Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Jokowi Ngaku Tak Tahu Mutasi Letjen Kunto, Bachrum: Biasanya yang Terjadi Kebalikannya

    Jokowi Ngaku Tak Tahu Mutasi Letjen Kunto, Bachrum: Biasanya yang Terjadi Kebalikannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Bachrum Achmadi mengomentari pernyataan mantan Presiden Jokowi yang menyebut dirinya tidak terlibat dalam keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Menurut Jokowi, pergantian posisi di tubuh TNI merupakan urusan internal institusi tersebut.

    “Biasanya apa yang dibilang adalah kebalikannya,” kata Bachrum di X @bachrum_achmadi (9/5/2025).

    Pernyataan Jokowi diragukan keras oleh Bachrum. Ia bahkan mengkritik keras klaim Presiden tersebut.

    “Moso kalian percaya sama pembohong kelas wahid!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (Pati), termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo, putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

    Keputusan ini diambil lantaran sejumlah perwira yang sebelumnya dimutasi, masih memiliki tanggung jawab strategis yang belum bisa ditinggalkan.

    Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menyampaikan penjelasan resmi terkait pembatalan tersebut pada Jumat (2/5/2025) malam.

    “Jadi jika satu tidak bisa bergeser, maka yang lain pun tidak bisa bergeser. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan itu tadi, maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat, seperti surat keputusan tadi,” kata Kristomei.

    Ia menegaskan, pembatalan ini tidak berkaitan dengan isu di luar institusi TNI, melainkan murni karena kebutuhan organisasi yang masih memerlukan keterlibatan para perwira tinggi yang bersangkutan.

    “Karena pertimbangan ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih harus membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” tegasnya.

  • Rismon Sianipar: Bareskrim Harus Bisa Rekonstruksi Bagaimana Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi

    Rismon Sianipar: Bareskrim Harus Bisa Rekonstruksi Bagaimana Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Peneliti dan pengembang perangkat lunak, Rismon Sianipar terus bersuara terkait ijazah Jokowi. Ia menantang Bareskrim Polri.

    Menurutnya, Bareskrim mesti bisa merekonstruksi lembar pengesahan skripsi Jokowi.

    “Bareskrim harus bisa merekonstruksi bagaimana lembar pengesahan skripsi Jokowi ini,” kata Rismon dikuti dari unggahannya di X, Jumat (9/5/2025).

    Hal yang dimaksud Rismon, yakni sebuah foto yang diambil oleh Roy Suryo. Disitu menunjukkan pengesahan ijazah Jokowi.

    Skripsinya berjudul “Studi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis Pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta.”

    “Dijepret ROY SURYO saat pertemuan 15 april 2025, diproduksi dengan teknologi tahun 1985,” ujar Rismon.

    Baru-baru ini, Bareskrim Polri mengonfirmasi uji forensik yang dilakukan mencapai 90 persen.

    Jika uji forensik rampung, dan terbukti ijazah Jokowi otentik. Maka penyelidikan akan dihentikan.
    (Arya/Fajar)

  • Vaksin TBC Global Masuk RI, Nicho Silalahi: Ini Perjanjian yang Tidak Pernah Disetujui Rakyat

    Vaksin TBC Global Masuk RI, Nicho Silalahi: Ini Perjanjian yang Tidak Pernah Disetujui Rakyat

    “Memastikan bahwa setiap perjanjian internasional yang berdampak signifikan terhadap rakyat Indonesia mendapatkan pengawasan dan persetujuan legislatif yang memadai,” ucapnya.

    Nicho mengingatkan bahwa keputusan besar yang menyentuh aspek kesehatan publik dan menyangkut eksperimen terhadap rakyat Indonesia seharusnya tidak dilakukan secara diam-diam atau tergesa-gesa.

    Langkah hukum, termasuk judicial review, bisa menjadi upaya korektif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri, termasuk yang bersifat ilmiah dan medis, tetap dalam kerangka konstitusional dan tidak mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.

    Terpisah, Ahli epidemiologi sekaligus pegiat media sosial, dr. Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal luas sebagai Dokter Tifa, melontarkan kritik terhadap rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang melibatkan yayasan milik Bill Gates.

    Ia juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar bersikap lebih kritis terhadap investasi asing yang masuk ke Tanah Air.

    “Yang terhormat Presiden Prabowo agar tidak usah berlebihan terhadap orang ini. Dia pengusaha murni, bukan sinterklas,” ujar Tifa di X @DokterTifa (8/5/2025).

    Dikatakan Tifa, dana yang disebut sebagai hibah dari Bill Gates bukanlah sumbangan murni, melainkan investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan besar.

    Bentuknya pun bukan uang tunai (cash), melainkan barang (in kind) seperti vaksin mRNA eksperimentatif, benih rekayasa genetika (GMO), hingga pabrik tepung serangga maggot.

    “Jika semua uji coba ini berhasil, hasilnya akan dijual ke dunia. Jadi investasi USD 159 juta itu akan kembali dengan keuntungan berkali-kali lipat,” tambahnya.

  • Diduga Keracunan MBG, 36 Siswa di Bogor Alami Gejala Serius

    Diduga Keracunan MBG, 36 Siswa di Bogor Alami Gejala Serius

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 36 siswa dari Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor mengalami gejala yang mengarah pada keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Para siswa tersebut mengeluhkan keluhan seperti mual, muntah, diare, sakit perut, demam, dan pusing tak lama setelah menyantap hidangan makan siang di sekolah.

    Makanan tersebut diketahui berasal dari dapur milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di dalam kompleks sekolah, tepatnya di wilayah Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

    Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa sekolah melalui pemberian makanan bergizi secara rutin.

    Menanggapi laporan dugaan keracunan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyatakan bahwa pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan di lokasi.

    “Kami baru menerima informasi siang ini (7/5/2025), dan tim langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan serta pengambilan sampel makanan,” ujar Sri dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Pemeriksaan laboratorium terhadap makanan yang disajikan sedang berlangsung. Sampel dari dapur SPPG telah diamankan untuk diuji, guna memastikan sumber dari gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa.

    Retno juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan jumlah total siswa yang terdampak secara pasti.

    “Saya belum bisa menyebutkan jumlah pastinya karena tim masih bekerja. Jika datanya sudah lengkap, akan saya sampaikan. Sekarang saya juga sedang memimpin rapat,” tuturnya.

  • Menko Budi Gunawan Tegas: Premanisme dan Ormas Pengganggu Usaha Akan Diberantas

    Menko Budi Gunawan Tegas: Premanisme dan Ormas Pengganggu Usaha Akan Diberantas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Budi Gunawan memberikan aksi sebagai respon terhadapn ormas yang marak dikalangan masyarakat.

    Memutuskan untuk turun tangan dalam memberantas organisasi masyarakat (ormas), yang dinilai bermasalah dan mengganggu pelaku usaha.

    Budi Gunawan menegaskan bahwa pihak dari pemerintah akan menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas yang berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.

    Gangguan ini tidak hanya mengganggu pedagang kaki lima, tapi juga pusat perputaran industri.

    “Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial,” tegas Budi Gunawan, dilansir Kamis, (8/5/2025).

    Tidak hanya mengganggu pelaku usaha, Budi Gunawan juga menyebut bahwa tingkah dari ormas dan premanisme telah menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.

    “Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkapya.

    Selain itu, pemerintah juga mencanangkan ruang pembinaan khusus untuk memutus rantai premanisme.

    Demi menciptakan wajah yang ramah untuk investor serta keamanannya, mantan Kepala BIN itu juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian penuh.

    Salah satunya, akan segera membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.

    “Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan,”ujarnya

  • Ekonomi Sedang Sulit, Anggota DPD RI Kecam Perayaan Kelulusan dengan Menyewa DJ di Sekolah

    Ekonomi Sedang Sulit, Anggota DPD RI Kecam Perayaan Kelulusan dengan Menyewa DJ di Sekolah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Anggota DPD RI atau senator perwakilan Bali, Arya Wedakarna (AWK), mengecam dan akan melakukan sidak ke SMKN 1 Tejakula Buleleng.

    Peringatan ini muncul setelah viralnya video yang diunggah akun Disc Jockey (DJ) di akun media sosial @djdiahkrisna yang memberikan keterangan terkait peristiwa itu.

    “Seru banget ni angkatan 14 SMKN 1 Tejakula,” demikian keterangan unggahan Djdiahkrisna.

    Dengan viralnya unggahan tersebut, SMKN 1 Tejakula Buleleng dikatakan telah menyewa DJ (Disc Jockey) untuk merayakan kelulusan.

    Menanggapi perayaan yang merusak marwah pendidikan, Arya Wedakarna memberikan peringatan dengan tegas, lewat akun Instagram pribadinya @aryawedakarna.

    “Temuan SMKN 1 Tejakula Buleleng. Tunggu AWK sidak ke sekolah yg doyan party,” tegas Arya Wedakarna, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Kata Arya Wedakarna, saat ini Bali sedang prihatin soal ekonomi. Dia lantas merasa tidak habis pikir dengan modelan perpisahan dikemas seperti demikian.

    “Bali sedang prihatin sing ada ekonomi mejalan, kok bisa bisanya perpisahan sekolah begini,” ungkapnya.

    Tidak hanya peringatan tegas, Arya Wedakarna juga mencolek Disdikpora Provinsi Bali, Presiden dan Wakilnya serta Kejakasaan untuk turut andil menghadapi perilaku yang tidak mencerminkan generasi berpendidikan.

    Mirisnya, dalam video yang beredar luas di berbagai platform media sosial, tampak seorang wanita bergoyang mengikuti alunan irama musik.

    Aksi bergoyangnya perempuan yang merupakan DJ, juga diikuti oleh siswa yang lain.

    Lebih memprihatikan lagi, baik DJ mau pun siswa-siswi kompak memakai baju putih abu-abu. Bahkan ada yang coret-coret seragam mereka serta dilakukan di lingkup sekolah secara terbuka. (Besse Arma/Fajar)

  • UU BUMN Baru Tak Jadikan Direksi Kebal Hukum, DPR Tegaskan Penindakan Tetap Bisa Dilakukan

    UU BUMN Baru Tak Jadikan Direksi Kebal Hukum, DPR Tegaskan Penindakan Tetap Bisa Dilakukan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kekhawatiran publik soal potensi kebal hukum di kalangan direksi BUMN mulai mencuat.

    Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa ketentuan baru ini tidak serta-merta menjadikan direksi BUMN tak tersentuh hukum.

    “Intinya apa? Direksi BUMN tetap tidak kebal hukum,” ujar Andre kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (8/5/2025).

    Pernyataan Andre sekaligus menegaskan penjelasan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, yang sebelumnya menyatakan bahwa pengesahan UU baru ini tidak akan menghalangi aparat penegak hukum dalam menindak dugaan pelanggaran, termasuk korupsi yang terjadi di tubuh BUMN.

    Dalam UU yang baru disahkan tersebut, salah satu poin penting adalah pemisahan antara kekayaan negara dan kekayaan BUMN. Menurut Andre, hal ini dirancang agar prinsip business judgement rule dapat diterapkan secara adil.

    Artinya, selama keputusan bisnis direksi dilakukan secara profesional dan tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian, maka mereka tidak dapat dipidana.

    Namun, ia mengingatkan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku jika terbukti ada kesalahan fatal.

    “Namun jika tidak bisa membuktikan itu, tentu mereka tetap akan diproses secara hukum,” tegasnya.

    Andre juga membantah klaim sejumlah pihak yang menyebutkan UU ini memberikan imunitas kepada direksi BUMN. Ia menekankan bahwa siapa pun yang terbukti merugikan keuangan negara tetap akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku.

  • Kunjungi Sajau Hilir, Mentan RI Dorong Percepatan Tanam dan Swasembada Pangan 2025

    Kunjungi Sajau Hilir, Mentan RI Dorong Percepatan Tanam dan Swasembada Pangan 2025

    FAJAR.CO.ID, BULUNGAN — Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., didampingi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum melakukan kunjungan kerja ke Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kamis (8/5) pagi.

    Kunjungan kerja Mentan Amran di provinsi Kaltara merupakan bagian dari agenda nasional Gerakan Perluasan Areal Tanam (GPAT) sebagai langkah akselerasi menuju swasembada pangan tahun 2025.

    Kedatangan Mentan Amran dan Gubernur Zainal, disambut antusias oleh masyarakat, para petani, penyuluh pertanian, serta unsur TNI dan Polri seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Babinkamtibmas yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

    Bersama Gubernur Zainal, Mentan Amran meninjau langsung area yang direncanakan sebagai lokasi pengembangan areal tanam untuk swasembada pangan. Ia menyempatkan berdialog bersama masyarakat dan petani di Desa Sajau Hilir terkait berbagai kendala teknis yang dihadapi, seperti irigasi, panen, serta adanya tambang dekat dengan area persawahan.

    Menanggapi keluhan petani, Menteri Amran secara langsung memberikan solusi dengan menyerahkan bantuan alat pertanian, antara lain 14 unit traktor roda dua dan empat yang diserahkan secara simbolis kepada Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., 1 unit hand traktor untuk Desa Sajau Pura, 1 unit alat panen dan 1 unit gros atau alat perontok padi.

    “Dukungan terhadap sektor pertanian di wilayah perbatasan seperti provinsi Kaltara merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” ucap Mentan Amran.

  • Dukung Uji Coba Vaksin TBC, Andi Arief Justru Sarankan Serum Edit Gen

    Dukung Uji Coba Vaksin TBC, Andi Arief Justru Sarankan Serum Edit Gen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu elite Partai Demokrat, Andi Arief memberi respon terkait rencana uji coba vaksin TBC di Indonesia.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Andi Arief menyebut dirinya memberi dukungan yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC).

    “Dukung upaya pemberantasan penyakit TBC yang ditempuh Pak Prabowo termasuk vaksin yang akan diuji coba dalam waktu dekat,” tulisnya dikutip Kamis (8/5/2025).

    Selain vaksin TBC, Andi Arief juga memberikan saran lain untuk uji coba selanjutnya.

    Ia menyarankan ke Bill Gates untuk melanjutkan program dengan melakukan uji coba serum edit gen.

    “Setelah vaksin TBC, sebaiknya Bill Gates melanjutkan uji coba serum ‘edit gen’ buat rakyat Indonesia dengan murah,” ujarnya.

    Ia menyebut dengan adanya uji coba serum edit gen bisa menarik minat banyak pihak.

    Khususnya mereka yang memang menerapkan hidup sehat dan selamat dari TBC juga bakal ikut melakukan vaksin.

    Andi Arief menyebut hal ini hampir sama dengan vaksin covid sebelumnya sempat menjadi kontroversi.

    “Pasti yang menghendaki hidup sehat dan selamat dari TBC akan ikut vaksin. Seperti juga saat covid dulu banyak kontroversi tapi mayoritas rakyat ikut,” terangnya.

    Sebelumnya, Pendiri Microsoft dan Bill and Melinda Gates Foundation, Bill Gates memilih Indonesia sebagai tempat uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC). Selain Indonesia, ia memilih India dan Afrika untuk uji coba serupa.

    “Anda tahu, kita perlu vaksin tuberkulosis dan faktanya uji coba vaksin tuberkulosis telah dimulai, termasuk dengan hubungan yang kuat di Indonesia. Kami punya dua lokasi tempat kami menguji vaksin itu di sini (Indonesia) dan itu akan membantu kami mengetahui seberapa baik kerjanya,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat sebagaimana disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (7/5/2025).

  • Melanggar Etik DPR, MKD Putuskan Ahmad Dhani Bersalah, Wajib Minta Maaf dalam 7 Hari

    Melanggar Etik DPR, MKD Putuskan Ahmad Dhani Bersalah, Wajib Minta Maaf dalam 7 Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan bahwa Ahmad Dhani, anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra, telah terbukti melanggar kode etik sebagai anggota dewan.

    Pelanggaran ini berkaitan dengan dua pernyataan yang menuai protes publik, yakni soal naturalisasi pemain sepak bola dan dugaan penghinaan terhadap salah satu marga.

    Meski dinyatakan bersalah, MKD memutuskan menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan. Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, menegaskan bahwa Ahmad Dhani wajib menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang merasa dirugikan dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah keputusan dibacakan.

    “Teradu (Ahmad Dhani) meminta maaf kepada pengadu paling lama tujuh hari sejak keputusan ini,” ujar Dek Gam dalam sidang MKD, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Dalam sidang tersebut, Ahmad Dhani memberikan klarifikasi terkait dua video yang menjadi dasar laporan. Ia menyatakan tidak bermaksud menghina para pemain naturalisasi, bahkan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

    Sementara itu, terkait ucapan yang dianggap menghina marga tertentu, Dhani menyebut bahwa hal itu terjadi karena kekeliruan dalam berbicara. Ia menyatakan bahwa tidak ada niat untuk merendahkan atau menyinggung siapa pun.

    Permintaan maaf yang harus ia sampaikan juga ditujukan kepada Ryan Pono, salah satu pihak yang menyampaikan keberatan. (Wahyuni/Fajar)