Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

    Peluang diperiksanya Bahlil setelah penyidik KPK memeriksa bos tambang bernama Setyo Mardanus sebagai saksi. Setyo Mardanus diduga orang kepercayaan Bahlil dalam pertambangan.

    “Apakah nanti akan ada saksi-saksi lain seperti yang disampaikan, kalau memang penyidik merasa yang bersangkutan perlu dipanggil. Untuk menjelaskan dokumen maupun mengklarifikasi keterangan saksi-saksi yang lain, peluang itu tetap selalu ada,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika

    Terkait hal ini, Mantan anggota DPR RI yang mengawali karier sebagai jurnalis, Akbar Faizal menyorot tajam hal ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Akbar Faizal memberi peringatan terkait bukti impor BBM dari Spore itu by design.

    Apalagi menurutnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sudah memberikan pernyataan.

    “Sekali lagi, pejabat terkait nyatakan dgn gagah perkasa kalau punya bukti impor BBM dari Spore itu by design,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    “Kali ini, Menteri @KementerianESDM yg juga Ketum @PartaiGolkar, @bahlillahadalia yg menyatakannya. Bagus,” tuturnya.

    Ia pun mempertanyakan terkait bukti-bukti ini dan kapan diserahkan ke KPK, Kejaksaan bahkan Polri.

    “Lalu kapan bukti-bukti itu dibawa ke @KPK_RI, @KejaksaanRI dan Polri utk disikat? @prabowo @DPR_RI @bpkri @KementerianESDM,” terangnya.

  • Maudy Asmara Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Partai Buruh Siap Turun ke Jalan

    Maudy Asmara Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Partai Buruh Siap Turun ke Jalan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, Maudy Asmara punya harapan besar untuk Partai Buruh.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Maudy Asmara menagih janji dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Janji yang dimaksud adalah janji Sang Wapres yang ingin membuka 19 juta lapangan kerja namun faktanya tidak seperti itu.

    “Tagih janji wapres soal 19 juta lapangan kerja!,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan kegeramannya terkait nasib pekerja di Indonesia.

    Bagaimana tidak, menurut Iqbal, sepanjang Januari-April 2025, setidaknya sudah ada 70.000-an pekerja yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Iqbal lalu menyebut pihaknya berencana melakukan aksi demo besar-besaran.

    “Sebagai bentuk perlawanan atas masifnya PHK dan ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan data, KSPI dan KSP-PB tengah mempersiapkan aksi besar-besaran yang akan melibatkan puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

    “Dalam hal ini, KSP-PB juga akan menggelar aksi nasional besar-besaran pada 10 Juni 2025 yang akan dilakukan secara serentak di lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tambah Iqbal.

    (Erfyansyah/fajar)

  • HRD Sebut Job Fair Cuma Formalitas, Wamenaker Murka Minta HRD Dipecat

    HRD Sebut Job Fair Cuma Formalitas, Wamenaker Murka Minta HRD Dipecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, meluapkan kemarahannya atas beredarnya dugaan pernyataan seorang HRD yang menyebut bahwa kegiatan job fair hanyalah formalitas belaka dan bukan ajang untuk merekrut tenaga kerja.

    Wamenaker menilai, pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab dan sangat merendahkan semangat pencari kerja yang hadir di job fair.

    “Itu pernyataan yang gak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya segera dipecat,” tegas Immanuel dikutip pada Minggu (1/6/2025).

    Ia bahkan menyebut bahwa sikap seperti itu sangat tidak etis, apalagi jika diungkapkan oleh perwakilan dari perusahaan yang terlibat dalam kegiatan resmi pencarian tenaga kerja.

    “Pernyataannya kurang ajar begitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu,” ujarnya, geram.

    Dikatakan Immanuel, bila ucapan itu benar, maka pihaknya tak akan tinggal diam.

    Ia menyatakan siap melakukan investigasi dan meminta kejelasan siapa sosok HRD yang melontarkan pernyataan tersebut.

    “Kalau nanti butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya HRD-nya siapa, jangan bikin hoax,” tandasnya.

    Wamenaker juga menekankan bahwa pernyataan semacam itu mencederai kepercayaan masyarakat yang datang ke job fair dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan.

    “Kalau itu benar, wajib kita telusuri, karena kumpulan masyarakat yang ingin mencari kerja, kemudian berarti ada kebohongan di situ,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)

  • Agar Pancasila Jadi Kompas Indonesia Maju 2045, Ini Lima Catatan Senator DPD RI

    Agar Pancasila Jadi Kompas Indonesia Maju 2045, Ini Lima Catatan Senator DPD RI

    Fajar.co.id, Jakarta — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menekankan pentingnya penguatan komitmen agar Pancasila tidak sekadar menjadi simbol, tetapi menjadi kompas bagi semua elemen bangsa untuk meraih Indonesia Maju 2045.

    Menurutnya, kemajuan ekonomi, teknologi, atau infrastruktur harus dibangun diatas fondasi kokoh yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai arah moral dan keadilan sosial.

    “Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan visi masa depan. Indonesia Emas 2045 hanya akan tercapai jika seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan generasi muda, mengambil bagian dalam perjuangan menghidupkan Pancasila sebagai nilai hidup, bukan sekadar slogan,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/6/2025).

    Senator Jakarta ini mengungkapkan, Pancasila harus terus dihidupkan dalam praktik kebijakan, pendidikan, keteladanan elite, dan partisipasi publik. Untuk itu, setidaknya terdapat lima hal yang patut menjadi perhatian agar Pancasila benar-benar menjadi kompas atau pijakan dalam meraih cita-cita Indonesia Maju 2045.

    Pertama, menjadikan Pancasila sebagai kerangka etis pembangunan nasional atau tolok ukur etis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Setiap program pembangunan, sambung Fahira Idris, perlu dievaluasi sudah sejauh mana mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar capaian material, tetapi juga bermuara pada keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

  • Tuding Roy Suryo Didanai Asing, Ngabalin Malah Disebut Terima Anggaran Jumbo – FAJAR

    Tuding Roy Suryo Didanai Asing, Ngabalin Malah Disebut Terima Anggaran Jumbo – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, mengecam keras pernyataan Ali Mochtar Ngabalin yang menuduh adanya pendanaan asing di balik langkah Roy Suryo dan kawan-kawan dalam mengungkap dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Heru, tudingan Ngabalin tidak berdasar dan hanya memicu kegaduhan publik tanpa urgensi yang jelas.

    “Roy Suryo harus damprat Ngabalin. Tuduhan yang dilemparkan itu bombastis dan ngawur,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Sabtu (31/5/2025).

    Heru menilai, langkah Roy Suryo selama ini murni perjuangan pribadi untuk mencari keadilan dan kebenaran atas dokumen ijazah Jokowi yang masih menjadi polemik. Ia bahkan menyatakan siap bersaksi jika diperlukan.

    “Saya sendiri melihat dan berinteraksi langsung dalam kegiatan yang dilakukan Roy. Semuanya menggunakan uang pribadi, bukan dana asing seperti yang dituduhkan,” tegas Heru.

    Heru pun mempertanyakan motif Ngabalin yang tiba-tiba menyerang tanpa bukti dan justru menciptakan kontroversi baru di tengah penyelidikan yang belum selesai.

    “Ngabalin tidak punya urgensi apapun untuk ikut bicara soal polemik ijazah ini. Kenapa justru dia yang paling gaduh dan menuduh Roy Suryo Cs terima dana asing?” sindirnya.

    Ia bahkan balik mencurigai bahwa justru Ngabalin yang mungkin mendapat keuntungan besar dari pernyataan kontroversialnya.

    “Jangan-jangan justru yang terima dana jumbo itu Ngabalin sendiri, dibayar untuk memperkeruh suasana dan mengalihkan fokus dari penyelesaian masalah ini,” timpalnya.

    Heru menduga ada skenario tertentu agar polemik ijazah Jokowi tidak pernah selesai.

  • Blak-blakan Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Said Didu: Kalau untuk Berantas Mafia, Saya Oke Saja

    Blak-blakan Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Said Didu: Kalau untuk Berantas Mafia, Saya Oke Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, angkat bicara terkait penempatan personel militer aktif maupun purnawirawan TNI dalam jabatan-jabatan sipil, termasuk di sektor pengawasan sumber daya alam (SDA).

    Dikatakan Said Didu, langkah tersebut bisa dibenarkan dalam kondisi darurat, selama bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kronis seperti mafia pertambangan dan perampokan SDA.

    “Ini kan banyak orang mengkritik penempatan militer di beberapa titik. Bagi saya ini keadaan darurat. Saya tidak memandang militer atau tidak, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah maka itu penting,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (31/5/2025).

    Ia menyoroti operasi penertiban sawit ilegal yang dikomandoi oleh Dewan Pertahanan Nasional, yang menurutnya kini menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Penertiban sawit itu dilakukan Dewan Pertahanan Nasional. Lihat, pada saat penertiban, yang hadir selalu Menteri Pertahanan di Kejagung. Polisi gak ikut karena bukan bagian dari Dewan Pertahanan Nasional,” katanya.

    Said Didu menggambarkan strategi Prabowo menggunakan dua lembaga utama.

    Dua lembaga yang dimaksud, Dewan Pertahanan Nasional dan Kejaksaan Agung, sebagai ‘sendok’ untuk menyendok ‘bubur panas Solo’.

    Kata Said Didu, tidak menjadi soal jika posisi strategis seperti Dirjen Bea Cukai dijabat oleh tentara, selama tujuannya jelas dan mendesak.

    Ia bahkan mengingatkan sejarah di masa Orde Baru saat Presiden Soeharto menyerahkan pengawasan bea cukai kepada pihak asing (SGS) karena kondisi yang dinilai darurat.

  • Sebut Job Fair Membeludak Bukan Tanda Sulit Cari Kerja, Kemnaker Dinilai Normalisai Langkanya Lapangan Kerja

    Sebut Job Fair Membeludak Bukan Tanda Sulit Cari Kerja, Kemnaker Dinilai Normalisai Langkanya Lapangan Kerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) panen kritik. Usai menyebut peserta job fair di Bekasi membeludak bukan tanda sulit cari kerja.

    Salah satunya datang dari Pegiat Media Sosial Anne Serlo. Pernyataan Kemnaker, dinilai mencerminkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang menormalisasi langkanya lapangan kerja.

    “Menaker menormalisasi langkanya lapangan pekerjaan,” kata Anne, dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (31/5/2025).

    Menurut Anne, pernyataan Kemeneaker itu pengingkaran terhadap realitas. Bahwa pasar tenaga kerja kini krisis.

    “Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan yang menyebut bahwa membeludaknya peserta job fair bukan pertanda sulitnya mencari kerja adalah bentuk pengingkaran terhadap realitas pasar tenaga kerja yang sedang krisis,” ujarnya.

    “Antusiasme ribuan pencari kerja justru mencerminkan kegagalan sistemik dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas,” tambahnya.

    Baginya, sikap Kemnaker seolah ingin menutup fakta bahwa jutaan pekerja produktif kini terjebak dalam ketidakpastian ekonomi.

    “Menganggap kerumunan pelamar sebagai indikator semangat, bukan kesulitan, adalah narasi manipulatif yang menutupi fakta bahwa jutaan lulusan dan pekerja produktif saat ini terjebak dalam ketidakpastian ekonomi, upah rendah, dan pekerjaan informal,” jelasnya.

    Sebagai pemangku kebijakan, ia menyarankan pemerintah mestinya melihat peristiwa di Bekasi sebagai fenomena.

    “Pemerintah semestinya membaca fenomena ini sebagai sinyal kegagalan, bukan prestasi,” pungkasnya.

  • Diskon Tarif Listrik 50 Persen Hadir Lagi, Ini Ketentuan Batasan Pembelian Token Listrik PLN Periode Juni-Juli

    Diskon Tarif Listrik 50 Persen Hadir Lagi, Ini Ketentuan Batasan Pembelian Token Listrik PLN Periode Juni-Juli

    FAJAR.CO.ID — Program diskon tarif listrik 50 persen kembali berlaku untuk periode Juni–Juli 2025. Pemerintah memberlakukan diskon tarif listrik 50 persen mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Program diskon tarif listrik 50 persen akan dinikmati oleh sekitar 79,3 juta pelanggan PLN kategori rumah tangga di seluruh Indonesia.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan mekanisme penerapan program diskon tarif listrik 50 persen periode akan menggunakan skema yang sama dengan yang diberlakukan pada Januari–Februari 2025.

    Ini berarti, pelanggan listrik prabayar (token) maupun pascabayar (tagihan) akan mendapatkan diskon tarif listrik 50 persen.

    Hanya saja, diskon tarif listrik 50 persen pada periode Januari–Februari 2025 diberikan kepada pelanggan PLN dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    Namun, untuk periode Juni–Juli 2025, diskon ini hanya berlaku bagi pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Cara Dapat Diskon Tarif Listrik 50 Persen

    Menurut akun Instagram @pln_id, pelanggan dapat menikmati diskon 50 persen secara langsung tanpa perlu melakukan pendaftaran.

    Pelanggan pascabayar akan mendapat diskon otomatis pada saat melakukan pembayaran bulan Juli 2025 untuk pemakaian Juni. Begitu pun tagihan bulan Agustus untuk pemakaian Juli.

    Sedangkan untuk pelanggan prabayar, diskon langsung didapatkan pada pembelian token Juni dan Juli 2025.

    Sayangnya, ada pembatasan dari PLN mengenai berapa banyak pembelian token listrik yang bisa mendapatkan diskon 50 persen di bulan Juni dan Juli 2025.

  • Menteri Desa Ungkap Ide Besar Presiden Prabowo soal Koperasi Merah Putih

    Menteri Desa Ungkap Ide Besar Presiden Prabowo soal Koperasi Merah Putih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih merupakan ide besar dari Presiden Prabowo Subianto.

    \Menurut Yandri, gagasan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di Indonesia.

    “Ini ide besar, gagasan besar Presiden Prabowo Subianto. Ini murni dari Pak Presiden untuk mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Indonesia yang ada di desa dan kelurahan. Pak Presiden ingin Pasal 33 UUD 1945 diterapkan melalui Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ujar Menteri Desa-PDT di Manado, Sabtu.

    Lebih lanjut, Presiden tidak ingin warga mengalami kesulitan ketika membutuhkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam koperasi yang dibentuk akan disediakan apotik dan klinik.

    “Presiden juga tidak mau masyarakat tercekik dengan rentenir, dengan pinjaman online, karena itu koperasi yang dibentuk akan ada simpan pinjam yang tidak memberatkan warga desa atau kelurahan,” jelasnya.

    Selain itu, Koperasi Merah Putih nantinya juga akan menyediakan bahan kebutuhan pokok dan pupuk, sehingga kebutuhan dasar warga desa dan kelurahan dapat terpenuhi dengan lebih mudah.

    “Ini ide besar Pak Presiden yang wajib dikawal,” tambah Menteri Desa.

    Untuk memastikan keberhasilan gagasan Presiden ini, telah dikeluarkan instruksi yang melibatkan kementerian dan lembaga hingga tingkat daerah. Presiden juga mengeluarkan Keppres tentang pembentukan Satgas percepatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

  • Tim DVI Cirebon Identifikasi Korban Longsor Gunung Kuda, Unit K9 Dikerahkan

    Tim DVI Cirebon Identifikasi Korban Longsor Gunung Kuda, Unit K9 Dikerahkan

    FAJAR.CO.ID, CIREBON – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat, mengerahkan Tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk mengidentifikasi korban longsor yang terjadi di kawasan pertambangan galian C Gunung Kuda, Sabtu (31/5).

    Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni mengungkapkan bahwa proses identifikasi dilakukan dengan metode ilmiah, termasuk pengambilan sampel DNA dari keluarga korban oleh tim DVI Polresta Cirebon dan Polda Jabar.

    Menurutnya, sampel DNA tersebut berupa buccal swab atau cairan mukosa dari mulut keluarga korban. “Nantinya akan dicocokkan dengan jenazah yang ditemukan di lokasi longsor,” jelas Sumarni saat memberikan keterangan di Cirebon.

    Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pihak kepolisian dalam memastikan identitas korban sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga.

    “Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam situasi darurat seperti ini,” ujarnya.

    Proses pengambilan sampel DNA dimulai pukul 11.00 WIB dan berlangsung hingga selesai. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat proses identifikasi yang kini menjadi fokus utama di lapangan.

    Selain itu, Unit K9 turut diterjunkan untuk membantu pencarian korban yang diduga masih tertimbun material longsor.

    “Sejak pagi, Unit K9 mulai menyisir area-area yang sudah dipetakan sebagai zona rawan,” katanya.

    Tiga ekor anjing pelacak lengkap dengan pemandu dan instruktur dikerahkan ke lokasi guna memperkuat tim pencarian gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan.