Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Kritik Pemerintah Soal Pulau Aceh Diambil Sumut, Tatak Ujiyati: Apa Mau Bikin Konflik Horizontal?

    Kritik Pemerintah Soal Pulau Aceh Diambil Sumut, Tatak Ujiyati: Apa Mau Bikin Konflik Horizontal?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tatak Ujiyati, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memindahkan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Kebijakan ini dianggap Tatak menambah masalah baru di tengah situasi nasional yang sedang penuh tekanan.

    “Ekonomi lagi sulit, banyak PHK, lingkungan rusak, korupsi di mana-mana,” ujar Tatak di X @tatakujiyati (11/6/2025).

    Dikatakan Tatak, pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan persoalan mendesak yang sedang dihadapi masyarakat, seperti krisis ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), kerusakan lingkungan, hingga maraknya praktik korupsi.

    “Bukannya fokus selesaikan masalah yang ada, malah bikin masalah baru dengan memindahkan sebagian wilayah Aceh ke Sumut,” sebutnya.

    Ia juga mempertanyakan urgensi dari kebijakan tersebut yang dinilai justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga di dua provinsi.

    “Apa mau bikin konflik horizontal lagi nih? Heran deh sama maunya pemerintah sekarang,” tambahnya.

    Pemindahan empat pulau ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang ditandatangani oleh Tito Karnavian.

    Keputusan itu menjadi sorotan karena Sumut saat ini dipimpin oleh menantu mantan Presiden Jokowi, Bobby Nasution.

    Sejumlah pihak menilai kebijakan ini tidak hanya menabrak sensitivitas wilayah adat dan identitas masyarakat Aceh, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan politik di tingkat lokal.

    (Muhsin/fajar)

  • Kabar Terbaru! Kejagung Buka Peluang Usut Potensi Pelanggaran Tambang di Daerah

    Kabar Terbaru! Kejagung Buka Peluang Usut Potensi Pelanggaran Tambang di Daerah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk mengusut potensi adanya pelanggaran dari aktivitas penambangan di daerah di luar Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Kejaksaan akan mengusut jika ada laporan pengaduan terkait polemik ini.

    “(Laporan) disampaikan ke aparat penegak hukum, mana saja, supaya ada bahan, ada dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian, pengecekan sebenarnya apa yang terjadi di sana,” katanya.

    Adapun hingga saat ini, kata dia, belum ada laporan pengaduan ke Kejagung terkait potensi pelanggaran di Raja Ampat.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut kementeriannya bakal mengusut potensi pelanggaran dari aktivitas penambangan di daerah di luar Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Hanif mengatakan bahwa kementeriannya akan mulai bergerak sekitar pekan ini, tetapi dia belum dapat menyebutkan tanggal pastinya.

    Adapun pemerintah pada hari ini mengumumkan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Empat perusahaan itu mencakup PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan empat IUP itu dicabut karena beberapa lahannya berada di kawasan lindung Geopark Raja Ampat.

    “Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan Geopark,” kata Bahlil menjelaskan alasan pencabutan IUP saat jumpa pers.

  • Heboh Raja Ampat, Viral Pernyataan Lama Faisal Basri: Jokowi Paling Banyak Rugikan Negara

    Heboh Raja Ampat, Viral Pernyataan Lama Faisal Basri: Jokowi Paling Banyak Rugikan Negara

    Heboh Raja Ampat, Viral Pernyataan Lama Faisal Basri: Jokowi Paling Banyak Rugikan Negara

  • Jepang vs Indonesia, Babak Pertama: Jepang Unggul 3-0

    Jepang vs Indonesia, Babak Pertama: Jepang Unggul 3-0

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Jepang unggul sementara dari Indonesia di Babak Pertama. Squad Indonesia terganjal di babak pertama dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita, Osaka, Jepang, Selasa (10/6). 

    Skuad Garuda tertinggal 0-3 setelah Jepang mencetak dua gol hanya dalam rentang empat menit. 

    Kemudian satu gol diciptakan untuk kedua kalinya oleh Daichi Kamada.

    Gol pembuka datang dari Daichi Kamada pada menit ke-15.

    Gol ini berawal dari umpan silang matang Shunsuke Mito dari sisi kiri, yang langsung disambut Kamada dengan sundulan terarah ke gawang Indonesia.

    Emil Audero sempat bereaksi cepat dan menepis bola, namun sundulan Kamada itu tetap meluncur masuk melewati garis gawang. Jepang memimpin 1-0.

    Belum sempat pulih dari tekanan, empat menit kemudian, giliran Takefusa Kubo menambah keunggulan Jepang dari Indonesia dan kembali menggetarkan gawang Indonesia.

    Ia menyelesaikan peluang yang menciptakan gol di menit ke-19. 

    Timnas Jepang tampil solid dan menekan sejak menit awal, sementara pasukan Patrick Kluivert tampak kesulitan keluar dari tekanan.

    Bahkan, di menit ke-42, pelatih mengganti Marselino Ferdinan, pemain muda yang kini merumput di kasta kedua Liga Inggris, dengan Yakob Sayuri.

    Jepang menutup skor menjadi 3-0 setelah Daichi Kamada mencetak gol keduanya.

    Ia mencetak gol indah setelah melewati tiga pemain Indonesia, yakni Mees Hilgers, Jay Idzes, dan terakhir Emil dengan mencungkil bola. (eds)

  • Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat, Susi Pudjiastuti Sampaikan Harapan Besarnya

    Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat, Susi Pudjiastuti Sampaikan Harapan Besarnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti baik kabar pencabutan izin tambang di Raja Ampat.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Geopark Raja Ampat. 

    Empat perusahaan tersebut adalah, PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Pencabutan dilakukan karena pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup dan status kawasan Geopark.

    “Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada kami (izin itu) melanggar,” ujar Bahlil. .

    Ia menambahkan, pihaknya juga melakukan verifikasi langsung ke lapangan.

    Bahlil menjelaskan bahwa meski izin-izin tersebut terbit sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023, kawasan tersebut sudah seharusnya dilindungi.

    Geopark Raja Ampat mencakup empat pulau utama: Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool, beserta perairan di sekitarnya yang dikenal sebagai rumah bagi ekosistem laut terkaya di dunia.

    Merespon hal ini, lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susi Pudjiastuti menyampaikan terima kasihnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, ia berharap langkah selanjutnya ada pencabutan izin-izin tambang lain disekitaran Raja Ampat.

    “Terimakasih Pak Presiden @prabowo
    Mohon dipastikan bila masih ada yang lain Bapak harus segera hentikan juga,” tulisnya dikutip Selasa (10/6/2025).

    Menurut tambang yang saat berjalan dengan jarak 40 km dari Raja Ampat itu sangat berbahaya.

  • Natalius Pigai Soal Tambang di Raja Ampat: Pelaku Dapat Dikategorikan Penjahat Biota

    Natalius Pigai Soal Tambang di Raja Ampat: Pelaku Dapat Dikategorikan Penjahat Biota

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat suara. Terkait tambang nikel di Raja Ampat.

    “Kalau 30 Km dari Waisai Pusat Wisata Raja Ampat maka sama dengan Pecatu ke Canggu Bali 32 Km kawasan Inti Wisata (inner circle),” kata Natalius dikutip dari unggahannya di X, Selasa (10/6/2025).

    “Maka tidak sekedar evaluasi untuk perbaikan namun pemberhentian eksploitasi tambang,” tambahnya.

    Ia menyebut izin tambang yang dikeluarkan oleh Menteri Ignatius Jonan 2017 pada tanpa insting Konsep Pariwisata Berkelanjutan & juga tanpa mempertimbangkan Raja Ampat sebagai salah satu pusat koral, biota dan ekosistem laut yang sedang diperhatikan oleh Dunia.

    “Pelaku dapat dikategorikan sebagai penjahat dalam hal ini biota (biosida & ekosida) yang menjadi perhatian negara dan dunia,” ujarnya.

    Padahal, kata Natalius, presiden dalam berbagai kesempatan di internasional menyampaikan pentingnya campur tangan negara untuk penyelamatan ekologi global dan ancaman perubahan iklim.

    “Sekarang kita memilih: Saya memilih mashab penyelamatan ekologi global dan perlindungan terhadap alam dari ancaman perubahan iklim,” pungkasnya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6).

    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Mensesneg.

  • Persoalan Raja Ampat, Ferdinand Hutahaean: Ternak Mulyono ini Masih Punya Hati?

    Persoalan Raja Ampat, Ferdinand Hutahaean: Ternak Mulyono ini Masih Punya Hati?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik izin tambang Nikel di wilayah Raja Ampat saat ini tengah menjadi pembahasan hangat di masyarakat.

    Bagaimana tidak, salah satu surga dunia yang dimiliki oleh Indonesia itu terancam hilang karena adanya pertambangan nikel.

    Arus penolakan pun terus bergejolak mengingat Raja Ampat sebagai salah satu tempat yang paling dilindungi.

    Terkait hal ini, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean ikut angkat bicara.

    Ferdinand lebih menyoroti terkait anggapan dari para pendukung mantan Presiden Jokowi terkait izin tambang di Raja Ampat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahaean menyoroti tajam para pendukung Jokowi.

    Ia bahkan menyebut mereka sudah tidak punya hati.

    “Saya heran, sebetulnya para ternak Mulyono ini masih punya hati atau sudah diganti hati babi sih?,” tulisnya dikutip Selasa (10/6/2025).

    Dimana, mereka menganggap polemik yang terjadi di Raja Ampat sebagai sesuatu yang tidak bermasalah.

    “Koq bisa-bisanya melihat peristiwa Raja Ampat itu sebagai pepesan kosong dan tidak bermasalah?,” tuturnya.

    “Mata mereka ini perlu diganti dengan mata anjing..!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ngabalin Sebut Gerombolan HTI/FPI Bangkit: Mulai Beringas Tuh

    Ngabalin Sebut Gerombolan HTI/FPI Bangkit: Mulai Beringas Tuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menyebut Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (FPI) mulai bangkit. Ia bahkan menyebut beringas.

    “Gerombolan keok pada bangkit tuh, campur bekas HTI/FPI mulai bringas tuh,@ kata Ngabalin dikutip dari unggahannya di X, Selasa (10/6/2025).

    Ngabalin tak memaparkan bentuk kebangkitan dimaksud. Namun menurutnya, gerombolan tersebut punya kebencian terhadap Presiden ke-7 Jokowi.

    “Sinting. Tingkat dewa kebencian mereka pada Jokowi,” ujarnya.

    Apalagi, kata Ngabalin, anak tertua Jokowi kini jadi Wapres. Yakni Gibran Rakabuming Raka.

    “Sakitnya ampe uluhati, apa lagi si sulung jadi wapres,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia menyebut FPI dan HTI sebagai laskar tak berguna.

    “Laskar takberguna yang lagi sakit ati karena dipecat diberhentikan di tengah jalan-koordinasi mantap, waktunya makin dekat menyatu die nih ama panci dkk,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Hadiahi Timnas Jam Tangan Mewah, Sumber Dana Dipertanyakan Warganet

    Prabowo Hadiahi Timnas Jam Tangan Mewah, Sumber Dana Dipertanyakan Warganet

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berhasil menang melawan China 1-0 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pemain Timnas diundang oleh Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya.

    Pemain Timnas diketahui mendapat hadiah berupa jam tangan mewah merek Rolex. Hal ini terungkap setelah mereka pulang dari pertemuan dengan nomor 1 Indonesia.

    Jam mewah tersebut yang berwarna hijau, yang terungkap dari unggahan Instagram milik salah satu pemain Timnas, yakni Justin Hubner.

    Dilihat dari video yang dibagikan Justin Hubner, jam pemberian Prabowo adalah jenis GMT MASTER-II 40mm.

    Dilansir dari laman resminya, jam yang dijadikan hadian memiliki harga yang fantastis, yakni Rp193.782.000.

    Sontak saja, pemberian jam yang memiliki harga fantastis itu menuai ragam komentar dari warganet.

    Banyak yang menilai pemberian itu sangat berlebihan, bahkan tidak sedikit yang mempertanyakan anggaran ataupun sumber dana yang digunakan.

    Pemberian jam mewah tersebut sontak menuai reaksi masyarakat. Tak sedikit yang mempertanyakan sumber dana atau anggaran untuk pembelian jam yang sudah pasti tak sedikit.

    Ditambah, pemberian jam tangan itu menyinggung efisiensi yang tengah digaungkan oleh pemerintah.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Bosan Dijanji-janji, Honorer R2 dan R3 Ancam Menginap di Depan Istana Negara

    Bosan Dijanji-janji, Honorer R2 dan R3 Ancam Menginap di Depan Istana Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Janji pemerintah untuk menyelesaikan honorer R2 dan R3 yang tak kunjung direalisasikan mulai membuat kalangan honorer geram. Mereka pun kembali akan melakukan aksi unjuk rasa.

    Aksi jilid 3 honorer R2 dan R3 akan dimulai besok. Aksi ini direncanakan berlangsung 2 hari, dimulai dari 10 – 11 Juni 2025.

    Ketua umum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Faisol Mahardika menyampaikan, konsentrasi massa aksi jilid 3 ada pada tuntutan penyelesaian PPPK 2024 tahun ini. Honorer R2 dan R3 harus dituntaskan tahun 2025, jangan sampai loncat ke 2026.

    “Regulasi berupa KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025 sudah ada. Namun, untuk pelaksanaannya, perlu ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah dan kami tuntut itu,” kata Faisol dilansir JPNN, Senin (9/6).

    Tanpa juknis, terangnya, pemda tidak bisa mengeksekusi regulasi tersebut. KepmenPAN-RB terlalu umum sehingga perlu dijelaskan lebih detail.

    Pemda butuh juknis dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang terperinci sebagai dasar kebijakan di daerah.

    Faisol menegaskan, massa aksi jilid 3 berapa pun jumlahnya akan bertahan di depan Istana Negara bila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

    “Kami siap menginap di depan Istana Negara. Kami sudah bosan dengan janji-janji manis yang sampai sekarang tidak ada realisasinya,” tegasnya.

    Peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Gabungan R2 dan R3 sudah sepakat tidur di depan Istana pada 10 Juni dan dilanjutkan aksi 11 Juni. Mereka tidak akan pulang ke daerah masing-masing jika tuntutannya belum disetujui pemerintah.