Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Dari Indofest 2025, EIGER Kenalkan Zero Waste Mountain Bulu Baria, Gunung Terbersih Pertama di Sulawesi

    Dari Indofest 2025, EIGER Kenalkan Zero Waste Mountain Bulu Baria, Gunung Terbersih Pertama di Sulawesi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perhelatan Indofest 2025 menjadi momentum EIGER Adventure sebagai brand penyedia perlengkapan luar ruang asal Indonesia, mengenalkan kembali tentang cerita Zero Waste Mountain. Salah satunya Bulu Baria, gunung terbersih pertama di Sulawesi.

    Istilah Zero Waste Mountain pertama kali menjadi sebutan bagi gunung terbersih di Indonesia pertama yang berada di Kabupaten Wonosobo, yakni Gunung Kembang. Berkolaborasi dengan EIGER, Pos Pendakian Gunung Kembang via Blembem, diakui sebagai gunung terbersih di Indonesia.

    Pasalnya, aturan mengenai manajemen perbekalan pendaki, dikelola dengan sangat ketat di Gunung Kembang. Tidak boleh ada sama sekali sampah plastik yang dibawa naik hingga ke puncak.

    Konsep Zero Waste Mountain pun perlahan dinikmati manfaatnya oleh ribuan pendaki. Akhirnya, sepanjang jalur pendakian menuju Puncak Gunung Kembang, ekositem terjaga, menyatu alami dengan rimbun pepohonan di punggungan Gunung Kembang sampai ke puncaknya.

    Berlanjut ke Pulau Sulawesi, Zero Waste Mountain kembali dikolaborasikan oleh EIGER di Gunung Bulu Baria, sebuah gunung berketinggian 2.730 Mdpl, berlokasi di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Bulu’ dalam bahasa Bugis, berarti gunung. Bulu’ Baria perlahan mulai dikenal sebagai gunung terbersih, gunung bebas sampah pertama di Sulawesi.

    Musta’in, pengelola basecamp Gunung Bulu Baria diterbangkan langsung oleh EIGER dari basecamp Bulu Baria hingga ke tengah-tengah panggung utama perhelatan Indofest 2025, pada Jumat 13 Juni 2025.

  • KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

    KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah demi mencegah praktik korupsi mendadak menjadi perbincangan publik belakangan ini.

    Hal ini juga tidak lepas dari isu sebelumnya mengenai gaji hakim yang dinaikkan Presiden Prabowo hingga 280 persen. Latar belakangnya sama, demo menghindari kecurangan.

    Menanggapi hal tersebut, Politisi PDIP, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa usulan KPK tidak layak untuk dijadikan bahan pertimbangan.

    Dikatakan Ferdinand, masalah gaji bukan pemicu utama terjadinya praktik korupsi di kalangan pejabat.

    “Kalau kita bandingkan dengan negara lain, dengan negara yang gajinya hampir sama dengan kita, tapi mereka takut korupsi,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (13/6/2025).

    Meskipun demikian, Ferdinand tidak menampik bahwa gaji juga bisa menjadi salah satu pemicu. Namun, menurutnya bukan paling utama.

    “Tapi yang paling kendala di kita, menyebabkan korupsi liar di mana-mana adalah biaya politik yang tinggi,” sebutnya.

    Ferdinand kemudian memberikan gambaran, biaya demokrasi di Indonesia yang terbilang sangat tinggi. Untuk maju menjadi Kepala Daerah harus menggelontorkan uang miliaran rupiah.

    “Bahkan kalau di kota besar, harus mengeluarkan ratusan miliar. Dari mana kembalinya duit itu kalau tidak mengambil bagian dari cawe-cawe APBD,” Ferdinand menuturkan.

    Mantan calon DPR RI ini menilai, jika memang pemerintah ingin serius menuntaskan korupsi, maka ongkos politik yang harus dikurangi.

    “Harus ditangani dulu, bagaimana kita menciptakan demokrasi yang murah. Sehingga yang berkualitas nanti akan terpilih,” imbuhnya.

  • Tanggapi Soal Isu Pemakzulan Gibran, Boni Hargens: Jangan Karena Benci, Lalu Kita Tidak Adil

    Tanggapi Soal Isu Pemakzulan Gibran, Boni Hargens: Jangan Karena Benci, Lalu Kita Tidak Adil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyayangkan permintaan kelompok masyarakat untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Menurut Boni Hargens, langkah tersebut inkonstitusional dan mengingatkan publik agar tidak mengambil langkah inkonstitusional hanya karena didasari kebencian sehingga berlaku tidak adil.

    “Jangan donk! Pertama, itu tidak konstitusional, Kalau dari awal memang bermasalah, harusnya pemilunya yang diboikot, bukan hasilnya,” ujar Boni Hargens kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Kedua, kata Boni, presiden dan wakil presiden adalah dwitunggal dalam sistem pemilu Indonesia. Karena itu, kata Boni, tidak bisa dicopot salah satunya kecuali melanggar pasal 7A UUD 1945.

    “Jika pemakzulan terjadi tanpa adanya pelanggaran berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik kedepan,” tegas Boni.

    Ketiga, kata Boni, permintaan pemakzulan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik ke depannya. Termasuk, kata dia, permintaan pemakzulan tersebut menjadi dasar historis ketidakstabilan pemerintahan di masa depan.

    “Sebab tanpa dasar putusan hukum tetap, kemudian ada sanksi atau hukuman, ini sama artinya dengan tiadanya hukum. Yang bisa nantinya mengakibatkan dasar tidak suka, benci, sentimen, bisa dijadikan delik hukum,” jelas Boni.

    Keempat, lanjut Boni, calon pengganti wapres belum tentu orang yang berpihak pada perubahan demokrasi, bisa saja sosok yang memperkeruh perkembangan demokrasi seperti oligarki dan lain sebagainnya.

  • Rismon Bongkar Fakta: Tak Ada Jejak Jokowi di KKN Boyolali

    Rismon Bongkar Fakta: Tak Ada Jejak Jokowi di KKN Boyolali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Klaim Bareskrim Polri terkait kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mantan Presiden Jokowi pada 1983 di Kabupaten Boyolali kembali menuai tanda tanya.

    Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, yang menelusuri lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat KKN, menyatakan tidak menemukan bukti valid atas klaim tersebut.

    “Informasi dari kunjungan saya langsung beserta Pak Dr. Muhammad Taufiq dan Pak Michael Sinaga, memang tidak ada bukti atau dokumen tertulis perihal KKN 1983 yang diklaim Bareskrim Polri,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Jumat (13/6/2025).

    Ia mengaku heran atas dasar penyimpulan Bareskrim yang menyebut Jokowi pernah melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali.

    Apalagi, menurutnya, informasi dari pihak desa pun bersifat tidak pasti.

    “Adapun informasi dari Kepala Desa Ketoyan hanya informasi katanya, hanya didengar saja. Tidak ada bukti apapun atau foto tertinggal di desa tersebut yang menunjukkan Pak Jokowi KKN di desa Ketoyan,” jelas Rismon.

    Ia menyebut, hingga saat ini belum ditemukan data yang sahih ataupun dokumen pendukung yang bisa mengonfirmasi kehadiran Jokowi dalam program KKN di lokasi tersebut pada tahun 1983.

    “Sampai detik ini masih missing yah, belum ada informasi valid,” Rismon menuturkan.

    Rismon juga mempertanyakan metode penyelidikan dan pengambilan data oleh Bareskrim yang dinilainya terburu-buru dan tidak berdasarkan verifikasi lapangan yang kuat.

    “Yang kita bingungkan, bagaimana Bareskrim menyimpulkan data tersebut tanpa mengkroscek dari desa mana, kecamatan, kabupaten Boyolali melaksanakan KKN. Sampai detik ini masih belum ada yang tahu,” kuncinya.

  • Mahfud MD Buka-bukaan Gaji Pejabat di Indonesia, Rangkap Komisaris BUMN Bisa Miliaran Per Bulan

    Mahfud MD Buka-bukaan Gaji Pejabat di Indonesia, Rangkap Komisaris BUMN Bisa Miliaran Per Bulan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, buka-bukaan terkait gaji pejabat di Indonesia. Ia mencontohkan menteri.

    “Kalau gaji menteri itu memang hanya sekitar Rp18 juta, tapi take homenya banyak itu. Yang dibawa pulang bisa mencapai Rp150 juta per bulan. Rata-rata, minimal. Itu bersih,” kata Mahfud dikutip dari YouTube Metro TV, Jumat (13/6/2025).

    Video tersebut diunggah sejak 25 Maret 2025. Telah ditonton sebanyak 63.493 saat berita ini ditulis.

    Mahfud menjelaskan, penghasilan selain gaji tersebut, ditambah dengan remunerasi 100 persen dan dana operasional. Dana operasional jumlahnya Rp125 juta.

    “Saya 20 tahun lebih menjabat dan segitu dapatnya. Kalau disimpan dengan baik selama menjabat, bisa lebih Rp30 miliar. Itu yang korupsi itu orang gila itu,” jelasnya.

    Sementara itu, sejak menjabat Ketua Makamah Konstitusi (MK), Mahfud juga memaparkan pendapatannya.

    “Saya waktu keluar dari MK tuh kaget. Kok harta saya banyak ya. Kan itu langsung disetor ke bank, karena gajinya besar dan dapat uang operasional,” paparnya.

    Tiap menangani kasus, ia bilang dapat Rp5 juta. Padahal satu perkara itu kasusnya bisa lima.

    “Anda bisa bayangkan bisa kaya tuh. Artinya dalam satu periode itu, Ketua MK itu bisa paling Rp10 miliar dapat,” terangnya.

    Namun yang disebutnya lebih gila. Yakni pejabat yang merangkap jadi Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Lebih menggilakan lagi itu, banyak pejabat-pejabat setingkat Dirjen itu merangkap jadi komisaris di BUMN,” imbuhnya.

    “Gajinya sendiri dia tidak sampai Rp50 juta. Tapi uangnya sebagai komisaris gajinya bisa sampai Rp1,9 M satu bulan. (Arya/Fajar)

  • Prabowo Bangun Koperasi Merah Putih, Bagaimana Nasib BumDes

    Prabowo Bangun Koperasi Merah Putih, Bagaimana Nasib BumDes

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, baru-baru ini menegaskan terkait BUMN yang harus berjalan sesuai alurnya.

    Menurutnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan tetap berjalan sebagaimana mestinya harus dibarengi dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Yandri mengatakan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih memang memiliki undang-undang yang berbeda.

    Lebih lanjut, ia menuturkan BUMDes diatur dari Undang-Undang Desa, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih diatur dalam Undang-Undang Koperasi.

    Meski berbeda, keduanya tidak boleh terpisahkan, dengan kata lain harus saling membantu dan berjalan beriringan.

    Hal ini dipaparkan oleh Yandri pada diskusi tematik terkait Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Gedung Ombudsman RI, Kamis (12/6/2025).

    “Ada yang membahas terkait nasib lembaga BUMDes. Nah, BUMDes ini memang ada di undang-undang Desa, sedangkan Kopdes Merah Putih ada di undang-undang Koperasi. Metode pembentukan berbeda, pertanggung jawabnya juga beda. Tapi, keduanya bisa bersinggungan dalam sisi bisnisnya,” kata Yandri, dikutip Jumat (13/6/2025).

    Karena beberapa desa telah berhasil memperoleh pendapatan yang cukup besar. Sehingga Yandri mengatakan bahwa peranan BUMDes cukup penting bagi sebuah desa.

    “Kami lihat dari beberapa desa yang sudah maju, contohnya di Desa Tepian Langsat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, punya BUMDes pendapatan per tahunnya capai Rp 28 miliar,” ujarnya.

    “Di situ juga sudah ada Koperasi Unit Desa (KUD). Jadi jangan benturkan antara BUMDes dengan Kopdes Merah Putih. Tapi diajak kerja sama,” tambahnya.

  • Inayah Wahid Dewan Pengawas Greenpeace, Roy Murtadho Sentil Ketuq PBNU: Juga Wahabi Lingkungan?

    Inayah Wahid Dewan Pengawas Greenpeace, Roy Murtadho Sentil Ketuq PBNU: Juga Wahabi Lingkungan?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Tokoh Pemuda Nahdatul Ulama (NU) Roy Murtadho menyentil Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla. Terkait pernyataannya yang menyebut Greenpeace dan Walhi wahabi lingkungan.

    Roy mengatakan, putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Inayah Wahid merupakan seniman sekaligus aktivis lingkungan. Bahkan pengawas Greenpeace Indonesia.

    “Wahabi lingkungan. Inaya Wahid adalah pengurus lembaga di PBNU, putri Gus Dur, seniman & aktivis lingkungan. Juga dewan pengawas @GreenpeaceID,” kata Roy dikutip dari unggahannya di X, Jumat (13/6/2025).

    Roy pun menanyakan, apakah Inayah Wahid juga merupakan wahabi lingungan.

    “Oleh Gus Ulil, Greenpeace dituding Wahabi lingkungan karena fearmongering, wokeisme & alarmisme. So, Inaya Wahid juga wahabi lingkungan?” ujarnya.

    Sebelumnya, Roy Murtadho menyoroti pernyataan Ulil.

    “Salah seorang ketua PBNU, kiai Ulil Abshar Abdalla pernah bilang: @GreenpeaceID & @walhinasional adalah wahabi lingkungan,” kata Roy dikutip dari unggahannya di X, Rabu (11/6/2025).

    Menurut Roy, PBNU memang kerap mencap wahabi. Hanya karena tidak sejalan.

    “Intinya semua yang nggak sejalan dengan PBNU dicap wahabi,” terangnya.

    Padahal, menurut Ketua Unum Partai Hijau itu, banyak riset dari dua lembaga tersebut yang menunjukkan kerusakan lingkungan akibat deforestasi.

    “Banyak sekali riset Greenpeace soal kerusakan hutan oleh deforestasi & PSN, tapi bagi PBNU: bodo amat,” ujarnya.

    Pernyataan Ulil itu mulanya disampaikan melalui unggahan di X. Menanggapi tambang nikel di Raja Ampat.

  • Lewat Lagu Ciptaannya, Dedi Mulyadi Serukan ‘Save Raja Ampat’

    Lewat Lagu Ciptaannya, Dedi Mulyadi Serukan ‘Save Raja Ampat’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Belakangan Raja Ampat tengah menjadi sorotan lantaran aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.

    Dalah satu sorotan datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang turut bersuara terkait masalah pertambangan nikel itu.

    Menunjukkan kepeduliannya, Dedi Mulyadi yang menyuarakan keprihatinannya atas hancurnya alam di Raja Ampat.

    Melalui unggahan terbarunya di Instagram, ia menampilkan penggalan video lagu bertajuk Surga di Tanah Papua yang diciptakannya sendiri.

    Lagu tersebut sebagai bentuk ekspresi Dedi Mulyadi mengenai keindahan alam di bumi Cendrawasih yang tak dapat digantikan.

    “Kesan saya soal Papua, saya tuangkan dalam lagu Surga di Tanah Papua,” keterangan Dedi Mulyadi, dikutip Kamis, (13/6/2025).

    Keindahan Raja Ampat sangat jelas di video tersebut, dimana tampak bukit hijau nan asri, dan lautan biru membentang luas.

    Menanggapi postingan Dedi, masyarakat dibanjiri beragam komentar warganet, tidak sedikit yang memberi apresiasi.

    Bahkan banyak yang menyuarakan isu terancamnya keindahan alam yang digenggam Raja Ampat.

    Sebagai informasi, lagu Surga di Tanah Papua diciptakan oleh Dedi Mulyadi pada 2019 lalu.

    Video klip lagu ini kembali diunggah oleh Dedi Mulyadi melalui kanal YouTube miliknya. Lagu tersebut dirilis oleh grup asal Bandung, Emka 9.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Prabowo: Lebih Baik Mati Daripada Dijajah Kembali

    Prabowo: Lebih Baik Mati Daripada Dijajah Kembali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang mencintai perdamaian, namun tidak akan tinggal diam jika kedaulatan nasional terancam.

    Pernyataan ini ia sampaikan saat membuka Indo Defence 2025 Expo dan Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025) kemarin.

    “Saya tegaskan bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati, daripada dijajah kembali,” ujar Prabowo dalam pidatonya, dikutip Kamis (13/6/2025).

    Prabowo menyampaikan bahwa sejarah telah menunjukkan pentingnya kekuatan pertahanan dalam menjaga kemerdekaan suatu bangsa. Menurutnya, negara yang tidak mempersiapkan pertahanan dengan baik berisiko besar kehilangan kedaulatannya.

    “Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang,” tegasnya.

    “Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas, biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak,” tambahnya.

    Meski menekankan pentingnya pertahanan, Prabowo memastikan bahwa Indonesia tidak memiliki ambisi menjadi kekuatan militer global. Ia menegaskan posisi Indonesia yang tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

    “Bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Tapi bangsa Indonesia lebih cinta kemerdekaan,” ujarnya.

  • Sandiaga Uno Prihatin Banyak Anak Muda Jadi Pengangguran

    Sandiaga Uno Prihatin Banyak Anak Muda Jadi Pengangguran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salhuddin Uno mengaku prihatin. Atas kericuhan job fair atau bursa kerja di Bekasi beberapa waktu lalu.

    “Saya sangat prihatin bahwa kegiatan yang sangat positif, job fair yang selama ini menghubungkan penyedia kerja dan penyedia lapangan kerja berakhir ricuh,” kata Sandi dikutip dari video yang diunggah di akun X pribadinya, Jumat (13/6/2025).

    “Saya prihatin, anak muda yang tidak mendapatkan lapangan kerja akhirnya terjebak mulai pinjol, sampai kepada juni online. Kita harus pastikan mereka mendapatkan lapangan kerja yang berkualitas,” sambung Sandi.

    Karenanya, ia menegaskan perlunya menciptakan lapangan kerja. Namun fokus pada tiga hal.

    “Pertama, upskiling. Terus tingkatkan keterampilan dan skill dari para pencari kerja. Terutama anak muda gen Z, sehingga mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja,” paparnya.

    Kedua, menurutnya perlu menyesuaikan skill-skill yang pencari kerja miliki. Agar sesuai dengan kebutuhan per hari ini.

    “Ketiga, new skilling. Kita harus mampu untuk bisa memberikan skill-skill baru bagi mereka,” imbuhnya.

    Ia menjelaskan, saat ini pengangguran terbuka di usia 15-25 tahun sangat tinggi sekali, di atas 18 persen menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Karenanya, ia menilai sudah saatnya fokus pada sejumlah sektor lapangan kerja.

    “Engine pertama UMKM. UMKM ini mesin pencetak lapangan kerja terbesar. 97 persen lapangan kerja dicetak oleh UMKM,” jelasnya.

    “Kedua industrialisasi dan hilirisasi. Kita butuh investasi untuk meningkatkan lapangan kerja bagi anak-anak muda kita. Ketiga, lapangan kerja yang berbasis pangan dan energi. Ini sekarang menjadi sektor yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan pangan dan energi,” sambung Sandi.