Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Jokowi Wakili Indonesia ke Vatikan, Sammy: Kapasitasnya Apa? Harusnya Gibran!

    Jokowi Wakili Indonesia ke Vatikan, Sammy: Kapasitasnya Apa? Harusnya Gibran!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komedian Sammy Notaslimboy memberi sindiran menohok terkait keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Keputusan yang dimaksud adalah ditunjuknya Jokowi Widodo sebagai perwakilan untuk menghadapi upacara pemakaman Paus Fransiskus.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Sammy Notaslimboy menyebut harusnya Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden yang hadir.

    Ia pun mempertanyakan kapasitas Jokowi yang dipilih untuk menghadiri upacara ini.

    “Harusnya Gibran lah, apa kapasitas Mulyono? Nggak jelas…,” tulisnya dikutip, Kamis (24/4/2025).

    Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri acara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

    Nantinya, pemakaman ini rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu, 26 April 2025 mendatang.

    Selain Jokowi, ada beberapa pejabat lainnya yang diutus. Seperti Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Lalu ada, Ketua Panitia Penyambutan Paus Ke Indonesia September 2024 lalu Ignasius Jonan, hingga Menteri Hak Asasi dan Manusia Natalius Pigai.

    “Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh bapak presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan bapak Thomas Djiwandono, kemudian yang ketiga bapak Jonan (Ignasius Jonan) dan yang keempat bapak Natalius Pigai,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Dokumen Rusia Diserahkan ke DPP PDIP, Connie Rahakundini Bakrie Sebut Berisi 37 Berkas

    Dokumen Rusia Diserahkan ke DPP PDIP, Connie Rahakundini Bakrie Sebut Berisi 37 Berkas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah dokumen yang sempat disimpan di Kota Moskow, Rusia telah diserahkan pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Dukumen yang diserahkan Connie tersebut merupakan barang titip Hasto Kristiyanto. Dokumen yang disebutnya sebagai “Dokumen Rusia” itu lantas diberikan kepada Wasekjen PDI Perjuangan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, pada Rabu (23/4).

    “Tadi pukul 11.00 WIB di DPP PDIP (diserahkan, red),” kata Connie melalui layanan pesan, Rabu ini.

    Dia pun mengunggah video penyerahan Dokumen Rusia melalui akunnya di instagram @connierahakundinibakrie kepada Adhi Dharmo.

    Dalam penjelasan seperti tertuang di video, Connie menyebut Dokumen Rusia berisi 37 berkas yang tercap notaris.

    “Jadi, total dokumen yang ada pada saya itu 37. Ini saya serahkan,” demikian wanita bergelar profesor itu berbicara saat proses penyerahan Dokumen Rusia.

    Connie seperti terlihat dalam video yang diunggah memberikan sebuah diska lepas atau flashdisk saat menyerahkan Domumen Rusia.

    Dia mengaku tidak punya salinan dari berkas dan isi diska lepas Dokumen Rusia karena hal demikian menjadi permintaan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    “Tidak ada copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto tidak boleh saya edarkan dan lain-lain apalagi meng-copy,” kata Connie.

    Adapun, Dokumen Rusia adalah barang Hasto yang sebelumnya dititipkan kepada Connie untuk disimpan di negara beribu kota Moskow. (fajar)

  • Presiden Prabowo Utus Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus, Sammy Notaslimboy: Harusnya Gibran

    Presiden Prabowo Utus Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus, Sammy Notaslimboy: Harusnya Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menunjuk Jokowi untuk menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang akan digelar di Vatikan pada Sabtu, 26 April 2025 mendatang.

    Meski keputusan ini dinilai sebagai upaya menjaga hubungan diplomatik dan penghormatan terhadap Vatikan, reaksi publik di media sosial justru menunjukkan beragam respons.

    Kehadiran Jokowi dalam kapasitas sebagai utusan dari Prabowo memicu reaksi tajam dari warganet.

    Salah satu komentar datang dari komedian Sammy Notaslimboy melalui akun X pribadinya @NOTASLIMBOY, ikut mengomentari langkah tersebut dengan mempertanyakan absennya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam misi kenegaraan itu.

    “Harusnya Gibran lah, apa kapasitas Mulyono? Nggak jelas…,” tulisnya, dikutip @NOTASLIMBOY pada Rabu (23/4/2025).

    Unggahan tersebut langsung mendapat reaksi netizen, banyak yang melayangkan kritikan tajam dan menyinggung wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Karena dia tau anaknya ngga bisa”, kata netizen.

    “Sebenarnya Presiden sudah utus Wakil Presiden untuk berangkat, tapi berhubung Wakil Presidennya sedang berhalangan maka Wakil Presiden minta tolong kepada bapaknya untuk mewakili”, kata lainnya.

    “Kan ada Wapres, Menlu, Menag eh yang dipilih malah rakyat sipil biasa, aneh banget”, tambah lainnya.

    “Emang sepenting itu ya bapak yang satu ini di negara ini, kadang-kadang emang”, timpal lainnya.

    Sebagai tambahan informasi, selain mantan presiden Jokowi, Prabowo juga mengutus beberapa tokoh nasional lainnya untuk mewakili Indonesia dalam prosesi tersebut.

  • Pengacara yang Gugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Malah Ditersangkakan, Zaenal Mustofa Sebut Kriminalisasi

    Pengacara yang Gugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Malah Ditersangkakan, Zaenal Mustofa Sebut Kriminalisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Zaenal Mustofa, salah satu anggota tim kuasa hukum dari gerakan yang menamakan diri Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM), yang sebelumnya aktif menggugat Presiden Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, kini tengah menghadapi persoalan hukum yang mirip.

    Penetapannya sebagai tersangka dilakukan pada 18 April 2025, tak lama setelah dirinya dan tim TIPU UGM mengajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi.

    Satreskrim Polres Sukoharjo telah menetapkan Zaenal sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen.

    Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP Zaenudin.

    “Setelah laporan masuk, kami lidik, lalu naik ke penyidikan dan terbit LP (laporan polisi) tanggal 6 Oktober 2023,” ujar Zaenudin dikutip dari kompas.com.

    Laporan tersebut diajukan oleh seorang pengacara bernama Asri Purwanti sejak 2023.

    Menurut hasil penyelidikan, Zaenal dituduh menggunakan dokumen tidak asli untuk mengajukan perpindahan studi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ke program studi S1 Hukum Universitas Surakarta (Unsa).

    Beberapa dokumen yang dipermasalahkan meliputi surat keterangan pindah dan transkrip nilai, yang ternyata mencantumkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) milik orang lain.

    “NIM (nomor induk mahasiswa) itu ternyata milik mahasiswa lain yang sudah dropout dari UMS,” jelas Zaenudin.

    Lebih lanjut, hasil konfirmasi dengan pihak kampus menunjukkan bahwa Zaenal memang pernah kuliah di UMS, namun bukan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum.

    “Setelah dikonfirmasi ke pihak UMS, tersangka ini ternyata bukan mahasiswa Fakultas Hukum di sana, tapi memang dia pernah lulus dengan jenjang sarjana pendidikan di UMS,” tambah Zaenudin.

  • Mahfud MD: Orang Mau Baik di Pengadilan itu Susah karena Ekosistemnya Sudah Busuk

    Mahfud MD: Orang Mau Baik di Pengadilan itu Susah karena Ekosistemnya Sudah Busuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Mahfud MD kembali melontarkan kritik tajam terhadap kondisi lembaga peradilan di Indonesia, menyusul terbongkarnya kasus dugaan korupsi dalam proses pemberian izin ekspor Crude Palm Oil (CPO).

    Dalam kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung ini, Mahfud menyoroti tak hanya pelaku, namun juga ekosistem hukum yang memungkinkan korupsi terus terjadi.

    Melalui podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube-nya, Mahfud menyesalkan bagaimana lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial (KY) justru tak memiliki kekuatan yang memadai dalam mengawasi para hakim.

    “Sudah kita membentuk KY untuk mengawasi hakim, malah kewenangan KY diamputasi, rekomendasi-rekomendasi KY dilecehkan begitu saja,” tegas Mahfud, dikutip YouTube Mahfud MD Official Rabu (23/4/2025).

    Menurutnya, upaya reformasi hukum yang selama ini dijalankan hanya menyentuh permukaan. Ia menilai akar masalah ada pada sistem peradilan yang sudah terlanjur rusak secara sistemik.

    “Orang mau baik di pengadilan itu susah karena ekosistemnya sudah busuk,” ungkap Mahfud.

    Mahfud menceritakan bahwa salah satu tersangka dalam kasus ini, hakim Djumyanto, pernah datang ke Komisi Yudisial pada 2012 bersama 20 hakim muda lainnya dengan semangat untuk memperbaiki institusi peradilan.

    Namun kini, ia justru terjerat dalam perkara yang dahulu ingin ia lawan.

    “Dia ketangkap kayak begitu. Dia malah jadi seperti orang yang dulu dia benci,” tambahnya.

    Ia juga mengungkap kekhawatirannya terhadap berbagai praktik tak sehat dalam sistem hukum, seperti jual beli perkara, kolusi antara hakim, jaksa, dan pengacara, serta keterlibatan mafia hukum dalam pengambilan keputusan.

  • Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Menhan RI Kunjungi Filipina

    Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Menhan RI Kunjungi Filipina

    FAJAR.CO.ID, FILIPINA – Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Filipina, Rabu (23/4/2025). Kunjungan Menhan Sjafrie tersebut dalam rangka courtesy call dengan the Secretary of National Defence of the Philippines H.E. Gilberto C. Teodoro, JR.

    Dalam pertemuan tersebut, Menhan RI menegaskan bahwa Indonesia dan Filipina telah menjalin hubungan bilateral yang kuat, khususnya di bidang pertahanan, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menhan juga menyampaikan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama tersebut, serta mendorong peningkatan kemitraan yang saling menguntungkan di masa mendatang.

    Kerja sama pertahanan Indonesia dan Filipina hingga saat ini telah mencakup berbagai bidang seperti latihan bersama, pendidikan dan pelatihan, service to service working group, kunjungan pejabat tinggi militer kedua negara, pelatihan/kursus, serta kegiatan lainnya yang telah disepakati bersama.

    Menhan RI juga menegaskan pentingnya dialog terbuka bersama Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya, untuk memastikan bahwa kerja sama pertahanan membangun rasa saling percaya.

    “Solidaritas ASEAN akan terus menjadi landasan kekuatan kolektif kita dalam menghadapi tantangan global,” papar Menhan Sjafrie.

    Dalam kegiatan courtesy call tersebut, Menhan Filipina bersama Menhan RI juga membahas poin penting terkait pentingnya kerja sama pertahanan dalam konteks penanggulangan bencana, termasuk bantuan kemanusiaan. Indonesia beberapa waktu lalu mengirimkan bantuan personel dan alutsista guna membantu penanggulangan bencana banjir di Filipina. Selain itu keduanya juga menyinggung pentingnya kerja sama dalam bidang medis militer.

  • Tiga Petinggi Bank BJB Diperiksa KPK, Dalami Dugaan Rekayasa Pengadaan Iklan

    Tiga Petinggi Bank BJB Diperiksa KPK, Dalami Dugaan Rekayasa Pengadaan Iklan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan rekayasa dalam proses pengadaan iklan di Bank BJB.

    Dalam rangka pendalaman kasus korupsi yang menyeret bank milik pemerintah provinsi Jawa Barat dan Banten ini, KPK memeriksa tiga petinggi Bank BJB sebagai saksi.

    “Saksi didalami terkait dengan pengetahuan dan peran mereka terkait rekayasa pengadaan di Bank BJB untuk menunjuk rekanan yang sama sejak 2021-2023,” ungkap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Pemeriksaan terhadap ketiga saksi dilakukan pada Kamis (17/4/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Ketiganya dinilai memiliki informasi penting yang diperlukan dalam proses penyidikan.

    Mereka yang dimintai keterangan adalah, Dadang Hamdani Djumyat, mantan Group Head Pengadaan Logistik, IT, dan Jasa Bank BJB periode 2017–2022,Wijnya Wedhyotama, Officer Pengawasan Pengadaan Logistik IT dan Jasa pada Divisi Umum Bank BJB, dan Roni Hidayat Ardiansyah, Manajer Keuangan Internal Bank BJB.

    Sebelumnya, KPK juga telah memanggil sejumlah pihak lain terkait pengusutan kasus ini, termasuk dari divisi humas dan pemasaran komunikasi (markom) Bank BJB.

    Dalam kasus dugaan korupsi ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari dua pejabat internal Bank BJB, yakni mantan Direktur Utama Yuddy Renaldi dan Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB.

    Tiga tersangka lainnya berasal dari kalangan swasta yang diduga merupakan pengendali sejumlah agensi periklanan.

  • Apple Sudah Beli Lahan di Batam, Pemerintah Optimistis Investasi Jalan Terus

    Apple Sudah Beli Lahan di Batam, Pemerintah Optimistis Investasi Jalan Terus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pembangunan pabrik AirTag milik Apple di Batam tetap berjalan sesuai rencana. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan bahwa raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut tidak menarik diri, meski adanya isu tarif resiprokal.

    “InshaAllah terus berlanjut,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan ditemui di Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan, Apple telah membeli tanah di Batam sebagai lokasi pembangunan pabrik dan menunjukkan komitmen kuat untuk menanamkan modal di Indonesia.

    “Yang pastinya kalau mereka sudah membeli lahan, tidak mungkin tidak akan berinvestasi,” katanya.

    Nurul menambahkan, secara global, tarif resiprokal bisa berdampak pada strategi bisnis perusahaan asal AS, namun justru mendorong ekspansi pasar dan penguatan produksi di luar negeri.

    “Kalau dia berpikir bahwa market-nya bukan cuman di Amerika tapi juga di tempat lain, kemudian kalau dia harus bangun (pabrik) di Amerika menjadi tidak kompetitif di tempat lain, maka global value-nya tidak bisa didapatkan sebagai leaders dari produk itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia dan AS telah sepakat menyelesaikan negosiasi tarif impor dalam waktu dua bulan.

    “Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari,” ucap Airlangga dalam konferensi pers bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat” di Washington DC.

  • Siswa di Cianjur Alami Keracunan karena Program MBG, Bagaimana Tanggung Jawab Negara?

    Siswa di Cianjur Alami Keracunan karena Program MBG, Bagaimana Tanggung Jawab Negara?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Masalah siswa SMA asal Cianjur yang keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang menarik perhatian berbagai pihak.

    Salah satunya datang dari pegiat media sosial Bos Purwa yang memberikan sorotan tajam.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia bercerita terkait pengalamannya yang pernah menjadi party chief.

    Di momen tersebut, dirinya yang berperan sebagai chief pernah mengelola 1.500 kru dan dalam satu kesempatan 300 kru mengalami keracunan.

    “Gw pernah jadi party chief yg ngelola 1.500 orang kru. Diantaranya pernah ngalamin keracunan masal 300 orang kru,” tulisnya dikutip Rabu (23/4/2025).

    Lanjut, ia pun mempertanyakan terkait hukum yang mengatur program MBG dan contoh dalam kasus ini siswa yang keracunan.

    Bos Purwa pun dengan tegas mempertanyakan terkait tanggung jawab negara terkait masalah ini.

    “Pertanyaan mendasar, klo keracunan MBG sampai fatality ini payung hukumnya apa?,” tuturnya.

    “Bagaimana tanggung jawab negara? Cc @DPR_R,” terangnya.

    Sebelumnya, Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Cianjur mengalami keracunan massal.

    Mereka mengungkap keluhan pusing, mual, dan muntah, usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

    (Erfyansyah/fajar)

  • DPR Kini Bahas RUU ASN, Bagaimana Urgensinya?

    DPR Kini Bahas RUU ASN, Bagaimana Urgensinya?

    DPR Kini Bahas RUU ASN, Bagaimana Urgensinya?