Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Tak Hanya Ijazah, Rismon Sianipar Sebut ada Kejanggalan di Akta Kelahiran Jokowi

    Tak Hanya Ijazah, Rismon Sianipar Sebut ada Kejanggalan di Akta Kelahiran Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, kembali memberi sorotan ke mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    Sorotan kali ini masih terkait isu panas persoalan isu ijazah palsu mantan Presiden RI ketujuh itu.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Rismon Sianipar mengungkap soal Akta Kelahiran Jokowi.

    Ia mengaku menemukan kejanggalan, dimana Jokowi yang lahir pada tahun 1961 baru memiliki akta kelahiran di tahun 1988 padahal usianya saat itu genap 27 tahun.

    “Apakah lazim seorang Jokowi (lahir 1961) yang telah berusia 27 tahun baru memiliki akta lahir pada tahun 1988?,” tulisnya dikutip Jumat (27/6/2025).

    Sebelumnya, berdasarkan fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta pada 3 November 1988.

    Akta kelahiran itu dilegalisir pada Maret 2005 saat Jokowi hendak maju menjadi calon Wali Kota Solo.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Terbongkar! Kualitas Beras di 10 Provinsi Ini Ternyata Dimanipulasi

    Terbongkar! Kualitas Beras di 10 Provinsi Ini Ternyata Dimanipulasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) akhirnya merilis hasil investigasi yang mengevaluasi mutu dan harga beras yang beredar di pasaran.

    Temuan dalam investigasi menunjukkan adanya potensi kerugian besar bagi konsumen, diperkirakan hingga Rp99,35 triliun per tahun.

    Hasil investigasi ternyata ditemukan mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), tidak teregistrasi PSAT, dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan No.31 Tahun 2017.

    “Kami mencoba mengecek, bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, dari Kepolisian, dari Kejaksaan kita turun ke lapangan, apa yang terjadi. Ada anomali yang kita baca, harga di tingkat penggilingan turun, tetapi di konsumen naik. Kami mengecek di 10 provinsi mulai mutu, kualitas, beratnya ternyata ada yang tidak pas termasuk HET,” ungkap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (26/6/2025).

    Investigasi dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi.

    Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.

    Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa 85,56 persen beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

    Lebih parahnya lagi, 59,78 persen beras premium tersebut juga tercatat melebihi HET, sementara 21,66 persen lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan.

  • MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Terpisah, Ini Respons Kemendagri

    MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Terpisah, Ini Respons Kemendagri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utak-atik tentang sistem pemilu di Indonesia tampaknya belum juga menemui format terbaik. Selain melalui revisi melalui eksekutif dan legislatif, juga melalui guatan ke Mahkamah Konstitusi.

    Terbaru, Mahkamah Konstitusi (MK) dikabarkan memutuskan agar pelaksanaan pemilu nasional dan daerah pada 2029 mendatang dipisah.

    Merespons putusan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto mengatakan institusinya akan mempelajari putusan tersebut lebih dahulu.

    Menurut Bima, pihaknya bakal menempatkannya sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

    “Kami pelajari dulu. Saya baru mendapatkan informasi. Kami pelajari lebih detail lagi keputusan MK tadi dan kami letakkan dalam konteks revisi UU Pemilu,” kata Bima saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6).

    Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan merupakan hal baru. Sejumlah kalangan seperti akademisi dan pemerhati, menurutnya, kerap menyuarakan isu tersebut.

    Kendati begitu, dia kembali menegaskan pihaknya masih akan mendalami detail putusan MK untuk pemisahan pemilu itu. Terlebih terkait implementasinya kelak.

    “Ya pasti. Keputusan MK kan menjadi pandangan yuridis yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana eksekusi dan implementasinya kami harus pelajari detail dulu,” ungkapnya.

    MK telah memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

  • Respons Pernyataan Ahmad Muzani soal Menteri Bebani Presiden, Efriza Sentil Tito Karnavian

    Respons Pernyataan Ahmad Muzani soal Menteri Bebani Presiden, Efriza Sentil Tito Karnavian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kinerja menteri dalam membantu Presiden Prabowo Subianto mulai mendapat sorotan dari MPR RI. Ada indikasi kebijakan menteri justru membebani presiden.

    Peneliti senior Citra Institute, Efriza menilai Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sedang membongkar karut-marut kerja menteri-menteri di kabinet Prabowo.

    Hal ini sebagai respons atas pernyataan Muzani yang mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan.

    “Dia sedang membongkar karut-marut kerja menteri di kabinet Prabowo. Kinerja beberapa menterinya amat miris utamanya yang sudah punya pengalaman bekerja dengan Presiden sebelumnya,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Kamis (27/6).

    Dia meyakini publik kaget karena pernyataan Muzani itu tepat. “Artinya sebagai Ketua MPR sekaligus anggota DPR dan Sekjen Gerindra, wajib mengingatkan atau mengkritik dari kinerja para pembantu presiden untuk bekerja dengan baik dan benar,” lanjutnya.

    Dia menjelaskan pernyataan Muzani bertujuan membongkar perilaku dari beberapa orang menteri dengan cara kerja yang buruk, tetapi di sisi lain justru membebani presiden.

    “Kesadaran berkinerja buruk ini semestinya dibenahi oleh menteri-menteri terkait. Sebab kinerja mereka menegaskan ketidakpahaman si menteri dalam hal pembuatan keputusan atau kebijakan bahkan ia juga tidak punya pemahaman dalam upaya mengantisipasi permasalahan,” tuturnya.

    Efriza mencontohkan kecerobohan Mendagri, Tito Karnavian dalam menyelesaikan persoalan sengketa 4 pulau Aceh-Sumut tanpa mengumpulkan semua dokumen di kementeriannya.

  • Retret Kepala Daerah Usai, Bima Arya Ingatkan Ikhtiar Presiden Prabowo

    Retret Kepala Daerah Usai, Bima Arya Ingatkan Ikhtiar Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Retret kepala daerah gelombang II di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, resmi berakhir, Kamis (26/6).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto hadir dalam menutup pembekalan kepala daerah tersebut. Penutupan diselenggarakan melalui serangkaian acara parade manggala dan pemberian pin alumni kehormatan.

    “Para kepala daerah yang kami hormati, selamat, Anda sekarang ini sejajar dengan seluruh kepala daerah yang juga mengikuti proses retret,” kata Bima saat upacara penutupan retret.

    Bima menjelaskan retret kepala daerah merupakan ikhtiar sekaligus perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah, memiliki satu semangat dan arah dalam mempersiapkan masa depan Indonesia.

    “Retret adalah akselerasi, sinkronisasi, kolaborasi dan sinergi. Di sini, kebijakan dari pusat disampaikan secara jelas, sekaligus dievaluasi dan diberi umpan balik oleh para kepala daerah agar strategi yang diambil lebih matang dan efektif,” ujarnya.

    Dia menyebut retret gelombang pertama sebelumnya dilaksanakan di kaki Lembah Tidar, kemudian gelombang kedua ini berlangsung di kaki Gunung Manglayang. Selama lima hari, para kepala daerah bersama praja IPDN mengikuti berbagai kegiatan pembekalan.

    “Dikaki Gunung Manglayang ini, kepala daerah dan praja diingatkan, disemangati dan dimotivasi untuk terus teguh melayani dan mengabdi. Bhinneka Nara Eka Bhakti, walaupun berbeda, tetapi satu dalam pengabdian,” papar Bima Arya.

  • Sosok Agam Jadi Perbincangan Usai Evakuasi Jenazah Pendaki Brasil, Ternyata Kelahiran TPA Antang Makassar

    Sosok Agam Jadi Perbincangan Usai Evakuasi Jenazah Pendaki Brasil, Ternyata Kelahiran TPA Antang Makassar

    Fajar.co.id, Jakarta — Pendaki asal Brasil, Juliana Marins (27), dinyatakan hilang dan terjatuh di jurang sedalam 600 meter di kawasan Cemara Nunggal, Gunung Rinjani, sejak Sabtu, 21 Juni 2025.

    Butuh waktu lima hari pencarian intensif, jenazah Juliana akhirnya berhasil dievakuasi pada Rabu, 25 Juni 2025. Hal itu tidak lepas dari aksi berani tim SAR gabungan.

    Salah satu personel Tim SAR yang jadi bahan pembicaraan adalah sosok Agam. Aksi heroiknya saat mengevakuasi jenazah Juliana De Souza Pereira Marins dianggap sebagai tindakan luar biasa yang layak mendapat penghormatan.

    Informasi yang dihimpun, pria tersebut bernama asli Abdul Haris Agam. Kisah kanak-kanaknya ternyata jauh dari gagahnya pegunungan.

    Agam diketahui lahir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Antang, Makassar pada 22 Desember 1988.

    Di antara bau busuk sampah dan kerasnya kehidupan jalanan, Agam tumbuh di lingkungan yang memaksanya cepat dewasa.

    Masa-masa kecil pria pemberani ini ternyata karib dengan panggilan “Ucok”. Namun, setelah ayahnya, Agam, wafat—ia mengganti namanya. Sebuah bentuk penghormatan yang akhirnya menjadi identitas baru, Agam Rinjani.

    Agam pun kini dikenal sebagai pemandu wisata profesional yang telah lama berkecimpung di dunia pendakian dan eksplorasi alam.

    Dalam bio Instagram-nya, Agam menyebut dirinya sebagai spesialis wisata gunung dan pantai, serta pengelola usaha wisata bernama Etnoshop Adventure.

    Ia juga memiliki keahlian di bidang vertical rescue dan penelusuran gua.

    Melansir radarsolo (jawapos grup) aksi heroik Agam terekam dalam video yang ia unggah sendiri di Instagram.

  • Respons Pernyataan Ahmad Muzani soal Menteri Bebani Presiden, Efriza Sentil Tito Karnavian

    Konflik Iran-Israel, Wakil Ketua DPR Harap WNI Tetap Tenang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik Iran dan Israel diminta tetap tenang dengan situasi dan perkembangan yang terjadi. Kendati, kedua negara sudah menerima gencatan senjata.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengimbau semua pihak untuk tidak khawatir terkait nasib warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik Israel-Iran.

    Pemerintah dipastikan menyiapkan langkah terbaik dalam menyelamatkan WNI.

    “Ya, kami mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang, pemerintah terus berkomunikasi dan meng-update kabar WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Dasco menekankan Legislatif dalam hal ini pimpinan DPR hingga Komisi I akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah perihal keadaan WNI.

    “DPR dalam hal ini, pimpinan DPR dan komisi 1 akan terus berkomunikasi dengan pemerintah memonitor keadaan,” kata Dasco.

    Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra itu pun menegaskan bila DPR RI telah meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) hingga kedutaan besar Iran, untuk membuat hotline atau menjembatani komunikasi pemerintah dengan para WNI yang berada di lokasi konflik.

    “Dan meminta kepada kementerian luar negeri dalam hal ini juga kedutaan besar Iran untuk mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan baik demikian,” tegas Dasco. (fajar)

  • Soroti Pihak yang Terus Kritik Jokowi, Dedy Nur Palakka: Bapak Bangsa Indonesia Tinggalkan Jejak Kerja Nyata

    Soroti Pihak yang Terus Kritik Jokowi, Dedy Nur Palakka: Bapak Bangsa Indonesia Tinggalkan Jejak Kerja Nyata

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia, Dedy Nur Palakka kembali memberi pernyataan menarik soal mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Pernyataannya ini disampaikan melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Jokowi yang belakangan banyak disorot itu disebut Dedy Nur Palakka sebagai upaya untuk menghancurkan reputasi Jokowi.

    Hanya saja, menurutnya upaya ini tidak akan berhasil bagaimana pun nanti caranya.

    “Mereka terus berusaha menghancurkan reputasi Jokowi dengan cara terus-menerus mengangkat isu tentang Mulyono,” tulisnya dikutip Kamis (26/6/2025).

    “Namun, agenda terselubung yang lahir dari balik gelapnya gorong-gorong pikiran mereka, tidak akan pernah berhasil,” ujarnya.

    Dedy menyebut reputasi Jokowi tidak bakal hancur menurutnya karena rekam jejak hebatnya sebelumnya.

    Beberapa hal yamg ditinggalkan semasa menjabat jadi hal yang membuat reputasinya itu tidak bisa dihancurkan oleh siapa pun.

    “Mengapa? Karena Jokowi telah meninggalkan jejak-jejak kerja yang lebih nyata daripada sekadar angan-angan mereka. Salah satu bukti paling monumental adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), yang perlahan namun pasti akan terus bersinar dan tercatat sebagai mahakarya Jokowi,” tuturnya.

    Kader PSI ini menyebut mau seramai atau bagaimana pun opini yang dihadirkan reputasi mantan Presiden RI ketujuh itu akan selalu baik.

    “Maka, seberapa ramai pun opini mereka soal Mulyono, satu hal yang pasti: rakyat Indonesia akan terus mengingat nama Jokowi sebagai Bapak Bangsa Indonesia, yang meninggalkan jejak kerja nyata, bukan sekadar janji dan wacana kosong,” terangnya.

  • John Sitorus Soroti Alergi Kulit Jokowi karena Sabun di Vatikan: Hanya Beliau yang Terkena?

    John Sitorus Soroti Alergi Kulit Jokowi karena Sabun di Vatikan: Hanya Beliau yang Terkena?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Fakta-fakta menarik terkait penyakit yang dialami mantan Presiden Jokowi banyak yang jadi perbincangan.

    Jokowi diklaim hanya mengalami alergi kulit dan tidak menderita penyakit serius lainnya.

    Yang paling disorot terkait pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy.

    Muhadjir mengungkapkan, alergi kulit yang dialami Jokowi diduga dari bahan tertentu yang terkandung dalam sabun saat kunjungannya di luar negeri.

    “Beliau mengalami alergi kulit, kemungkinan alergi terhadap bahan tertentu dari sabun mandi ketika beliau berkunjung keluar negeri. Kulit beliau memang sensitif,”

    Biasanya kalau berkunjung ke luar negeri oleh Bu Iriana beliau dibekali sabun dari Indonesia. Waktu itu kelupaan,” ucap Muhadjir.

    Terkait hal ini, pegiat media sosial, John Sitorus memberikan sorotan tajam.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia masih bertanya-tanya terkait penyebab penyakit kulit Jokowi ini.

    “Gara2 sabun Vatikan?

    Kok dari puluhan ribu orang yang ke Vatikan saat pemakaman Paus Fransiskus, hanya Jokowi yang berubah kulit + wajahnya?,” tulisnya dikutip Kamis (26/6/2025).

    John Sitorus pun bertanya-tanya jika memang penyebabnya adalah sabun di Vatikan, mengapa hanya dirinya yang terkena penyakit ini.

    “Mengapa tokoh2 dari negara lain tidak mengalami hal yang sama? Kenapa mengkambinghitamkan Vatikan soal penyakit Jokowi?,” ujarnya.

    Ia pun memberikan saran ke Jokowi untuk mengintropeksi dirinya. Karena bisa saja penyakit yang dialaminya adalah teguran.

    “Kenapa ga introspeksi diri, barangkali ini TEGURAN dari Yang Maha Kuasa?,” pungkasnya.

  • Said Didu Beri Saran ke Presiden Prabowo dalam Upaya Penyelamatan Bangsa

    Said Didu Beri Saran ke Presiden Prabowo dalam Upaya Penyelamatan Bangsa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kritik pedas diberikan oleh Eks Sekertaris BUMN, Said Didu terkait Pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Kritik yang diberikan oleh Said Didu ini berupa saran untuk Presiden Prabowo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut negara bisa selamat beberapa hal bisa disingkirkan.

    Mulai dari pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hingga Jokowi dan kroni yang disebutnya sebagai wabah

    “MAU NEGARA SELAMAT, GIBRAN HARUS DIMAKZULKAN! JOKOWI & KRONI ADALAH WABA..,” tulisnya dikutip Kamis (26/6/2025).

    Lanjut, Said Didu mengatakan di masa Pemerintahan Jokowi sebelumnya hadir geng yang diberi nama Geng SOP.

    Geng inilah yang menurut Said Didu justru menghambat dan menghalangi upaya perbaikan yg ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo

    “Karena residu pemerintahan Jokowi tsb yg saya sebutkan Geng SOP (Solo-Okigarki dan Parcok) menghambat dan menghalangi upaya perbaikan yg ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Karena alasan itulah, ia menyarankan cara penyelamatan bangsa adalah Pemakzulan Gibran hingga mengadili mantan Presiden Jokowi.

    “maka paket hemat menyelamatkan bangsa adalah :
    1) makzulkan Gibran
    2) Adili Jokowi,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar).