Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Tanggapi Polemik Ijazah Jokowi, Hasyim Muhammad: Mungkin Alien yang Diutus Merusak Bumi?

    Tanggapi Polemik Ijazah Jokowi, Hasyim Muhammad: Mungkin Alien yang Diutus Merusak Bumi?

    FAJAR.CO.ID, Jakarta — Penulis asal Mojokerto, Hasyim Muhammad menyoroti latar belakang pendidikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Hasyim melontarkan pertanyaan-pertanyaan, yang penuh dugaan di laman X pribadinya.

    “Jadinya gimana?,” tanya Hasyim

    Terdapat empat poin yang menjadi pertanyaan besar tentang latar belakang pendidikan Jokowi, yakni:

    Jokowi sama sekali nggak pernah kuliah di UGM,

    Jokowi pernah kuliah di UGM tapi nggak lulus,

    Jokowi pernah kuliah di UGM tapi nggak buat skripsi, atau

    Jokowi bahkan nggak lulus SMA?

    “Tolong yang bilang Jokowi bukan alumni UGM yang kompak dong,” ujar Hasyim dilansir X @hasyimmah Jumat (2/5/2025).

    “Atau Jokowi sebenarnya alien yang diutus untuk merusak kehidupan di bumi?,” sambungnya.

    Munculnya deretan pertanyaan Hasyim, sontak unggahannya ramai dikomentari masyarakat yang aktif di laman X (warganet).

    “Lakukan pengujian terbalik, dengan cara kumpulkan seluruh ijazah fakultas kehutanan pada tahun kelulusan yg sama dengan ijazah pak jokowi. Klau cuman 1 ijazah yg beda, maka lakukan riset mendalam terhadap yg beda itu, kenapa bisa berbeda?,” tulis warganet

    “Dari mulai menjabat sampai sekarang ini orang kontroversi mulu, Lihatlah sekarang keadaan negara ini, gak tau arah mau ke mana,” sahut lainnya.

    Diketahui, Jokowi melaporkan lima orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkap kelima orang tersebut berinisial RS, ES, RS, T, dan K.

    “Ada 24 video, 24 objek yang sudah Pak Jokowi laporkan juga. Yaitu diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K,” kata Yakub di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025). (Besse Arma/Fajar)

  • Peserta Seleksi PPPK Tahap II Sudah Bisa Cetak Ulang Kartu Ujian, Ini 53 Lokasi Mandiri BKN

    Peserta Seleksi PPPK Tahap II Sudah Bisa Cetak Ulang Kartu Ujian, Ini 53 Lokasi Mandiri BKN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para honorer yang akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 sudah bisa mencetak ulang kartu peserta ujian.

    Hal Itu setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan suara edara tentang pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK 2024 tahap 2.

    Jadwal terbaru seleksi kompetensi PPPK untuk tahap 2 akan dilakukan pada 53 titik lokasi mandiri BKN, yang sempat ditunda akhirnya sudah keluar.

    Peserta seleksi PPPK 2024 tahap 2 sudah bisa mencetak ulang kartu peserta yang tercantum dalam jadwal tes. Kabar terbaru itu beredar di salah satu grup WA honorer peserta seleksi PPPK tahap 2.

    Mereka saling berbagi informasi yang menggembirakan dan mendorong rekan-rekannya yang mendaftar di instansi lain segera mencetak kartu peserta tes PPPK tahap 2.

    Salah satu peserta yang semula jadwal tesnya 4 Mei di lokasi BKN Semarang 1 membenarkan jadwal terbaru tersebut. “Sudah ada jadwal baru, jadinya tanggal 10 Mei di Hotel UTC Semarang.” Begitu kalimat dari salah satu peserta seleksi PPPK tahap 2 dari jalur lulusan Pendidikan Profesi Guru atau PPG.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen menerbitkan Surat Nomor 6405/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 25 April 2025 tentang pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK 2024 tahap 2.

    Inti surat BKN tersebut yakni pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK tahap 2 di 53 titik lokasi mandiri BKN, yang semula direncanakan dimulai tanggal 29 April 2025 dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaannya. Suharmen menyatakan yang dilakukan penyesuaian hanya di 53 tilok mandiri BKN.

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengizinkan pelaksanaan wisuda sekolah di wilayahnya, meskipun pemerintah pusat memperbolehkannya.

    Ia menyatakan keputusan itu diambil demi kesejahteraan warganya, terutama kalangan orang tua yang kerap terbebani biaya tambahan dari kegiatan seremonial tersebut.

    “Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Menurut Dedi, dirinya lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat karena kerap turun langsung ke lapangan. Ia menilai tradisi wisuda sekolah, meski bersifat simbolik, justru menimbulkan tekanan finansial bagi banyak keluarga.

    “Anaknya nangis. Anaknya ngambek. Anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan. Sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani pinjam Bank Emok. Pinjam bank keliling. Pinjam pinjol. Angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat,” paparnya.

    Dedi juga menyoroti bagaimana pengeluaran rumah tangga di Jawa Barat banyak dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang tidak esensial, seperti study tour atau outing class, di samping cicilan kendaraan.
    “Orang Jawa Barat itu per RT sudah ada kumpulan 10 orang. Itu pengeluaran rentenir. Dan rata-rata dipakai biaya sekolah, study tour, outing kelas, kredit motor,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia menilai wisuda sekolah tetap boleh dilakukan selama tidak memberatkan orang tua dan mendapat persetujuan bersama.

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Sebut Banyak Anak Cenderung Miskin, Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melemparkan wacana kontroversial terkait program kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Balai Kota Depok pada Selasa, (29/4/2025) lalu, Dedi mengusulkan agar kontrasepsi permanen untuk pria, yakni vasektomi, dijadikan sebagai salah satu syarat bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima bantuan sosial.

    Menurut Dedi, langkah ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan yang selama ini kerap berkaitan dengan tingginya jumlah anak dalam keluarga.

    “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Dedi juga menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu kepada pria yang bersedia menjalani vasektomi.

    “Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi dan yang divasektomi dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur,” ucapnya.

    Ia menuturkan, selama ini dirinya sering dimintai bantuan untuk membiayai proses persalinan yang tidak sedikit.

    “Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh, 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar, dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima,” ungkapnya.

    Bagi Dedi, menjadi orang tua tidak hanya soal menikah dan punya anak, tetapi juga menyangkut kesiapan finansial dan tanggung jawab dalam membesarkan anak.

    “Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” tegasnya.

    Karena itu, ia mendorong agar para penerima berbagai bentuk bantuan sosial mulai dari biaya kelahiran, rumah sakit, bantuan pangan non-tunai, subsidi listrik, hingga beasiswa anak ikut serta dalam program keluarga berencana (KB), khususnya vasektomi bagi pria.

  • Aksi Buruh di Monas Berbeda dengan Titik Lainnya, Kader PDIP Sentil Ekspresi Said Iqbal dan Jumhur Hidayat

    Aksi Buruh di Monas Berbeda dengan Titik Lainnya, Kader PDIP Sentil Ekspresi Said Iqbal dan Jumhur Hidayat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahean mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai inkonsisten terkait isu perampasan aset koruptor.

    Ferdinand menilai pernyataan Presiden terkesan berubah-ubah dan membingungkan publik.

    “Di satu kesempatan Presiden berkata, apakah adil bagi anak istri koruptor jika dimiskinkan?,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (1/5/2025).

    “Di kesempatan lain berkata untuk isu yang sama, saya mendukung perampasan aset, enak aja mereka koruptor nyimpan duit. Jadi yang benar yang mana? Jangan kebanyakan drama,” cetusnya.

    Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri aksi buruh. Ferdinand juga menyoroti aksi buruh yang digelar serentak di berbagai lokasi, termasuk di DPR dan sejumlah daerah, yang diwarnai dengan unjuk rasa.

    Namun, di sisi lain, ia mengkritisi acara di Monas yang diwarnai tepuk tangan memuji Presiden.

    “Di DPR dan beberapa daerah terjadi demo buruh. Sementara itu di Monas, ada buruh yang dikomando tepuk tangan memuji presiden seolah mereka sudah sejahtera,” Ferdinand menuturkan.

    Kata Ferdinand, banyaknya pengaturan dan skenario dalam penyelenggaraan acara seperti ini hanya bertujuan untuk menggiring opini publik.

    “Terlalu banyak settingan di negara ini untuk penggalangan opini. Kordinator acara pasti bahagia dapat rejeki,” sindir Ferdinand.

    Ia pun menyentil ekspresi tulus para tokoh buruh seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat dibanding pidato-pidato yang ia sebut “omon-omon”.

    “Saya lebih tertarik melihat senyum tawa bahagia Said Iqbal dan Jumhur Hidayat daripada mendengar pidato omon-omon ini. Senyum tawa bahagia itu menyiratkan kesejahteraan pasca acara ini,” kuncinya.

  • Presiden Prabowo Sebut Para Koruptor Takut padanya, Chusnul Chotimah: Malahan Senang Karena Nggak Tegas

    Presiden Prabowo Sebut Para Koruptor Takut padanya, Chusnul Chotimah: Malahan Senang Karena Nggak Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah memberikan sindiran ke Presiden Prabowo Subianto.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah menyindir gaya Presiden Prabowo yang menurutnya masih sama seperti waktu kampanye.

    Ia juga memberikan sindiran keras karena menganggap apa yang dikatakan hanya sebatas kata atau bahkan janji.

    “Gayanya masih seperti kampanye dan seperti biasa cuma omon-omon,” tulisnya dikutip Jumat (2/5/2025).

    Chusnul Chotimah juga menyoroti terkait gaya bahasa dari Prabowo. Menurutnya sampai saat ini belum ada bukti koruptor takut padanya.

    Justru menurutnya saat ini, para koruptor merasa senang karena sikap Presiden Prabowo yang dianggapnya belum tegas.

    “Gue, gue, saya, saya, aduhhh pak, bapak sdh jadi presiden tapi ga ada buktinya koruptor takut, malah mereka senang punya presiden ga tegas seperti bapak. @prabowo
    Selamat Hari Buruh,” tuturnya.

    Sebelumnya, dalam pidato di Perayaan Hari Buruh pada 1 Mei 2025, Presiden Prabowo berjanji akan menghentikan korupsi yang marak di Indonesia.

    Prabowo bahkan mengaku sudah tahu tipu muslihat dari para koruptor. Bahkan menurut para koruptor itu takut ketika ia menjabat sebagai Presiden.

    “Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga pemerintah. Kalian digaji rakyat, saya katakan hentikan korupsimu! Kalian mencuri uang rakyat, hentikan! Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya,”

    “Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua ya. Gue udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua,”

  • BMKG: Suhu Maksimum Tembus 37 Derajat Celcius, Ini Faktor Penyebab Cuaca Panas

    BMKG: Suhu Maksimum Tembus 37 Derajat Celcius, Ini Faktor Penyebab Cuaca Panas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam Prospek Cuaca Mingguan, menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi cuaca panas, pada akhir April hingga 5 Mei.

    Dengan demikian, imbauan untuk menjaga kesehatan dan menghindar paparan sinar matahari dalam durasi lama terus digaungkan.

    “Menghadapi kondisi cuaca yang lebih panas dalam beberapa hari ini, masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dengan tetap menghidrasi diri dan menghindari terpapar sinar matahari dalam durasi lama,”tulis BMKG.

    Faktor panas ini dikarenakan, adanya proses konvektif yang tinggi pada pagi hingga siang hari akibat intensitas radiasi matahari.

    Adapun hujan yang terjadi umumnya bersifat tidak merata dengan intensitas sedang hingga lebat dan durasi singkat, yang berpotensi disertai kilat dan angin kencang.

    Dinamika atmosfer pada periode ini, Bibit Siklon Tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik utara Maluku Utara dengan kecepatan angin maksimum 15 knots, tekanan di pusat siklon 1008 hPa, dan pergerakan ke arah barat.

    Bibit Siklon tropis 99W disebut bakal memberikan dampak tidak langsung berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Maluku Utara dan Papua Barat Daya.

    Hujan ini disertai dengan adanya gelombang tinggi 1.25 – 2.5 meter di Perairan P. Biak, Perairan Sarmi – Mamberamo, dan Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya hingga Papua.

    Begitu pun dengan kombinasi antara berbagai gelombang, seperti: MJO, gelombang Kelvin, gelombang Rossby Ekuator, dan gelombang Low Frequency pada beberapa wilayah.

  • Ferdinand Hutahaean: Kereta Tanpa Rel Dipulangkan, IKN Kembali ke Titik Nol

    Ferdinand Hutahaean: Kereta Tanpa Rel Dipulangkan, IKN Kembali ke Titik Nol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, ikut bersuara soal proyek Ibu Kota Negara (IKN) usai kabar dikembalikannya kereta tanpa rel ke China.

    Dikatakan Ferdinand, langkah itu merupakan simbol nyata dari kegagalan proyek ambisius Presiden Joko Widodo tersebut.

    “Bagi saya memaknai kereta tanpa rel ke China adalah sebagai pertanda bahwa memang IKN itu akan kembali ke titik nol sebelumnya,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (1/5/2025).

    Ferdinand menyebut kawasan IKN hanya akan kembali menjadi wilayah kosong seperti sediakala.

    “Kembali menjadi kawasan seperti semula. Di sana tidak ada kehidupan, seperti yang dicita-citakan Jokowi,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, ia menilai kembalinya kereta tanpa rel itu mencerminkan kegagalan total dari keseluruhan rencana pembangunan IKN.

    “Saya melihat bahwa ini pertanda kegagalan dari keseluruhan IKN dan rencana itu akan gagal,” sebutnya.

    Kata Ferdinand, situasi ekonomi Indonesia yang tengah tidak stabil, baik secara nasional maupun global, membuat proyek IKN semakin tidak relevan untuk diteruskan.

    “Karena kita menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja secara nasional ekonominya maupun secara internasional,” jelas Ferdinand.

    Ia juga meragukan kemungkinan IKN akan selesai sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah.

    “Jadi hampir tidak ada kemungkinan kalau IKN itu masih diteruskan,” ucapnya.

    Ferdinand bilang, saat ini adalah waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi kenyataan.

  • TNI Bakal Produksi Obat untuk Apotek Kopdes Merah Putih, LBH Makassar: Kenapa Harus TNI?

    TNI Bakal Produksi Obat untuk Apotek Kopdes Merah Putih, LBH Makassar: Kenapa Harus TNI?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — TNI berencana ikut memproduksi obat untuk Koperasi Daerah (Kopdes) Merah Putih.

    Rencana tersebut menjadi sorotan di tengah kencangnya isu dwifungsi TNI.

    Iyan Hidayat Anwar, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Makassar mengatakan, pada dasarnya negara memang mesti memastikan kesehatan warganya.

    “Kita selalu berharap, negara memenuhi hak masyarakatnya. Termasuk dalam aspek kesehatan. Tapi bagaimana jika itu dilakukan oleh TNI yang notabene adalah bergerak di ranah militer,” kata Iyan kepada fajar.co.id, Kamis (1/5/2025).

    Pasalnya, kata Iyan, saat ini sudah ada institusi yang mengurusi masalah kesehatan. Selain itu, diketahui ada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi obat. Masing-masing Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma.

    “Nah sekarang, kondisi di negara ini sudah ada institusi yang mengurusi masalah kesehatan. Jadi, kenapa harus TNI begitu?” ujarnya.

    Di sisi lain, ia menilai hal tersebut menegaskan makin melebarnya otoritas TNI di ranah sipil. Itu, menurutnya, bisa berujung pada militerisasi.

    “Juga yang penting disorot, bagaimana melebarnya otoritas TNI ke ranah sipil. Itu bisa jadi menyebabkan militerisasi,” ujarnya.

    Pada dasarnya, Iyan menjelaskan, tidak ada masalah dengan militerisme. Namun yang mesti dipastikan, militerisme itu tak mengancam demokrasi.

    “Militerisme sebenarnya tidak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika militerisasi terjadi di suatu negara, akhirnya sifatnya yang otoriter mengancam demokrasi kita,” terangnya.

  • Teddy Gusnaidi Sindir Pihak yang Serang Jokowi: Mereka Pikir Raja, Padahal Hanya Pion

    Teddy Gusnaidi Sindir Pihak yang Serang Jokowi: Mereka Pikir Raja, Padahal Hanya Pion

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, angkat bicara soal pihak-pihak yang terus menggulirkan tudingan terhadap mantan Presiden Jokowi, termasuk isu ijazah palsu.

    Teddy menyebut bahwa mereka yang gencar menyerang Jokowi hanyalah pion dalam permainan politik yang lebih besar.

    Kata Teddy, mereka merasa berperan penting, padahal sejatinya hanyalah alat bagi pihak lain.

    “Kalau mereka yang menyerang dan memfitnah Jokowi adalah para pion, tentu ada rajanya dong?” kata Teddy di X @TeddGus (1/5/2025).

    “Tentu ada, tapi mereka tidak menyadarinya, mereka pikir mereka adalah raja padahal mereka hanyalah pion,” lanjutnya.

    Ia juga menyoroti bahwa kelompok ini tidak muncul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun di masa awal reformasi.

    “Zaman SBY ada tidak mereka? Zaman reformasi ada tidak mereka? Tidak ada walaupun mereka sudah dewasa,” Teddy menuturkan.

    Teddy pun menilai kemunculan kelompok ini baru terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Ia menggambarkan mereka sebagai sosok-sosok pengecut.

    “Mereka ini kan tiba-tiba muncul zaman Jokowi, mereka adalah para pengecut yang pegang burung saat itu,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah tegas dalam menghadapi tuduhan pemalsuan ijazah yang selama ini terus bergulir.

    Pada Selasa pagi (29/4/2025), Presiden ketujuh RI itu mendatangi langsung Gedung Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus yang menyeret namanya.

    Ia tiba sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan batik dan dikawal ketat oleh aparat pengamanan.

    Salah satunya, Yakup Hasibuan, telah lebih dulu mengonfirmasi rencana pelaporan tersebut kepada media, meski belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi laporan maupun siapa saja yang akan menjadi pihak terlapor.