Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Dipertemukan Bobby Kertanegara oleh Presiden Prabowo, Bill Gates Beri Hadiah Boneka Paus

    Dipertemukan Bobby Kertanegara oleh Presiden Prabowo, Bill Gates Beri Hadiah Boneka Paus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampaknya tidak ingin melewatkan pertemuan dirinya dengan pendiri Microsoft, Bill Gates untuk mempertemukan kucing kesayangannya, Bobby Kertanegara.

    Ya, pertemuan itu tentu saja menjadi momen unik dan hangat yang terjadi di Istana Merdeka. Prabowo mengajak Bill Gates untuk menemui kucing kesayangannya usai pertemuan resmi.

    Bobby yang didorong menggunakan stroller, perlahan mendekat ke arah tamu penting tersebut.

    Prabowo pun berseloroh kepada Bill Gates bahwa ada yang ingin bertemu dengan tokoh filantropi dunia itu.

    “Someone’s wants to meet you,” ucap Prabowo disambut tawa para menteri. “This is my gift for the cat,” balas Bill Gates.

    Dengan senyum lebar, Bill Gates menyerahkan hadiah boneka Paus berwarna hitam-putih kepada Bobby.

    Tak hanya itu, Prabowo juga memberikan cinderamata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. (fajar)

  • Minta Luhut Jangan Arogan, Umar Hasibuan: Indonesia Bukan Punya Satu Keluarga

    Minta Luhut Jangan Arogan, Umar Hasibuan: Indonesia Bukan Punya Satu Keluarga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PKB, Umar Hasibuan, ikut mengkritik pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta pihak-pihak pengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk angkat kaki dari Indonesia.

    Dikatakan Umar, pernyataan seperti itu terkesan arogan dan tidak mencerminkan semangat demokrasi.

    “Luhut panjaitan ini ya dikit-dikit ngancam jangan tinggal di indonesia,” ujar Umar di X @UmarHasibuan_ (7/5/2025).

    Ia melanjutkan, seolah-olah Luhut dan keluarganya adalah satu-satunya pihak yang berhak tinggal di negeri ini.

    “Kayak dia dan keluarganya saja yang berhak tinggal di indonesia dan kayak dia pula yang jadi pemilik indonesia ini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Umar juga menyentil masa lalu Luhut yang menurutnya tak seheroik yang dibayangkan publik.

    “Padahal ditembak sama Xanana (Perdana Menteri Timor Timur) dia kabur,” tambahnya.

    Sebelumnya, ratusan purnawirawan jenderal TNI menyampaikan delapan tuntutan sebagai respons terhadap berbagai kondisi yang tengah dihadapi bangsa.

    Pernyataan tersebut tertuang dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh para tokoh militer senior.

    Nama-nama seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, serta Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan tercantum dalam dokumen tersebut.

    Sementara itu, tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno turut tercantum dalam kolom “Mengetahui”. Lembar tuntutan tersebut bertanggal Februari 2025.

    Dokumen itu dibacakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (18/4/2025).

  • Erick Thohir Siapkan Satu Slot Laga Uji Coba Hadapi Malaysia di Bulan September Mendatang

    Erick Thohir Siapkan Satu Slot Laga Uji Coba Hadapi Malaysia di Bulan September Mendatang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Laga uji coba Timnas Indonesia menghadapi Timnas Malaysia berpotensi bakal terjadi dalam waktu dekat ini.

    Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bicara terkait kemungkinan di gelarnya pertandingan ini.

    Erick membenarkan bahwa Timnas Indonesia berencana untuk beruji coba dengan Timnas Malaysia pada FIFA Matchday September 2025.

    Timnas Indonesia akan memanfaatkan FIFA Matchday September 2025 sebagai persiapan jika lolos ke putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

    Ia menyebut menyiapkan satu slot pertandingan uji coba menghadapi Malaysia yang saat ini disebut tengah berbenah.

    “Slot satunya lagi kami coba lihat, Malaysia yang sedang berbenah diri,” kata Erick Thohir dikutip Rabu (7/5/2025).

    “Kami juga melihat Malaysia telah berganti pelatih dan banyak pemain baru. Kami ingin coba juga. Kayaknya kami sudah kangen juga melawan Malaysia, sudah cukup lama. Ya tes nyali lah, sama-sama,” tambahnya.

    Mantan Presiden klub Inter Milan ini tampaknya begitu serius untuk mengelar pertandingan ini.

    Ia masih menunggu kepastian dari Federas sepakbola Malaysia apakah mereka mau atau tidak menggelar laga ini.

    “Kalau Malaysia-nya mau. Kalau Malaysia-nya tidak mau, ya tidak apa-apa. Mungkin lain kali,” sebutnya.

    Jika benar pertandingan ini bakal di gelar, Erick menyebut kemungkinan besar venue pertandingan akan berada di Indonesia.

    “Rencana uji cobanya di Indonesia,” tutupnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • KPK Tegaskan Pemberian Hadiah ke Guru Merupakan Gratifikasi, KH Cholil Nafis: Jangan Hilangkan Budaya

    KPK Tegaskan Pemberian Hadiah ke Guru Merupakan Gratifikasi, KH Cholil Nafis: Jangan Hilangkan Budaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian hadiah kepada guru yang dianggap sebagai bentuk gratifikasi.

    Ia menilai bahwa pendekatan semacam itu perlu dibedakan dari budaya masyarakat yang tulus memberi apresiasi.

    “Saya setuju semua bentuk gratifikasi dihilangkan,” ujar Cholil di X @cholilnafis (6/5/2025).

    Hanya saja, Cholil memberikan catatan penting. Tidak menghilangkan budaya masyarakat dalam memberi hadiah kepada guru.

    “Tapi janganlah menghilangkan budaya masyarakat yang memang ikhlas mau memberi hadiah kepada guru, apalagi guru di kampung,” sebutnya.

    Cholil bilang, KPK sebaiknya lebih fokus menangani gratifikasi dengan nominal besar, terutama yang kerap terjadi dalam kontestasi politik atau lingkungan birokrasi.

    “KPK baiknya ngurus gratifikasi yang besaran dikitlah, seperti Pilkada, birokrasi dll,” tandasnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberian hadiah kepada guru oleh orang tua murid dalam momen kenaikan kelas tidak dapat dianggap sebagai bentuk rezeki, melainkan masuk dalam kategori gratifikasi.

    Hal ini merujuk pada temuan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis lembaga antirasuah tersebut.

    “Bagaimana mensosialisasikan gratifikasi itu, itu bukan rezeki. Harus dibedakan mana rezeki, mana gratifikasi. Jadi, selalu kita gembar-gemborkan kepada mereka, disosialisasikan, dikampanyekan oleh kita dalam bentuk formal maupun non-formal,” ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, beberapa waktu lalu.

  • Batal Mundur, Hasan Nasbi Kembali Jabat Kepala PCO, Tegaskan Loyalitas kepada Presiden Prabowo

    Batal Mundur, Hasan Nasbi Kembali Jabat Kepala PCO, Tegaskan Loyalitas kepada Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, memastikan dirinya tetap melanjutkan tugas memimpin lembaga tersebut setelah permohonan pengunduran dirinya tidak disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Hasan saat ditemui di kantornya pada Selasa, (6/5/2025). Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah kembali menghadiri rapat kabinet sehari sebelumnya.

    “Yang jelas kemarin saya dapat undangan dari Bapak Seskab untuk mengikuti rapat kabinet. Minggu lalu saya bertemu presiden, Pak mensesneg, dan Bapak seskab. Di momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin PCO,” ujar Hasan dalam keterangannya, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Meski demikian, Hasan tidak secara eksplisit menyatakan apakah surat pengunduran dirinya resmi ditolak. Ia menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Namun, ia menegaskan sudah menerima mandat untuk kembali menjalankan tugas.

    Menanggapi munculnya Juru Bicara Istana yang baru, Prasetyo Hadi, Hasan menyatakan tidak akan terjadi tumpang tindih tugas antara dirinya dan Prasetyo. Ia menegaskan bahwa masing-masing memiliki ruang lingkup kerja yang berbeda.

