Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Dulu Disebut Pembimbing, Kini Kasmudjo Bantah Pernah Bimbing Skripsi Jokowi

    Dulu Disebut Pembimbing, Kini Kasmudjo Bantah Pernah Bimbing Skripsi Jokowi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Fakta baru terungkap terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Hal itu terungkap saat Rismon Sianipar melakukan pertemuan langsung dengan Kasmudjo.

    Wajah pria tua berbadan kurus itu separuh tertutup masker. Kasmudjo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan, pun membuka suara.

    Rismon langsung pada inti, menanyakan apakah benar Kasmudjo dosen pembimbing skripsi Jokowi?

    “Itu salah! Nah itu yang salah!” demikian pernyataan itu keluar kepada Rismon Hasiolan Sianipar

    Dari pertemuan tersebut terungkap fakta mengejutkan. Kasmudjo tegas bantah dirinya pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik.

    Kilas balik ke tahun 2017 di sebuah stasiun televisi nasional, Jokowi menyebut Kasmudjo sebagai pembimbing skripsinya.

    Tapi di warung sederhana yang juga menjadi tempat tinggalnya, Kasmudjo menyampaikan fakta berbeda.

    “Harus di atas 50 tahun untuk jadi pembimbing skripsi, saya saat itu baru pangkat 3B,” sebutnya.

    “Saya bukan dosen pembimbing akademik. Saya tahu itu tidak boleh. Masih muda,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Aliansi R2/R3 Curiga Ada Honorer Bodong, Faisol Mahardika Ungkap Data

    Aliansi R2/R3 Curiga Ada Honorer Bodong, Faisol Mahardika Ungkap Data

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jumlah honorer R2 dan R3 Jawa Timur yang diusulkan pemerintah setempat untuk diangkat menjadi Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, mengundang pertanyaan.

    Betapa tidak, kalangan honorer menemukan adanya perbedaan data terkait jumlah honorer yang tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur.

    Atas perbedaan data dimaksud, Ketum Aliansi R2/R3, Faisol Mahardika curiga adanya honorer bodong. Kecurigaan muncul setelah melihat data BKN pada 10 Juni 2025.

    BKN mencatat jumlah honorer database sebanyak 20.985. Honorer yang lulus PPPK tahap 1 sebanyak 2019 orang. Yang diusulkan untuk menjadi PPPK paruh waktu sebanyak 16 ribu orang.

    Selanjutnya, untuk PPPK tahap 2 sebanyak 808 honorer database BKN yang akan dialihkan ke paruh waktu. Jadi, kata Faisol, jumlah honorer database BKN yang akan dijadikan PPPK paruh waktu tahap 1 dan 2 sebanyak 16.808.

    “Nah, yang jadi masalah BKD provinsi Jawa Timur mengungkapkan jumlah honorer database BKN sekitar 28 ribu. Itu berarti ada selisih 8 ribuan,” kata Faisol kepada dilansir JPNN, Minggu (15/6).

    Selisih 8 ribuan, ujar Faisol, diambil dari mana orangnya. Jangan sampai BKD mengusulkan honorer bodong untuk diangkat PPPK paruh waktu. Sebab, sesuai KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025 yang dialihkan ke PPPK paruh waktu adalah honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi penuh waktu.

    Faisol menegaskan, BKD Jatim harus menjelaskan perbedaan data dengan BKN. Angka 8 ribuan honorer itu diambil dari mana.

  • Dokter Tifa: Gatalnya Lebih Jujur dari Mulutnya

    Dokter Tifa: Gatalnya Lebih Jujur dari Mulutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma, yang lebih dikenal sebagai Dokter Tifa, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi kesehatan Jokowi.

    Ia menyinggung perubahan fisik Presiden yang dinilainya semakin memprihatinkan.

    “Gatalnya lebih jujur dari mulutnya,” kata Tifa di X @DokterTifa, merujuk pada cuplikan video Jokowi yang tampak menggaruk lengannya di hadapan wartawan saat berada di kediamannya di Solo.

    Tifa menduga bahwa gejala yang tampak pada Presiden bisa mengarah pada penyakit autoimun, yang menurutnya bukan perkara ringan.

    Ia bahkan menyarankan agar Presiden segera mendapat penanganan medis serius di luar negeri.

    “Saya sarankan segera rawat ke Guangzhou hospital. Autoimun itu berat, unpredictable, risiko multi organ damage,” tegasnya.

