Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Mustinya Layak Hukum Mati atau Seumur Hidup – FAJAR

    Mustinya Layak Hukum Mati atau Seumur Hidup – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — EKs Pejabat Mahkamah Agung Zara Ricar dijatuhi vonis 16 tahun penjara dengan Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Putusan itu menuai sorotan.

    Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan salah satu yang menyoroti. Menurutnya, putusan itu menunjukkan rusaknya hukum.

    “Betapa rusaknya hukum dan hakim yang cuma vonis 16 tahun penjara ke Zarof Richard koruptor kakap di negeri ini?” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Umar, penerima suap terpidana pembunuhan, Ronal Tannur itu layak dihukum mati. Atau minimal penjara seumur hidup.

    “Mustinya dia layak di hukum mati atau minimal seumur hidup,” terangnya.

    Ia pun meminta publik memberi satu kata kepada vonis Zarof. Ia menegaskan bahwa hakim yang menangani kasus tersebut penghianat.

    “Satu kata buat hakim yang vonis zarof ges? Saya mulai: Penghianat,” pungkasnya.

    Vonis tersebut sebelumnya dibacakan ketua majelis hakim Rosihan Juhriah Rangkuti dalam sidang pembacaan putusan seperti dilansir dari Antara.

    ”Menyatakan terdakwa Zarof Ricar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu penuntut umum; dan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum,” kata Rosihan.

  • Pemerintah Umumkan Empat Pulau kembali ke Aceh, Zulfikar Akbar: Jadi Penanda Presiden Mau Dengar Suara Rakyat

    Pemerintah Umumkan Empat Pulau kembali ke Aceh, Zulfikar Akbar: Jadi Penanda Presiden Mau Dengar Suara Rakyat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

    Lewat pengumuman yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh.

    Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Mensesneg Prasetyo Hadi di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    Merespon hal ini, Pegiat media sosial sekaligus aktivis asal Aceh, Zulfikar Akbar menyampaikan ucapan terima kasihnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami Aceh berterima kasih atas keputusan baik Presiden @prabowo,” tulisnya dikutip Kamis (19/6/2025).

    Ia juga menyebut kembalinya empat pulau ini ke Aceh menjadi tanda bahwa Presiden selalu mendengar suara dari rakyat.

    Zulfikar pun berharap ke depannya Presiden Prabowo bisa kembali mengambil sikap terkait visinya soal Asta Cita.

    “Jadi penanda presiden msh mau mendengar suara rakyat. Tak meremehkan keresahan rakyat,” ungkapnya.

    “Semoga presiden pun ambil sikap atas orang dekat yg menghalangi Asta Cita,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kementerian Pariwisata Genjot Program MBG Lewat Pelatihan Pengelolaan Dapur SPPI

    Kementerian Pariwisata Genjot Program MBG Lewat Pelatihan Pengelolaan Dapur SPPI

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemberian pelatihan dan pendampingan pengelolaan dapur terintegrasi kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam kunjungannya ke Poltekpar NHI Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025), mengatakan pihaknya bersinergi dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan pelatihan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada 1.600 siswa pada 11-24 Juni 2025 di Poltekpar NHI Bandung, Jawa Barat.

    “Kami mempersiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh, terampil, dan siap berkontribusi di berbagai lini. Termasuk dari balik dapur sebagai tempat fondasi gizi yang sehat, ketahanan pangan, dan dimulainya semangat melayani,” kata Widiyanti.

    Widiyanti menjelaskan, para peserta yang mengikuti pelatihan ini, telah diseleksi dan dididik untuk dapat menjadi pengelola atau kepala dapur yang kompeten. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya belajar teknik pengolahan bahan pangan, mereka juga menempa berbagai keterampilan lain seperti manajerial, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat.

    Menurutnya, pemilihan Poltekpar NHI Bandung sebagai lokasi belajar SPPI ini membuktikan sekolah pariwisata ini merupakan pilar penting dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang unggul, kompeten, dan berdedikasi.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata juga menyampaikan perlunya dukungan berbagai pihak mulai dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, akademisi, hingga masyarakat dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis untuk membuka akses gizi sehat bagi rakyat.

  • Pasar Pramuka Disorot Usai Beathor Suryadi Beber Kejanggalan Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: Sudah Bocor Kasar

    Pasar Pramuka Disorot Usai Beathor Suryadi Beber Kejanggalan Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: Sudah Bocor Kasar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan politisi senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, terkait ijazah Jokowi, kini jadi sorotan.

