Category: Fajar.co.id Nasional

  • Alumni UGM Bergerak, Ultimatum Rektor dan Jokowi terkait Dugaan Ijazah Palsu

    Alumni UGM Bergerak, Ultimatum Rektor dan Jokowi terkait Dugaan Ijazah Palsu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi semakin memanas. Apalagi belakangan ini muncul pembicaraan baru mengenai Pasar Pramuka.

    Belum selesai perdebatan Pasar Pramuka yang diduga sebagai lokasi dicetaknya ijazah Jokowi, muncul lagi Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak.

    Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia mengatakan bahwa ia baru saja menerima pesan berisi pernyataan sikap dari relawan alumni.

    “Iya, barusan itu dapat. 30 menit yang lalu,” kata Heru kepada fajar.co.id, Kamis (3/7/2025).

    Dalam pernyataan sikap tersebut, gabungan alumni UGM dari lintas angkatan dan lintas fakultas menamakan diri dengan Relagama Bergerak atau Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak.

    “Relagama Bergerak lahir atas dasar niat, ide, dan semangat bersama untuk berkontribusi menjaga nama baik almamater serta menjunjung tinggi muruwah UGM sebagai PTN yang melambangkan kampus perjuangan dan kerakyatan Indonesia,” tertulis pada pernyataan sikap tersebut.

    Lanjutnya, setelah mencermati dinamika dugaan ijazah palsu Jokowi, Relagama Bergerak sepakat untuk menyatakan pendapat.

    Relagama Bergerak menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kejujuran, berdasar nilai-nilai objektivitas, dan keterbukaan informasi kepada publik.

    Berikut pernyataan sikap dari Relagama Bergerak:

    Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan berserta staf dekan terkait, untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Sdr. Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya.

    Meminta kepada Sdr. Joko Widodo dengan suka rela, itikad baik, dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya (S1) kepada publik secara apa adanya.

    Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2, sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

    Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk civitas akademika UGM dan para alumninya.

    Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1×24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh ybs dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut.

    Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan dan staf dekan terkait, beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Sdr. Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat.

    Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Sdr. Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada.

    Bangun Sutoto yang tercatat sebagai koordinator berharap pernyataan sikap tersebut berkontribusi mengakhiri kasus dugaan ijazah palsu Jokowi secara tuntas, adil, dan transparan. (Muhsin/fajar)

  • Isu Ijazah Jokowi Dijadikan Bahan Survei, Yusuf Dumdum: Ampun

    Isu Ijazah Jokowi Dijadikan Bahan Survei, Yusuf Dumdum: Ampun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum merasa heran terkait isu ijazah Jokowi yang masih terus jadi pembahasan. Polemik mengenai keabsahan ijazah itu bahkan sudah berlarut-larut hingga dua tahun belakangan ini.

    Dimana, menurutnya pembahasan terkait ijazah ini sudah lama dan belum selesai jadi pembahasan sampai sekarang.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum menyatakan rasa herannya. Yang paling membuat tercengan adalah terkait isu ini yang bahkan saat ini sudah dibuatkan survei.

    “Ampuunn soal ijazah ini belum kelar-kelar,” tulisnya dikutip Rabu (2/7/2025):

    “Juga sampai dibikin survei 🤦‍♂️,” tuturnya.

    Sebelumnya, Lembaga survei Median juga merilis hasil survei terkait isu terkini, yakni ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Berdasarkan hasil survei, 55,5 persen masyarakat yang mengikuti survei yakin ijazah Jokowi asli.

    Survei ini digelar pada 12-18 Juni 2025. Ada 907 responden dari 38 provinsi yang dilibatkan dalam survei tersebut.

    Adapun untuk metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebar ke para responden.

    Hasil survei dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna medsos di Indonesia.

    Para responden diberi pertanyaan ‘akhir-akhir ini banyak berita di mana sekelompok orang mempertanyakan keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi, menurut Anda apakah ijazah Jokowi asli atau palsu?’.

    Hasilnya, 14,4 persen menganggap ijazah Jokowi palsu.

    Berikut ini hasilnya,

    Ijazah Jokowi asli 55,5%
    Ijazah Jokowi palsu 14,4%
    TT/TJ 30,1%

  • Bongkar Mafia Beras, Amran Sulaiman Ngaku Pernah Ditegur Dua Kali Tapi Tak Mundur

    Bongkar Mafia Beras, Amran Sulaiman Ngaku Pernah Ditegur Dua Kali Tapi Tak Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali tampil tegas di hadapan anggota Komisi IV DPR RI. Dalam rapat kerja yang digelar Rabu, 2 Juli 2025, ia menyampaikan bahwa langkahnya memerangi mafia beras sempat mengundang teguran dari salah satu petinggi negara.

    Teguran itu datang usai Amran membongkar dugaan kerugian negara yang mencapai Rp99 triliun akibat praktik kecurangan dalam distribusi beras.

    Namun begitu, Amran tak gentar. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut berdasarkan data konkret dari hasil investigasi gabungan antara Kementan, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pangan Nasional.

    Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap 268 merek beras di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi. Hasilnya cukup mencengangkan, sebanyak 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), 21 persen beratnya tidak sesuai dengan label.

    Tak hanya itu, hanya 20–40 persen dari beras subsidi yang benar-benar dijual sesuai ketentuan. Selebihnya, beras subsidi dikemas ulang dan dijual dengan harga premium.

    “Ini kami lakukan karena muncul anomali. Tiga bulan berturut-turut harga di tingkat petani turun, tapi di konsumen justru naik. Padahal stok beras di Bulog melimpah,” kata Amran dalam rapat tersebut.

    Ia juga mengungkap bahwa ini bukan kali pertama dirinya mendapatkan teguran saat berusaha membenahi tata niaga pangan.

    Dalam pidato wisuda di Universitas Hasanuddin beberapa waktu lalu, Amran pernah menceritakan bahwa ia ditegur setelah menutup perusahaan yang terlibat mafia pangan.

  • Ironi, Paparan BPA Sudah Lampaui Batas dan Bahayakan Konsumen, Belum Ada Regulasi Usia Pakai Ganula

    Ironi, Paparan BPA Sudah Lampaui Batas dan Bahayakan Konsumen, Belum Ada Regulasi Usia Pakai Ganula

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan paparan Bisphenol A (BPA) pada galon guna ulang di enam kota besar Indonesia sudah melampaui ambang batas aman 0,6 bagian per juta (bpj). 

    Ironisnya, meski BPOM sudah mengungkap banyaknya galon guna ulang yang sudah menjadi galon usia lanjut alias ganula, belum juga ada regulasi yang membatasi usia pakai galon jenis ini. Tidak adanya regulasi yang tegas pada masa pakai galon guna ulang membuka celah bagi peredaran ganula atau galon lanjut usia yang membahayakan konsumen. 

    Pasalnya, diketahui bahwa usia galon sangat mempengaruhi peluruhan BPA ke dalam minuman di dalam galon air kemasan. Semakin tua usia galon, semakin banyak BPAnya yang akan dengan mudah meluruh ke dalam air minum yang berada di dalam galon.

    BPOM sebenarnya telah mewajibkan label peringatan risiko BPA pada galon polikarbonat, tapi kebijakan ini baru berjalan penuh pada 2024 dengan masa penyesuaian hingga 2028. Sayangnya, soal usia pakai galon, tidak ada aturan apa pun.

    “Ini inti masalahnya. Label memang penting, tapi tanpa batas masa pakai, ganula tetap beredar. Barang plastik seperti galon polikarbonat tidak bisa dipakai selamanya. Tapi faktanya di lapangan, satu galon bisa dipakai bertahun-tahun, puluhan kali isi ulang,” tegas David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI).

    David juga mengungkap hasil temuan BPOM yang mengkhawatirkan. “BPOM sudah membuat aturan BPA. Itu ada ambang batasnya. Yang berbahaya itu ketika melewati ambang batas itu. Dan tahun 2021-2022 BPOM melakukan survei di enam kota besar di Indonesia. Hasilnya, paparan BPA sudah melebihi ambang batas. Artinya, ini adalah peringatan bahaya,” jelas David.

  • Artis Sinetron Muhammad Rayyan Alkadrie Ditangkap Usai Peras Pasangan Sesama Jenis, Polisi Sita Enam Video Syur

    Artis Sinetron Muhammad Rayyan Alkadrie Ditangkap Usai Peras Pasangan Sesama Jenis, Polisi Sita Enam Video Syur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan artis sinetron Muhammad Rayyan Alkadrie atau MRA terhadap seorang pria berinisial IMT. Dalam proses penyelidikan, aparat menyita enam rekaman video intim sesama jenis antara korban dan pelaku.

    “Menyita sebanyak enam rekaman video pendek hubungan intim sesama jenis antara korban dengan terduga pelaku,” ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Kamis (3/7/2025).

    Tak hanya video, polisi juga menyita dua unit ponsel serta satu kartu ATM atas nama MRA yang diduga berkaitan dengan aksi pemerasan tersebut.

    Firdaus menjelaskan, dari hasil pemeriksaan awal, MRA mengaku nekat memeras korban lantaran diliputi rasa cemburu. Diketahui, antara pelaku dan korban sebelumnya menjalin hubungan sesama jenis dan beberapa kali terlibat hubungan intim.

    Namun, ketika mengetahui korban menjalin hubungan baru dengan pria lain, MRA merasa kecewa dan marah.

    “Terduga pelaku merasa cemburu dengan korban karena korban mempunyai hubungan lagi dengan pria lainnya,” jelas Firdaus.

    Dengan perasaan emosi tersebut, MRA kemudian menuntut uang dari korban disertai ancaman akan menyebarkan video hubungan mereka jika permintaan itu tak dipenuhi.

    “Terduga pelaku melanggar Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan tahun,” tambah Firdaus.

    Sementara itu, Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Pengky Sukmawan, membenarkan adanya laporan pemerasan yang dilakukan oleh MRA. Menurutnya, korban telah beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku, dengan total kerugian sekitar Rp20 juta, baik melalui transfer maupun tunai.

  • Mengenal Alex Tanque, Striker Baru PSM Makassar yang Gacor di Liga Malta

    Mengenal Alex Tanque, Striker Baru PSM Makassar yang Gacor di Liga Malta

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Sosok pemain asing Alex Tanque dikabarkan bakal menjadi rekrutan anyar tim PSM Makassar untuk musim 2025/2026.

    Alex Tanque bahkan dikabarkan sudah sampai mendarat di Makassar untuk langsung mengikuti latihan perdana.

    Pemain asal Brasil ini merupakan sosok pemain yang aktif beroperasi di sisi sayap kiri permainan.

    Ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang dan kemungkin PSM merekrutnya untuk mengisi posisi yang ditinggal oleh Nermin Haljeta dan Balotelli.

    Sebelumnya, Alex Tanque bermain di klub asal Malta, Marsaxlokk FC.

    Bersama klub asal Malta itu, pemain berusia 31 tahun itu mencetak 16 gol dan 6 assist dalam 34 penampilannya.

    Bergabungnya Alex Tanque ke tim berjuluk Juku Eja ini semakin menambah daftar pemain asing asal Brazil.

    Sebelumnya PSM Makassar sudah memiliki pemain asal Brazil yaitu Victor Luiz dan Aloisio Neto.

    Ditambah lagi ada nama Lucas Dias yang disebut bakal bergabung PSM dan juga berasal dari Brazil.

    Sebelumnya, PSM Makassar disebut akan menggelar persiapan atau latihan perdana di awal bulan Juli.

    Kabari ini disampaikan langsung oleh Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim.

    Ia mengungkap skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares ini akan memulai sesi latihan di tanggal 4 Juli mendatang.

    “PSM Makassar akan latihan perdana pada tanggal 4 Juli 2025,” kata pria yang akrab Sule itu dalam keterangannya

    Hanya saja, sebelum berlangsungnya sesi latihan terlebih dahulu para pemain akan menjalani medical checkup.

    Adapun untuk medical checkup untuk para pemain akan dilakukan pada tiga hari berturut-turut yaitu 1-3 Juli mendatang

  • Gibran Disomasi Advokat dan Didesak Mundur sebagai Wapres, Persoalkan Akun Fufufafa hingga Noda Demokrasi

    Gibran Disomasi Advokat dan Didesak Mundur sebagai Wapres, Persoalkan Akun Fufufafa hingga Noda Demokrasi

    FAJAR.CO.ID — Desakan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden RI terus menyeruak. Selain desakan mundur dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Gibran juga mendapat somasi dari Para Advokat Perekat Nusantara.

    Somasi Advokat Perekat Nusantara mendesak Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden setelah 7 hari menerima surat somasi.

    Langkah Advokat Perekat Nusantara mendesak Gibran untuk mundur tak hanya berhenti sampai memberikan somasi saja. Jika Gibran tidak mengindahkan somasi, Advokat Perekat Nusantara berjanji akan maju ke MPR dan mengusulkan pemakzulan Gibran sebagai Wapres.

    Masalah yang diangkat Advokat Perekat Nusantara dan menjadi desakan bagi Gibran untuk mundur cukup beragam. Mulai dari tidak adanya klarifikasi Gibran terkait kepemilikan akun bernama Fufufafa di platform
    media sosial hingga sepak terjangnya yang dianggap telah menodai demokrasi Pemilu 2024.

    Perwakilan para Advokat Perekat Nusantara Petrus Salestinus mengatakan Gibran Rakabuming Raka telah menodai demokrasi Pemilu 2024 dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

    Menurutnya, Tim Gibran telah menjadi noda demokrasi Indonesia melalui atraksi yang memaksakan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

    “Putusan MK dan Putusan MKMK tidak hanya berimplikasi kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK dan 8 Hakim Konstitusi lainnya diberi sanksi administratif berupa teguran tertulis dan teguran lisan, akan tetapi juga berimplikasi hukum pada tidak sahnya putusan MK No: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

  • Orang Dekat Bobby Terjaring OTT, MAKI Desak KPK Usut Proyek Pemkot Medan saat Dipimpin Menantu Jokowi

    Orang Dekat Bobby Terjaring OTT, MAKI Desak KPK Usut Proyek Pemkot Medan saat Dipimpin Menantu Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pejabat yang diduga orang dekat Bobby telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut.

    Terkait hal itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, KPK perlu melakukan pendalaman kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat saat itu.

    Tidak hanya dugaan suap proyek di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus mengusut semua proyek di Pemerintah Kota Medan saat dipimpin Bobby Nasution.

    “Karena Topan ini sepemahaman saya orang dekat Bobby sejak zaman kampanye 2020, kampanye Walikota (Medan). Dia diduga melompat langsung jadi Kepala Dinas PUPR karena jadi tim sukses. Itu harus didalami proyek-proyek di Pemkot Medan selama empat tahun yang lalu,” kata Boyamin dilansir dari kantor berita politik RMOL, Rabu (2/7/2025).

    Untuk itu, KPK perlu segera memeriksa Bobby yang juga mantan Walikota Medan dalam perkara tersebut untuk mengembangkan proyek-proyek yang ditangani tersangka Topan dan swastanya selama di Pemkot Medan.

    “Ini bisa menyasar pemerintahan sebelumnya di Pemprov Sumut kalau di-hire oleh Pemprov Sumut sebelumnya. Atau bisa jadi mereka di-hire Pemkot Medan oleh Topan. Ini harus didalami dengan memanggil Bobby sebagai saksi,” terang Boyamin.

    Bukan hanya itu, Boyamin pun meminta KPK agar mendalami pergerakan tersangka Topan selama menjadi orang dekat Bobby.

    “Apakah betul-betul dia jadi ‘koboinya’ Bobby. Itu beberapa kesempatan tampak kedekatan yang bersangkutan. Untuk menggali kedekatan itu maka harus didalami itu tadi, pengembangan itu jadi penting,” pungkas Boyamin.

  • Siapa Calon Wakapolri yang Dikantongi Kapolri? Irjen Sandi Nugroho Ungkap Ini

    Siapa Calon Wakapolri yang Dikantongi Kapolri? Irjen Sandi Nugroho Ungkap Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komjen Ahmad Dofiri telah resmi melepas tanggung jawabnya sebagai wakapolri dalam Upacara Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Wakapolri, pada Senin (30/6).

    Kini, publik menunggu siapa sosok perwira tinggi (pati) yang bakal menggantikan jabatannya sebagai wakapolri tersebut.

    Untuk jabatan penting itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut telah mengantongi nama calon wakapolri, pengganti Komjen Ahmad Dofiri yang telah memasuki masa pensiun.

    “Sampai dengan saat ini, calon-calon terbaik dari perwira tinggi (pati) Polri untuk menduduki wakapolri sudah ada di tangan Bapak Kapolri,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho di Jakarta, Rabu (2/7).

    Kendati sudah ada nama yang dipastikan berada di tangan kapolri untuk menduduki jabatan Wakapolri, namun nama-nama tersebut belum bisa diungkapkan.

    Apalagi, belakangan ini Polri masih disibukkan dengan rangkaian acara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara yang jatuh pada Selasa (1/7).

    “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa segera kami umumkan untuk mengganti Bapak Dofiri selaku Wakapolri untuk jabatan berikut,” ungkapnya.

    Dofiri telah memasuki masa pensiun sebagai anggota Polri setelah berulang tahun ke-58 pada 4 Juni 2025.

    Komjen Ahmad Dofiri telah meniti karier panjang di lingkungan kepolisian. Jenderal polisi bintang tiga itu mengawali kariernya sebagai Kanit Resintel Polsek Tangerang Polda Metro Jaya pada 1990.

    Pengalaman operasionalnya terus bertambah hingga dipercaya menjadi Danton Tar di Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1992.

  • Banggar DPR RI Kritik Keras Menkeu Sri Mulyani: Efisiensi Tapi Utang Malah Bertambah

    Banggar DPR RI Kritik Keras Menkeu Sri Mulyani: Efisiensi Tapi Utang Malah Bertambah

    Sebagai Menteri Keuangan, lanjut Sri Mulyani, dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk membuka blokir tanpa persetujuan Presiden.

    Polemik ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan efisiensi fiskal dan tuntutan pembiayaan program strategis nasional di tengah kondisi penerimaan negara yang menurun.

    Sebelumnya, Pengamat Politik Ekonomi Heru Subagia menyampaikan pandangan kritisnya terkait kondisi perekonomian negara di tangan Prabowo.

    Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapatkan revisi telak dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional. Bukan lagi sekedar omon-omon ekonomi Indonesia bakal tumbuh 8 persen tetapi sebaliknya harus terjungkal dalam titik ekstrem.

    Tersiar kabar buruk bahwa Bank Dunia (World Bank) telah memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen. Demikian juga dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 dari sebesar 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

    (Kemenkeu) memangkas target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 dari 5,2 persen menjadi di kisaran 4,7 persen hingga 5,0 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemangkasan target pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dilakukan dengan menyesuaikan proyeksi lembaga-lembaga internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Begawan Ekonomi Indonesia ini mengumumkan pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin, 1 Juli 2025. Dengan demikian, pernyataan Sri Mulyani secara langsung menggulung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen. Perdebatan dan juga diskusinya sudah dikubur rapat. (bs-sam/fajar)