Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Prabowo Soroti BUMN Lamban, Boros dan Selalu Berharap PMN, Bakal Prioritaskan Swasta Garap Proyek Infrastruktur

    Prabowo Soroti BUMN Lamban, Boros dan Selalu Berharap PMN, Bakal Prioritaskan Swasta Garap Proyek Infrastruktur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan kinerja badan usaha milik negara atau BUMN yang lamban dan boros. Selanjutnya, Prabowo akan memprioritaskan pihak swasta untuk menggarap proyek infrastruktur pemerintah.

    Prabowo mengungkapkan dirinya telah meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memprioritaskan keterlibatan swasta dalam menggarap proyek infrastruktur.

    Penilaian Presiden Prabowo yang berkinerja lamban dan boros disampaikan pada penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Dia menilai BUMN yang ada saat ini dan dikelola oleh Kementerian BUMN sangat tidak mencerminkan efisiensi.
    Pada akhirnya, BUMN selalu meminta intervensi negara dalam memberikan dukungan secara keuangan, misalnya penyertaan modal negara atau PMN.

    “Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau tidak apa-apa kalau kerjanya lambat. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa, karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN, apa ini PMN PMN ini,” ucapnya.

    “Saudara menangkap strategi saya, prioritas infrastruktur sekarang, saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya,” ujarnya.

    Dia menegaskan, peran negara masih dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu krusial seperti kelaparan, kemiskinan, dan memperbaiki pendidikan. Untuk itu, negara harus melakukan intervensi.

  • LRT hingga IKN: BNI Hadir di Setiap Proyek Strategis Negeri

    LRT hingga IKN: BNI Hadir di Setiap Proyek Strategis Negeri

    BNI menjadi salah satu pemberi dana utama yang memungkinkan realisasi berbagai sektor di kawasan Jabodetabek secara perlahan.

    Tahun 2016

    Kontribusi BNI pada sektor pembangunan tercatat terus bertumbuh. Pada 2016, BNI terlibat dalam pembiayaan proyek LRT Palembang senilai Rp4,59 triliun.

    Dalam proyek ini, BNI bertindak sebagai Original Mandated Lead Arranger dan Book Runner, serta mengucurkan pembiayaan sebesar Rp1,99 triliun. Proyek ini menjadi simbol awal dukungan BNI terhadap transportasi publik berbasis rel.

    Tahun 2017

    Komitmen BNI berlanjut pada 2017 saat mendukung proyek LRT Jabodebek dengan pembiayaan Rp6 triliun, bagian dari total kebutuhan proyek sekitar Rp18 triliun.

    Tahun 2018

    BNI turut serta dalam proyek Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta. Melalui sindikasi kredit senilai Rp7,84 triliun, BNI memberikan pembiayaan Rp515,27 miliar kepada PT KAI dan PT Railink.

    Tahun 2019

    BNI berpartisipasi dalam mendorong percepatan elektrifikasi Indonesia, dengan pembiayaan sebesar Rp2,3 triliun untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).

    Tahun 2021 BNI berkontribusi dalam pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkapasitas 110 MW dengan total pembiayaan senilai US$34 juta.

    Tahun 2022

    Selanjutnya, BNI sebagai salah satu Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunner bersama sindikasi beberapa bank mendanai Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo dengan total pendanaan sebesar Rp9,89 triliun.

    Tahun 2024

    Selain sektor perkeretaapian, BNI ikut serta dalam pendanaan proyek-proyek jalan tol strategis seperti Jakarta Outer Ring Road II, Trans Jawa, dan Trans Sumatera. Di tahun 2024

    Tahun 2025

    BNI mendukung pendanaan pengadaan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation hasil kerja sama dengan PT KAI dan PT SMI. Kereta ini didesain dengan kursi ergonomis dan kenyamanan tinggi guna mendukung efisiensi perjalanan masyarakat.

  • Lowongan 20 Insinyur Dilamar 23 Ribu Orang, Heru Subagia: Ekonomi Seret, Sarjana Jadi Korban Sistem

    Lowongan 20 Insinyur Dilamar 23 Ribu Orang, Heru Subagia: Ekonomi Seret, Sarjana Jadi Korban Sistem

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, turut memberikan komentarnya mengenai kondisi ketenagakerjaan dan pembangunan nasional.

    Ia menilai, pembangunan besar-besaran yang dilakukan Presiden Jokowi selama dua periode justru tidak berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

    Blak-blakan, Heru menyebut bahwa fakta tingginya angka pengangguran semakin nyata, apalagi setelah Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa sebanyak 23.000 pelamar bersaing untuk hanya 20 posisi kerja di perusahaannya.

    “Apa yang sudah dilakukan Jokowi dalam pembangunan, khususnya infrastruktur, nyata-nyata tidak menghasilkan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (12/6/2025).

    Dikatakan Heru, meskipun infrastruktur dibangun dengan anggaran ribuan triliun rupiah, tidak ada keberlanjutan yang berdampak pada tumbuhnya peluang ekonomi rakyat.

    Ia menegaskan, pembangunan yang tidak menghadirkan ekosistem industri dan kewirausahaan hanyalah proyek jangka pendek.

    Tak hanya Jokowi, Heru juga menyentil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan tujuh bulan. Ia menilai janji kampanye Prabowo untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja dan menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025 belum menunjukkan hasil.

    “Faktanya, ekonomi Indonesia masih lesu. Investasi belum masuk secara signifikan, dan banyak perusahaan justru gulung tikar. Harapan masyarakat akan pekerjaan baru justru makin jauh,” tambahnya.

    Ia menyebut bahwa kegagalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menyentuh akar masalah sistem pendidikan di Indonesia.

  • Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280 Persen, DPR: Ini Momen Bersejarah

    Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280 Persen, DPR: Ini Momen Bersejarah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Stevano Rizki Adranacus menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkab gaji hakim adalah momentum bersejarah.

    Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Prabowo membenahi wajah hukum Indonesia.

    “Ini merupakan momen bersejarah karena menjawab aspirasi seluruh hakim di seluruh Indonesia yang telah menunggu selama bertahun-tahun,” kata Stevano kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/6).

    Legislator PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi Prabowo menaikkan gaji hakim di tengah efisiensi anggaran.

    “Sebagai anggota komisi hukum saya mencatat bahwa Presiden kita selalu memiliki perhatian khusus untuk membenahi wajah hukum Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan,” katanya.

    “Maka dari itu, langkah Presiden ini tentu juga menjadi tanggung jawab Komisi III DPR RI dalam selalu mengawasi dan mendukung kinerja penegakan hukum,” ujar Stevano.

    Seperti yang diketahui, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim. Nilai kenaikan gaji hakim hingga 280%.

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim,” kata Prabowo saat menghadiri pengukuhan hakim di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6).

    Prabowo menyebut kenaikan gaji hakim bervariasi. Tertinggi adalah golongan paling junior dengan kenaikan 280%.

    “Dengan tingkat kebaikan bervariasi, sesuai golongan, di mana kenaikan tertinggi mencapai 280%, dan golongan naik tertinggi adalah yang paling junior, paling bawah,” ujar Prabowo. (Pram/Fajar)

  • Bandingkan dengan Gibran, Feri Amsari: Banyak Anak Muda Miskin tapi Tidak Punya Kesempatan Sama dari Pelaku Kecurangan Ini

    Bandingkan dengan Gibran, Feri Amsari: Banyak Anak Muda Miskin tapi Tidak Punya Kesempatan Sama dari Pelaku Kecurangan Ini

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari membandingkan Gibran Rakabuming Raka. Dengan anak muda lain di Indonesia.

    Itu diungkapkan Feri dalam sebuah program televisi swasta. Ia mulanya menjelaskan duduk perkaranya.

    “Perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Dari daftar langsung diputuskan,” kata Feri dikutip dari unggahannya di X, Kamis (12/6/2025).

    “Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, dalam dunia politik terdiri dari tiga manusia saja. Satu pragmatis, satu suka menjilat, satu terus bertahan dalam idealisme kesepian. Perjuangkan apa yang ia yakini .

    “Saya melihat banyak sekali anak muda yang baru-baru menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan suatu keuntungan,” jelasnya.

    Tapi di sisi lain, ia mengatakan percaya bahwa banyak anak muda yang sadar betul banyak haknya terlanggar. Dari sekian banyak anak muda itu, ia melihat cuma Gibran yang mendapat kesempatan itu.

    “Berapa banyak anak muda yang pintar dengan segala prestasinya. Banyak anak muda miskin tapi tidak pernah punya kesempatan yang sama dari pelaku kecurangan ini,” terangnya.

    “Orkestra apa yang paling buruk menurut saya, adalah orkestrasi konstitusi dan undang-undang untuk keuntungan pribadi,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Selain Gaji ke-13 PNS, Sri Mulyani Gelontorkan Rp24,44 Triliun, untuk Apa?

    Selain Gaji ke-13 PNS, Sri Mulyani Gelontorkan Rp24,44 Triliun, untuk Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai menyalurkan gaji ke-13 kepada seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun daerah, pada hari ini, Senin 2 Juni 2025. Penerima gaji ke-13 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, serta para pensiunan.

    Selain penyaluran gaji ke-13, pemerintah juga terus menggulirkan program stimulus senilai Rp24,44 triliun dan percepatan berbagai program prioritas. Upaya ini merupakan bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap sejumlah paket kebijakan ekonomi tersebut dapat menjadi stimulus dan meringankan beban masyarakat, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Semoga dengan berbagai upaya ini, APBN mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara optimal dari tekanan situasi global yang terus bergejolak dan perlemahan ekonomi dunia,” jelas Sri Mulyani dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (12/6/2025).

    Perlu digarisbawahi, penyaluran gaji ke-13 tahun ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketentuan ini merupakan bagian dari kebijakan rutin tahunan pemerintah untuk memberikan penghargaan dan dukungan kesejahteraan bagi aparatur negara.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.

  • Okky Madasari Sentil Hadiah Rolex: Mental Penerabas dari Politik ke Sepak Bola

    Okky Madasari Sentil Hadiah Rolex: Mental Penerabas dari Politik ke Sepak Bola

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemberian hadiah jam tangan mewah Presiden Prabowo Subianto ke pemain Timnas Indonesia ternyata disorot tajam.

    Sorotan tajam ini digaungkan di media sosial, menyusul hasil buruk yang didapatkan Timnas Indonesia.

    Skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert ini dilaga terakhir dilumat oleh Raksasa Asia, Jepang dengan skor telak 6-0.

    Karena alasan itu, banyak publik khususnya di media sosial yang mengaitkan kekalahan ini dengan pemberian hadiah tersebut.

    Hal inilah yang kemudian ikut disorot oleh Novelis dan akademisi Okky Madasari menyebut Indonesia sebagai negara yang mau sesuatu yang instant

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Okky memberi contoh Wakil Presiden yang terpilih karena dan sah mencalonkan diri karena adanya perubahan undang-undang.

    “Contoh lain: Mau jadi wapres tapi usia belum cukup, ubah undang-undangnya,” tulisnya dikutip Kamis (12/6/2025).

    “Dari sepak bola hingga politik, semangat untuk menerabas proses & aturan itu ada dan terinternalisasi,” ujarnya.

    Ia menyebut Indonesia kini layak disebut sebagai mental penerabas seperti yang pernah dicetukan oleh Koentjaraningrat

    “Sebagaimana yg dicetuskan Koentjaraningrat: Mental Penerabas,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ketua PBNU Sebut Greenpeace dan Walhi Wahabi Lingkungan, Roy Murtadho: Semua yang Nggak Sejalan Dicap Wahabi

    Ketua PBNU Sebut Greenpeace dan Walhi Wahabi Lingkungan, Roy Murtadho: Semua yang Nggak Sejalan Dicap Wahabi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla menyebut Greenpeace dan Walhi sebagai wahabi lingkungan. Pernyataan itu dikritik tokoh muda NU Roy Murtadho.

    “Salah seorang ketua PBNU, kiai Ulil Abshar Abdalla pernah bilang: @GreenpeaceID & @walhinasional adalah wahabi lingkungan,” kata Roy dikutip dari unggahannya di X, Rabu (11/6/2025).

    Menurut Roy, PBNU memang kerap mencap wahabi. Hanya karena tidak sejalan.

    “Intinya semua yang nggak sejalan dengan PBNU dicap wahabi,” terangnya.

    Padahal, menurut Ketua Unum Partai Hijau itu, banyak riset dari dua lembaga tersebut yang menunjukkan kerusakan lingkungan akibat deforestasi.

    “Banyak sekali riset Greenpeace soal kerusakan hutan oleh deforestasi & PSN, tapi bagi PBNU: bodo amat,” ujarnya.

    Sebelumnya, pernyataan Ulil itu disampaikan melalui unggahan di X. Menanggapi tambang nikel di Raja Ampat.

    “Peduli lingkungan, oke. Menjadi wahabi lingkungan jangan. Harus dibedakan antara peduli lingkungan dg menjadi “wahabi lingkungan” yg hanya menggaungkan “wokisme dan alarmisme global” dlm bidang lingkungan. Berbahaya!” tulis Ulil dalam akun X-nya, yang diunggah pada Selasa, 10 Juni 2025.
    (Arya/Fajar)

  • BP Haji Sebut Saudi Batalkan Wacana Pangkas Kuota Haji RI hingga 50 Persen, Dahnil: Semacam Peringatan

    BP Haji Sebut Saudi Batalkan Wacana Pangkas Kuota Haji RI hingga 50 Persen, Dahnil: Semacam Peringatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Penyelenggara (BP) Haji menyebut wacana Pemerintah Arab Saudi memangkas kuota haji Indonesia hingga 50 persen dipastikan batal. Kepastian itu setelah diskusi intens antara BP Haji dengan otoritas Arab Saudi

    Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui adanya wacana yang berkembang di internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk memangkas kuota haji Indonesia hingga 50 persen. “Wacana Arab Saudi tersebut setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” kata Dahnil pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6) malam.

    Dahnil menyebut wacana pemangkasan kuota haji RI hingga 50 persen berkembang, karena Arab Saudi ingin memberikan semacam peringatan.

    Menurut Dahnil, Pemerintah Arab Saudi menilai pelaksanaan haji Indonesia musim 2026 belum optimal.

    Wacana pemangkasan kuota haji, ungkap Dahnil, muncul sebagai bentuk antisipasi agar permasalahan yang terjadi pada musim haji 2025 tidak terulang pada pelaksanaan musim haji di tahun mendatang.

    Dahnil mengungkapkan, dari hasil diskusi antara BP Haji yang diwakili Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf dengan otoritas Arab Saudi, wacana pemangkasan kuota haji hingga 50 persen tidak akan dilanjutkan.

    “Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Kata Dahnil, Pemerintah Arab Saudi masih memberikan kepercayaan kepada Indonesia dilandasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk lembaga khusus untuk menangani penyelenggaraan haji secara lebih profesional dan terfokus.

  • Lahir dan Besar di Sumut, Nicho Silalahi Keras Menolak Peralihan 4 Pulau Aceh

    Lahir dan Besar di Sumut, Nicho Silalahi Keras Menolak Peralihan 4 Pulau Aceh

    “Kami hadir di sini untuk bisa sama-sama meredam, ataupun bisa sama-sama menyepakati apa yang harus kita sepakati bersama dengan pak gubernur Aceh,” kata Bobby saat ditemui di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (4/6/2026).

    Bobby menjelaskan jika penetapan keempat pulau itu ke Sumatera Utara yang dilakukan Kemendagri bukan intervensi pihaknya. Dirinya mengaku terbuka untuk melakukan pembahasan dengan Pemerintah Aceh.

    Sementara, baru-baru ini Mendagri Tito Karnavian buka suara soal empat pulau yang disengketakan Pemda Aceh dan Pemda Sumatera Utara (Sumut).

    Tito mendukung keempat pulau itu dikelola secara kolaboratif oleh dua pihak.
    “Kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not?” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Tito menuturkan pemerintah pusat telah menetapkan empat pulau itu masuk wilayah Sumut berdasarkan batas daratnya. Hal ini juga telah disepakati pemda-pemda di wilayah yang bersangkutan.

    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” kata Tito.

    Tito menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri yang menetapkan status wilayah pulau itu pada 2022. Ketetapan terbaru, kata dia, hanya mengulang keputusan tersebut.

    “Nah kemudian, itu tahun 2022 sudah diputuskan waktu itu, Kep-nya, keputusan Mendagri, tentang nama wilayah itu dan letaknya. Nah tahun 2025 yang April kemarin itu, karena hanya pengulangan, namun kemudian mungkin ada pihak yang menerima, ada yang tidak menerima, kita pahamlah,” ujarnya.