Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Orang Kepercayaan Prabowo Sampaikan Janji, Pentolan PPPK Guru dan Tekdik Langsung Takbir

    Orang Kepercayaan Prabowo Sampaikan Janji, Pentolan PPPK Guru dan Tekdik Langsung Takbir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik), masih terus memperjuangkan diri agar bisa berubah status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Terbukti, para PPPK Guru dan Tendik itu berkunjung langsung ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan DPR.

    Menerima kunjungan PPPK Guru dan Tendik itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco pun menjanjikan sesuatu. Seketika takbir menggema di gedung Senayan.

    Sekjen Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) Riau, Said Syamsul Bah mengungkapkan PPPK guru dan tendik telah bertemu orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sufmi Dasco di Gedung DPR RI pada 26 Juni 2025.

    Dia membagikan video pertemuannya dengan Sufmi Dasco. Dalam video itu, guru PPPK eks honorer K2 itu meminta dukungan untuk mengalihkan mereka menjadi PNS.

    Jika PPPK dosen dan tendik perguruan tinggi negeri baru (PTNB) bisa diusulkan menjadi PNS melalui disekresi presiden, maka guru jangan sampai ditinggalkan.

    “UU Guru dan Dosen kan masih berlaku, makanya PPPK guru dan tendik juga harus dialihkan ke PNS sama seperti PPPK dosen dan tendik PTNB,” ucap Said Syamsul.

    Dalam video itu, Sufmi Dasco mengatakan memang ada usulan PPPK dosen dan tendik PTNB diangkat PNS.

    Nah, saat ini Kementerian Keuangan tengah menghitung postur keuangan apakah memungkinkan atau tidak mengakomodasi usulan tersebut.

    Jika keuangan negara memungkinkan, lanjutnya, bukan tidak mungkin PPPK guru juga akan mengikuti. “Pada intinya kami mendukung, tetapi semuanya tergantung keuangan negara juga. Usulah PPPK guru dan tendik ini akan kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan,” kata Dasco.

  • Foto Jadi Bukti, Bobby Nasution dan Tersangka Topan Ginting Memang Dekat?

    Foto Jadi Bukti, Bobby Nasution dan Tersangka Topan Ginting Memang Dekat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beredar foto Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah ruas jalan provinsi yang menghubungkan Labuhan Batu, Sipiongot, Tolang, Sipangmbar, dan Sipirok.

    Dalam momen tersebut, tampak Bobby bersama rombongan harus menyeberangi sungai dan menghadapi medan yang berat.

    Dalam foto yang beredar, Bobby tampak berdiskusi santai dengan warga dan sejumlah pihak sambil mengenakan kaus abu-abu, sedangkan anggota rombongan lainnya tampak berbaur dengan warga dan ikut turun langsung ke lapangan.

    Namun di samping upaya pembenahan infrastruktur, mata publik tertuju pada Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting.

    Seperti diketahui, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus Topan.

    Penangkapan tersebut langsung menyeret sejumlah spekulasi mengenai kedekatannya dengan Gubernur Bobby Nasution.

    Menanggapi hal itu, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, menegaskan bahwa tersangka memang orang dekat Bobby.

    “Dekat bukan Bobby Nasution, dan tersangka Topan Ginting Kadis PUPR Sumut yang kemaein ditangkap KPK RI?,” kata Umar di X @UmarHasibuan__ (29/6/2025).

    Foto-foto peninjauan ini pun menjadi semacam bukti visual bahwa Bobby dan Topan memang memiliki kedekatan khusus.

    “Foto yang bicara,” tandasnya.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.

  • Anak Buah Jadi Tersangka, Chusnul Chotimah Colek Bobby Nasution: Tuhan Tidak Tidur

    Anak Buah Jadi Tersangka, Chusnul Chotimah Colek Bobby Nasution: Tuhan Tidak Tidur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dicolek Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan salah satu orang dekatnya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur.

    Chusnul menyebut bahwa satu per satu lingkaran kekuasaan akan terbongkar, dan bahwa keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya.

    “Terbongkar satu persatu, Tuhan tidak tidur,” kata Chusnul di X @ch_chotimah2 (29/6/2025).

    Ia juga secara khusus menyindir pendukung garis keras mantan Presiden Jokowi yang kerap dijuluki sebagai “ternak Jokowi” di ruang digital.

    Bukan tanpa alasan, para pendukung Jokowi terlihat bungkam ketika orang-orang yang memiliki kedekatan dengan elite kekuasaan terseret kasus hukum.

    “Ternak Jokowi mana suara kalian?,” tandasnya.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.

    “Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK.

    Untuk diketahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (27/6/2025).

    Topan Ginting ditangkap bersama lima orang lainnya terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.

  • Umar Hasibuan: Kadis Terima Rp8 Miliar, Masa Gubernur Sumut Tidak?

    Umar Hasibuan: Kadis Terima Rp8 Miliar, Masa Gubernur Sumut Tidak?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan memberikan sorotan terkait dugaan korupsi di Pemerintahan Sumatera Utara (Sumut).

    Sorotan ini disampaikan oleh Umar melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia menaruh curiga terakit Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution juga menerima suap.

    “Kadis terima suap 8 M. Masa’ gubernur sumut gak terima uang suap?,” tulisnya dikutip Minggu (29/6/2025),

    “Kalian percaya klu gubernur sumut gak terima suap?,” sebutnya.

    Bahkan, ia menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebutnya tidak berani menyentuh Bobby.

    “Terlalu KPK klu gak berani sentuh menantu mulyono?,” tuturnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.

    “Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Soal Isu Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi, Ini Isi Subtansi Pokoknya

    Soal Isu Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi, Ini Isi Subtansi Pokoknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar terkait isu Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi jadi pembahasan hangat.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mendapatkan Nota Diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi.

    Adapun untuk nota diplomatik ini terkait penyelenggaraan haji 1446 H atau 2025 M.

    Dalam Nota Diplomatik itu, ada lima substansi pokok terkait Dinamika Haji.

    Poin pertama, terkait Data jemaah perlu di crosscheck kesesuaiannya baik data yang ada pada E-Haj, Siskohat Kementrian Agama, dan Manivest Penerbangan.

    Dimana, ada beberapa data nama jemaah haji yang berbeda antara Manifest dan Jemaah yang ikut terbang dalam pesawat.

    Untuk poin kedua, terkait pergerakan jemaah untuk gelombang I dari Madinah ke Mekah.

    Di Madinah, jemaah haji yang satu penerbangan ditempatkan pada satu hotel. Namun, saat di Mekah, konfigurasi berubah berbasis Syarikah.

    Sementara konfigurasi sebagian kecil jemaah berbeda-beda Syarikah. Jemaah ini untuk sementara tinggal dulu di Madinah.

    Inilah maksud dalam Nota Diplomatik sebagai memberangkatkan tidak sesuai prosedur.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Roy Suryo: Klarifikasi Profesor P Justru Menguatkan Dugaan Pemalsuan Ijazah Jokowi

    Roy Suryo: Klarifikasi Profesor P Justru Menguatkan Dugaan Pemalsuan Ijazah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belakangan ini perbincangan mengenai sosok Profesor P yang diduga bagian dari otak pencetakan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus mengalir.

    Hanya saja, tidak sedikit yang mengira bahwa Profesor P yang banyak disinggung itu merupakan mantan Rektor UGM, Prof Pratikno.

    Pakar Telematika, Roy Suryo mengatakan, meskipun posisi Pratikno sangat strategis, tapi ia bukan Profesor P yang dimaksud.

    “Sekali lagi belum Prof Pratikno yang akan dibahas mendalam kali ini, meski tidak menutup kemungkinan pada saatnya akan dibahas juga di kemudian hari,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Minggu (29/6/2025).

    Ia menekankan bahwa Profesor P yang dimaksud sebenarnya adalah Profesor Paiman Rahardjo Dwidjonegoro, Rektor Universitas Prof Dr Moestopo.

