Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • BPJPH dan BPOM Temukan 9 Produk Pangan Mengandung Babi Tanpa Label Jelas, 7 di Antaranya Bersertifikat Halal

    BPJPH dan BPOM Temukan 9 Produk Pangan Mengandung Babi Tanpa Label Jelas, 7 di Antaranya Bersertifikat Halal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan temuan mengejutkan berupa sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi, namun tidak mencantumkan informasi tersebut secara jelas dalam label kemasan.

    Temuan ini memicu keprihatinan publik karena menyangkut keamanan konsumen, khususnya masyarakat yang mengonsumsi produk sesuai prinsip halal.

    “Terdapat sembilan batch produk yang terdiri dari tujuh produk bersertifikat halal dan dua produk yang tidak bersertifikat halal,” ujar Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Dari sembilan produk yang ditemukan, tujuh di antaranya tercatat telah mengantongi sertifikat halal.

    Namun, hasil pemeriksaan BPJPH dan BPOM menunjukkan bahwa produk-produk tersebut ternyata mengandung bahan yang berasal dari babi tanpa mencantumkan informasi secara transparan pada labelnya.

    Produk-produk tersebut antara lain Corniche Fluffy Jelly Marshmallow berbagai varian rasa seperti Leci, Jeruk, Stroberi, dan Anggur, yang diproduksi oleh Sucere Foods Corporation (Filipina) dan diimpor oleh PT Dinamik Multi Sukses.

    Selain itu, terdapat ChompChomp Marshmallow dalam berbagai bentuk, buatan Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co., Ltd., China, dan diimpor oleh PT Catur Global Sukses.

    BPJPH juga menemukan produk lain seperti Hakiki Gelatin, bahan pembentuk gel buatan PT Hakiki Donarta, serta Larbee – TYL Marshmallow isi Selai Vanila.

    Seluruhnya sempat memiliki sertifikat halal namun terbukti mengandung unsur babi tanpa label yang jelas, yang melanggar regulasi tentang pelabelan halal.

  • Komdigi akan Perkuat Implementasi E-SIM, Nicho Silalahi: Jadi Sales untuk Memuluskan Bisnis Oligarki

    Komdigi akan Perkuat Implementasi E-SIM, Nicho Silalahi: Jadi Sales untuk Memuluskan Bisnis Oligarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Nicho Silalahi, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.

    Kali ini, ia menyoroti dorongan penggunaan teknologi e-SIM oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, yang menurutnya berpotensi hanya menjadi cara baru untuk menguntungkan korporasi besar.

    Nicho mempertanyakan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya menunjukkan kecenderungan melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam melayani kepentingan bisnis besar.

    “Pak Prabowo, di rezim Jokowi ada beberapa kementerian yang menjadi sales,” ujar Nicho di X @Nicho_Silalahi (20/4/2025).

    Ia lalu merinci beberapa contoh kementerian yang menurutnya berperan sebagai sales untuk produk tertentu.

    “Kemenkeu sales IMF dan World Bank, Kemenkomarves sales Kopiko, Kemenkes sales vaksin, Kementerian ESDM sales kompor listrik, Kominfo sales set-top box,” lanjutnya.

    Menurut Nicho, dorongan pemerintah terhadap e-SIM yang dianggap lebih aman dari SIM fisik tidak terlepas dari kepentingan bisnis besar.

    “Sekarang di rezimmu, Pak Prabowo, muncul pula kementerian yang menjadi sales HP seperti Kementerian Digital ini,” sindirnya.

    Merasa bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak jauh beda dengan era Jokowi, Nicho memberikan peringatan keras.

    “Apa pemerintahanmu itu keberlanjutan sales yang merugikan rakyat?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa penerapan teknologi e-SIM di Indonesia berpotensi menjadi solusi efektif dalam menghadapi maraknya kejahatan digital.

  • LG Batal Investasi Rp130 Triliun di Proyek Baterai EV Indonesia, Ini Alasannya

    LG Batal Investasi Rp130 Triliun di Proyek Baterai EV Indonesia, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Rencana investasi besar-besaran LG Group dalam proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia dikabarkan batal direalisasikan.

    Proyek yang semula diperkirakan bernilai sekitar 11 triliun won atau sekitar Rp130 triliun (dengan kurs Rp11.826 per won) ini tidak akan dilanjutkan oleh pihak LG.

    Kabar tersebut pertama kali mencuat dari media Korea Selatan, Yonhap, pada Jumat (18/4/2025). Dalam laporan itu, disebutkan bahwa konsorsium yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, dan mitra lainnya secara resmi mengundurkan diri dari proyek di Indonesia.

    “Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut,” ujar seorang pejabat LG Energy Solution, dikutip pada Senin (21/4/2025).

    Meski menarik diri dari proyek rantai pasok baterai secara penuh, LG memastikan tetap menjalankan kegiatan usaha lain di Indonesia. Salah satunya adalah melalui pabrik baterai yang dikelola oleh Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), sebuah perusahaan patungan dengan Hyundai Motor Group.

    “Namun, kami akan melanjutkan bisnis kami yang ada di Indonesia, seperti pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), usaha patungan kami dengan Hyundai Motor Group”, lanjutnya.

    Sebelum mengambil keputusan untuk mundur, pihak konsorsium mengaku telah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Indonesia.

    Namun, mereka tidak mengungkap secara detail siapa yang terlibat dalam diskusi tersebut maupun bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan.

  • Soal Gugatan Ijazah Jokowi, Teddy Gusnaidi: Tujuannya Bukan Kebenaran, Tapi Kekacauan

    Soal Gugatan Ijazah Jokowi, Teddy Gusnaidi: Tujuannya Bukan Kebenaran, Tapi Kekacauan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, turut menanggapi gugatan terhadap keabsahan ijazah Presiden Jokowi yang tengah bergulir di pengadilan.

    Seperti diketahui, gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt pada Senin (14/4/2025) lalu.

    Dikatakan Teddy, upaya hukum ini justru menunjukkan niat pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan, bukan untuk mencari kebenaran.

    “Dengan adanya gugatan ini, saya justru melihat ada pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan,” ujar Teddy di X @TeddGus (21/4/2025).

    Ia menegaskan, keabsahan ijazah Jokowi sudah melalui berbagai proses verifikasi sejak awal karier politiknya.

    Mulai dari pencalonan sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI, seluruh dokumen pendidikan telah diperiksa dan dinyatakan sah oleh pihak terkait.

    “Semua sudah dicek. UGM sebagai institusi pendidikan juga sudah menyatakan ijazah itu asli. KPU pun telah memverifikasi dalam setiap tahapan pencalonan beliau,” tegasnya.

    Teddy menyayangkan bahwa meskipun bukti-bukti sudah berulang kali dipaparkan dan klarifikasi telah diberikan oleh berbagai pihak resmi, tuduhan soal ijazah palsu terus dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menurutnya memang punya niat buruk terhadap stabilitas negara.

    “Ini bukan soal pembuktian lagi. Ini tentang motif—dan motifnya jelas, bukan mencari kebenaran, tapi menciptakan kekacauan,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jokowi memberikan penjelasan terkait foto ijazahnya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi sorotan publik, khususnya soal penggunaan kacamata, meski selama ini ia dikenal tidak mengenakan kacamata.

  • Peringatan Hari Kartini, Yanuar Nugroho: Bukan Hanya Simbol Emansipasi, Ia Api yang Menghidupkan Kesadaran

    Peringatan Hari Kartini, Yanuar Nugroho: Bukan Hanya Simbol Emansipasi, Ia Api yang Menghidupkan Kesadaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Akademisi dan aktivis, Yanuar Nugroho mengucapkan selamat Hari Kartini. Ia menilai perjuangan Kartini belum selesai.

    “Selamat Hari Kartini. Perjuangan Kartini dan Anda sekalian belum selesai,” kata Yanuar dikutip dari unggahannya di X, Senin (21/4/2025).

    Di tengah dunia yang terus berubah, menurutnya perjuangan Kartini tetap hidup. Bukan hanya dalam buku sejarah, tapi dalam keberanian perempuan Indonesia hari ini.

    “Yang memilih bersuara saat ditekan untuk diam, yang tetap melangkah meski dikungkung stigma, yang mengubah batas menjadi peluang,” ujarnya.

    Tanggal 21 April, menurutnya bukan sekadar peringatan nama besar RA Kartini. Tapi pengingat akan kerja yang belum selesai.

    “Kartini bukan hanya simbol emansipasi, ia adalah api yang menghidupkan kesadaran: bahwa pendidikan adalah hak, bahwa partisipasi adalah keharusan, dan bahwa perempuan bukan obyek pembangunan, tetapi subyek yang memimpin perubahan,” jelasnya.

    Ia pun berpesan, bahwa 21 April merupakan hari perempuan yang terus berjuang.

    “Untuk semua perempuan Indonesia —yang mendobrak bias, merawat ruang hidup, membangun komunitas, memimpin perubahan di akar rumput maupun di ruang kekuasaan— hari ini adalah hari Anda semua,” ucapnya.

    Ia meminta agar tidak menunggu dunia berubah untuk memberi ruang. Namun mengambil alih ruang itu.

    “Pakailah suara Anda. Karena setiap langkah perempuan yang sadar akan hak dan martabatnya adalah kelanjutan dari surat-surat Kartini yang dulu melintasi zaman,” pungkasnya.

    (Arya/Fajar)

  • Menteri, Gubernur hingga Sespimmen Polri Temui Jokowi, Said Didu: Tunggu Episode Berikutnya

    Menteri, Gubernur hingga Sespimmen Polri Temui Jokowi, Said Didu: Tunggu Episode Berikutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu melemparkan sindiran ke kubu Jokowi Widodo.

    Seperti yang diketahui, dalam beberapa waktu belakangan banyak yang datang mengunjungi mantan Presiden RI Ketujuh itu di Solo.

    Kunjungan-kunjungan ini datang dari berbagai pihak. Beberapa diantara dari Pemerintah mulai Menteri hingga Gubernur.

    Hal inilah yang kemudian disorot tajam, terkait alasan mereka datang mengunjungi Jokowi dengan alasan silaturahmi.

    Said Didu jadi salah satu orang vokal membahas terkait kunjungan beberapa orang Pemerintah ke kediaman Jokowi.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia bahkan menulis daftar kunjungan ke kediaman ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

    Mulai dari menteri, gubernur, preman hingga polisi. Diketahui menteri yang sempat menghadap seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

    Kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin.

    Komisaris ID Food juga sempat viral mengintimidasi massa yang menuntut ijazah Jokowi. Begitu pun Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal datangi kediaman Jokowi jelang massa ingin geruduk rumah Jokowi.

    Belum lama ini juga Serdik Sespimmen Polri mengunjungi kediaman Jokowi.

    “Urutan datang ke Solo; Trio Menteri penggerak massa, Trio Menteri pengatur logistik, Gubernur penggalangang Pemda bersama Kapolda dan Pangdam, preman pengancam rakyat, polisi untuk pamer kekuasaan bahwa Parcok adalah Solo,” tulisnya dikutip Senin (21/4/2025).

  • Menteri Pertanian Target Bentuk 4.224 Brigade Pangan, Penghasilannya Tak Main-main

    Menteri Pertanian Target Bentuk 4.224 Brigade Pangan, Penghasilannya Tak Main-main

    Salah satu kunci sukses peningkatan produksi pangan menurut Amran adalah pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dengan pemanfaatan alsintan, dapat membantu mempercepat proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen.

    “Dalam situasi di mana tenaga kerja pertanian semakin berkurang, alsintan menjadi solusi untuk memastikan proses pertanian tetap berjalan lancar. Dengan penggunaan alsintan pengelolaan lahan lebih terstruktur, termasuk optimalisasi lahan rawa dan pencetakan sawah rakyat,” tutur Menteri Amran.

    “Alsintan bukan hanya alat, tetapi juga simbol modernisasi pertanian yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional. Dengan bantuan alsintan, Brigade Pangan dapat mencapai target swasembada pangan melalui percepatan olah tanah, tanam, dan panen secara serempak,” papar Amran.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan pihaknya menargetkan pembentukan 4.224 Brigade Pangan.

    Saat ini, jumlah Brigade Pangan yang telah terbentuk sebanyak 1.900 yang tersebar di 16 Provinsi, yaitu 1.779 pada tahun 2024 dan 121 pada tahun 2025.

    “Saat ini, Brigade Pangan yang sudah beroperasi mencapai 1.154 BP dengan cakupan luas lahan mencapai 230.800 Hektar yang tersebar di 12 Provinsi,” ungkap Santi.

    Dengan jumlah Brigade Pangan dan luas lahan wilayah kerja Brigade Pangan tersebut, Brigade Pangan telah mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 2.347 unit berupa Traktor Roda 4 sebanyak 647 unit, TR2 sebanyak 1.391 unit, dan Crawler sebanyak 309 unit.

  • Pakar Universitas Muhammadiyah Surabaya: Minimnya Lapangan Kerja Dorong WNI Jadi Korban Eksploitasi di Luar Negeri

    Pakar Universitas Muhammadiyah Surabaya: Minimnya Lapangan Kerja Dorong WNI Jadi Korban Eksploitasi di Luar Negeri

    “Ironisnya, kita membiarkan anak-anak bangsa menjadi korban kejahatan transnasional karena tidak ada ruang kerja yang tersedia di Tanah Air,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang. Menurutnya, pemerintah harus berhenti bersikap reaktif dan mulai melakukan investasi serius pada pengembangan ekonomi lokal, pelatihan vokasi, dan pembangunan sektor industri berbasis kerakyatan agar masyarakat tidak terpaksa bekerja ke luar negeri secara ilegal.

    “Kalau tidak ada perubahan fundamental, cerita PMI menjadi korban eksploitasi akan terus berulang,” tegasnya.

    Sementara itu, laporan dari LSM Migrant Watch Asia mengungkap bahwa banyak pekerja migran direkrut oleh agen tidak resmi dengan janji pekerjaan di sektor jasa atau teknologi.

    Namun kenyataannya, mereka justru dipaksa bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas ilegal, seperti judi online, penipuan daring, bahkan perdagangan manusia. Beberapa di antaranya disekap, disiksa, dan tidak dibayar sesuai janji.

    Meningkatnya tren keberangkatan nonprosedural ke Kamboja selama dua tahun terakhir pun dinilai selaras dengan tingginya angka pengangguran dalam negeri, khususnya di kalangan usia produktif. Situasi ini membuat banyak warga Indonesia tergoda oleh iming-iming pekerjaan di luar negeri yang ternyata penuh risiko.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Prabowo Resmi Teken UU TNI Sebelum Lebaran, Ini Poin-Poin Penting yang Diubah

    Prabowo Resmi Teken UU TNI Sebelum Lebaran, Ini Poin-Poin Penting yang Diubah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penandatanganan dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah atau Lebaran tahun ini.

    Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan pada Kamis (17/4/2025).

    “Sudah, sudah, sebelum lebaran,” ujar Prasetyo singkat.

    Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa penandatanganan dilakukan sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Namun, ia masih akan memverifikasi tanggal pastinya.
    “Tanggal berapa ya itu, 27 atau 28, nanti aku cek lagi ya,” ucapnya.

    Revisi UU TNI ini sebelumnya telah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 pada 20 Maret 2025. Meski begitu, hingga Jumat (18/4), naskah resmi yang sudah diteken Presiden belum tersedia di situs resmi JDIH DPR maupun Kementerian Sekretariat Negara.

    Saat ini, di situs tersebut baru tercantum dua undang-undang terbaru lainnya, yakni UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba.

    Salah satu poin strategis dalam revisi UU ini adalah perubahan pada Pasal 3 ayat (2). Dalam pasal yang telah diperbarui tersebut, disebutkan bahwa kebijakan, strategi pertahanan, dan perencanaan strategis TNI kini berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Sementara itu, pengerahan kekuatan militer tetap menjadi wewenang Presiden.

  • Menag Sebut Jamaah Haji Indonesia Paling Tertib di Dunia

    Menag Sebut Jamaah Haji Indonesia Paling Tertib di Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa jamaah haji Indonesia menjadi contoh ketertiban bagi jamaah dari seluruh dunia.

    “Setiap tahun kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi, seperlima jamaah haji di dunia adalah dari Indonesia, terbesar di dunia, tetapi tingkat pelanggaran yang paling sedikit dari jamaah haji adalah Indonesia,” ujarnya dalam acara Bimbingan Manasik Haji Nasional yang digelar di Asrama Haji, Jakarta, pada Sabtu.

    Ia mengungkapkan pengalamannya saat berkunjung ke penjara-penjara di Arab Saudi sebagai bagian dari tim ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di mana ia jarang bahkan belum pernah menemukan warga Indonesia yang terlibat tindak kriminal di Tanah Suci.

    “Jadi, suatu waktu kami keliling, saya cari orang Indonesia di penjara-penjara di Arab Saudi, saya tidak temukan orang Indonesia, padahal warga negara asing yang paling padat di Mekah adalah dari Indonesia, tetapi yang paling sedikit masuk penjara adalah orang Indonesia, berarti tingkat pelanggaran pidana, pelanggaran sosial di sana itu, Indonesia paling kecil,” jelas Nasaruddin.

    Ia menambahkan bahwa banyak negara, termasuk negara-negara Afrika, kini menjadikan Indonesia sebagai rujukan dalam pengelolaan haji.

    “Mereka datang ke Indonesia dan belajar bagaimana pengelolaan ibadah haji, kok bisa tertib seperti itu, saya kira ini adalah kesadaran universal, karena budaya Indonesia ini adalah budaya maritim yang berbeda dengan budaya continental (kepulauan), budaya continental negara daratan itu stratifikasi dan struktur sosialnya bertingkat-tingkat,” ucapnya.