Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Dedi Mulyadi Atur Perubahan Jadwal Masuk Sekolah, Ini Respons Tegas Mendikdasmen!

    Dedi Mulyadi Atur Perubahan Jadwal Masuk Sekolah, Ini Respons Tegas Mendikdasmen!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa seluruh pihak harus menaati aturan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.

    Pernyataan itu disampaikan Mu’ti menanggapi instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mewacanakan perubahan jadwal masuk sekolah serta pemberlakuan jam malam bagi pelajar.

    “Jadi begini ya, ini kan ada ketentuan kementerian tentang berapa lama belajar di sekolah, kemudian juga hari-hari sekolah itu ada ketentuannya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Mu’ti usai menghadiri acara Penganugerahan Penghargaan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa sore.

    Mu’ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam hal penyusunan kebijakan pendidikan. Ia berharap setiap kebijakan baru tetap mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh kementerian.

    “Jadi sebaiknya semua pihak ya memahami apapun kebijakannya, kami harapkan senantiasa mengacu kepada apa yang sudah menjadi kebijakan di kementerian,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan kontroversial yang mengatur aktivitas pelajar, mulai dari jam malam, perubahan hari belajar menjadi Senin sampai Jumat, hingga jam masuk sekolah yang dimajukan menjadi pukul 06.00 WIB.

    “Untuk jam malam, aturan tersebut mulai diberlakukan pada bulan Juni 2025 dengan pembatasan aktivitas siswa atau pelajar di luar rumah mulai pukul 21.00—04.00 WIB,” kata Dedi pada Minggu (1/6).

  • Dede Budhyarto Sentil Penggugat Ijazah Jokowi Bakal Cari Alasan untuk Mangkir dari Pemeriksaan

    Dede Budhyarto Sentil Penggugat Ijazah Jokowi Bakal Cari Alasan untuk Mangkir dari Pemeriksaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto kali menyoroti tajam terkait penyebar isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Dede Budyarto menyoroti terkait apa yang menjadi alasan para penyebar isu ijazah Jokowi ini ke depannya.

    Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Dede Budyarto menjelaskan tiga penyebar isu yang sudah memiliki alasan.

    Diantaranya ada, Egy Sudjana, Rizal Fadhullah dan Roy Suryo dengan alasannya masing-masing.

    “Egy Sudjana, alasan sakit berobat ke LN.
    Rizal Fadhillah, ngaku tertabrak motor.
    Roy Suryo, ngaku disantet,” tulisnya dikutip di akun X pribadinya, Selasa (3/6/2025).

    Dia mengaku sudah tidak sabar untuk menanti alasan dari tiga orang lainnya penyebar isu ini.

    Tiga orang yang dimaksudnya adalah Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma dan Kurnia.

    “Tinggal nunggu pengakuan palsu si Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma dan Kurnia, kekira ngaku apa?,” tuturnya.

    “Semoga ndak ngaku diserempet angin pentil mabur…🙃🤣😆,” sindirnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Viral Video AI Promosikan Candi Borobudur, Ketua MUI: Jangan Nyenggol Agama Lain

    Viral Video AI Promosikan Candi Borobudur, Ketua MUI: Jangan Nyenggol Agama Lain

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sebua video yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI viral di media sosial. Bermuatan promo destinasi Candi Borobudur.

    Video itu disebut-sebut mulanya diunggah akun X @/Ngobrolsantaiindonesia. Namun hingga kini belum terkonfirmasi, mengingat akun dimaksud tidak ditemukan.

    Video yang berdurasi sekitar 30 detik yang tersebar, memperlihatkan anak perempuan berbicara keunggulan wisata Borobudur.

    Namun yang jadi sorotan, narasi digunakan dianggap menyentil agama lain. Disebutkan biaya beribadah umrah dan haji yang mahal.

    “Ini ko’ istilahnya umrah ya, yang disuruh ngomong anak-anak,” Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (3/5/2025).

    Ia mengatakan, tidak ada salahnya berwisata ke manapun. Tapi mestinya tak menyinggung agama lain.

    “Mau wisata ke brobudur atau ke sungai silahkan suka-suka,” ujarnya.

    “Tapi juga jangan nyinggol agama lain yang pulahan juta umrah maupun yang antri haji ya suka-suka aja,” tambah Cholil.

    Pada dasarnya, ia mengatakan tiap orang bebas memeluk agama masing-masing.

    “Toh kita menganut bebas menjalankan ajaran agama masing-masing. Dasarnya Pancasila,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan ikut menyoroti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini. Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat. Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    Umar Hasibuan kemudian lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya memberi respons.

    Ia menyebut setelah Jokowi Widodo yang dicap sebagai raja, kini muncul sosok baru yaitu Dedi Mulyadi.

    Umar kemudian memberi sindiran dengan menyebut rakyat yang tidak capek memiliki pemimpin yang seperti ini.

    “Setelah jokowi mucullqh dedy mulyadi. Gak capek apa milih penguasa semodel dgn Jokowi ges?,” tulisnya dikutip Senin (2/6/2025).

    Usai memberi responsnya, Umar Hasibuan mengaku mendapatkan bully dari para fans Gubernur Jabar itu.

    “Gini doank twitter saya nanti akun IG dan tiktok saya dibully sama fans deddy mulyadi. 😁🙏,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Kritik Usul Usia Pensiun ASN Jadi 70 Tahun, Komisi II DPR RI Singgung Produktivitas dan Regenerasi SDM

    Kritik Usul Usia Pensiun ASN Jadi 70 Tahun, Komisi II DPR RI Singgung Produktivitas dan Regenerasi SDM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keinginan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) agar Aparatur Sipil Negara (ASN) masa pensiunnya jadi 70 tahun, mendapat penolakan dari parlemen.

    Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan bahkan mengkritik usulan batas usia pensiun ASN menjadi 70 tahun. Ia menegaskan, pentingnya regenerasi agar urusan ASN difokuskan pada perbaikan tata kelola yang berbasis kinerja.

    Usulan pensiun ASN 70 tahun sebelumnya datang dari Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakrulloh. Menurut Irawan, usulan itu harus dikaji sebelum dimasukkan ke dalam Revisi Undang-undang (RUU) ASN.

    “Saat ini design pensiun ASN tidak cukup memadai untuk memberikan perlindungan hari tua bagi ASN. Selain itu, nilai manfaat pensiun yang diterima ASN relatif sangat rendah dibandingkan dengan penghasilan aktif saat bekerja,” kata Irawan kepada wartawan, Senin (2/6).

    Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, usulan batas usia pensiun ASN hingga mencapai 70 tahun akan menghambat regenerasi dalam sistem kepegawaian. Sebab, perpanjangan usia pensiun akan mengganggu sistem meritokrasi yang dibuat untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul.

    “Semakin lama dia di situ, produktivitas kerjanya juga akan berpengaruh. Orang sudah bisa Dirjen segini umur 42 tahun. Jadi kalau dia di situ terus bisa 28 tahun lagi sampai usia 70 tahun pensiun, akhirnya di bawah ini nggak jalan regenerasinya,” paparnya.

    Ia menekankan, reformasi terhadap sistem pensiun ASN lebih mendesak dan relevan, daripada mengubah batas usia pensiun ASN.

  • Job Fair Ricuh, Nurhadi Sebut Bukti Kebutuhan Kerja Begitu Mendesak

    Job Fair Ricuh, Nurhadi Sebut Bukti Kebutuhan Kerja Begitu Mendesak

    FAJAR.CO.ID, BEKASI — Gelaran job fair Bekasi Pasti Kerja yang dilakukan Pemkab Bekasi, Jawab Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan menuai banyak perhatian. Tingginya animo masyarakat menjadi salah satu alasan.

    Selain animo masyarakat yang sangat tinggi, perhatian publik semakin tertuju ke job fair tersebut setelah terjadi keributan.

    Kericuhan itu terjadi diduga ramainya para pencari kerja yang mencapai 25 ribu orang, sementara kuota lowongan yang tersedia hanya sebanyak 3.000.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyebut insiden itu terjadi karena mendesaknya kebutuhan kerja, mengingat tingginya angka pengangguran.

    “Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi kepada wartawan, Senin (2/6).

    Nurhadi menekankan, Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar terkait pengangguran.

    Karena itu, tingginya angka pengangguran tidak bisa disikapi dengan pendekatan administratif melalui event based semata, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

    “Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” sesal Nurhadi.

    Legiskator Fraksi Partai Nasdem itu mengingatkan, pentingnya solusi jangka pendek terkait membludaknya pencari kerja saat ini. Salah satunya, dengan menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan maupun zona industri.

  • Dugaan Korupsi Pengurusan TKA, KPK Bakal Periksa Pejabat Kemnaker

    Dugaan Korupsi Pengurusan TKA, KPK Bakal Periksa Pejabat Kemnaker

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK0 terhadap kasus dugaan korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA), terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Terbaru, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan korupsi tersebut.

    Mereka ialah Suhartono selaku mantan Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker periode 2020-2023 dan Haryanto yang pernah menjabat sebagai Dirjen Binapenta Kemnaker 2024-2025.

    Selain itu, KPK juga memeriksa dua saksi lain, yaitu Fitriana Susilowati selaku Pengantar Kerja Ahli Madya Kemnaker dan Rizky Junianto sebagai Koordinator Bidang Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (2/6),” kata Plt Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Gedung A Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Selasa (20/5). Operasi ini terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam proses perizinan tenaga kerja asing (TKA).

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto menjelaskan bahwa penggeledahan ini bagian dari penyidikan kasus korupsi yang sedang ditangani.

    Namun, KPK belum membeberkan konstruksi lengkap perkara maupun identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Investigasi masih berlangsung untuk mengungkap keterlibatan lebih lanjut. (fajar)

  • 13 Kabupaten Kota Bakal Pamit dari Jawa Timur

    13 Kabupaten Kota Bakal Pamit dari Jawa Timur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur akan segera pamit apabila wacana pemekaran wilayah terealisasikan.

