Category: Fajar.co.id Nasional

  • Menkes Budi: Kita Kalah Jauh dari Filipina, Bahkan Timor Leste Soal Tenaga Kesehatan

    Menkes Budi: Kita Kalah Jauh dari Filipina, Bahkan Timor Leste Soal Tenaga Kesehatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mengingatkan pentingnya Indonesia memperbaiki rasio dokter dan perawat terhadap jumlah penduduk, yang saat ini dinilai sangat tertinggal dibanding negara-negara lain, bahkan oleh negara tetangga seperti Timor Leste.

    Berbicara dalam Konferensi Kesehatan SISP Indonesia-Swedia di Jakarta, Selasa, Menkes menyampaikan fakta mencengangkan bahwa jumlah perawat Indonesia saat ini hanya sekitar 600 ribu untuk populasi 280 juta jiwa. Rasio itu hanya 2,1 per 1.000 penduduk. Lebih buruk lagi, rasio dokter hanya 0,6 per 1.000 penduduk.

    “Karena itu, rasio kita setingkat dengan Tonga, Yaman, dan Bangladesh. Bahkan Filipina masih di atas kita, begitu pula Timor Leste,” ujar Budi dalam paparannya.

    Sebagai pembanding, ia menyoroti kondisi Swedia yang jauh lebih ideal. Negara Skandinavia itu memiliki 128 ribu perawat untuk 10 juta penduduk, atau rasio 12 per 1.000 orang.

    Menurutnya, peningkatan rasio tenaga kesehatan akan berdampak langsung pada perbaikan sistem kesehatan nasional. Ia bahkan menilai hal itu menjadi salah satu penyebab mengapa angka harapan hidup di Swedia bisa mencapai 84 tahun, dan Indonesia bisa banyak belajar dari sana.

    Dalam langkah konkret, Indonesia kini mempererat kerja sama bilateral dengan Swedia di bidang kesehatan. Hal itu ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara.

    Kerja sama itu mencakup pertukaran informasi, keahlian, dan teknologi, serta pembinaan kapasitas, pelatihan, dan investasi perusahaan patungan RI-Swedia di sektor kesehatan.

  • Deadline 31 Mei! Ribuan Desa Dikejar Target Bentuk Kopdes

    Deadline 31 Mei! Ribuan Desa Dikejar Target Bentuk Kopdes

    FAJAR.CO.ID, PALEMBANG– Lebih dari 53 ribu desa di seluruh Indonesia telah menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) untuk membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai bagian dari program besar pemerintah yang langsung dikawal oleh Presiden Prabowo.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Palembang, Selasa.

    “Hingga hari ini sebanyak 53.592 desa telah menggelar musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.

    Untuk mempercepat proses pembentukan koperasi tersebut, Presiden Prabowo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Menko Bidang Pangan ditunjuk sebagai Ketua Satgas tersebut.

    Satgas ini tidak bekerja sendiri. Di dalamnya terdapat pelaksana harian yang terdiri dari wakil-wakil menteri Kabinet Merah Putih dan dibagi dalam empat wilayah utama.

    Wilayah I dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan mencakup kabupaten/kota di Jawa Tengah, DIY, dan Kalimantan.
    Wilayah II dikomandoi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, meliputi Jawa Barat dan seluruh wilayah Sumatera.
    Wilayah III dipegang Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, yang membawahi DKI Jakarta, Banten, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
    Sementara Wilayah IV dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf untuk wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

    Struktur Satgas juga diteruskan hingga ke level provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, satgas dipimpin oleh gubernur dengan sekretaris daerah sebagai wakil ketua. Di kabupaten/kota, bupati/walikota bertindak sebagai ketua dengan sekda sebagai wakilnya.

  • PDIP Tempuh Jalur Hukum, Budi Arie Dilaporkan Terkait Tuduhan Judi Online

    PDIP Tempuh Jalur Hukum, Budi Arie Dilaporkan Terkait Tuduhan Judi Online

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melaporkan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, ke Bareskrim Polri pada Selasa (27/5/2025).

    Laporan ini merupakan respons atas pernyataan Budi Arie yang dinilai menyinggung dan mencemarkan nama baik PDIP, karena diduga mengaitkan partai tersebut dengan isu perjudian online.

    Salah satu pelapor, Wiradarma Harefa, menyampaikan bahwa pernyataan Budi Arie sangat menyakiti perasaan kader PDIP di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa ucapan tersebut dianggap sebagai tuduhan tidak berdasar.

    “Kami membuat laporan ke Bareskrim terkait ucapan atau fitnah dari Budi Arie, mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi. Pernyataannya sangat menyakitkan bagi kami,” ujar Wiradarma saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. Dikutip Selasa (27/5/2025).

    Dalam laporannya, pihak pelapor tidak datang dengan tangan kosong. Wiradarma menjelaskan bahwa mereka telah melampirkan sejumlah bukti, termasuk rekaman video lengkap dan dokumentasi wawancara Budi Arie dengan media, yang diyakini mengandung unsur pencemaran nama baik.

    “Kami bawa video lengkap, termasuk rekaman wawancara dengan media. Dari situ, kami nilai ada unsur pencemaran nama baik,” ungkapnya lebih lanjut.

    Laporan terhadap Budi Arie diajukan berdasarkan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Wiradarma menyatakan bahwa langkah ini diambil atas sepengetahuan dan izin dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, meski belum ada komunikasi langsung dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

  • MK Putuskan Biaya Pendidikan SD dan SMP Harus Gratis Baik Negeri Maupun Swasta

    MK Putuskan Biaya Pendidikan SD dan SMP Harus Gratis Baik Negeri Maupun Swasta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendidikan dasar mulai dari SD hingga SMP harus gratis. Baik di pendidikan negeri maupun swasta.

    Demikian salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini meminta pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) untuk menjamin pendidikan dasar warga negara dengan tidak menarik pungutan apa pun.

    Aturan tersebut tertuang dalam putusan MK nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Gedung MK Jakarta, Selasa (27/5). Gugatan terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan lain-lain.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK, Suhartoyo.

    Dalam putusan itu, MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai pemerintah wajib menggelar pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

    “Baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat,” tambahnya.

    Dalam pertimbangannya, Hakim MK Guntur Hamzah menjelaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar. Hal itu sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan setiap warga negara mendapat hak pendidikan dasar.

    Adanya kewajiban membayar biaya pendidikan, lanjut dia, berpotensi menghambat upaya warga negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya.

    Lebih lanjut, MK juga menyoroti bantuan keuangan negara hanya difokuskan pada sekolah negeri.

  • Basarnas Punya Anjing Pelacak! Ini Pasukan SAR ‘Super’ Hadapi Berbagai Medan dan Tantangan

    Basarnas Punya Anjing Pelacak! Ini Pasukan SAR ‘Super’ Hadapi Berbagai Medan dan Tantangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kini resmi memiliki unit anjing pelacak (K9) untuk pertama kalinya dalam sejarah operasionalnya. 

    Langkah ini digadang sebagai lompatan besar dalam menghadirkan operasi SAR (Search and Rescue) yang lebih modern dan responsif.

    Sebanyak 27 pawang dari berbagai Kantor SAR di Indonesia telah menyelesaikan pelatihan K9 angkatan pertama. 

    Program pelatihan ini berlangsung di Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan (BPSDMPP) Basarnas, Bogor, pada 15–27 Mei 2025, menggandeng instruktur ahli dari SAR Dog Indonesia (SDI).

    “Angkatan pertama. Ini merupakan tonggak awal unit K9 terlatih di lingkungan Basarnas. Mereka akan menjadi bagian dari sistem operasi SAR yang lebih responsif dan modern,”
    ujar Kepala BPSDMPP Basarnas Heru Suhartanto, Selasa (27/5).

    Unit K9 ini dirancang untuk menghadapi berbagai medan dan tantangan. 

    Para anjing pelacak dilatih secara intensif untuk melacak jejak manusia di darat, udara, hingga air, serta mampu mendeteksi jenazah yang tertimbun atau terendam. 

    Kekuatan indra penciuman mereka disebut-sebut sebagai aset vital dalam misi pencarian korban yang berpacu dengan waktu.

    Heru menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga membangun ikatan emosional dan sinergi antara pawang dan anjing SAR—faktor krusial yang sering kali menentukan keberhasilan misi di lapangan.

    Ke depannya, unit K9 ini akan disiagakan di wilayah-wilayah strategis dan siap dikerahkan dalam situasi darurat kapan pun dibutuhkan. Ini menjadi bagian dari upaya Basarnas untuk terus berinovasi dan memperkuat layanan penyelamatan berbasis teknologi biologis.

  • Umar Hasibuan: Kejagung Harus Berani Tangkap Nadiem Makarim

    Umar Hasibuan: Kejagung Harus Berani Tangkap Nadiem Makarim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di kediaman Fiona Handayani dan Juris Stan mendadak mencuri perhatian publik.

    Kader PKB, Umar Hasibuan, mengatakan bahwa penegak hukum mesti berani menangkap Nadiem Makarim yang dia anggap paling bertanggungjawab.

    “Semoga bukan pion kecil yang ditangkap tapi berani menangkap bos tertingginya Nadiem Makarim,” kata Umar di X @UmarHasibuan__ (27/5/2025).

    Terpisah, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, angkat suara terkait langkah Kejaksaan Agung yang menyita sejumlah barang dari staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim, termasuk laptop dan buku agenda.

    Untuk diketahui, staf khusus yang terdaftar dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di antaranya Fiona Handayani dan Juris Stan.

    Iman turut menyindir perilaku salah satu staf khusus Nadiem yang dinilai arogan ketika berdiskusi dengan para guru.

    “Memang ada staf khusus beliau yang kalau diskusi sama guru-guru angkuh banget,” kata Iman di X @zanatul_91 (27/5/2025).

    Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan proyek digitalisasi pendidikan.

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar ikut membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh pihaknya.

    “Penyidik Jampidsus menemukan barang bukti berupa barang elektronik yaitu satu unit laptop dan empat unit handphone milik FH,” kata Harli, Senin (26/5/2025).

    Sementara itu, di apartemen milik Juris, penyidik menyita dua hard disk, satu flashdisk dan satu laptop serta 15 buku agenda.

  • Said Didu Sentil Jokowi: Kau Mulai Menipu Rakyat dengan Kebohongan Mobil Esemka

    Said Didu Sentil Jokowi: Kau Mulai Menipu Rakyat dengan Kebohongan Mobil Esemka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyemprot mantan Presiden Jokowi setelah hebohnya dugaan ijazah palsu.

    Kali ini, Said Didu mengungkit kembali proyek mobil Esemka yang sempat digadang-gadang sebagai produk karya anak bangsa sejak awal kepemimpinan Jokowi sebagai Wali Kota Solo.

    Said Didu menyebut mobil Esemka sebagai bentuk kebohongan publik yang hingga kini belum terbukti sesuai harapan masyarakat.

    “Kau mulai menipu rakyat dengan kebohongan,” kata Said Didu di X @msaid_didu (27/5/2025).

    Lebih lanjut, ia menuntut agar Jokowi mempertanggungjawabkan semua janji dan klaim yang selama ini disampaikan kepada rakyat.

    “Maka saatnya engkau pertanggungjawabkan kebohonganmu kepada rakyat,” tegasnya.

    Mobil Esemka sempat menjadi simbol nasionalisme dan kemandirian industri otomotif nasional ketika Jokowi menggunakannya sebagai kendaraan dinas saat menjabat Wali Kota Solo.

    Namun setelah bertahun-tahun berlalu, keberadaan dan produksi massal mobil tersebut masih menjadi tanda tanya besar.

    Sebelumnya, dalam sebuah wawancara Jokowi blak-blakan mengenai mobil Esemka saat dicecar pertanyaan oleh Karni Ilyas.

    “Mestinya kan ini didukung karena produk lokal, nasional, mestinya pas ujian emisi dibantu dong produk, ini gak dibantu,” kata Jokowi kala itu.

    Jokowi bilang, karena Esemka merupakan produk lokal, mestinya didukung secara nasional tanpa ujian apapun.

    “Kalau perlu gak pake ujian emisi, langsung diluluskan. (Soal mesin) Dicek aja ke Solo, kita juga buka-bukaan, gak ada kita tutup-tutupi, tapi prinsipnya kita ingin punya kebanggaan brand Indonesia,” tandasnya.

  • Enam Polisi Hulu Tengah Positif Narkoba Cuma Dihukum Salat ke Musala, Dandhy Laksono: Anak Nakal Dikirim ke Barak Tentara

    Enam Polisi Hulu Tengah Positif Narkoba Cuma Dihukum Salat ke Musala, Dandhy Laksono: Anak Nakal Dikirim ke Barak Tentara

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Enam anggota Polres Hulu Sungai Tengah (HST) jajaran Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) ditemukan positif narkoba saat dilakukan pemeriksaan tes urine. Mereka dihukum salat di musala.

    Hal itu menuai sorotan. Di tengah ramainya narasi anak nakal dikirm ke barak tentara.

    Salah satu yang menyoroti itu adalah Jurnalis Dandhy Laksono. Ia membandingkan hukuman yang diberikan antara anak nakal dan polisi.

    “Anak nakal dikirim ke barak tentara. Polisi kriminal dikirim ke musala,” kata Dandy dikutip dari unggahannya di X, Selasa (27/5/2025).

    Kabar enam polisi positif narkoba itu sebelumnya dikonfirmasi Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampubolon di Barabai, Kabupaten HST, Minggu (25/5/2025).

    “Pertama-tama datang ke sini, kami tes urine tidak ada positif. Kami ubah gayanya, kami langsung turun dengan Propam, Satker kemudian ke Polsek-Polsek pada minggu kemarin ada kita menemukan enam personel yang positif narkoba,” kata Jupri.

    Jupri menuturkan Polres HST sangat aktif melakukan tes urine terhadap anggota usai ada oknum Bhabinkamtibmas Polsek Limpasu berinisial MI ditembak petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel saat hendak ditangkap karena penyalahgunaan narkoba.

    “Kami sangat menekankan kepada anggota kami tidak mau lagi ada anggota yang sampai jadi pengedar maupun pemakai narkoba,” ujarnya.

    Kemudian, keenam anggota yang positif narkoba tersebut juga telah dikenakan sanksi berupa tindak sosial pembinaan selama 14 hari dengan langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Kapolres dan Wakapolres HST.

  • Reshuffle Kabinet? Mensesneg: Presiden Masih Evaluasi Kinerja Menteri

    Reshuffle Kabinet? Mensesneg: Presiden Masih Evaluasi Kinerja Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi buka suara mengenai kabar reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih.

    Prasetyo memberikan penjelasan bahwa untuk saat ini, belum ada pembahasan mengenai pergantian kabinet di lingkungan istana.

    “Alhamdullilah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada,” kata Prasetyo, dikutip Senin, (26/5/2025).

    Namun, ia menyampaikan, bahwa Presiden telah melakukan monitoring sebagai bentuk evaluasi kinerja seluruh staf di Kabinet Merah Putih.

    Lebih lanjut, ia membeberkan
    adanya beberapa catatan baik dan buruk seperti di bidang pangan yang dinilai sangat baik.

    “Dimana kita hari ini produksi pangan kita melimpah, boleh dikatakan seperti itu, tertinggi sepanjang sejarah,” kata Prasetyo

    “Bahkan tadi malam sudah ada stok cadangan beras di tangan pemerintah yang dikerjakan teman-teman Bulog itu sudah mencapai di atas 3,5 juta ton,” sambungnya.

    Tidak hanya dibidang pertanian, Presiden juga memberikan catatan positif di bidang energi.

    Catatan positif yang disampaikan yakni, antara lain! lifting minyak dan gas mampu dinaikkan melalui lapangan migas di Forel dan Terumbuk di Kepulauan Natuna.

    “Yang paling penting adalah semangatnya kita mau meningkatkan lifting minyak kita, karena ternyata banyak sumur-sumur yang idle selama ini kurang di optimalkan,” katanya.

    Menurut Prasetyo, presiden juga rutin mengingatkan Menterinya untuk tidak sekadar bekerja saja, namun juga membuahkan manfaat secara luas bagi masyarakat.

    Bahkan detailnya, Presiden selalu penyampaian agar kiranya para staf dapat menghindari komunikasi yang bisa menimbulkan kegaduhan atau perasaan tidak enak pada pihak lain.

  • Sritex Terpuruk Utang Rp29 Triliun, Erick Thohir: Belum Ada Rencana Bantu

    Sritex Terpuruk Utang Rp29 Triliun, Erick Thohir: Belum Ada Rencana Bantu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah gelombang kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa belum ada rencana dari perusahaan pelat merah untuk terlibat dalam upaya penyelamatan raksasa tekstil asal Sukoharjo tersebut.

    “Belum,” ujar Erick singkat saat ditemui di Jakarta, Senin (26/5).

    Namun, Erick tidak menutup kemungkinan bahwa BUMN akan masuk jika ada peluang mengambil alih aset-aset strategis milik Sritex. Hal itu, lanjutnya, bergantung pada keputusan tim kurator.

    “Kalau BUMN diberi kesempatan untuk melakukan bantuan. Misalnya, kita melihat asetnya ada yang menarik, ya kita coba,” tambahnya.

    Sementara itu, proses kepailitan Sritex tengah bergulir panas. Tim kurator mencatat total utang Sritex yang menggantung mencapai Rp29,8 triliun, yang berasal dari 94 kreditur konkuren, 349 kreditur preferen, dan 22 kreditur separatis.

    Dalam daftar piutang tetap yang diakui kurator, Sritex menanggung utang besar kepada sejumlah instansi negara. Di antaranya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sebesar Rp28,6 miliar dan Bea Cukai Surakarta sebesar Rp189,2 miliar.

    Tak hanya itu, PT PLN Jawa Tengah-DIY tercatat sebagai kreditur konkuren dengan piutang sebesar Rp43,6 miliar.

    Sritex yang dulunya dikenal sebagai raja tekstil ekspor Indonesia, kini tersungkur dalam jerat utang jumbo dan PHK massal. Di sisi lain, pemerintah masih memantau perkembangan restrukturisasi dan opsi pemulihan tenaga kerja.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kurator telah membuka kemungkinan mempekerjakan kembali eks pekerja Sritex melalui investor baru.