Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, menyebut kasus Raja Ampat hanya gunung es dari polemik pertambangan di Indonesia.

    “Kasus Raja Ampat ini hanya puncak gunung es masalahnya. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini di bawah agar lepas dari pengawasan itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan,” kata Didu dikutip dari videonya yang kini viral di media sosial dikutip Rabu (11/6/2025).

    Didu pun mengungkit kawasan industri di Morowali. “Puncak rekayasa tambang, untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke China, itu Morowali,” ujarnya.

    “Supaya publik paham. Kita pelajari dulu la, kenapa terjadi di Raja Ampat,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, saat itu, izin Morowali keluar dari Kementerian Perindustrian dengan alasan hirilisasi. Sehingga tidak melalui Sudirman Said dan Said Didu. 

    “Itu yang dilakukan oleh menteri yang sangat berkuasa tadi. Dan lihat, pejabat-pejabat kawasan industri Morowali itu adalah bekas Dirjen Perindustrian semua,” imbuhnya.

    Setelah itu, Didu mengatakan menteri yang sangat berkuasa itu merekayasa semua aturan. Karenanya bebas pajak, bebas bea, dan perhitungan royaltinya hanya kepada pemilik IUP.

    “Jadi China yang ada di Morowali itu sama sekali bebas dari pajak. Tidak ada pajak sama sekali,” ucapnya.

    “Ingat! Dikasihnya itu 30 tahun loh! Oleh menteri yang sangat berkuasa. Sampai sekarang ada di dalam, dan rekayasanya dia semua,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip dengan inisial Jokowi dan Iriana.

  • Kabinet Prabowo Panas! Siapa yang Akan Tergusur?

    Kabinet Prabowo Panas! Siapa yang Akan Tergusur?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti rangkaian kebijakan yang diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan menyebutnya sebagai bentuk intervensi yang tak lazim dalam sistem pemerintahan.

    Dikatakan Anthony, intervensi ini bukan hanya menunjukkan krisis koordinasi, tetapi juga mengindikasikan adanya duri dalam kabinet yang menghambat jalannya roda pemerintahan.

    Anthony menyinggung pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai salah satu contoh intervensi langsung Presiden Prabowo.

    Kebijakan itu diumumkan lewat Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan menurut Anthony, mencerminkan adanya masalah besar dalam proses perizinan sebelumnya.

    “Intervensi pencabutan izin usaha pertambangan ini menandakan ada masalah besar dalam pemberian izin usaha pertambangan tersebut, yang tentu saja mengarah pada pelanggaran serius,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Rabu (11/6/2025).

    Selain itu, Anthony menyoroti langkah Presiden Prabowo yang membatalkan kebijakan distribusi elpiji 3 kg sehari setelah kebijakan itu diterapkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Kebijakan tersebut sebelumnya sempat menimbulkan kekacauan hingga mengakibatkan antrean panjang dan bahkan korban jiwa.

    “Kemungkinan besar, kebijakan tersebut diambil atas inisiatif Bahlil sendiri, tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Presiden,” sebutnya.

    Tak hanya di sektor energi, Anthony juga menyoroti intervensi Presiden di Kementerian Keuangan, yakni dengan mengganti Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dengan orang-orang dekat Presiden.

  • Jajah Indonesia Ratusan Tahun, Belanda Rampas 31 Triliun USD

    Jajah Indonesia Ratusan Tahun, Belanda Rampas 31 Triliun USD

    FAJAR.CO.ID,  JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkit nilai harta kekayaan Indonesia yang dirampas Belanda selama menjajah Bangsa Indonesia.

    Prabowo menyebut, tidak kurang 31 triliun US Dolar (atau Rp 504 ribu triliun) dirampas Belanda selama menjajah RI.

    Hal itu diucapkan saat kegiatan Indo Defence 2024 yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, pada Rabu (11/6).

    Menurut dia, nilai tersebut diketahui dari riset yang dia baca beberapa waktu yang lalu.

    “Ada satu riset, beberapa minggu lalu yang menceritakan ke kita, bahwa selama menjajah, Belanda telah ambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai USD 31 triliun,” kata dia.

    Eks Menhan itu lalu membandingkan rampasan Belanda dengan produksi domestik bruto (PDB) RI yang kini mencapai 1,5 triliun USD.

    Bila dibandingkan, rampasan Belanda 31 triliun dolar AS itu setara dengan sekitar 18 kali PDB RI.

    “Sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 140 tanun anggaran, anggaran kita 140 tahun,” jelasnya.

    Dia menambahkan bahwa pelajaran yang dapat diambil adalah mesti bisa menjaga kekayaan yang dimiliki.

    “Itu mengajarkan ke kita, kalau sekarang berhasil jaga kekayaan, mungkin GDP per kapita juga salah satu yang tertinggi di dunia,” tutur Prabowo. (fajar)

  • Tatak Ujiyati Sentil Pemerintah: Ekonomi Sulit, Malah Pindahkan Pulau

    Tatak Ujiyati Sentil Pemerintah: Ekonomi Sulit, Malah Pindahkan Pulau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tatak Ujiyati, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memindahkan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Kebijakan ini dianggap Tatak menambah masalah baru di tengah situasi nasional yang sedang penuh tekanan.

    “Ekonomi lagi sulit, banyak PHK, lingkungan rusak, korupsi di mana-mana,” ujar Tatak di X @tatakujiyati (11/6/2025).

    Dikatakan Tatak, pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan persoalan mendesak yang sedang dihadapi masyarakat, seperti krisis ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), kerusakan lingkungan, hingga maraknya praktik korupsi.

    “Bukannya fokus selesaikan masalah yang ada, malah bikin masalah baru dengan memindahkan sebagian wilayah Aceh ke Sumut,” sebutnya.

    Ia juga mempertanyakan urgensi dari kebijakan tersebut yang dinilai justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga di dua provinsi.

    “Apa mau bikin konflik horizontal lagi nih? Heran deh sama maunya pemerintah sekarang,” tambahnya.

    Pemindahan empat pulau ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang ditandatangani oleh Tito Karnavian.

    Keputusan itu menjadi sorotan karena Sumut saat ini dipimpin oleh menantu mantan Presiden Jokowi, Bobby Nasution.

    Sejumlah pihak menilai kebijakan ini tidak hanya menabrak sensitivitas wilayah adat dan identitas masyarakat Aceh, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan politik di tingkat lokal.

    (Muhsin/fajar)

  • Empat Pulau Aceh Berpotensi Migas Ingin Dikelola Sumur, Aktivis: Itu Bukan Punya Kalian

    Empat Pulau Aceh Berpotensi Migas Ingin Dikelola Sumur, Aktivis: Itu Bukan Punya Kalian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga menyoroti perebutan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution datang ke Aceh membahas polemik empat pulau dengan Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem. Bobby mengusulkan pengelolaan keempat pulau itu dilakukan secara kolaboratif.

    “Kami hadir di sini untuk bisa sama-sama meredam, ataupun bisa sama-sama menyepakati apa yang harus kita sepakati bersama dengan pak gubernur Aceh,” kata Bobby

    Ada juga usulan dari Bobby terkait pengelolaan potensi pulau itu dilakukan secara bersama-sama. Dia mengaku akan melanjutkan pembahasan dengan Mualem.

    “Jadi tadi kita sampaikan, kita kolaboratif, kita kolaborasi. Kalau bicara soal potensinya, tadi tidak bicara ini akan dikembalikan atau tidak, atau akan punya siapa. Tapi kita bicarakan kalau ke depannya kalau ada pembahasan, kami terbuka saja,” ungkapnya.

    Hal inilah yang kemudian disoroti tajam Andi Sinulingga melalui salah satu cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia memberikan sindiran dengan menyebut mengambil barang orang kemudian meminta untuk mengelola bersama.

    “Ambil pulau orang, lalu yg punya minta di kembalikan, eeh yg ngambil barang malah bilang “yuk kita kelola sama2”, penalaran apa itu? 😡,” tulisnya dikutip Rabu (11/6/2025).

    Andi Sinulingga pun dengan mengatakan Sumut tahu bahwa empat pulan yang diperebutkan ini sebenarnya memang bukan punya mereka.

  • Kritik Pemerintah Soal Pulau Aceh Diambil Sumut, Tatak Ujiyati: Apa Mau Bikin Konflik Horizontal?

    Kritik Pemerintah Soal Pulau Aceh Diambil Sumut, Tatak Ujiyati: Apa Mau Bikin Konflik Horizontal?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tatak Ujiyati, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memindahkan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Kebijakan ini dianggap Tatak menambah masalah baru di tengah situasi nasional yang sedang penuh tekanan.

    “Ekonomi lagi sulit, banyak PHK, lingkungan rusak, korupsi di mana-mana,” ujar Tatak di X @tatakujiyati (11/6/2025).

    Dikatakan Tatak, pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan persoalan mendesak yang sedang dihadapi masyarakat, seperti krisis ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), kerusakan lingkungan, hingga maraknya praktik korupsi.

    “Bukannya fokus selesaikan masalah yang ada, malah bikin masalah baru dengan memindahkan sebagian wilayah Aceh ke Sumut,” sebutnya.

    Ia juga mempertanyakan urgensi dari kebijakan tersebut yang dinilai justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga di dua provinsi.

    “Apa mau bikin konflik horizontal lagi nih? Heran deh sama maunya pemerintah sekarang,” tambahnya.

    Pemindahan empat pulau ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang ditandatangani oleh Tito Karnavian.

    Keputusan itu menjadi sorotan karena Sumut saat ini dipimpin oleh menantu mantan Presiden Jokowi, Bobby Nasution.

    Sejumlah pihak menilai kebijakan ini tidak hanya menabrak sensitivitas wilayah adat dan identitas masyarakat Aceh, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan politik di tingkat lokal.

    (Muhsin/fajar)

  • Kabar Terbaru! Kejagung Buka Peluang Usut Potensi Pelanggaran Tambang di Daerah

    Kabar Terbaru! Kejagung Buka Peluang Usut Potensi Pelanggaran Tambang di Daerah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk mengusut potensi adanya pelanggaran dari aktivitas penambangan di daerah di luar Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Kejaksaan akan mengusut jika ada laporan pengaduan terkait polemik ini.

    “(Laporan) disampaikan ke aparat penegak hukum, mana saja, supaya ada bahan, ada dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian, pengecekan sebenarnya apa yang terjadi di sana,” katanya.

    Adapun hingga saat ini, kata dia, belum ada laporan pengaduan ke Kejagung terkait potensi pelanggaran di Raja Ampat.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut kementeriannya bakal mengusut potensi pelanggaran dari aktivitas penambangan di daerah di luar Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Hanif mengatakan bahwa kementeriannya akan mulai bergerak sekitar pekan ini, tetapi dia belum dapat menyebutkan tanggal pastinya.

    Adapun pemerintah pada hari ini mengumumkan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Empat perusahaan itu mencakup PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan empat IUP itu dicabut karena beberapa lahannya berada di kawasan lindung Geopark Raja Ampat.

    “Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan Geopark,” kata Bahlil menjelaskan alasan pencabutan IUP saat jumpa pers.

  • Heboh Raja Ampat, Viral Pernyataan Lama Faisal Basri: Jokowi Paling Banyak Rugikan Negara

    Heboh Raja Ampat, Viral Pernyataan Lama Faisal Basri: Jokowi Paling Banyak Rugikan Negara

    Heboh Raja Ampat, Viral Pernyataan Lama Faisal Basri: Jokowi Paling Banyak Rugikan Negara

  • Jepang vs Indonesia, Babak Pertama: Jepang Unggul 3-0

    Jepang vs Indonesia, Babak Pertama: Jepang Unggul 3-0

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Jepang unggul sementara dari Indonesia di Babak Pertama. Squad Indonesia terganjal di babak pertama dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita, Osaka, Jepang, Selasa (10/6). 

    Skuad Garuda tertinggal 0-3 setelah Jepang mencetak dua gol hanya dalam rentang empat menit. 

    Kemudian satu gol diciptakan untuk kedua kalinya oleh Daichi Kamada.

    Gol pembuka datang dari Daichi Kamada pada menit ke-15.

    Gol ini berawal dari umpan silang matang Shunsuke Mito dari sisi kiri, yang langsung disambut Kamada dengan sundulan terarah ke gawang Indonesia.

    Emil Audero sempat bereaksi cepat dan menepis bola, namun sundulan Kamada itu tetap meluncur masuk melewati garis gawang. Jepang memimpin 1-0.

    Belum sempat pulih dari tekanan, empat menit kemudian, giliran Takefusa Kubo menambah keunggulan Jepang dari Indonesia dan kembali menggetarkan gawang Indonesia.

    Ia menyelesaikan peluang yang menciptakan gol di menit ke-19. 

    Timnas Jepang tampil solid dan menekan sejak menit awal, sementara pasukan Patrick Kluivert tampak kesulitan keluar dari tekanan.

    Bahkan, di menit ke-42, pelatih mengganti Marselino Ferdinan, pemain muda yang kini merumput di kasta kedua Liga Inggris, dengan Yakob Sayuri.

    Jepang menutup skor menjadi 3-0 setelah Daichi Kamada mencetak gol keduanya.

    Ia mencetak gol indah setelah melewati tiga pemain Indonesia, yakni Mees Hilgers, Jay Idzes, dan terakhir Emil dengan mencungkil bola. (eds)

  • Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat, Susi Pudjiastuti Sampaikan Harapan Besarnya

    Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat, Susi Pudjiastuti Sampaikan Harapan Besarnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti baik kabar pencabutan izin tambang di Raja Ampat.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Geopark Raja Ampat. 

    Empat perusahaan tersebut adalah, PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Pencabutan dilakukan karena pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup dan status kawasan Geopark.

    “Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada kami (izin itu) melanggar,” ujar Bahlil. .

    Ia menambahkan, pihaknya juga melakukan verifikasi langsung ke lapangan.

    Bahlil menjelaskan bahwa meski izin-izin tersebut terbit sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023, kawasan tersebut sudah seharusnya dilindungi.

    Geopark Raja Ampat mencakup empat pulau utama: Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool, beserta perairan di sekitarnya yang dikenal sebagai rumah bagi ekosistem laut terkaya di dunia.

    Merespon hal ini, lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susi Pudjiastuti menyampaikan terima kasihnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, ia berharap langkah selanjutnya ada pencabutan izin-izin tambang lain disekitaran Raja Ampat.

    “Terimakasih Pak Presiden @prabowo
    Mohon dipastikan bila masih ada yang lain Bapak harus segera hentikan juga,” tulisnya dikutip Selasa (10/6/2025).

    Menurut tambang yang saat berjalan dengan jarak 40 km dari Raja Ampat itu sangat berbahaya.