    Rencananya Jawa Timur mengalami pemekaran dan menghadirkan provinsi baru yaitu Jawa Selatan.

    Nama-nama daerah yang berwacana pamit dan berpisah dari Provinsi Jawa Timur untuk bergabung dengan calon Provinsi Jawa Selatan melalui pemekaran wilayah yaitu di antaranya sebagai berikut:

    Kabupaten Ponorogo

    Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 1.418,62 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kabupaten Kediri

    Kabupaten Kediri dengan luas wilayah 1.523,56 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kota Blitar

    Kota Blitar dengan luas wilayah 33,20 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kota Kediri
    Kota Kediri dengan luas wilayah 67,23 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kota Madiun

    Kota Madiun dengan luas wilayah 36,13 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kabupaten Madiun

    Kabupaten Madiun dengan luas wilayah 1.113,63 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kabupaten Nganjuk

    Kabupaten Nganjuk seluas 1.289,07 kilometer persegi berwacana pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung dengan calon Provinsi Jawa Selatan melalui pemekaran wilayah.

  • Jumbo Rebut Tahta, Jadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa

    Jumbo Rebut Tahta, Jadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Film animasi Jumbo akhirnya mencetak sejarah baru di dunia perfilman Indonesia. Film yang mengisahkan petualangan karakter jumbo nan menggemaskan ini berhasil menyalip rekor penonton yang sebelumnya dipegang KKN di Desa Penari. Kabar bahagia ini diumumkan pada Minggu lalu, bertepatan dengan rangkaian acara meet and greet yang digelar di Trans Studio Bandung.

    Berdasarkan data dari Cinepoint, Jumbo telah mengumpulkan 10.073.332 penonton di bioskop. Angka ini resmi melampaui rekor KKN di Desa Penari yang tercatat memperoleh 10.061.033 penonton. Momen kemenangan ini disambut suka cita oleh Visinema sebagai rumah produksi, yang membagikan kabar bahagia itu lewat akun media sosial resmi mereka, termasuk akun Instagram film Jumbo.

    Ucapan selamat pun langsung berdatangan, salah satunya dari SimpleMan, sang kreator KKN di Desa Penari. Ia menulis dengan penuh sportivitas, “Hari ini Jumbo resmi menjadi film indonesia terlaris sepanjang masa #1. Selamat buat mas @Adriandhy, @VisinemaID, dan semua orang yang ada dibalik film hebat ini.”

    Tak hanya itu, Si Juki, karakter animasi populer Tanah Air, turut memberikan apresiasinya. “Huwalakasih @jumbofilm_id @Adriandhy @VisinemaID Untuk hadiah terbaik pada animasi Indonesia. Ini adalah momen penting dan besar. Layak dirayakan,” tulis akun resmi @JukiHoki.

    Antusiasme warganet pun memuncak. Senin pagi (2/6/2025), jagat maya dipenuhi pujian dan rasa bangga atas pencapaian film animasi yang kini menduduki puncak daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Postingan resmi Jumbo di Instagram dibanjiri lebih dari 10 ribu like dan ratusan komentar penuh haru dan kegembiraan.

  • Surga Terakhir Raja Ampat dalam Ancaman Industri Nikel, JJ Rizal: Dosa Kekuasaan Jahanam Dobel

    Surga Terakhir Raja Ampat dalam Ancaman Industri Nikel, JJ Rizal: Dosa Kekuasaan Jahanam Dobel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejarawan JJ Rizal angkat bicara soal ancaman kerusakan yang mengintai kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, akibat ekspansi industri nikel dan program hilirisasi tambang yang digencarkan pemerintah.

    Rizal menyebut kerusakan yang mengintai Raja Ampat bukan hanya soal ekologi, tetapi juga soal sejarah.

    “Dosanya dobel, karena selain merusak ekologi juga menghancurkan situs bersejarah,” ujar Rizal di X @JJRizal (1/6/2025).

    Raja Ampat bukan hanya dikenal sebagai surga terakhir Indonesia karena keindahan alam dan kekayaan hayatinya.

    Di masa lalu, wilayah ini juga menjadi basis perjuangan Pangeran Nuku, Pahlawan Nasional asal Tidore.

    “Tempat itu adalah markas perang gerilya Pangeran Nuku bersama orang laut Papua,” imbuhnya.

    Rizal bilang, dari sana, mereka membangun pasar rempah alternatif yang menjadi ancaman nyata bagi kekuasaan kolonial Belanda.

    Lebih lanjut, Rizal menyayangkan bahwa tanah yang menyimpan nilai ekologis dan historis setinggi itu kini berada di ujung tanduk karena keserakahan proyek-proyek industri yang disebutnya sebagai bentuk kekuasaan jahanam.

    “Sungguh kekuasaan jahanam,” kuncinya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.

    Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.