    “Kalau mensesneg itu bisa bicara apa saja karena beliau pejabat paling senior di Istana tetapi kalau kami, tugasnya ya menyampaikan informasi strategis sesuai Perpres. Jadi enggak akan tumpang tindih,” jelasnya.

    Hasan juga membantah bahwa keinginannya mundur sebelumnya didasari oleh konflik internal atau kekecewaan pribadi. Ia menyebut pengunduran diri itu murni karena sejumlah kendala dalam pekerjaan yang tidak dapat ia selesaikan seorang diri.

  • Prabowo Bertemu Purnawirawan TNI-Polri, Komaruddin Simanjuntak: Isu Pemakzulan Gibran Tidak Ada Bahasannya

    Prabowo Bertemu Purnawirawan TNI-Polri, Komaruddin Simanjuntak: Isu Pemakzulan Gibran Tidak Ada Bahasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan keluarga besar TNI-Polri melakukan halalbihalal yang diselenggarakan oleh Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 6 Mei 2025.

    Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD, Mayor Jenderal (Purn) Komaruddin Simanjuntak, menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai jembatan untuk silaturahmi antara purnawirawan untuk membahas persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

    Bahkan ia terang-terangan membeberkan tentang isu Pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    “Terkait isu (tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka) tidak ada bahasannya di sini,” kata Komaruddin

    Komaruddin juga menambahkan bahwa undangan yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet merah putih, kepala daerah, dan para pengusaha dengan alasan besar terhadap keluarga besar TNI-Polri.

    Lebih jelasnya, ia menyampaikan agenda halalbihalal bukanlah agenda yang dadakan, namun memang selalu dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga tali silaturrahmi antara TNI-POLRI.

    “Jadi bukan agenda dadakan, bukan yang diada-adakan. Ini kegiatan rutin,” ujar Komaruddin.

    Meski demikian, banyak yang menyoroti acara halalbihalal yang diselenggarakan kali ini, di tengah polemik soal keterlibatan TNI dalam ruang pemerintahan.

    Mulai dari RUU TNI, 8 butir gugatan Forum Purnawirawan TNI (termasuk Pemakzulan Wakil Presiden), hingga persoalan polemik TNI dan Hercules. (Besse Arma/Fajar)

  • MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam.

    Haram vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

    “Vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” ujar Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait haramnya penggunaan vasektomi.

    Dia mengatakan, jika vasektomi diharamkan maka bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi sehingga tidak mengubah aturan syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai meluncurkan program bebenah kampong bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Bandung, pada Jumat (3/5/2025).

    “Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak. KBnya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebagai tambahan informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin, 28 April 2025 lalu.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.

  • Presiden Prabowo Singgung Ijazah Palsu Jokowi di Sidang Kabinet, Jamiluddin Ritonga Bilang Publik Terkejut

    Presiden Prabowo Singgung Ijazah Palsu Jokowi di Sidang Kabinet, Jamiluddin Ritonga Bilang Publik Terkejut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sidang Kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri dan kepala lembaga Pada Senin (5/5), menuai sorotan. Sorotan salah satunya datang dari pengamat politik, Jamiluddin Ritonga.

    Dia menyoroti sidang kabinet yang dipimpin Prabowo justru ikut menyinggung persoalan atau polemik tudingan ijazah palsu Jokowi. Padahal, masalah itu merupakan kasus individu dan tidak berkaitan dengan masalah negara.

    Jamiluddin mengatakan publik tentu terkejut saat Presiden RI Prabowo Subianto memakai momen Sidang Kabinet untuk menyinggung kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Persoalan ijazah itu tak berkaitan dengan persoalan bangsa, karena itu, tak ada urgensinya hal demikian dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna,” kata dia melalui layanan pesan, Selasa (6/5).

    Jamiluddin mengatakan Sidang Kabinet sering kali digunakan membahas persoalan penting bangsa sampai program strategis masional. “Termasuk, tentunya perlunya koordinasi untuk melaksanakan program-program strategis,” ujarnya.

    Jamiluddin melanjutkan langkah membahas kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi saat Sidang Kabinet mengesankan hal itu sebagai persoalan bangsa.

    “Ijazah Jokowi seolah menjadi masalah besar bangsa Indonesia yang harus segera diatasi,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

    Jamiluddin melanjutkan urusan bangsa sebenarnya kompleks dan seharusnya bisa masuk dibahas dalam Sidang Kabinet.

    Misalnya, kata dia, soal Makan Bergizi Gratis yang punya beberapa catatan, rupiah melemah, hingga ekonomi lesu.

  • Minta Polisi Buktikan Ijazah Asli atau Aspal, Petrus Selestinus: Untuk Menguji Apakah Jokowi Masih Punya Nama Baik yang Harus Dipertahankan

    Minta Polisi Buktikan Ijazah Asli atau Aspal, Petrus Selestinus: Untuk Menguji Apakah Jokowi Masih Punya Nama Baik yang Harus Dipertahankan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polisi diminta membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu. Sebelum melanjutkan pemeriksaan aduan terhadap penuding ijazah palsu presiden ke-7 itu.

    “Harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ijazah Jokowi dimaksud asli atau palsu atau aspal,” kata Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara dan TPDI, Petrus Selestinus, dikutip dari Kompas, Selasa (6/5/2025).

    Jokowi sebelumnya diketahui melaporkan lima orang yang diduga menuding ijazah palsu. Pemeriksaan laporan itu, kata Petrus mestinya dihentikan atau ditunda terlebih dahulu.

    “Secara teknis Hukum Acara Pidana dan demi menjamin kepastian hukum, maka Pimpinan Polri harus menghentikan atau setidak-tidaknya menunda seluruh proses pemeriksaan terhadap pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya tertanggal 30 April 2025 dan seluruh Laporan Polisi dari Anggota Masyarakat terhadap KRMT Roy Suryo dkk,” ujarnya.

    Polemik ijazah Jokowi, kata dia telah bergulir bertahun-tahun. Namun hingga kini belum ada titik terang.

    “Karena selama menjadi polemik bertahun-tahun Jokowi tidak pernah memberikan klarifikasi atau menunjukan bukti atas keabsahan Ijazah itu,” terangnya.

    Kini, ada dua proses hukum berjalan. Laporan terhadap dugaan ijazah palsu, dan laporan Jokowi terhadap penuding ijazah palsu.

    “Antara lain menyelamatkan muruah pendidikan tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, muruah para intelektual dan cendikiawan dan terlebih-lebih muruah lembaga kepresidenan, karenanya harus didahulukan proses pidananya,” katanya.

    Laporan Jokowi karena dianggap dicemarkan nama baiknya, bagi Petrus bisa diproses jika ada bukti bahwa Jokowi memang harus dipertahankan nama baiknya.

  • Prabowo Singgung Soal Ijazah dalam Sidang Kabinet Paripurna

    Prabowo Singgung Soal Ijazah dalam Sidang Kabinet Paripurna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyinggung isu lama terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang sempat menjadi kontroversi di ruang publik.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (5/5/2025), Prabowo menilai bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya terus digoreng, apalagi setelah Jokowi sukses memimpin selama satu dekade.

    “Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato di hadapan para menteri kabinet, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Pernyataan itu disampaikannya dalam konteks membantah tudingan bahwa dirinya adalah “boneka” dari Jokowi. Menurut Prabowo, hubungan konsultatif antara dirinya dengan Jokowi semata-mata dilandasi oleh semangat kenegarawanan, bukan ketergantungan politik.

    Namun dalam kesempatan yang sama, ia menyelipkan sindiran terhadap pihak-pihak yang terus mempermasalahkan keabsahan ijazah Jokowi, dengan menyebut kemungkinan dirinya kelak juga dipertanyakan hal serupa.

    “Nanti ijazah saya ditanya-tanyakan,” tambah Prabowo, disambut tawa ringan dari beberapa hadirin.

    Sindiran itu bukan tanpa dasar. Dalam beberapa tahun terakhir sampai sekarang, sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, meski Mahkamah Agung telah menolak gugatan-gugatan terkait hal tersebut, dan berbagai instansi resmi telah menyatakan keabsahannya.

    Prabowo menyayangkan bahwa di tengah dinamika politik yang seharusnya menyehatkan, justru narasi seperti itu terus dipelihara.