Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Dian Sandi PSI: Ilmu Maju, tapi Kenapa Masih Ada yang Melarang Ibadah Sesuai Keyakinan?

    Dian Sandi PSI: Ilmu Maju, tapi Kenapa Masih Ada yang Melarang Ibadah Sesuai Keyakinan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah sorotan dunia atas insiden perusakan rumah warga yang diduga dijadikan tempat ibadah di Sukabumi, muncul suara yang menggugah dari kalangan muda politikus.

    Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, angkat bicara, mengaku prihatin dengan beberapa kejadian belakangan ini.

    Di saat peristiwa itu menjadi sorotan media asing, ia menyampaikan pesan sederhana yang menyentuh akal sehat.

    “Semakin ke sini, semua hal semakin mampu dijelaskan secara logis. Ilmu pengetahuan membuat kita memahami semua isi alam semesta,” ujar Dian di X @DianSandiU (7/7/2025).

    Namun, Dian mengaku ada satu hal yang masih membuatnya bertanya-tanya.

    “Tapi satu hal yang saya tidak mengerti sampai hari ini, kenapa masih ada orang yang melarang orang lain beribadah sesuai keyakinannya? Apa masalahnya?” katanya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali bersuara mengenai insiden pembubaran kegiatan retreat pelajar Kristen yang terjadi di vila kawasan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.

    Dikatakan Ferdinand, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengunjungi vila tersebut dan memberikan bantuan untuk perbaikan.

    “Perusakan rumah yang digunakan retret dan diduga digunakan jadi tempat ibadah oleh masyarakat setempat, sekarang telah dikunjungi Gubernur Dedi Mulyadi,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (2/7/2025).

    Yang menarik, Ferdinand mengungkapkan bahwa bantuan sebesar Rp100 juta kepada pemilik vila dari Dedi Mulyadi justru diberikan kepada Masjid dan Musala.

  • Bukan Sekedar Jargon Free Palestina, Ini Bentuk Solidaritas Nyata Mentan Amran Sulaiman

    Bukan Sekedar Jargon Free Palestina, Ini Bentuk Solidaritas Nyata Mentan Amran Sulaiman

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7/7/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan.

    Mentan Amran mengungkapkan bahwa bantuan beras tersebut diberikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025

    “Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras,” kata Mentan Amran.

    Ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat krisis kemanusiaan yang terus berlangsung

    ”Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka, dan kita support pangannya,” ucap Mentan Amran.

    Mentan Amran mengungkapkan bahwa pengiriman bantuan beras akan diserahkan kepada Duta Besar Palestina di Indonesia terkait penentuan waktu dan mekanisme pendistribusian.

    ”Bantuan akan dikirim tergantung Dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Negara Palestina, Rezq Basheer-Salimia, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian luar biasa dan konsistensi dukungan pemerintah Indonesia.

  • Bawaslu Ungkit Putusan MK yang Muluskan Gibran Cawapres, Yusuf Dumdum: Ah Bawaslu Ini Bisa Aja…

    Bawaslu Ungkit Putusan MK yang Muluskan Gibran Cawapres, Yusuf Dumdum: Ah Bawaslu Ini Bisa Aja…

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu disebut memuluskan Gibran Rakabuming sebagai Calon Presiden (Capres).

    Hal tersebut ditanggapi Pegiat Media Sosial Yusuf Dumdum. Menurutnya, tak ada yang aneh.

    “Ah Bawaslu ini bisa aja. Gak ada yang aneh dan tiba-tiba. Semua sudah melalui proses kok,” kata Yusuf dikutip dari unggahannya di X, Senin (7/7/2025).

    Yusuf menyentil secara satire.

    “Gibran wapres termuda dan terbaik sepanjang sejarah dunia. Indonesia bangga. Bismillah komisaris,” ujar Yusuf.

    Adapun pernyataan Bawaslu itu diungkapkan saat dimintai tanggapan terkait putusan terbaru Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu nasional dan lokal.

    Di putusan tersebut, Pemilu nasional meliputi Pileg DPR, DPD dan Pilpres dipisahkan dengan lokal. Seperti Pileg DPRD provinsi, kabupaten/kota dan Pilkada.

    Meski begitu, Pemilu lokal baru digelar paling cepat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah anggota DPR, DPD atau presiden dan wakil presiden dilantik.

    Ia lalu mengungkit putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut kontroversi karena membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sebelum Putusan 90, usia Gibran tak memenuhi syarat pencalonan karena baru 36 tahun per 1 Oktober 2023.

    “Kan aneh dengan dengan tiba-tiba putusan 90 ini model of tahapan, pada saat tahapan tiba-tiba MK memutus seperti ini terjadi perubahan tentang syarat calon,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
    (Arya/Fajar)

  • 10 Juta Rekening Bansos Salah Sasaran, Wasekjend Demokrat Minta Aparat Hukum Bertindak

    10 Juta Rekening Bansos Salah Sasaran, Wasekjend Demokrat Minta Aparat Hukum Bertindak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto meminta aparat hukum bertindak. Terkait dengan 10 juta rekening Bantuan Sosial (Bansos) yang disebut salah sasaran.

    “Penegak hukum juga perlu menindak tegas pelaku penyimpangan dan menelusuri jaringan di baliknya, termasuk penerima yang sengaja memalsukan data atau menggunakan dana untuk tindakan ilegal seperti judi online,” kata Didik dikutip dari unggahannya di X, Senin (7/7/2025).

    Didik bahkan meminta aparat mengejar pihak yang terlibat. Apalagi, Bansos tersebut disebut mengalir ke operator judi online.

    “Kejar pihak-pihak yang memfasilitasi, seperti oknum bank atau operator judi online,” ujarnya.

    “Kolaborasi lintas instansi dan transparansi akan menjadi kunci untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tambah Didik.

    Adapun kabar tersebut mulanya diungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ada 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) dengan total saldo lebih dari Rp2 triliun yang dibekukan karena diduga salah sasaran.

    “Temuan PPATK ini menggambarkan potret sistem penyaluran bansos yang rentan terhadap penyimpangan,” ucapnya.

    Menurut Didik, itu mengindikasijan adanya potensi penyimpangan sistemik dan praktik terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem penyaluran bansos, serta manipulasi sistem yang melibatkan jaringan atau kelompok ttt secara terstruktur.

    “Masalah ini tidak hanya mengindikasikan potensi ketidaktepatan sasaran, tetapi juga penyalahgunaan dana untuk tindakan yang bertentangan dengan tujuan bansos,” jelasnya.

  • Anthony Budiawan Soal Impor Gula Tom Lembong: Pengetahuan Para Hakim Lebih Rendah dari Siswa SMP?

    Anthony Budiawan Soal Impor Gula Tom Lembong: Pengetahuan Para Hakim Lebih Rendah dari Siswa SMP?

    “Mereka menikmati keuntungan (nilai tambah) ekonomi dalam proses produksi pemurnian gula dari GKM menjadi GKP. Total nilai tambah ekonomi (secara langsung) mencapai paling sedikit 30 persen dari nilai GKM. Nilai tambah ekonomi akan jauh lebih besar kalau termasuk industri pendukung,” jelasnya.

    Kedua, pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak. Impor dalam bentuk GKP membuat pemerintah kehilangan pendapatan pajak atas keuntungan (nilai tambah) ekonomi tersebut.

    “Pemerintah kehilangan pajak penghasilan karyawan, pajak penghasilan badan, dan pajak pertambahan nilai, karena nilai tambah ekonomi dinikmati produsen luar negeri,” bebernya.

    Ketiga, lanjut dia, impor GKP merugikan devisa negara. Harga GKP jauh lebih tinggi dari harga GKM. Harga rata-rata GKP di pasar internasional tahun 2016 mencapai 492,19 dolar AS per ton.

    “Sedangkan harga rata-rata GKM tahun 2016 hanya 389,12 dolar AS per ton,” jelas Anthony.

    Ia mengungkapkan, selisih devisa yang keluar bisa mencapai ratusan juta dolar. Dengan jumlah impor GKM sebanyak 1.584.289 ton, nilai impor GKM tahun 2018 hanya 616,47 juta dolar AS.

    “Kalau impor dilakukan dalam bentuk GKP, maka Indonesia harus mengeluarkan devisa 740,79 juta dolar AS. Artinya, impor GKP akan merugikan devisa negara sebesar 124,32 juta dolar AS, atau setara Rp1,65 triliun,” tegasnya.

    Anthony mengingatkan, pemerintah sudah menetapkan aturan tegas terkait impor gula. Oleh karena itu, impor GKP harus dibatasi. Karena merugikan Indonesia.

    “Pasal 4 Permendag 117/2015 memberi batasan untuk itu. Impor GKP, hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula (GKP). Di luar dari itu, impor gula wajib dilakukan dalam bentuk GKM,” imbuhnya.

  • BSU Belum Cair, Cottong Sebut Pemerintah Gagal Pahami Urgensi Perut Rakyat!

    BSU Belum Cair, Cottong Sebut Pemerintah Gagal Pahami Urgensi Perut Rakyat!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000 yang dijanjikan pemerintah kepada jutaan pekerja berpenghasilan rendah masih belum sepenuhnya cair hingga awal Juli 2025. Meski telah diumumkan sejak Mei lalu dan dijadwalkan cair secara bertahap pada Juni-Juli, jutaan pekerja masih menunggu kejelasan nasib dana bantuan yang digadang-gadang sebagai “bantalan ekonomi” tersebut.

    Kementerian Ketenagakerjaan menyebut lambannya pencairan disebabkan oleh proses verifikasi data, validasi rekening, serta pemadanan lintas kementerian. Hingga kini, dari 3,7 juta pekerja yang tercatat sebagai penerima BSU tahap pertama, baru sekitar 2,45 juta yang telah menerima bantuan. Sisanya masih tertahan karena berbagai kendala teknis.

    Menyikapi keterlambatan ini, Nurhidayatullah B. Cottong, aktivis muda melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah yang dinilainya tidak serius dalam menjalankan program perlindungan sosial.

    “Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini soal perut rakyat yang dibiarkan lapar oleh sistem birokrasi yang mandek dan bebal! Pemerintah gagal paham bahwa Rp600 ribu bagi buruh itu bukan angka kecil, itu harga hidup. Tapi justru diseret-seret oleh alasan klasiklah rekening tidak valid, pemadanan belum selesai, bank belum transfer. Di mana empatinya?” tegas Cottong kepada wartawan, Rabu (3/7).

    Ia juga menilai bahwa pemerintah seharusnya bisa belajar dari tahun-tahun sebelumnya dalam menyalurkan bantuan dengan lebih cepat dan adaptif, apalagi di tengah beban ekonomi masyarakat yang semakin berat.

  • Sindiran Pedas Okky Madasari soal Adik Luhut Jadi Calon Dubes: Menantu Kasad, Ponakan Danantara, Adik Dubes

    Sindiran Pedas Okky Madasari soal Adik Luhut Jadi Calon Dubes: Menantu Kasad, Ponakan Danantara, Adik Dubes

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Penulis dan novelis Okky Madasari memberi sindiran keras ke Luhut Binsar Pandjaitan.

    Sindiran ini diberikan oleh Okky Madasari usai adik Luhut yang diberikan akan mendapatkan jabatan sebagai Dubes.

    Adik Luhut yaitu, Nurmala Kartini Sjahrir kabarnya akan ditunjuk sebagai calon Duta Besar (Dubes) untuk Jepang.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Okky Madasari memberi sindiran ke keluarga yang sudah memegang beberapa jabatan.

    “Menantu Kasad, ponakan Danantara, adik Dubes,” tulisnya dikutip Minggu (6/7/2025).

    Sebelumnya, Komisi I DPr tetap kerja meski akhir pekan. Sabtu dan Minggu, 5-6 Juli 2025, mereka menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar (dubes) yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

    Para calon dubes itu, bukan kaleng-kaleng. Di antaranya, ada adik kandung Luhut, mantan menteri di era Presiden Jokowi.

    Nurmala Kartini Sjahrir adik Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, mencuat sebagai calon Dubes RI untuk Jepang. Menko Kemaritiman dan Investasi, diproyeksikan menjadi Dubes RI untuk Amerika Serikat.

    Selain itu, muncul pula nama Hotmangaradja Pandjaitan, mantan Asisten Khusus Menhan bidang lingkungan strategis, serta Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri. Masing-masing, bakal ditugaskan di Singapura dan Uni Emirat Arab.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Daftar Nama 24 Calon Dubes RI yang Menjalani Fit and Propet Test

    Daftar Nama 24 Calon Dubes RI yang Menjalani Fit and Propet Test

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 24 calon Duta Besar RI untuk negara-negara sahabat telah menjalani proses fit and proper test di Komisi I DPR RI.

    Hal tersebut diakui Komisi I DPR RI yang menyebut telah merampungkan seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, terhadap 24 calon dubes yang diajukan pemerintah.

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Budi Djiwandono menyampaikan, seluruh proses telah selesai dilakukan secara menyeluruh.

    “Kami laporkan bahwa sekarang sudah selesai semua calon dubes yang mengikuti fit and proper test, 24 orang sudah lengkap dan sudah mengikuti fit and proper test ini dan 6 yang terakhir baru selesai beberapa waktu lalu,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7).

    Ia menjelaskan, setelah proses uji kelayakan selesai, Komisi I langsung menggelar rapat internal untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada Pimpinan DPR.

    “Dan kami juga sudah menjalankan rapat internal Komisi, di mana dalam rapat tersebut kami akan memberikan tanggapan, jawaban kepada pimpinan DPR RI untuk seterusnya dan nanti akan melanjutkan proses,” ujar Budi.

    Legislator Fraksi Partai Gerindra itu memastikan, proses uji kelayakan ini melibatkan calon-calon yang memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman diplomatik yang luas.

    “Kalau saya meminjam kata Ketua Komisi I yang hadir 48 jam terakhir itu kelas berat atau heavyweight semua, antara punya pengalaman panjang di dunia diplomasi melalui karier ataupun sudah pernah ditempatkan bertugas sebagai Duta Besar di negara-negara sahabat ataupun mempunyai jaringan-jaringan yang kuat di negara-negara sahabat juga,” tegasnya.

  • Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Tak Berujung, Denny Siregar: Kekupas Satu Persatu, Makin Penasaran Ujungnya

    Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Tak Berujung, Denny Siregar: Kekupas Satu Persatu, Makin Penasaran Ujungnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus menjadi sorotan publik. Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar, ikut mengomentari kasus yang makin ramai tersebut.

    Merasa gerah karena melihat dugaan ijazah palsu itu tidak berujung, Denny memberikan komentar menohok.

    Dengan pengalaman di dunia seni peran, Denny menyamakan kasus ini seperti film bergenre thriller.

    “Kasus ijazah ini lama-lama kayak film thriller. Kekupas satu persatu, makin penasaran ujungnya,” kata Denny di X @Dennysiregar (6/7/2025).

    Sebelumnya, Koordinator Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak (Relagama Bergerak), Bangun Sutoto, mengaku geram karena mantan presiden Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazahnya.

    Sebagai dampak dari sikap Jokowi, Bangun membeberkan bahwa nama baik UGM yang dikenal sebagai kampus kerakyatan itu tercemar.

    “Kami mencermati sekaligus merasakan bahwa institusi UGM yang telah berjasa kepada kami saat masih menjadi mahasiswa, menjadi bulan-bulanan publik,” ujar Bangun kepada fajar.co.id, Sabtu (5/7/2025).

    “Marwah dan nama baik UGM telah tercemar dengan kasus yang remeh-temeh ini,” tambahnya.

    Jebolan UGM 2005 ini menegaskan kembali bahwa alumni memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik almamater.

    “Sebagai alumni, kami punya kewajiban untuk menjaga nama baik almamater. Itu dasar kami bersuara. Itu sah dan sudah menjadi satu keharusan bagi kami,” tandasnya.

    Menampik desas-desus bahwa mereka dikendalikan oleh pihak tertentu untuk menyerang Jokowi, Bangun langsung membantah.

  • Kontingen Satgas Patriot II Bakal Unjuk Gigi di Bastille Day 2025 Prancis

    Kontingen Satgas Patriot II Bakal Unjuk Gigi di Bastille Day 2025 Prancis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin, secara resmi memberangkatkan Kontingen Satgas Patriot II dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (6/7/2025).

    Kontingen ini akan mengikuti parade dan defile militer Bastille Day yang akan digelar pada 14 Juli 2025 di Paris, Prancis.

    Partisipasi Indonesia pada Bastille Day 2025 menjadi semakin istimewa karena Indonesia dijadwalkan sebagai negara tamu kehormatan. Momen ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Prancis dan menjadi bukti kedekatan serta komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama pertahanan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

    Kontingen Satgas Patriot II terdiri dari 451 personel gabungan TNI dan taruna dari Akademi TNI—yang meliputi Akmil, AAL, dan AAU—serta Akpol. Dari jumlah tersebut, sebanyak 262 personel merupakan pasukan upacara dari tiga matra TNI, sementara 189 lainnya merupakan anggota pasukan drumband gabungan taruna dari keempat akademi tersebut.

    Pemberangkatan kontingen dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan pada pagi hari usai upacara pelepasan resmi oleh Menhan RI, sedangkan gelombang kedua bertolak pada sore hari dari lokasi yang sama.

    Dalam sambutannya, Menhan RI menyampaikan bahwa keikutsertaan ini merupakan kehormatan sekaligus pengakuan terhadap profesionalisme prajurit Indonesia.

    “Saya, Panglima TNI dan Kapolri baru saja memberangkatkan Kontingan Indonesia Patriot II ke Prancis dalam rangka Hari Bastile tanggal 14 Juli sebagai kontingen kehormatan,” ujar Menhan RI.