilustrasi berdasarkan pernyataan-pernyataan jamaah yang tiba-tiba saja muncul.

    “Jamaah geleng-geleng, nyengir penuh tanya, jadi mending mabuk, dari pada ngaji harus bayar,” ujarnya.

    Sebagai penjelasan, ustadz Hilmi menyebut bahwa semuanya telah jelas dan terkadang ada kebijakan membingungkan, namun melewati sesuatu yang telah jelas landasan fatwa dan dalilnya.

    “Padahal Allah jelas haramkan khamr, kalau haram kampanye & kajian berbayar itu fatwa dia sendiri, entah apa dalilnya,” jelasnya.

  • Prabowo Klaim Keberhasilan Program MBG Capai 99,99 Persen meski Ada Kasus Keracunan

    Prabowo Klaim Keberhasilan Program MBG Capai 99,99 Persen meski Ada Kasus Keracunan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa tingkat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi, meskipun masih ditemukan kasus keracunan makanan.

    Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Menurut Prabowo, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai lebih dari tiga juta orang. Dari angka tersebut, hanya kurang dari 200 orang yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

    “Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari tiga koma sekian juta, kalau tidak salah, di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya lima orang,” kata Prabowo.

    Berdasarkan perhitungannya, kasus keracunan tersebut hanya mencakup sekitar 0,005 persen dari total peserta, sehingga ia menyimpulkan tingkat keberhasilan program mencapai 99,99 persen.

    “Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang. Itu 200 dari tiga koma sekian juta, kalau tidak salah, adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen,” jelas Prabowo.

    Meski menyampaikan apresiasi terhadap capaian tersebut, Prabowo tetap mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tidak cepat merasa puas. Ia menegaskan bahwa target ke depan adalah meminimalisasi insiden, bahkan mencapai nol kesalahan.

    “Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, ‘Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan.’ Dan kita mengerti tidak gampang,” ujarnya.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Cara Jokowi Hadapi Tuduhan Ijazah Palsu Dibandingkan dengan Anies

    Cara Jokowi Hadapi Tuduhan Ijazah Palsu Dibandingkan dengan Anies

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah cuplikan wawancara lawas Anies Baswedan di acara Kick Andy kembali ramai diperbincangkan publik usai diunggah akun X @PartaiSocmed.

    Momen itu terjadi ketika Anies masih berstatus bakal calon presiden dan menjadi bintang tamu dalam episode bertema “Dosa-Dosa Anies.”

    Dalam salah satu segmen, pembawa acara Andy Noya melontarkan pertanyaan yang menohok.

    “Kenapa Anda selalu berdalih, mereka yang menuduh, saya yang harus membuktikan?” tanya Andy.

    Anies menjawab dengan tegas dan lugas. Ia menekankan bahwa memang prinsipnya telah demikian.

    “Memang di mana-mana begitu, Bang. Prinsipnya, semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu yang menjawab, yang memberikan tuduhan,” jawab Anies.

    “Dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan,” tambahnya.

    Pernyataan ini kembali mencuat di tengah perdebatan publik mengenai isu keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi, yang belakangan ramai diangkat sejumlah pihak.

    Warganet menilai, pernyataan Anies tersebut secara tidak langsung menyindir situasi di mana pihak yang menuduh kerap menuntut pembuktian dari pihak yang dituduh, bukan sebaliknya.

    Cuplikan ini pun beredar luas di media sosial dan menambah warna dalam dinamika politik nasional menjelang pelantikan presiden terpilih.

    Meski tidak secara langsung menyebut nama Jokowi, relevansi konteks membuat publik mengaitkannya dengan polemik yang belum juga reda.

    (Muhsin/fajar)

  • Sudah Mengundurkan Diri, Hasan Nasbi Tetap Ikuti Rapat Kabinet dengan Prabowo Subianto

    Sudah Mengundurkan Diri, Hasan Nasbi Tetap Ikuti Rapat Kabinet dengan Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kabinet yang dihadiri para mentei dan kepala lembaga, Senin (5/5) sore.

    Di tengah rapat kabinet itu, salah satu yang menjadi perhatian awak media adalah kehadiran Hasan Nasbi, yang masih terlihat ikut dalam rapat kabinet tersebut.

    Hasan Nasbi sebelumnya diketahui telah mengundurkan dri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Pengunduran diri itu telah disampaikan secara resmi kepada presiden sejak 21 April 2025 lalu.

    Di lokasi, Hasan tampak duduk sejajar dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), RI Nusron Wahid, dan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

    Seluruh menteri dan kepala lembaga yang hadir mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tampak Hasan Nasbi dan jajaran menteri berdiri saat Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki ruang sidang kabinet. Hasan juga turut bersalaman dengan Prabowo dan Gibran.

    Konon Hasan masih menghadiri sidang kabinet, karena surat pengunduran dirinya belum diteken oleh Prabowo. Sebelumnya, Hasan Nasbi mundur dari jabatannya dan terakhir menjalani aktivitas sebagai PCO pada 21 April lalu.

    Menurut Hasan, pengunduran dirinya karena ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diatasi dan ada persoalan yang di luar kemampuan dirinya.

    “Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ucap Hasan.