    Hal tersebut juga dibahas oleh Dokter Tifa. “Menarik ini ketika PDIP sudah bocor kasar, bukan bocor alus lagi tentang Rekayasa Ijazah yang dipakai untuk mendaftar KPU DKI Jakarta,” tulis Dokter Tifa melalui aku pribadinya di X.

    Dokter Tifa melanjutkan, menurut Beathor Suryadi, Ijazah yang bersangkutan dipermak di Pasar Pramuka pojokan, lembaga penerbit Ijazah ketok magic alias Universitas Pasar Pramuka – UPP (Jangan dicari situsnya karena sudah digusur mendadak).

    “Simak ya ketika Banteng sudah ikutan melabrak ijazah.
    Dan ada tokoh yang hilang. Saya langsung mikir. Kenapa ya Pasar Pramuka Salemba itu tiba-tiba digusur mendadak tahun 2012, lalu bersih tak bersisa tahun 2015? Apakah ada berusaha yang membersihkan jejak?” ujarnya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan bahwa Andi Widjajanto—mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP—disebut pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik.

    Beathor mengatakan, Andi menyaksikan dokumen tersebut saat masa pencalonan Jokowi di Pilpres 2014.

    Namun, menurutnya, ijazah itu merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika Jokowi mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakata.

    “Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI,” ujar Beathor.

    Beathor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo.

  • Ferdinand Hutahaean Semprot Kader PSI: Foto hanya Tunjukkan Pernah Kuliah, Belum Tentu Lulus

    Ferdinand Hutahaean Semprot Kader PSI: Foto hanya Tunjukkan Pernah Kuliah, Belum Tentu Lulus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali angkat bicara mengenai polemik tak berkesudahan seputar keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Pernyataan terbaru ini ia sampaikan sebagai respons terhadap unggahan foto KKN Jokowi di Boyolali yang dibagikan oleh kader PSI, Dian Sandi Utama.

    Ferdinand mengaku semakin jenuh melihat manuver yang menurutnya tidak menyelesaikan akar persoalan.

    “Saya semakin kesal yah, muak melihat perkembangan dari kasus ijazah palsu Jokowi ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (18/6/2025).

    Ia menilai, langkah yang diambil Jokowi dan para pendukungnya justru membingungkan publik.

    Pasalnya, bukti yang ditampilkan sejauh ini, seperti foto kegiatan KKN maupun keterlibatan di Mapala, tidak berhubungan langsung dengan kelulusan akademik.

    “Saya harus menyatakan bahwa Jokowi yang mencicil bukti-bukti bahwa dia pernah kuliah, pernah KKN. Itu kan bukti yang tidak bisa menyimpulkan bahwa seseorang punya ijazah,” cetusnya.

    Ferdinand menambahkan, banyak mahasiswa yang pernah menjalani KKN atau bahkan memasuki tahap akhir seperti skripsi, namun tetap tidak mendapatkan ijazah karena gagal menyelesaikan studinya.

    “Orang mungkin bisa pernah kuliah, KKN, tapi tidak lulus,” ucapnya.

    Bagi Ferdinand, yang paling masuk akal dilakukan untuk mengakhiri polemik ini adalah menunjukkan dokumen otentik.

    “Sesuatu yang bisa membuktikan seharusnya, ditunjukkan. Mengapa ditunjukkan foto KKN lah, mahasiswa pecinta alam (Mapala), terus apa lagi segala macam. Mengapa bukan ijazahnya saja yang ditunjukkan aslinya gitu loh,” lanjutnya.

  • Alasan Chaos Mengada-Ada, Ferdinand Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah: Banyak yang Pernah Kuliah tapi DO

    Alasan Chaos Mengada-Ada, Ferdinand Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah: Banyak yang Pernah Kuliah tapi DO

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, baru-baru ini mengemukakan salah satu alasan mengenai keberadaan ijazah tak kunjung ditunjukkan ke publik.

    Dalam keterangannya, Yakup mengatakan bahwa ada potensi keributan yang tidak bisa dikendalikan atau chaos ketika ijazah tersebut ditunjukkan.

    Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean memiliki pandangan lain. Ia tidak sependapat dengan Yakup.

    “Kalau alasan Lawyernya bilang nanti chaos, rakyat akan meminta ijazah asli semua pejabat, nggak seperti itu lah,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (18/6/2025).

    Dikatakan Ferdinand, sejauh Indonesia merdeka, belum pernah terjadi rakyat meminta mantan pemimpinnya untuk menunjukkan ijazah asli.

    “Atau ijazah pejabat negara, kecuali terindikasi memang punya rekam jejak yang patut diduga memalsukan ijazah. Ini kan Jokowi yang pertama sekali,” cetusnya.

    Merasa muak dengan polemik yang tak berujung, Ferdinand menurutkan hal senada dengan pernyataan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri tempo hari.

    “Makanya Jokowi tampillah, tunjukkan ijazahnya, gak usah tunjukkan foto, pernah bayar uang kuliah. Banyak yang pernah kuliah sampai semester tujuh tapi DO, gagal,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Jokowi, Yakup Hasibuan, membeberkan alasan kuat mengapa pihaknya belum menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada publik, khususnya kepada pihak-pihak yang selama ini menuding adanya pemalsuan.

    Dalam keterangannya pada Minggu (15/6/2025) lalu, Yakup menyatakan bahwa menunjukkan dokumen pribadi seperti ijazah bisa memicu keributan besar secara nasional.

  • Ijazah Jokowi Digunakan untuk Jabatan Publik, Pakar Hukum: Masyarakat Berhak Menuntut Transparansi

    Ijazah Jokowi Digunakan untuk Jabatan Publik, Pakar Hukum: Masyarakat Berhak Menuntut Transparansi

    Rocky Gerung pun turut mempertanyakan logika kekacauan yang dibangun oleh pihak kuasa hukum. Menurutnya, permintaan publik agar Jokowi menunjukkan ijazah bukan karena fanatisme terhadap dokumen tersebut, melainkan karena ingin melihat kejujuran pejabat publik.

    “Kelihatannya pihak Jokowi makin panik, sehingga mulai mengancam kembali, seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos,” kata Rocky dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (16/6/2025).

    Ia menambahkan, “Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh.”

    Rocky menyebut akar keraguan publik muncul dari jejak panjang pernyataan Jokowi yang dianggap tidak konsisten sejak awal menjabat. Sejumlah janji seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, keberadaan mobil Esemka, hingga soal dana rakyat Indonesia di luar negeri, menjadi alasan publik kian kritis.

    “Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa, bahkan terhadap ijazahnya, dia tidak jujur,” ujarnya.

    Dalam pandangannya, polemik ini seharusnya tak dilihat dari aspek pidana, melainkan dari kewajiban moral dan administratif seorang pejabat negara terhadap rakyat.
    “Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo. Bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara,” jelas Rocky.

    Lebih lanjut, Rocky menyebut alasan kuasa hukum Jokowi tidak rasional.

    “Seolah-olah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah, di mana reasoning-nya itu? Kan itu argumen bodoh, eh sorry, sorry, argumen enggak masuk akal itu, maksud saya argumennya ya,” pungkasnya.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Pulau Anambas Kepri Diduga Dijual Online, Netizen Geram: Mindset Pejabat Indonesia, Semua Dijual

    Pulau Anambas Kepri Diduga Dijual Online, Netizen Geram: Mindset Pejabat Indonesia, Semua Dijual

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jagat media sosial X kembali dihebohkan oleh unggahan akun @txtdrjkt yang menunjukkan tangkapan layar penawaran penjualan sepasang pulau di kawasan Anambas, Kepulauan Riau.

    Postingan tersebut langsung viral, ditonton lebih dari 469 ribu kali, dengan 23 ribu suka, dan lebih dari 4.400 kali dibagikan.

    “Semua dijual (emot menangis),” tertulis pada unggahan tersebut (18/6/2025).

    Reaksi warganet pun bermunculan dengan nada satire, kecewa, bahkan getir. Sejumlah komentar tajam muncul di kolom balasan.

    “Mindset pejabat Indonesia, negara kepulauan, pulaunya dijual. Negara kaya SDA, SDAnya diekspolitasi tanpa pembaharuan. Negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, rakyatnya dibodohi. Negara Muslim terbesar, agamanya dijual. stres,” kata akun @siennaciel.

    Sementara akun @argothrottle menyindir lewat meme viral “Ampun DJ” sambil menuliskan, “Ini negara atau pasar kaget sih, semuanya dijual.”

    “Kalo Galaxy Bima Sakti ini bisa dijual, bakalan dijual juga pastinya sama bodat-bodat ini,” ucap @siennaciel.

    Sedangkan @Vampeirehollie berkomentar dengan nada pasrah, “Pemerintah kontrol jual aja dah nih negara sekalian, nanggung amat anjir cuma jual pulau-nya doang.”

    Beberapa warganet bahkan mengaitkan ini dengan kondisi negara. Menyebut bahwa tanda-tanda kebangkrutan akibat ulah para elite.

    “Tanda-tanda negara bangkrut,” tulis @milarianbagja.

    “Pemerintah Indonesia emang enggak ada yang ingat mati, ingatlah saat kau sulit ingat-ingat hidup cuma satu kali,” balas @peppermintbutl_.

  • 4 Pulau Dikembalikan ke Aceh, Satu Pertanyaan Sudirman Said: Siapa Sebenarnya yang Salah?

    4 Pulau Dikembalikan ke Aceh, Satu Pertanyaan Sudirman Said: Siapa Sebenarnya yang Salah?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, turut menanggapi soal kembalinya empat pulau sengketa ke wilayah Provinsi Aceh.

    Meski menyambut baik keputusan tersebut, ia menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap proses pengambilan keputusan.

    “Alhamdulillah, meski sempat menuai kontroversi, akhirnya empat pulau kembali kepada provinsi yang memang berhak mengurusnya, yaitu Aceh,” ujar Sudirman di X @sudirmansaid (19/6/2025).

    Namun, Sudirman melihat ada kejanggalan dalam proses pengembalian pulau tersebut.

    Menurutnya, aneh jika keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) justru dikoreksi oleh kesepakatan dua gubernur, yakni Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh.

    “Tapi ada yang menarik, keputusan Mendagri kok dikoreksi oleh kesepakatan dua gubernur,” tukasnya.

    Ia menegaskan, dalam tata kelola pemerintahan, yang seharusnya mengoreksi kesalahan adalah pihak yang membuat keputusan atau atasannya, bukan pejabat setingkat di bawahnya.

    “Bukankah yang berbuat kesalahan yang harus mengoreksi? Atau atasannya?,” tandasnya.

    Meski demikian, Sudirman menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Aceh yang telah memperjuangkan haknya dengan konsisten dan damai.

    “Selamat kepada rakyat Aceh, jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” kuncinya.

    Sebelumnya, perseteruan administratif antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengenai empat pulau yang diperebutkan akhirnya mencapai penyelesaian.

    Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara resmi masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

  • Sawah di Singapura Tak Luas, tapi Berani Transfer Teknologi Pertanian ke Indonesia

    Sawah di Singapura Tak Luas, tapi Berani Transfer Teknologi Pertanian ke Indonesia

    “Kami tahu bahwa keamanan pangan merupakan area prioritas utama bagi Indonesia dan Singapura akan mendukungnya melalui program pengembangan petani muda untuk bertukar cara-cara terbaik dari solusi teknologi pertanian,” ucap Wong.

    Untuk diketahui berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Indonesia dan Singapura sepakat untuk melakukan pertukaran teknis mengenai keamanan pangan. Seperti inspeksi dan pengujian laboratorium, pertukaran teknis mengenai teknologi pertanian seperti teknologi pertanian perkotaan, pertukaran sertifikat sanitasi terkait pangan secara elektronik, dan bidang lainnya.

    Kegiatan kerja sama yang akan dilakukan ke depan dapat berupa sesi networking dan business matching, peningkatan kapasitas, pertukaran teknis dan pengetahuan, serta program lainnya.

    Dalam kesempatan itu Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, kesepakatan itu menjadi momentum untuk memperkuat sektor pangan dan pertanian Indonesia dan Singapura. Indonesia terbuka untuk membangun kerja sama pertanian yang saling menguntungkan. “Kami menyambut kerja sama dan komitmen bersama Singapura untuk mendorong sektor pertanian yang lebih baik ke depannya,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dan jajaran di Singapura, sebanyak 19 MoU strategis disepakati. Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral di sektor ekonomi, energi, pertahanan, ketahanan pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia. (fajaronline/jawapos)