Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Teddy Gusnaidi Sindir Pihak yang Serang Jokowi: Mereka Pikir Raja, Padahal Hanya Pion

    Teddy Gusnaidi Sindir Pihak yang Serang Jokowi: Mereka Pikir Raja, Padahal Hanya Pion

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, angkat bicara soal pihak-pihak yang terus menggulirkan tudingan terhadap mantan Presiden Jokowi, termasuk isu ijazah palsu.

    Teddy menyebut bahwa mereka yang gencar menyerang Jokowi hanyalah pion dalam permainan politik yang lebih besar.

    Kata Teddy, mereka merasa berperan penting, padahal sejatinya hanyalah alat bagi pihak lain.

    “Kalau mereka yang menyerang dan memfitnah Jokowi adalah para pion, tentu ada rajanya dong?” kata Teddy di X @TeddGus (1/5/2025).

    “Tentu ada, tapi mereka tidak menyadarinya, mereka pikir mereka adalah raja padahal mereka hanyalah pion,” lanjutnya.

    Ia juga menyoroti bahwa kelompok ini tidak muncul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun di masa awal reformasi.

    “Zaman SBY ada tidak mereka? Zaman reformasi ada tidak mereka? Tidak ada walaupun mereka sudah dewasa,” Teddy menuturkan.

    Teddy pun menilai kemunculan kelompok ini baru terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Ia menggambarkan mereka sebagai sosok-sosok pengecut.

    “Mereka ini kan tiba-tiba muncul zaman Jokowi, mereka adalah para pengecut yang pegang burung saat itu,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah tegas dalam menghadapi tuduhan pemalsuan ijazah yang selama ini terus bergulir.

    Pada Selasa pagi (29/4/2025), Presiden ketujuh RI itu mendatangi langsung Gedung Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus yang menyeret namanya.

    Ia tiba sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan batik dan dikawal ketat oleh aparat pengamanan.

    Salah satunya, Yakup Hasibuan, telah lebih dulu mengonfirmasi rencana pelaporan tersebut kepada media, meski belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi laporan maupun siapa saja yang akan menjadi pihak terlapor.

  • Mahasiswa Bilang Magang Gratis sebagai Alat Penjajahan Baru

    Mahasiswa Bilang Magang Gratis sebagai Alat Penjajahan Baru

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Hingga sore hari ujung Jalan AP Pettarani hingga Fly Over, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masih diblokade massa aksi unjuk rasa, Kamis (1/5/2025).

    Pantauan di lokasi, setelah massa dari kaum buruh membubarkan diri, giliran mahasiswa dari berbagai kampus yang memadati lokasi tersebut.

    Didominasi pakaian serba hitam, mahasiswa tersebut diketahui dari Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Negeri Makassar (UNM), hingga Universitas Islam Negeri Makassar (UINAM) dan beberapa lainnya.

    Bukan hanya bakar ban, mereka juga tersebar di beberapa titik, di persimpangan jalan AP Pettarani-Urip Sumoharjo menyuarakan aspirasinya.

    Tuntutan mahasiswa yang berjumlah sekitar ribuan orang ini sama seperti kaum buruh sebelumnya.

    “Di balik retorika pengalaman belajar dan persiapan karier, praktik magang tanpa bayaran adalah bentuk modern dari kerja paksa terselubung,” ujar orator dalam orasinya.

    Ia dengan lantang menegaskan, mahasiswa didorong bekerja 8 jam sehari, lembur, menyelesaikan target, bahkan menggantikan posisi pekerja tetap, namun tak digaji layak, bahkan sering kompensasi sama sekali.

    “Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi penindasan sistemik yang memperdalam jurang antara mahasiswa kelas atas dan mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah,” ucapnya.

    Mahasiswa yang mengenakan pakaian serba hitam dengan toak yang digenggamnya itu menyebut, mahasiswa yang miskin dipaksa memilih memperkaya CV atau membayar tagihan hidup.

    “Sementara itu, kampus dan korporasi saling bekerjasama memangkas biaya tenaga kerja, menyerahkan beban produksi ke pundak anak muda yang tak berdaya secara ekonomi dan politik,” cetusnya.

  • Hercules Hina Purnawirawan, Netizen: Kenapa TNI Diam Saja?

    Hercules Hina Purnawirawan, Netizen: Kenapa TNI Diam Saja?

    ”Mungkin saja itu terjadi sebagai reaksi spontan, bukan cuma dari prajurit, bahkan dari masyarakat juga, atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan,” kata Hamim.

    ”Saat ini siapa pun bisa menyampaikan dan mengakses apa pun melalui medsos,” pungkasnya.

    Ketua Umum DPP Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Bernard D. Namang laporkan Anggota Komisi I Effendi Simbolon ke MKD DPR karena sebut TNI gerombolan, Selasa (13/9/2022).

    Politikus PDIP itu dilaporkan karena dinilai tak etis usai menyebut TNI sebagai gerombolan dalam rapat dengar pendapat Komisi I dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pekan lalu.

    “Miris pernyataan dari Bapak Effendi Simbolon pada saat tanggal 5 September dengan Panglima TNI. Salah satu kata yang kalimat yang tidak enak didengar, membias, tentang TNI kayak gerombolan,” kata Bernard di MKD DPR.

    Bernard melanjutkan, pernyataan Effendi telah menyakiti berbagai lapisan TNI termasuk yang berjuang di perbatasan.

    Semoga secepatnya Pak Effendi bisa minta maaf.

    “Kasihan mereka-mereka yang menjaga perbatasan ini seperti di Papua, NTT, Kalimantan, Aceh, kalau mereka mungkin kita tahu. Zaman gadget ini, kan, di pelosok mana aja bisa mengakses dan ini sudah viral. Kalau sampai dinyatakan kayak gerombolan begitu, kan, sangat miris, dengarnya juga enggak enak,” ujar Bernard

    Sebelumnya, Gatot Nurmatyo marah hingga murka karena ulah dari Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario.

    Hercules disebut melemparkan hinaan ke Jendral TNI (purn) Sutiyoso dengan menyebutnya sudah bau tanah.

  • Bank Dunia: 60 Persen Penduduk Indonesia Miskin, Malaysia Hanya 1,3 Persen

    Bank Dunia: 60 Persen Penduduk Indonesia Miskin, Malaysia Hanya 1,3 Persen

    Bank Dunia juga memberikan ukuran tingkat kemiskinan Indonesia bila mendasari acuan garis kemiskinan dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP) kategori international poverty rate yang sebesar USD2,15 per kapita per hari, dan lower middle income poverty rate USD3,65 per kapita per hari.

    Jika mengacu pada international poverty rate yang sebesar USD2,15 per kapita per hari, maka persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2024 menjadi hanya 1,3% atau setara 3,7 juta orang saja. Sedangkan dengan ukuran garis kemiskinan untuk kategori lower middle income poverty rate sebesar USD3,65 per kapita per hari sebesar 44,47 juta orang atau setara 15,6 persen.

    Sementara itu, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023, setelah mencapai gross national income atau GNI (pendapatan nasional bruto sebesar USD4.580 per kapita.

    Dengan demikian, ukuran garis kemiskinan yang pantas digunakan untuk Indonesia mengacu pada pengeluaran USD6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp115.080 per orang per hari, sehingga jumlah penduduk miskinnya setara 60,3 persen dari total penduduk.

    Dibanding negara tetangga, jumlah kemiskinan di Indonesia pada 2024 itu peringkat kedua setelah Laos yang sebesar 68,5 persen. Negeri tetangga, Malaysia hanya memiliki penduduk miskin 1,3 persen, Thailand 7,1 perseb, Vietnam 18,2 persen dan Filipina 50,6 persen.

    Respons BPS

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai standar kemiskinan Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia hanya sebagai rujukan. Pemerintah tidak harus menerapkan standar tersebut.

  • Bukan Jokowi, Prabowo Presiden Pertama Hadiri May Day Setelah 60 Tahun

    Bukan Jokowi, Prabowo Presiden Pertama Hadiri May Day Setelah 60 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah unggahan dari akun Instagram @prabowo4nation mengabarkan momen bersejarah terkait Hari Buruh Internasional (May Day).

    Dalam unggahan tersebut, dinyatakan bahwa Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang menghadiri peringatan May Day secara langsung setelah terakhir kali dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965.

    Unggahan itu disertai foto Prabowo bersama para pekerja di PT Maspion, Motor Department, yang tampak antusias menyambut kehadiran Prabowo.

    “Prabowo menjadi presiden pertama yang akan hadir di May Day setelah 60 tahun. Terakhir Soekarno 1965,” tertulis pada unggahan tersebut.

    Keterangan unggahan tersebut juga menekankan keberpihakan Prabowo terhadap kalangan buruh:

    “Setelah 60 tahun, sejarah tercipta kembali, keberpihakan pada buruh takkan pernah berhenti,” tambahnya.

    Langkah Prabowo tersebut dinilai sebagai sinyal kuat atas komitmen pemerintahannya dalam mendengarkan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak para pekerja.

    Berdasarkan informasi yang didapatkan, peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 ini betul-betul akan menjadi momen bersejarah.

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan hadir dalam perayaan yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

    Sejak pagi, aparat keamanan terlihat disiagakan di sejumlah titik strategis guna mengatur pergerakan massa dan kelancaran lalu lintas.

    Kehadiran Presiden Prabowo dikonfirmasi langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam keterangan resminya.

  • Tunjangan Kinerja Prajurit TNI Diusulkan Naik

    Tunjangan Kinerja Prajurit TNI Diusulkan Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit, termasuk usulan kenaikan uang lauk pauk prajurit, yang disesuaikan dengan beban tugas dan standar gizi.

    Hal itu disampaikan Menhan bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI untuk membahas terkait kesejahteraan prajurit, memperkuat pengelolaan aset strategis negara, dan implementasi Memorandum of Understanding (MoU) bidang pertahanan, di gedung Komisi I DPR RI, Rabu, (30/4/2025).

    Selain itu, tunjangan kinerja juga diusulkan naik, khususnya untuk prajurit di daerah operasi berisiko tinggi seperti Papua, perbatasan dan wilayah konflik. Kemudian diusulkan kenaikan tunjangan operasi pengamanan pulau terluar dan pengamanan perbatasan karena risiko tugas yang tinggi.

    Fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian, dengan rencana revitalisasi rumah sakit TNI dan pelatihan tenaga medis spesialis. Sementara itu, Menhan juga menyoroti pentingnya percepatan penyediaan rumah dinas.

    Ditambahkan Menhan bahwa kebijakan pertahanan harus fokus pada pembangunan jangka panjang dan akuntabilitas.

    Lebih jauh Sjafrie menyampaikan rencana TNI membangun pabrik farmasi untuk memproduksi obat-obatan dalam negeri. Inisiatif ini bertujuan mendukung ketersediaan obat di gerai apotek milik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Tingginya harga obat di pasar jadi salah satu latar pengambilan langkah ini. Maka, laboratorium farmasi militer akan direvitalisasi dan difungsikan sebagai pabrik obat untuk mendukung sistem pertahanan negara,” kata Sjafrie.

  • Gatot Nurmantyo Murka: Hercules, Kau Itu Preman Berkedok Ormas

    Gatot Nurmantyo Murka: Hercules, Kau Itu Preman Berkedok Ormas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, murka terhadap Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal, menyusul komentar kontroversial Hercules yang dinilai menghina para purnawirawan dan Presiden Prabowo Subianto.

    Gatot menegaskan kemarahannya terhadap sikap Hercules yang dianggap tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara.

    “Ingat kau dulu, kok kau ngomong seenaknya kayak gitu. Tidak sopan, sudah jadi raja kau?” ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Facebook @Buni Yani Pejuang Keadilan, dikutip Rabu (30/4/2025).

    Gatot bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas, dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat.

    “Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Gatot mengkritik pernyataan Hercules yang menyiratkan bahwa dukungan terhadap kepala daerah harus berdasarkan kedekatan dengan GRIB.

    Kata Gatot, kepala daerah seharusnya mencintai rakyat terlebih dahulu karena dipilih oleh rakyat, bukan oleh ormas.

    “Gubernur, Bupati, Walikota, itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia dipilih rakyat, bukan GRIB. Preman itu,” ucapnya geram.

    Gatot juga menyoroti insiden di Depok, di mana anggota kepolisian diserang dan mobilnya dibakar saat menjalankan tugas. Ia menyebut kejadian itu sebagai bentuk pelecehan terhadap negara dan hukum.

    “Polisi itu adalah alat negara. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini?” katanya.

    Gatot tidak tinggal diam saat purnawirawan dihina, termasuk dirinya dan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengecam keras Hercules yang sempat menyebut Prabowo “bau tanah”.

  • Putusan MK soal UU ITE, Sufmi Dasco Ahmad Bilang Tetap Perlu Menjaga Lisan

    Putusan MK soal UU ITE, Sufmi Dasco Ahmad Bilang Tetap Perlu Menjaga Lisan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengecualikan institusi pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan sebagai pelapor kasus pencemaran nama baik seperti tertuang dalam UU ITE, mendapat respons berbagai kalangan.

    Sebagian kalangan menilai, putusan itu memberi ruang bagi masyarakat untuk memberi kritikan kepada pemerintah tanpa harus takut dipenjara. Pasalnya, dengan putusan MK itu, pencemaran nama baik hanya berlaku bagi individu atau perseorangan.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad turut mengomentara putusan MK tersebut. “Tentunya keputusan MK itu final dan mengikat, dan kami sama-sama menghormati,” kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4).

    Namun, Ketua Harian Gerindra itu mengingatkan bahwa Indonesia negara yang memegang adat ketimuran, sehingga setiap orang perlu menjaga lisan dengan tidak menyinggung pihak lain.

    “Perlu juga sebagai bangsa Indonesia orang timur juga, ya, semua sama-sama tentunya juga menjaga perilaku tentunya juga ada batas-batas yang perlu disadari bersama masyarakat Indonesia,” kata Dasco.

    Sebelumnya, MK membuat putusan bernomor 105/PUU-XXII/2024 seperti yang bisa dilihat pada Rabu (30/4).

    MK dalam putusannya mengecualikan institusi pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan dari pihak yang dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

    MK menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 itu ialah individu atau perseorangan.

  • Roundtable 98 Cipayung Nilai Kehadiran Presiden Prabowo di May Day sebagai Simbol Keberpihakan kepada Buruh

    Roundtable 98 Cipayung Nilai Kehadiran Presiden Prabowo di May Day sebagai Simbol Keberpihakan kepada Buruh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gerakan aktivis mahasiswa 1998 yang tergabung dalam Roundtable 98 Cipayung menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5), sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap perjuangan kaum buruh.

    “Apresiasi ini kami sampaikan karena hanya ada dua presiden yang pernah hadir langsung di peringatan May Day, yakni Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo,” ujar Haris Rusly Moti, perwakilan Roundtable 98 Cipayung, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4).

    Haris menilai, momen ini menjadi simbol kuat bagi persatuan rakyat menuju cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Ia juga menyebut Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap tanggap terhadap isu-isu ketenagakerjaan, termasuk perlindungan buruh di tengah ancaman guncangan ekonomi global.

    Satgas Perlindungan PHK Dinilai Langkah Strategis

    Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah pembentukan Satgas Perlindungan PHK, yang menurut Haris merupakan langkah komprehensif dalam menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi buruh, sekaligus menjaga ketahanan industri nasional.

    “Ini bukan hanya tentang buruh, tapi juga tentang kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah krisis global,” tegasnya.

    Roundtable 98 juga mengapresiasi kedewasaan sikap dari para pimpinan serikat pekerja yang mengedepankan semangat persatuan nasional. Seruan untuk memperingati May Day secara damai, kreatif, dan terorganisasi dianggap sebagai bukti kematangan gerakan buruh di Indonesia.

  • Menkes Beberkan 632 Kasus Perundungan dan Pungli di Pendidikan Dokter Spesialis

    Menkes Beberkan 632 Kasus Perundungan dan Pungli di Pendidikan Dokter Spesialis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya 632 kasus praktik perundungan dan dugaan pungutan liar (pungli) dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan di Indonesia.

    Temuan itu berasal dari 2.668 pengaduan yang diterima sejak Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan melalui jalur resmi serta audit Inspektorat Jenderal.

    “Bentuk perundungan fisik seperti push-up, makan cabai, berdiri berjam-jam, hingga minum telur mentah masih terjadi. Bahkan dokumentasinya disebar di grup WhatsApp,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4), yang disiarkan secara daring.

    Perundungan verbal juga marak terjadi, terutama melalui grup komunikasi internal atau Jarkom. Menurut Budi, penggunaan bahasa kasar oleh senior kepada junior menjadi bentuk kekerasan paling umum.

    Lebih jauh, Kemenkes menemukan indikasi pungli sistematis dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Salah satu kasus mencuat melibatkan almarhumah R, peserta PPDS Anestesi di Semarang yang menjabat sebagai bendahara dan mengelola dana hingga Rp1,6 miliar, yang kemudian dilaporkan mengalir ke berbagai oknum.

    “Dana itu digunakan untuk kebutuhan non-resmi seperti tiket, hotel, bahkan permintaan layanan pribadi dari senior,” tambahnya.

    Kasus perundungan dan pungli ditemukan merata di berbagai institusi, termasuk rumah sakit di bawah Kemenkes, RSUD, rumah sakit universitas, hingga swasta. Rumah sakit dengan aduan tertinggi antara lain: