Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Main Mobile Legends Bisa Masuk Barak? Ini Kata Gubernur Dedi Mulyadi

    Main Mobile Legends Bisa Masuk Barak? Ini Kata Gubernur Dedi Mulyadi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk memasuki siswa nakal ke Barak Militer masih menjadi perbincangan.

    Kali ini, Dedi Mulyadi membeberkan kriteria siswa yang akan mengikuti program pendidikan dan pembinaan di barak militer atau Polri.

    Beberapa diantaranya seperti, pelaku tawuran, peminum alkohol, hingga siswa yang kecanduan bermain gim daring seperti Mobile Legends.

    “Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legends. Yang kalau malam tidak tidur, pagi tidak bangun,” kata Dedi Mulyadi.

    “Orang tuanya dilawan, melakukan pengancaman, bikin ribut di sekolah, bolos terus, dan dari rumah ke sekolah tapi tidak pernah sampai ke sekolah,” ujarnya.

    Adapun rencananya, pembinaan ini akan diterapkan secara bertahap dan dimulai dari daerah rawan kenakalan remaja.

    Dan nantinya bakal diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

    Dengan tujuan untuk membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab melalui pola hidup militer.

    “Siswa yang mengalami kenakalan akut, bahkan mengarah ke tindakan kriminal, akan dibina,” sebutnya.

    “Orang tua menyerahkan anaknya melalui surat pernyataan, lalu mengantar ke barak TNI atau Polri,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Miris! 6 dari 10 Warga RI Masih Miskin Menurut Standar Negara Maju

    Miris! 6 dari 10 Warga RI Masih Miskin Menurut Standar Negara Maju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Laporan terbaru Bank Dunia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih tergolong miskin jika mengacu pada standar pengeluaran negara berpendapatan menengah ke atas.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, disebutkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 60,3% dari total populasi Indonesia yang mencapai 285,1 juta jiwa atau sekitar 171,91 juta orang masih masuk dalam kategori miskin.

    Penilaian tersebut didasarkan pada standar garis kemiskinan Bank Dunia untuk negara kategori upper middle income, yaitu pengeluaran harian sebesar US$ 6,85 per kapita. Jika dikonversi dengan kurs Rp16.800 per dolar AS, angka ini setara dengan Rp115.080 per orang per hari.

    Meski angkanya masih tinggi, tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan angka 61,8%, persentase kemiskinan pada 2024 turun 1,5 poin. Bank Dunia juga memproyeksikan angka ini akan terus menurun, menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

    “Meskipun permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko overheating,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.

    Bank Dunia juga menyajikan ukuran alternatif garis kemiskinan dengan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP), atau paritas daya beli. Dalam kategori international poverty line sebesar US$ 2,15 per kapita per hari (sekitar Rp36.120), hanya 1,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 3,7 juta jiwa yang tergolong miskin. Sementara itu, jika menggunakan ukuran lower middle income poverty line sebesar US$ 3,65 per kapita per hari (sekitar Rp61.320), maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 15,6% atau sekitar 44,47 juta orang.

  • Saidiman Ahmad Nilai Hasan Nasbi Lebih Maksimal di Luar Pemerintahan

    Saidiman Ahmad Nilai Hasan Nasbi Lebih Maksimal di Luar Pemerintahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Saidiman Ahmad menanggapi keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Dikatakan Saidiman, posisi di luar lingkar kekuasaan justru bisa membuat Hasan lebih efektif dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

    “Mungkin lebih bagus Mas Hasan ada di luar pemerintahan,” ujar Saidiman di X @saidiman (30/4/2025).

    Ia menilai bahwa keberadaan Hasan di luar struktur resmi negara membuka ruang yang lebih luas untuk mengawal kebijakan publik dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

    “Kritisismenya bisa dimaksimalkan untuk memantau pemerintah,” ucapnya.

    Saidiman bilang, kritik terhadap kelompok masyarakat sipil atau oposisi tidaklah mendesak karena posisi mereka yang lemah dalam struktur kekuasaan.

    “Mengkritisi masyarakat sipil dan oposisi tidak begitu penting. Mereka terlalu lemah. Yang butuh dikritik adalah pemerintah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Pusat Komunikasi dan Opini (PCO) pada 21 April 2025.

    Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video unggahan kanal Total Politik pada Selasa (29/4/2025), Hasan menyebut bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto melalui dua pejabat tinggi negara.

    “Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat 2 kawan baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujarnya.

  • Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN, Prabowo Lakukan Pertemuan dengan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad

    Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN, Prabowo Lakukan Pertemuan dengan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampaknya memberi perhatian serius terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah melakukan pertemuan dengan direksi Danantara dan BUMN kemarin, Prabowo kembali melakukan pertemuan dengan Ketua MPR dan pimpinan DPR RI.

    Pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dilakukandi Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/4).

    Usai pertemuan, Muzani mengungkapkan sejumlah hal menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. “Tadi kita makan siang dengan Presiden dan Presiden minta makan bareng tadi sama saya dan kawan-kawan. Jadi, kami menemani makan siang Presiden,” ucap Ahmad Muzani.

    Salah satu poin yang menjadi topik pembahasan Presiden, menurut Ketua MPR yakni evaluasi menyeluruh terhadap direksi BUMN. Evaluasi ini menjadi bagian dari penilaian dan upaya untuk memastikan BUMN menjadi institusi yang kuat dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

    “Tadi diomongin sedikit memang tentang berapa kinerja badan usaha negara. Beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya,” jelas Ketua MPR.

    Menurutnya, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja penyelenggara di tubuh BUMN. Hal tersebut termasuk BUMN yang bergabung dalam Danantara agar mampu memberi kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi nasional.

    “Di sisi lain yang diharapkan sama masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara termasuk yang bergabung dalam Danantara bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia,” tambahnya.

  • Utang BBM TNI AL Sentuh Rp3,2 Triliun, Tommy Shelby Soroti Manajemen Anggaran

    Utang BBM TNI AL Sentuh Rp3,2 Triliun, Tommy Shelby Soroti Manajemen Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti kabar utang TNI Angkatan Laut (AL) kepada PT Pertamina yang disebut mencapai Rp3,2 triliun.

    Tommy mempertanyakan sistem manajemen internal dan akurasi pengajuan anggaran instansi tersebut.

    “Manajemen TNI AL harus dibenerin sih kalau kayak gini,” ujar Tommy di X @TOM5helby (29/4/2025).

    Ia juga menduga kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara dana yang diajukan TNI AL dengan realisasi penggunaan bahan bakar di lapangan.

    “Atau mungkin dana yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi?” tandasnya.

    Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) tercatat memiliki utang bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina yang mencapai Rp3,2 triliun.

    Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam Rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI, pada Senin (28/4/2025) kemarin.

    “Untuk bahan bakar memang ini kalau kita berpikir masih sangat terbatas,” ujar Ali di hadapan para anggota dewan.

    “Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kita sudah harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan,” tambahnya.

    Ia mengakui bahwa tunggakan tersebut berdampak besar terhadap kelancaran aktivitas operasional TNI AL.

    Karena itu, Ali berharap ada solusi yang memungkinkan utang tersebut dihapuskan.

    “Jadi ini mengganggu sekali. Mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” lanjutnya.

  • Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tim Tamu di Liga 1 Lanjut Musim Depan

    Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tim Tamu di Liga 1 Lanjut Musim Depan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa larangan kehadiran suporter tim tamu di Liga 1 Indonesia kemungkinan akan tetap diberlakukan pada musim depan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Erick ketika ditemui oleh awak media di Jakarta Pusat, Selasa, dalam acara kerja sama antara PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) dan Djarum Foundation untuk menggelar turnamen Piala Pertiwi U-14 dan U-16.

    “FIFA bersama kami melihat masih banyak kejadian, home dan away ini tingkat tentu kritikalnya masih tinggi. Jadi saya tentu gini, bila terjadi ada hal-hal di sebuah liga, itu yang bertanggung jawab penuh siapa? Kok PSSI semua?” ujar Erick menjawab pertanyaan awak media terkait larangan suporter tim tamu.

    Erick menjelaskan bahwa pengelolaan liga tidak hanya menjadi tanggung jawab PSSI. PSSI berkewajiban menjaga agar kompetisi berlangsung bersih dan profesional, bebas dari match fixing, dan memastikan jadwal liga tidak bentrok dengan agenda tim nasional.

    Namun, Erick menegaskan, penyelenggaraan liga itu tentu tanggung jawab liga. Sepakat dulu ya. Dan tentu kompetisi tanggung jawab liga. Klub bertanggung jawab dengan pertandingannya.

    Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa jika terjadi kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa, maka liga dan klublah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya.

    “Artinya, kalau ada peristiwa kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa, liga dan klub bertanggung jawab sepenuhnya.”

    Dengan alasan tersebut, Erick mengungkapkan bahwa kehadiran suporter tim tamu di musim depan “masih rawan.” Namun, jika liga dan klub dapat bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko yang ada, maka ia tidak keberatan jika aturan tersebut dihapuskan pada musim depan.

  • Saidiman Ahmad Nilai Hasan Nasbi Lebih Maksimal di Luar Pemerintahan

    Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan Kepala PCO, Ungkap Alasan Lewat Video

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menyatakan menghormati keputusan Hasan Nasbi yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala lembaga tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdryno, dalam rilis pers tertulis pada Selasa (29/4).

    “Pada hari ini, Selasa 29 April 2025, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Bapak Hasan Nasbi telah mengumumkan bahwa beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Kami menghormati keputusan Bapak Hasan Nasbi tersebut,” ujar Noudhy.

    Noudhy juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Hasan sejak menjabat sebagai Kepala PCO pada Agustus 2024.

    Surat pengunduran diri Hasan Nasbi telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Noudhy memastikan bahwa pengunduran diri Hasan tidak akan mempengaruhi operasional lembaga tersebut.

    “Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa. Kami fokus untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Bapak Presiden,” kata Noudhy.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun Instagram @totalpolitikcom, seraya menyebut langkah tersebut sebagai keputusan terbaik.

    Dalam video berdurasi lebih dari empat menit itu, Hasan memperlihatkan momen terakhirnya di Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Senin (21/4).

    “Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan,” kata Hasan dalam narasi videonya.

  • Rekonstruksi Suap Hakim CPO, Kejagung Peragakan Alur Dugaan Suap

    Rekonstruksi Suap Hakim CPO, Kejagung Peragakan Alur Dugaan Suap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi sebagai bagian dari proses penyidikan dalam perkara dugaan suap terhadap putusan lepas (ontslag) dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta kasus perintangan proses hukum.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa rekonstruksi yang dilakukan pada Senin (28/4) bertujuan mencocokkan keterangan para tersangka dengan berita acara pemeriksaan guna memperkuat konstruksi perkara.

    “Jadi, apa yang sudah diutarakan di dalam berita acara pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun tersangka, tentu diperagakan seperti apa,” katanya ketika ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.

    Rekonstruksi ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kronologi kejadian serta membantu penyidik dalam melengkapi berkas perkara.

    “Misalnya, bagaimana perencanaannya? Hal-hal apa yang dibicarakan ketika bertemu? ‘Kan tidak terjadi secara tiba-tiba,” katanya.

    Rekonstruksi tersebut diikuti sejumlah tersangka, antara lain WG (Wahyu Gunawan) selaku panitera muda perdata PN Jakarta Utara, advokat MS (Marcella Santoso), dan advokat AR (Ariyanto).

    Selain itu, juga hadir MAN (Muhammad Arif Nuryanta) selaku Ketua PN Jakarta Selatan, DJU (Djuyamto) sebagai ketua majelis hakim, serta ASB (Agam Syarif Baharuddin), AM (Ali Muhtarom), dan MSY (Muhammad Syafei) yang masing-masing berperan sebagai anggota majelis hakim dan pihak korporasi dari Wilmar Group.

  • Dorong Pasangan Muda Menikah, Negara Siap Jadi Makcomblang

    Dorong Pasangan Muda Menikah, Negara Siap Jadi Makcomblang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

    Menag menilai sudah saatnya UU Perkawinan menegaskan pentingnya pelestarian perkawinan, sebagai bentuk perlindungan keluarga dan investasi masa depan bangsa.

    Ia merekomendasikan 11 strategi mediasi yang dapat dilakukan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

    “Negara perlu hadir bukan hanya dalam mengesahkan, tapi juga menjaga keberlangsungan pernikahan,” tegas Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, dikutip pada Selasa (29/4/2025).

    Ada pun 11 strategi mediasi yang direkomendasikan bagi BP4 adalah:

    Memperluas peran mediasi kepada pasangan pra-nikah dan usia matang yang belum menikah.

    Proaktif mendorong pasangan muda untuk menikah.

    Berperan sebagai “makcomblang” atau perantara jodoh.

    Melakukan mediasi pascaperceraian untuk mencegah anak terlantar.

    Menjadi mediator dalam konflik antara menantu dan mertua.

    Bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai.

    Memediasi pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah.

    Menjadi penengah dalam permasalahan yang menghambat proses pernikahan di KUA.

    Melakukan mediasi terhadap individu yang berpotensi selingkuh.

    Menginisiasi program nikah massal agar masyarakat tidak terbebani biaya.

    Menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah yang mengelola program gizi dan pendidikan agar anak-anak mendapat perhatian yang layak.

    Menag juga mengusulkan agar BP4 dilibatkan secara resmi dalam proses perceraian melalui surat keputusan Mahkamah Agung, serta mendorong penguatan BP4 hingga ke tingkat daerah. (Pram/fajar)

  • PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dibatalkan. Seperti Rempang Eco City, PIK-2, hingga BSD City.

    Kabar ini disambut dengan syukur oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu.

    “Alhamdulillah. PSN Rempang, PIK-2, BSD, dan Surabaya tidak dilanjutkan (dibatalkan). Terus berjuang untuk rakyat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (28/4/2025).

    Dalam video yang diunggah Said Didu, nampak anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnama Sari, juga memberikan pernyataannya terkait pembatalan proyek tersebut.

    Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar klaim, melainkan tertuang jelas dalam dokumen resmi negara.

    “Ini bukti dinyatakan oleh Bapak Prabowo, di halaman 72 sampai 78, jangan ada yang ngaku-ngaku, ngadi-ngadi yah,” tegas Rieke di hadapan Siti Hawa (67), yang akrab disapa Nek Awe.

    Dikatakan Rieke, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, PSN Kawasan Rempang Eco City memang sudah tidak tercantum lagi.

    “Jelas Perpres ditandatangani oleh Presiden Prabowo, Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sudah tidak ada PSN yang bernama Kawasan Rempang, Eco City, batal,” lanjut Rieke.

    Pembatalan PSN ini menandai langkah baru pemerintah dalam mengevaluasi proyek strategis nasional, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

    Sebelumnya, sejumlah warga Pulau Rempang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) mendatangi Gedung DPR RI untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI pada Senin (28/4/2025) kemarin.