    Lebih jauh, ia juga menyinggung tekanan yang mungkin dialami Presiden dalam situasi politik saat ini. Menurutnya, beban stres yang tinggi dapat memperparah kondisi kesehatan siapa pun.

    “Dengan tingkat stres yang luar biasa, fisik mungkin tak akan mampu menahan gempuran perang dalam tubuh,” tandasnya.

    Sebelumnya, ajudan Presiden ke-7 RI, Kompol Syarif Fitriansyah, memastikan bahwa kondisi kesehatan Jokowi tidak mengarah pada penyakit serius.

    Ia menepis berbagai spekulasi yang berkembang terkait ruam kulit yang dialami oleh Jokowi.

    “Beliau enggak ada ngerasain panas, enggak ada ngerasain gatal. Jadi, pure hanya alergi biasa. Autoimun juga, enggak,” kata Syarif kepada wartawan, kemarin.

    Sinyal kekhawatiran publik mencuat setelah Jokowi tidak hadir dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada 2 Juni 2025.

  • Minta Publik Jaga Kewarasan, Yusuf Muhammad: Penyakit Jokowi Jangan Dikaitkan Hal Aneh, Apalagi Menyebutnya Nabi

    Minta Publik Jaga Kewarasan, Yusuf Muhammad: Penyakit Jokowi Jangan Dikaitkan Hal Aneh, Apalagi Menyebutnya Nabi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengimbau masyarakat untuk berhenti mengaitkan kondisi kesehatan mantan Presiden Jokowi dengan berbagai spekulasi yang tidak berdasar.

    Yusuf menyuarakan empati sekaligus mengajak publik menjaga sikap bijak dalam menyikapi kabar sakitnya Jokowi.

    “Penampilan pak Jokowi beda, tidak seperti dulu,” kata Yusuf di Instagram pribadinya @yusufmuhammad dikutip pada Minggu (15/6/2025).

    Ia juga meminta agar segala urusan politik dikesampingkan terlebih dahulu jika menyangkut soal kesehatan.

    “Saya mengajak teman-teman semua stop mengkaitkan sakit beliau karena ini dan itu. Kita doakan saja semoga pak Jokowi lekas sembuh dari sakitnya,” ucapnya.

    Kata Yusuf, perbedaan pandangan politik sebaiknya tidak menjadi alasan untuk tidak menunjukkan simpati pada sesama.

    “Soal politik boleh beda dan kritis, tapi kalau soal sakit, kita cukup mendoakan yang terbaik. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Begitu juga pak Jokowi dan keluarganya,” imbuhnya.

    Yusuf juga menegaskan bahwa kritiknya selama ini tidak dilandasi kebencian terhadap Jokowi.

    “Saya tak pernah benci sama beliau, kecuali hanya sebatas kritikan. Justru saya kasihan dengan keadaan beliau seperti sekarang,” katanya.

    Ia juga menyinggung klaim kontroversial yang menyebut Jokowi layak menjadi nabi, yang sempat viral di media sosial.

    “Apalagi ada yang mengklaim pak Jokowi memenuhi syarat jadi nabi. Ampuunn. Udah deh, yang wajar-wajar saja dan tetap jaga kewarasan,” kuncinya.

    Seperti diketahui, ajudan Presiden ke-7 RI, Kompol Syarif Fitriansyah, memastikan bahwa kondisi kesehatan Jokowi tidak mengarah pada penyakit serius.

  • Fadli Zon Sebut Kasus Kekerasan Seksual pada Mei 1998 Tidak Ada Bukti, Kader PKB: Apa Alasan Dia?

    Fadli Zon Sebut Kasus Kekerasan Seksual pada Mei 1998 Tidak Ada Bukti, Kader PKB: Apa Alasan Dia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan mempertanyakan pernyataan yang diungkap oleh Fadli Zon.

    Adapun pun pernyataan dari Fadli Zon terkait peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada Mei 1998.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan mempertanyakan alasan Fadli mengungkap pernyaanya itu.

    Bahkan, alasan dibalik pernyataan dari Fadli menjadi pertanyaan besar baginya.

    “Koq bisa fadli zon bicara gini ya?,” tulisnya dikutip Minggu (15/6/2025).

    “Apa alasan dia ges?,” tuturnya.

    Sebelumnya, pernyataan Fadli Zon itu disampaikan dalam wawancara kanal YouTube, 10 Juni 2025. 

    Ia menyebut kekerasan seksual dalam tragedi tersebut sebagai rumor dan tidak tercatat dalam sejarah resmi.