    “Perlu diingat pergantian Wamendes PDTT ini sangat terasa kental sekali nuansa politik bagi-bagi jatah jabatan relawan di era Jokowi,” sebutnya.

    Bukan tanpa alasan, Roy menuturkan bahwa Budi Arie Setiadi yang saat ini sebagai Menteri Koperasi merupakan ketua Relawan Projo. Sementara Profesor P, merupakan ketua relawan Seludir Jokowi.

    “Sebuah contoh yang sangat tidak baik untuk penentuan pejabat publik di Indonesia karena ditunjuk hanya berdasarkan like and dislike tanpa melalui proses meritokrasi seharusnya,” ucap Roy.

    Dikatakan Roy, itu merupakan contoh warisan buruk rezim Jokowi yang diwariskan di era Prabowo, termasuk membuat Indonesia menjadi gelap sampai saat ini.

    “Kalau sekarang nama Prof P ini sedang viral, banyak disebut di kasus Ijazah Palsu kaitannya dengan Universitas Pasar Pramuka (UPP), sebenarnya kalau ditelisik ke belakang, keterlibatannya sudah ada semenjak sekitar sebulan lalu,” jelasnya.

  • 3 Alumni UGM Alami Teror dan Ancaman, Diduga karena Mengungkap Kejanggalan Ijazah Jokowi

    3 Alumni UGM Alami Teror dan Ancaman, Diduga karena Mengungkap Kejanggalan Ijazah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan ijazah palsu mantan presiden Jokowi tampaknya akan terus jadi pembicaraan. Apalagi setelah muncul kabar bahwa tiga alumni UGM yang menyoroti kejanggalan ijazah tersebut mendapat ancaman dan teror.

    Informasi teror dan ancaman tersebut disampaikan ahli epidemologi molekuler, dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

    Melalui akun Facebooknya, Tifauzia Tyassuma, Dokter Tifa menuliskan teror yang dirasakan anak-anaknya dan dirinya sendiri.

    “Anak-anak saya diteror. Kost mereka disatroni, dan diancam verbal akan disakiti. Sampai foto-foto KTM dan KTP mereka disebar di sosial media dengan ancaman setiap hari di WA. Selain tentu saja saya sendiri, ancaman sudah tidak terhitung,” tulis Dokter Tifa, dikutip Sabtu malam (28/6/2025).

    Dokter Tifa juga mengungkap bahwa dua rekannya yang lain juga mendapat teror setelah mengungkap kejanggalan ijazah Jokowi. Bahkan, mobil milik pakar digital forensik, Rismon Sianipar, dirusak oleh pelaku teror.

    “Bang Rismon Sianipar mobilnya dirusak berkali-kali. Mas KRMTRoySuryo dikirimi makhluk aneh-aneh dari dunia Astral. Sebetulnya siapa sih yang ketakutan ini?” tanya Dokter Tifa.

    Dia juga menyebut bahwa yang menyuruh meneror anak-anak dan pakai preman tentu saja pelaku penipuan dan kebohongan.

    “Kok banci sekali anak-anak pun diserang? Pakai preman dll. Yang serang pakai tangan orang lain itu yang melakukan kejahatan, penipuan, kebohongan,” ujarnya.

    “Yang diserang, tentu saja yang pegang kebenaran. Jangan terbalik, kecuali Termul pikirannya terbalik-balik. Btw, Siapa yang berobat alasannya liburan antar cucu ya?” tutup Dokter Tifa, seolah menyindir Jokowi yang baru-baru ini videonya viral mengaku mengantar cucu. (sam/fajar)

  • Mahfud MD: Negara Tak Akan Bertahan Tanpa Pondasi Hukum yang Kokoh dan Adil

    Mahfud MD: Negara Tak Akan Bertahan Tanpa Pondasi Hukum yang Kokoh dan Adil

    Tak hanya itu, Mahfud juga mengulas isi buku Paradox Indonesia karya Presiden Prabowo Subianto (2017), yang membahas dominasi oligarki serta paradoks kekayaan Indonesia: sumber daya alam yang melimpah namun disertai kemiskinan struktural, rendahnya indeks persepsi korupsi, tingginya ketimpangan ekonomi, dan lemahnya perlindungan terhadap lingkungan.

    Dengan nada serius, Mahfud menyampaikan data-data mencengangkan yang mencerminkan ketimpangan ekstrem di Indonesia:

    “Rp11.400 triliun dana pengusaha Indonesia disimpan di luar negeri, dan 1% penduduk menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional serta 67% lahan negara. Lebih dari itu, menurut data IMF, 60,3% rakyat Indonesia atau 172 juta jiwa tergolong miskin jika menggunakan standar garis kemiskinan global USD 6,85/hari,” tegasnya.

    Menutup paparannya, Mahfud menekankan dua langkah krusial yang harus segera diambil untuk menyelamatkan masa depan bangsa: memperkuat penegakan hukum dan mengejar para koruptor tanpa kompromi.

    “Sejarah tidak pernah mencatat adanya negara yang bertahan lama tanpa pondasi hukum yang kokoh dan adil,” pungkasnya.

    Sebagai tambahan informasi forum tersebut menjadi refleksi mendalam bagi sivitas akademika Universitas Paramadina dan publik untuk terus mengawal nilai-nilai integritas, hukum, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Dalam sambutannya, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan pentingnya nilai-nilai hukum dan integritas dalam kepemimpinan.

    “Pemimpin masa depan harus memahami bahwa hukum dan integritas adalah pilar peradaban. Tanpa itu, negara hanya tinggal nama,” tegasnya.

  • Gerak Nadiem Dibatasi dan Dilarang Keluar Negeri, Kejagung: Demi Perlancar Penyidikan Dugaan Korupsi

    Gerak Nadiem Dibatasi dan Dilarang Keluar Negeri, Kejagung: Demi Perlancar Penyidikan Dugaan Korupsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, pada Senin (23/6) lalu, memenuhi panggilan penyidik Jampidsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tersebut.

    Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem Makarim, mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum.

    “Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih,” ucapnya.

    Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook tersebut.

    Penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020.

    “Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome,” kata Harli.

    Padahal, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif.

    Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows.

    Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome.

  • Nikah Massal di Istiqlal, Pengantin Dapat Modal Usaha Rp 2,5 Juta

    Nikah Massal di Istiqlal, Pengantin Dapat Modal Usaha Rp 2,5 Juta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menggelar nikah massal di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (28/6). Program ini disaksikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    “Di sini ada pasangan yang sudah lama, sudah tua. Saya dapat informasi ada yang sudah berumur 64 tahun,” ujar Menteri Nasaruddin Umar.

    Imam Besar Masjid Istiqlal ini mengungkap, ada pasangan yang sudah berumah tangga, namun baru dicatatkan secara resmi pada prosesi nikah massal.

    “Mungkin sudah pernah akad bawah tangan, tetapi hari ini resmi,” kata dia.

    Dia menekankan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Menurut Nasaruddin, pernikahan yang sah harus dicatat negara agar anak-anak yang lahir dapat memperoleh hak-hak administratif, mulai dari kartu keluarga, akta kelahiran, hingga paspor.

    “Pencatatan ini penting. Hari ini, negara langsung hadir memfasilitasi pencatatan nikah,” kata dia.

    Nasaruddin mengatakan, dalam waktu dekat, Kemenag juga akan mengadakan nikah massal minimal untuk seribu pasangan di seluruh Indonesia.

    Seluruh proses pernikahan, ujar dia, dilakukan sesuai syariat dan aturan hukum yang berlaku. Semua pasangan mendapat akta nikah resmi, lengkap dengan kartu nikah digital yang dilengkapi chip. Ia juga menegaskan tidak ada pernikahan di bawah umur maupun praktik poligami dan poliandri ilegal dalam acara ini.

    “Kami sangat ketat dalam administrasi. Usia pasangan, status hukum, hingga keabsahan wali dan saksi kami teliti betul. Ini bukan hanya soal seremonial, tapi juga menjaga kehormatan institusi pernikahan itu sendiri,” kata Nasaruddin.