Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Natalius Pigai Soal Tambang di Raja Ampat: Pelaku Dapat Dikategorikan Penjahat Biota

    Natalius Pigai Soal Tambang di Raja Ampat: Pelaku Dapat Dikategorikan Penjahat Biota

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat suara. Terkait tambang nikel di Raja Ampat.

    “Kalau 30 Km dari Waisai Pusat Wisata Raja Ampat maka sama dengan Pecatu ke Canggu Bali 32 Km kawasan Inti Wisata (inner circle),” kata Natalius dikutip dari unggahannya di X, Selasa (10/6/2025).

    “Maka tidak sekedar evaluasi untuk perbaikan namun pemberhentian eksploitasi tambang,” tambahnya.

    Ia menyebut izin tambang yang dikeluarkan oleh Menteri Ignatius Jonan 2017 pada tanpa insting Konsep Pariwisata Berkelanjutan & juga tanpa mempertimbangkan Raja Ampat sebagai salah satu pusat koral, biota dan ekosistem laut yang sedang diperhatikan oleh Dunia.

    “Pelaku dapat dikategorikan sebagai penjahat dalam hal ini biota (biosida & ekosida) yang menjadi perhatian negara dan dunia,” ujarnya.

    Padahal, kata Natalius, presiden dalam berbagai kesempatan di internasional menyampaikan pentingnya campur tangan negara untuk penyelamatan ekologi global dan ancaman perubahan iklim.

    “Sekarang kita memilih: Saya memilih mashab penyelamatan ekologi global dan perlindungan terhadap alam dari ancaman perubahan iklim,” pungkasnya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6).

    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Mensesneg.

  • Persoalan Raja Ampat, Ferdinand Hutahaean: Ternak Mulyono ini Masih Punya Hati?

    Persoalan Raja Ampat, Ferdinand Hutahaean: Ternak Mulyono ini Masih Punya Hati?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik izin tambang Nikel di wilayah Raja Ampat saat ini tengah menjadi pembahasan hangat di masyarakat.

    Bagaimana tidak, salah satu surga dunia yang dimiliki oleh Indonesia itu terancam hilang karena adanya pertambangan nikel.

    Arus penolakan pun terus bergejolak mengingat Raja Ampat sebagai salah satu tempat yang paling dilindungi.

    Terkait hal ini, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean ikut angkat bicara.

    Ferdinand lebih menyoroti terkait anggapan dari para pendukung mantan Presiden Jokowi terkait izin tambang di Raja Ampat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahaean menyoroti tajam para pendukung Jokowi.

    Ia bahkan menyebut mereka sudah tidak punya hati.

    “Saya heran, sebetulnya para ternak Mulyono ini masih punya hati atau sudah diganti hati babi sih?,” tulisnya dikutip Selasa (10/6/2025).

    Dimana, mereka menganggap polemik yang terjadi di Raja Ampat sebagai sesuatu yang tidak bermasalah.

    “Koq bisa-bisanya melihat peristiwa Raja Ampat itu sebagai pepesan kosong dan tidak bermasalah?,” tuturnya.

    “Mata mereka ini perlu diganti dengan mata anjing..!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ngabalin Sebut Gerombolan HTI/FPI Bangkit: Mulai Beringas Tuh

    Ngabalin Sebut Gerombolan HTI/FPI Bangkit: Mulai Beringas Tuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menyebut Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (FPI) mulai bangkit. Ia bahkan menyebut beringas.

    “Gerombolan keok pada bangkit tuh, campur bekas HTI/FPI mulai bringas tuh,@ kata Ngabalin dikutip dari unggahannya di X, Selasa (10/6/2025).

    Ngabalin tak memaparkan bentuk kebangkitan dimaksud. Namun menurutnya, gerombolan tersebut punya kebencian terhadap Presiden ke-7 Jokowi.

    “Sinting. Tingkat dewa kebencian mereka pada Jokowi,” ujarnya.

    Apalagi, kata Ngabalin, anak tertua Jokowi kini jadi Wapres. Yakni Gibran Rakabuming Raka.

    “Sakitnya ampe uluhati, apa lagi si sulung jadi wapres,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia menyebut FPI dan HTI sebagai laskar tak berguna.

    “Laskar takberguna yang lagi sakit ati karena dipecat diberhentikan di tengah jalan-koordinasi mantap, waktunya makin dekat menyatu die nih ama panci dkk,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Hadiahi Timnas Jam Tangan Mewah, Sumber Dana Dipertanyakan Warganet

    Prabowo Hadiahi Timnas Jam Tangan Mewah, Sumber Dana Dipertanyakan Warganet

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berhasil menang melawan China 1-0 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pemain Timnas diundang oleh Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya.

    Pemain Timnas diketahui mendapat hadiah berupa jam tangan mewah merek Rolex. Hal ini terungkap setelah mereka pulang dari pertemuan dengan nomor 1 Indonesia.

    Jam mewah tersebut yang berwarna hijau, yang terungkap dari unggahan Instagram milik salah satu pemain Timnas, yakni Justin Hubner.

    Dilihat dari video yang dibagikan Justin Hubner, jam pemberian Prabowo adalah jenis GMT MASTER-II 40mm.

    Dilansir dari laman resminya, jam yang dijadikan hadian memiliki harga yang fantastis, yakni Rp193.782.000.

    Sontak saja, pemberian jam yang memiliki harga fantastis itu menuai ragam komentar dari warganet.

    Banyak yang menilai pemberian itu sangat berlebihan, bahkan tidak sedikit yang mempertanyakan anggaran ataupun sumber dana yang digunakan.

    Pemberian jam mewah tersebut sontak menuai reaksi masyarakat. Tak sedikit yang mempertanyakan sumber dana atau anggaran untuk pembelian jam yang sudah pasti tak sedikit.

    Ditambah, pemberian jam tangan itu menyinggung efisiensi yang tengah digaungkan oleh pemerintah.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Bosan Dijanji-janji, Honorer R2 dan R3 Ancam Menginap di Depan Istana Negara

    Bosan Dijanji-janji, Honorer R2 dan R3 Ancam Menginap di Depan Istana Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Janji pemerintah untuk menyelesaikan honorer R2 dan R3 yang tak kunjung direalisasikan mulai membuat kalangan honorer geram. Mereka pun kembali akan melakukan aksi unjuk rasa.

    Aksi jilid 3 honorer R2 dan R3 akan dimulai besok. Aksi ini direncanakan berlangsung 2 hari, dimulai dari 10 – 11 Juni 2025.

    Ketua umum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Faisol Mahardika menyampaikan, konsentrasi massa aksi jilid 3 ada pada tuntutan penyelesaian PPPK 2024 tahun ini. Honorer R2 dan R3 harus dituntaskan tahun 2025, jangan sampai loncat ke 2026.

    “Regulasi berupa KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025 sudah ada. Namun, untuk pelaksanaannya, perlu ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah dan kami tuntut itu,” kata Faisol dilansir JPNN, Senin (9/6).

    Tanpa juknis, terangnya, pemda tidak bisa mengeksekusi regulasi tersebut. KepmenPAN-RB terlalu umum sehingga perlu dijelaskan lebih detail.

    Pemda butuh juknis dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang terperinci sebagai dasar kebijakan di daerah.

    Faisol menegaskan, massa aksi jilid 3 berapa pun jumlahnya akan bertahan di depan Istana Negara bila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

    “Kami siap menginap di depan Istana Negara. Kami sudah bosan dengan janji-janji manis yang sampai sekarang tidak ada realisasinya,” tegasnya.

    Peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Gabungan R2 dan R3 sudah sepakat tidur di depan Istana pada 10 Juni dan dilanjutkan aksi 11 Juni. Mereka tidak akan pulang ke daerah masing-masing jika tuntutannya belum disetujui pemerintah.

  • Ketua Komisi XII DPR Soal Tambang Raja Ampat: Pemerintah Harus Hadir sebagai Satu Kesatuan yang Solid

    Ketua Komisi XII DPR Soal Tambang Raja Ampat: Pemerintah Harus Hadir sebagai Satu Kesatuan yang Solid

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya akhirnya angkat suara soal polemik tambang nikel di Raja Ampat yang terus menuai kecaman publik dan aktivis lingkungan.

    Bambang menekankan pentingnya penyelesaian persoalan ini dilakukan secara terukur, objektif, dan berbasis pada mekanisme yang akuntabel, bukan berdasarkan emosi semata.

    “Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Sebagai pimpinan komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Bambang menilai penanganan masalah ini harus dilakukan dengan pendekatan teknokratis dan komprehensif.

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang telah menghentikan sementara operasional tambang sebagai bentuk kehati-hatian.

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan,” tegasnya.

    Bambang mengingatkan bahwa hingga kini proses verifikasi dan objektivikasi atas tambang nikel di kawasan Raja Ampat masih berlangsung. Karena itu, ia meminta publik tidak membentuk opini prematur.

    Tak hanya itu, ia mendesak agar penyelesaian masalah ini melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di Papua Barat Daya.

    “Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif berbasis data, fakta lapangan, dan analisis kredibel,” tegasnya.

  • DPR Sentil Bahlil: Kenapa Cuma PT Gag Nikel yang Ditindak?

    DPR Sentil Bahlil: Kenapa Cuma PT Gag Nikel yang Ditindak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mengevaluasi seluruh izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Ia menegaskan agar penindakan tidak hanya menyasar satu perusahaan saja, seperti PT Gag Nikel, tetapi juga terhadap perusahaan tambang lain yang diduga melakukan pelanggaran.

    “Kami mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa Menteri ESDM hanya menindak PT Gag Nikel sedangkan yang lain tidak. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup telah menyebut keempat perusahaan nikel di sana melakukan pelanggaran,” bebernya.

    “Raja Ampat adalah masa depan pariwisata dan konservasi Indonesia, jangan dikorbankan hanya untuk segelintir tambang nikel,” tegas Evita dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Evita menyoroti aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil seperti Pulau Kawe, Manuran, Batangpele, dan Gag, yang menurutnya melanggar UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Tak hanya soal legalitas, tambang-tambang tersebut juga dinilai merusak ekosistem di kawasan Geopark Raja Ampat yang telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark sejak 2023. Area ini berada di jantung Coral Triangle, rumah bagi 75% spesies karang dunia dan lebih dari 1.600 spesies ikan.

    Evita juga menyinggung ego sektoral antar-kementerian dan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah.

    “Daerah hanya jadi penonton. Bahkan beberapa kepala daerah mengaku tidak pernah diajak bicara saat izin tambang diterbitkan,” katanya.

  • Stefan Antonio Singgung Tambang di Raja Ampat: Ngeruknya Gila-gilaan, Rakyatnya Makin Miskin

    Stefan Antonio Singgung Tambang di Raja Ampat: Ngeruknya Gila-gilaan, Rakyatnya Makin Miskin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sorotan terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat terus berdatangan, kali ini dari pegiat media sosial, Stefan Antonio.

    Ia mempertanyakan arah dan dampak dari eksploitasi tambang yang dinilainya dilakukan secara masif namun tidak berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

    “Gua serius nanya ini, ekploitasi pengerukan gila-gilaan tambang-tambang itu. Hasil dan duitnya larinya ke mana?,” kata Stefan di X @StefanAntonio__ (9/6/2025).

    Ia menilai bahwa aktivitas tambang yang begitu masif justru tidak selaras dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

    “Ngeruknya gila-gilaan, tapi rakyatnya juga makin miskin gila-gilaan,” sebutnya.

    Stefan menekankan bahwa kekayaan alam seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, sesuai amanat konstitusi.

    “Kekayaan alam harusnya kan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.

    Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.

    Isu ini bahkan menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace.

    “Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” kata Evita.

  • Tambang di Kawasan Raja Ampat Kantongi Izin, Pakar Hukum Tata Negara: Resmi dan Legal Bukan Berarti Benar

    Tambang di Kawasan Raja Ampat Kantongi Izin, Pakar Hukum Tata Negara: Resmi dan Legal Bukan Berarti Benar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyoroti isu tambang nikel yang diduga ilegal di Raja Ampat.

    Melalui akun X miliknya @BivitriS, ia menyebut bahwa orang yang berakal sehat harus memahami antara izin resmi dan salah tapi diresmikan.

    Tambang Nikel di Raja Ampat punya izin resmi, katanya. Nah, kita yg berakal sehat mesti paham beda “izin resmi” dengan “salah tapi diresmikan”, “legal” dengan “etik lingkungan,” tulis Bivitri Susanti dilansir X Senin (9/6/2025).

    Menurutnya, resmi dan legal merupakan dua hal yang tidak bisa ditelan secara mentah-mentah.

    Bahkan, Bivitri menyebut penguasa culas menjadi tameng di beberapa hal, termasuk tambang nikel

    “Resmi dan legal bukan berarti benar. Hukum di sini cuma tameng penguasa culas,” ujarnya.

    Dilain sisi, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq resmi menyegel lokasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Dalam ranah ini, terdapat 5 perusahaan yang dinyatakan telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP), yakni PT GAG Nikel, PT PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham.

    Namun, KLH hanya melaporkan hasil temuan dari 4 perusahaan karena belum ada aktivitas pertambangan PT Nurham yang terekam.

    Lebih lanjut, Hanif menyebut aktivitas pengerukan nikel PT ASP di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare dengan luas bukaan tambang 109,23 hektare.

    Dengan itu, ia mengklaim pemulihan atau rehabilitasi di pulau tersebut akan sulit dilakukan mengingat luas wilayahnya kecil.

  • Said Didu: Akun-akun BOT pendukung Jokowi sejak 2012 pada Keluar

    Said Didu: Akun-akun BOT pendukung Jokowi sejak 2012 pada Keluar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pergerakan untuk melindungi mantan Presiden Joko Widodo disebut tengah dilakukan di media sosial.

    Untuk melindungi dan mendukung gerakan dari Jokowi, akun-akun BOT disebut sudah gencar melakukan pergerakan.

    Hal inilah yang kemudian disoroti tajam oleh Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

    Ia menyebut akun-akun yang disebutnya bot ini mulai bergerak dan mereka merupakan para pendukung Jokowi sejak tahun 2012 silam.

    “Akun-akun BOT pendukung Jokowi sejak 2012 pada keluar ,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Senin (9/6/2025).

    Said Didu menyebut akun-akun melakukan serangan kepada siapa pun yang memberikan kritik ke Jokowi dan dinastinya.

    Ia bahkan menyebut ini juga sebagai gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Geng SOP.

    “Menyerang siapapun yang kritik Jokowi dan dinastinya,” tuturnya.

    “Artinya perlawanan sedang digerakkan oleh Geng SOP,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)