    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon 

    Fadli mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.

     “Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” ujarnya. (Erfyansyah/Fajar)

  • Tolak Keras Aktivitas Tambang di Raja Ampat, Garuda Asta Cita Nusantara: Harus Segera Dilakukan Moratorium

    Tolak Keras Aktivitas Tambang di Raja Ampat, Garuda Asta Cita Nusantara: Harus Segera Dilakukan Moratorium

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Raja Ampat, kawasan yang dijuluki surga bawah laut tercantik di ujung Papua itu, kini terancam oleh aktivitas tambang nikel.

    Menyikapi polemik tersebut, Pengurus Pusat Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) memberikan reaksi keras dan tegas. Ketua Umum PP GAN, Muhammad Burhanuddin, meminta agar semua aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan segera dihentikan.

    Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), yang berprofesi sebagai pengacara itu juga meminta kepada aparat terkait untuk menghentikan dan membuat moratoriun lingkungan.

    “Aktivitas tambang di sana berpotensi merusak lingkungan. Karena itu, harus segera dilakukan moratorium demi kelestarian alam dan keberlangsungan kehidupan bagi generasi akan datang,” tulis Muhammad Burhanuddin, dalam rilis yang dikirim ke media ini.

    Dengan moratorium diharapkan akan membantu mencegah kerugian atau kerusakan lebih besar, sekaligus mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi.

    “GAN beserta LBH GAN akan mengawal terus penyelesaian kasus penambangan di Raja Ampat,” ujar Muhammad Burhanuddin, melalui keterangan tertulisnya kepada fajar.co.id, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan temuan di empat wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat. Pertambangan di kawasan itu, katanya, dilakukan pada empat lokasi pulau-pulau kecil oleh PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRB.

    Raja Ampat merupakan destinasi wisata unggulan yang berada Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kabupaten Raja Ampat memiliki 610 pulau, termasuk kepulauan Raja Ampat.

  • Kader PSI Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Muhammadiyah: Ini Sesat dan Menyesatkan

    Kader PSI Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Muhammadiyah: Ini Sesat dan Menyesatkan

    “Sekarang ini yang banyak masalahnya, ijazah (diduga palsu, red) menjadi masalah, janji-janjinya kepada rakyat Indonesia. Dan sepertinya banyaklah yang kita soroti sebagai rakyat,” Said menuturkan.

    Tambahnya, bukan hanya disesalkan, pernyataan Dedy disebut sesat dan menyesatkan.

    “Seharusnya pak Jokowi juga kalau paham agama hendaknya mengatakan janganlah saya dianggap sebagai nabi. Karena nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Kalau menyakini itu, tentunya beliau sangat riskan dan malu,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang mengkritik keras setelah dia memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Dedy menuturkan bahwa selama ini Jokowi kerap dijuluki Fir’aun. Dan, tidak pernah ada yang mempermasalahkan hal tersebut.

  • Soal Kedekatan Prabowo dan AHY, Hendri Satrio: AHY ini Menko Pilihan Prabowo

    Soal Kedekatan Prabowo dan AHY, Hendri Satrio: AHY ini Menko Pilihan Prabowo

    “AHY ini kan sedikit menteri yang memang mewakili anak muda di kabinetnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo memperhatikan betul sebak terjang anak-anak muda di dalam kabinetnya. Kan banyak tuh anak-anak muda lain ya, ada Sudaryono, ada Sugiono, ada Prasetyo, ada Angga Raka, ada Teddy, dan lain-lain,” kata Hensa.

    “Dan memang anak-anak muda ini jadi perhatian Pak Prabowo, kemarin kan disebut oleh Pak Prabowo di Unhan, ini adalah generasi yang menggantikan kita nantinya. Walaupun dia tunjuk para mahasiswa Unhan, tapi kan intinya dia memperhatikan betul sebak terjang anak-anak muda,” lanjutnya.

    Hensa tidak terkejut melihat AHY sering mendampingi Prabowo dalam berbagai agenda resmi. Ia bahkan menyebut wajar ketika Prabowo memuji kinerja AHY secara terbuka saat penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

    “AHY ini juga terlihat memiliki kinerja yang bagus di mata Prabowo, dan menarik memang ketika melihat AHY diperhatikan sekali oleh Prabowo sampai diikutkan ke berbagai agenda dibandingkan Wapres Gibran,” katanya.

    Kebersamaan antara Prabowo dan AHY ini, menurut Hensa, bisa memicu spekulasi bahwa AHY berpotensi menjadi figur kunci yang kuat dalam dinamika politik ke depan.

    “Melihat AHY begitu sering bersama Pak Prabowo, wajar jika publik mulai berpikir bahwa dia sedang dipersiapkan untuk peran yang lebih besar, dan ini pasti bikin suasana politik di sekitar Gibran jadi lebih panas,” pungkas Hensa.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan AHY kerap terlihat bersama dalam agenda resmi.

  • Sebut Penilaian Kader PSI Sesat, Ferdinand PDIP: Jokowi Seharusnya Jadi Napi, Bukan Dianggap Nabi

    Sebut Penilaian Kader PSI Sesat, Ferdinand PDIP: Jokowi Seharusnya Jadi Napi, Bukan Dianggap Nabi

    FAJAR.CO.ID — Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean memberikan kritikan pedas pada politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menganggap Jokowi pantas menyandang nabi. Ferdinand menilai Jokowi seharusnya menjadi napi, bukan dianggap nabi.

    Sebelumnya, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palaka menilai Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pantas menyandang status nabi.

    Penilaian tanpa dasar itu pun dinilai Ferdinand dapat menyesatkan publik.

    “Jadi, ini nalarnya sudah rusak Dedy Nur Palakka ini, overkultus dan itu menyesatkan ke masyarakat,” kata Ferdinand dilansir dari jpnn.com, Jumat (13/6).

    Mantan politikus Partai Demokrat itu menilai Jokowi tidak pantas dianggap sebagai nabi. Terlebih lagi, jika menilik perbuatan mantan gubernur Jakarta itu selama memimpin Indonesia.

    “Jokowi itu tidak pantas sebagai seorang nabi, justru Jokowi itu seharusnya menghadapi proses hukum karena dianggap patut diduga banyak sekali pelanggaran, penyimpangan dilakukan,” lanjutnya.

    Menurut Ferdinand, Jokowi pantas menghadapi proses hukum, apalagi OCCRP sebagai lembaga internasional terkait kejahatan terorganisasi pernah memasukkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin dunia terkorup.

    Menurut Ferdinand, beberapa hal itu yang mendasari Jokowi tidak layak menyandang status nabi.

    “OCCRP memasukkannya (Jokowi, red) sebagai pemimpin terkorup di dunia. Finalis pimpinan terkorup,” ujar dia.

    Sebelumnya, kader PSI Dedy Nur Palakka yang menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.

  • Mentan Amran Sulaiman: Indonesia Bukan Lagi Swasembada, Tapi Sudah Mencapai Kedaulatan Pangan

    Mentan Amran Sulaiman: Indonesia Bukan Lagi Swasembada, Tapi Sudah Mencapai Kedaulatan Pangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia mencatat sejarah baru dalam sektor pertanian. Untuk pertama kalinya, Stok cadangan beras pemerintah (CBP) menembus 4 juta ton, menjadikannya capaian tertinggi sepanjang sejarah.

    Prestasi ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, serta keberhasilan berbagai program strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produktivitas petani.

    Dalam setiap kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai Indonesia bukan lagi swasembada, tapi sudah mencapai kedaulatan.

    Amran menyebut lonjakan stok beras menjadi bukti nyata ketahanan pangan nasional yang kuat, sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia memainkan peran lebih besar dalam sistem pangan global.

    Menurut Amran, banyak negara yang mengalami tekanan pangan. Sementara itu, Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi dan stok secara signifikan.

    “Kita tidak lagi hanya bicara swasembada, tapi sudah bicara kedaulatan. Dengan angka serapan seperti ini, Indonesia secara tidak langsung siap mengambil peran lebih besar dalam sistem pangan dunia,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Capaian ini mendapat apresiasi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Denny Abdi, yang menyampaikan kebanggaannya usai bertemu Menteri Pertanian di Jakarta. Denny menilai, surplus beras ini bukan hanya menjadi pencapaian nasional, tetapi juga mengubah arah diplomasi Indonesia di luar negeri.

    “Tahun lalu saya pertama dikunjungi Bapak Menteri Pertanian di Vietnam, sempat membicarakan rencana impor beras. Tapi tahun ini saya sangat surprise, beliau mengatakan kita sudah surplus beras sampai 4 juta ton, bahkan terbesar dalam sejarah Indonesia dalam waktu sangat singkat. Kami di luar negeri yang tadinya membantu pengadaan impor, sekarang justru mulai melirik pasar ekspor. Ini sangat membanggakan,” ujar Denny Abdi.