Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Okky Madasari Sentil Hadiah Rolex: Mental Penerabas dari Politik ke Sepak Bola

    Okky Madasari Sentil Hadiah Rolex: Mental Penerabas dari Politik ke Sepak Bola

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemberian hadiah jam tangan mewah Presiden Prabowo Subianto ke pemain Timnas Indonesia ternyata disorot tajam.

    Sorotan tajam ini digaungkan di media sosial, menyusul hasil buruk yang didapatkan Timnas Indonesia.

    Skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert ini dilaga terakhir dilumat oleh Raksasa Asia, Jepang dengan skor telak 6-0.

    Karena alasan itu, banyak publik khususnya di media sosial yang mengaitkan kekalahan ini dengan pemberian hadiah tersebut.

    Hal inilah yang kemudian ikut disorot oleh Novelis dan akademisi Okky Madasari menyebut Indonesia sebagai negara yang mau sesuatu yang instant

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Okky memberi contoh Wakil Presiden yang terpilih karena dan sah mencalonkan diri karena adanya perubahan undang-undang.

    “Contoh lain: Mau jadi wapres tapi usia belum cukup, ubah undang-undangnya,” tulisnya dikutip Kamis (12/6/2025).

    “Dari sepak bola hingga politik, semangat untuk menerabas proses & aturan itu ada dan terinternalisasi,” ujarnya.

    Ia menyebut Indonesia kini layak disebut sebagai mental penerabas seperti yang pernah dicetukan oleh Koentjaraningrat

    “Sebagaimana yg dicetuskan Koentjaraningrat: Mental Penerabas,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ketua PBNU Sebut Greenpeace dan Walhi Wahabi Lingkungan, Roy Murtadho: Semua yang Nggak Sejalan Dicap Wahabi

    Ketua PBNU Sebut Greenpeace dan Walhi Wahabi Lingkungan, Roy Murtadho: Semua yang Nggak Sejalan Dicap Wahabi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla menyebut Greenpeace dan Walhi sebagai wahabi lingkungan. Pernyataan itu dikritik tokoh muda NU Roy Murtadho.

    “Salah seorang ketua PBNU, kiai Ulil Abshar Abdalla pernah bilang: @GreenpeaceID & @walhinasional adalah wahabi lingkungan,” kata Roy dikutip dari unggahannya di X, Rabu (11/6/2025).

    Menurut Roy, PBNU memang kerap mencap wahabi. Hanya karena tidak sejalan.

    “Intinya semua yang nggak sejalan dengan PBNU dicap wahabi,” terangnya.

    Padahal, menurut Ketua Unum Partai Hijau itu, banyak riset dari dua lembaga tersebut yang menunjukkan kerusakan lingkungan akibat deforestasi.

    “Banyak sekali riset Greenpeace soal kerusakan hutan oleh deforestasi & PSN, tapi bagi PBNU: bodo amat,” ujarnya.

    Sebelumnya, pernyataan Ulil itu disampaikan melalui unggahan di X. Menanggapi tambang nikel di Raja Ampat.

    “Peduli lingkungan, oke. Menjadi wahabi lingkungan jangan. Harus dibedakan antara peduli lingkungan dg menjadi “wahabi lingkungan” yg hanya menggaungkan “wokisme dan alarmisme global” dlm bidang lingkungan. Berbahaya!” tulis Ulil dalam akun X-nya, yang diunggah pada Selasa, 10 Juni 2025.
    (Arya/Fajar)

  • BP Haji Sebut Saudi Batalkan Wacana Pangkas Kuota Haji RI hingga 50 Persen, Dahnil: Semacam Peringatan

    BP Haji Sebut Saudi Batalkan Wacana Pangkas Kuota Haji RI hingga 50 Persen, Dahnil: Semacam Peringatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Penyelenggara (BP) Haji menyebut wacana Pemerintah Arab Saudi memangkas kuota haji Indonesia hingga 50 persen dipastikan batal. Kepastian itu setelah diskusi intens antara BP Haji dengan otoritas Arab Saudi

    Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui adanya wacana yang berkembang di internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk memangkas kuota haji Indonesia hingga 50 persen. “Wacana Arab Saudi tersebut setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” kata Dahnil pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6) malam.

    Dahnil menyebut wacana pemangkasan kuota haji RI hingga 50 persen berkembang, karena Arab Saudi ingin memberikan semacam peringatan.

    Menurut Dahnil, Pemerintah Arab Saudi menilai pelaksanaan haji Indonesia musim 2026 belum optimal.

    Wacana pemangkasan kuota haji, ungkap Dahnil, muncul sebagai bentuk antisipasi agar permasalahan yang terjadi pada musim haji 2025 tidak terulang pada pelaksanaan musim haji di tahun mendatang.

    Dahnil mengungkapkan, dari hasil diskusi antara BP Haji yang diwakili Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf dengan otoritas Arab Saudi, wacana pemangkasan kuota haji hingga 50 persen tidak akan dilanjutkan.

    “Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Kata Dahnil, Pemerintah Arab Saudi masih memberikan kepercayaan kepada Indonesia dilandasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk lembaga khusus untuk menangani penyelenggaraan haji secara lebih profesional dan terfokus.

  • Lahir dan Besar di Sumut, Nicho Silalahi Keras Menolak Peralihan 4 Pulau Aceh

    Lahir dan Besar di Sumut, Nicho Silalahi Keras Menolak Peralihan 4 Pulau Aceh

    “Kami hadir di sini untuk bisa sama-sama meredam, ataupun bisa sama-sama menyepakati apa yang harus kita sepakati bersama dengan pak gubernur Aceh,” kata Bobby saat ditemui di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (4/6/2026).

    Bobby menjelaskan jika penetapan keempat pulau itu ke Sumatera Utara yang dilakukan Kemendagri bukan intervensi pihaknya. Dirinya mengaku terbuka untuk melakukan pembahasan dengan Pemerintah Aceh.

    Sementara, baru-baru ini Mendagri Tito Karnavian buka suara soal empat pulau yang disengketakan Pemda Aceh dan Pemda Sumatera Utara (Sumut).

    Tito mendukung keempat pulau itu dikelola secara kolaboratif oleh dua pihak.
    “Kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not?” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Tito menuturkan pemerintah pusat telah menetapkan empat pulau itu masuk wilayah Sumut berdasarkan batas daratnya. Hal ini juga telah disepakati pemda-pemda di wilayah yang bersangkutan.

    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” kata Tito.

    Tito menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri yang menetapkan status wilayah pulau itu pada 2022. Ketetapan terbaru, kata dia, hanya mengulang keputusan tersebut.

    “Nah kemudian, itu tahun 2022 sudah diputuskan waktu itu, Kep-nya, keputusan Mendagri, tentang nama wilayah itu dan letaknya. Nah tahun 2025 yang April kemarin itu, karena hanya pengulangan, namun kemudian mungkin ada pihak yang menerima, ada yang tidak menerima, kita pahamlah,” ujarnya.

  • PGI Serukan Pimpinan Gereja Praktikkan dan Suarakan Pertobatan Ekologis: Gereja Tidak Boleh Diam Ketika Alam Terluka

    PGI Serukan Pimpinan Gereja Praktikkan dan Suarakan Pertobatan Ekologis: Gereja Tidak Boleh Diam Ketika Alam Terluka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan sikap. Terkait meluasnya praktik industri ekstraktif di Indonesia.

    Melalui pernyataan sikap yang diterima fajar.co.id, PGI menilai industri ekstraktif yang berjalan mengabaikan keberlanjutan ekologis. Serta keadilan sosial dan martabat kemanusiaan.

    “PGI memandang, Indonesia saat ini menghadapi krisis ekologis yang semakin serius, di mana hutan tropis dan pulau-pulau kecil dibuka untuk pertambangan,” tulis pernyataan sikap yang ditandatangani Sekretaris Umum PGI Pendeta Darwin Darmawan, dikutip Rabu (11/6/2025).

    PGI menyerukan tiga hal. Sala satunya, agar para pimpinan gereja harus menjadi pemimpin sekaligus teladan dalam mempraktikkan dan menyuarakan pertobatan ekologis.

    “Gereja tidak boleh diam saja ketika alam terluka oleh berbagai praktik eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab, baik industri ekstraktif yang mencemari lingkungan, maupun ekspansi perkebunan yang mengakibatkan deforestasi dan dampak-dampak sosial lainnya,” jelasnya.

    Dalam hal ini, disebutkan bahwa para pimpinan gereja harus teguh berdiri dengan integritas yang utuh dan tak terombang-ambing. Baik oleh ancaman maupun iming- iming dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Dengan demikian, gereja menjadi pembawa pengharapan yang tangguh dan relevan, sebagaimana dicita-citakan dalam visi PGI,” pungkasnya.

    “Gereja harus setia pada karya misinya yang merawat keutuhan ciptaan, menegakkan keadilan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat di sekitar daerah di mana industri berada,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, menyebut kasus Raja Ampat hanya gunung es dari polemik pertambangan di Indonesia.

    “Kasus Raja Ampat ini hanya puncak gunung es masalahnya. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini di bawah agar lepas dari pengawasan itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan,” kata Didu dikutip dari videonya yang kini viral di media sosial dikutip Rabu (11/6/2025).

    Didu pun mengungkit kawasan industri di Morowali. “Puncak rekayasa tambang, untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke China, itu Morowali,” ujarnya.

    “Supaya publik paham. Kita pelajari dulu la, kenapa terjadi di Raja Ampat,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, saat itu, izin Morowali keluar dari Kementerian Perindustrian dengan alasan hirilisasi. Sehingga tidak melalui Sudirman Said dan Said Didu. 

    “Itu yang dilakukan oleh menteri yang sangat berkuasa tadi. Dan lihat, pejabat-pejabat kawasan industri Morowali itu adalah bekas Dirjen Perindustrian semua,” imbuhnya.

    Setelah itu, Didu mengatakan menteri yang sangat berkuasa itu merekayasa semua aturan. Karenanya bebas pajak, bebas bea, dan perhitungan royaltinya hanya kepada pemilik IUP.

    “Jadi China yang ada di Morowali itu sama sekali bebas dari pajak. Tidak ada pajak sama sekali,” ucapnya.

    “Ingat! Dikasihnya itu 30 tahun loh! Oleh menteri yang sangat berkuasa. Sampai sekarang ada di dalam, dan rekayasanya dia semua,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip dengan inisial Jokowi dan Iriana.

  • Kabinet Prabowo Panas! Siapa yang Akan Tergusur?

    Kabinet Prabowo Panas! Siapa yang Akan Tergusur?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti rangkaian kebijakan yang diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan menyebutnya sebagai bentuk intervensi yang tak lazim dalam sistem pemerintahan.

    Dikatakan Anthony, intervensi ini bukan hanya menunjukkan krisis koordinasi, tetapi juga mengindikasikan adanya duri dalam kabinet yang menghambat jalannya roda pemerintahan.

    Anthony menyinggung pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai salah satu contoh intervensi langsung Presiden Prabowo.

    Kebijakan itu diumumkan lewat Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan menurut Anthony, mencerminkan adanya masalah besar dalam proses perizinan sebelumnya.

    “Intervensi pencabutan izin usaha pertambangan ini menandakan ada masalah besar dalam pemberian izin usaha pertambangan tersebut, yang tentu saja mengarah pada pelanggaran serius,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Rabu (11/6/2025).

    Selain itu, Anthony menyoroti langkah Presiden Prabowo yang membatalkan kebijakan distribusi elpiji 3 kg sehari setelah kebijakan itu diterapkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Kebijakan tersebut sebelumnya sempat menimbulkan kekacauan hingga mengakibatkan antrean panjang dan bahkan korban jiwa.

    “Kemungkinan besar, kebijakan tersebut diambil atas inisiatif Bahlil sendiri, tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Presiden,” sebutnya.

    Tak hanya di sektor energi, Anthony juga menyoroti intervensi Presiden di Kementerian Keuangan, yakni dengan mengganti Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dengan orang-orang dekat Presiden.

  • Jajah Indonesia Ratusan Tahun, Belanda Rampas 31 Triliun USD

    Jajah Indonesia Ratusan Tahun, Belanda Rampas 31 Triliun USD

    FAJAR.CO.ID,  JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkit nilai harta kekayaan Indonesia yang dirampas Belanda selama menjajah Bangsa Indonesia.

    Prabowo menyebut, tidak kurang 31 triliun US Dolar (atau Rp 504 ribu triliun) dirampas Belanda selama menjajah RI.

    Hal itu diucapkan saat kegiatan Indo Defence 2024 yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, pada Rabu (11/6).

    Menurut dia, nilai tersebut diketahui dari riset yang dia baca beberapa waktu yang lalu.

    “Ada satu riset, beberapa minggu lalu yang menceritakan ke kita, bahwa selama menjajah, Belanda telah ambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai USD 31 triliun,” kata dia.

    Eks Menhan itu lalu membandingkan rampasan Belanda dengan produksi domestik bruto (PDB) RI yang kini mencapai 1,5 triliun USD.

    Bila dibandingkan, rampasan Belanda 31 triliun dolar AS itu setara dengan sekitar 18 kali PDB RI.

    “Sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 140 tanun anggaran, anggaran kita 140 tahun,” jelasnya.

    Dia menambahkan bahwa pelajaran yang dapat diambil adalah mesti bisa menjaga kekayaan yang dimiliki.

    “Itu mengajarkan ke kita, kalau sekarang berhasil jaga kekayaan, mungkin GDP per kapita juga salah satu yang tertinggi di dunia,” tutur Prabowo. (fajar)

  • Tatak Ujiyati Sentil Pemerintah: Ekonomi Sulit, Malah Pindahkan Pulau

    Tatak Ujiyati Sentil Pemerintah: Ekonomi Sulit, Malah Pindahkan Pulau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tatak Ujiyati, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memindahkan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Kebijakan ini dianggap Tatak menambah masalah baru di tengah situasi nasional yang sedang penuh tekanan.

    “Ekonomi lagi sulit, banyak PHK, lingkungan rusak, korupsi di mana-mana,” ujar Tatak di X @tatakujiyati (11/6/2025).

    Dikatakan Tatak, pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan persoalan mendesak yang sedang dihadapi masyarakat, seperti krisis ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), kerusakan lingkungan, hingga maraknya praktik korupsi.

    “Bukannya fokus selesaikan masalah yang ada, malah bikin masalah baru dengan memindahkan sebagian wilayah Aceh ke Sumut,” sebutnya.

    Ia juga mempertanyakan urgensi dari kebijakan tersebut yang dinilai justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga di dua provinsi.

    “Apa mau bikin konflik horizontal lagi nih? Heran deh sama maunya pemerintah sekarang,” tambahnya.

    Pemindahan empat pulau ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang ditandatangani oleh Tito Karnavian.

    Keputusan itu menjadi sorotan karena Sumut saat ini dipimpin oleh menantu mantan Presiden Jokowi, Bobby Nasution.

    Sejumlah pihak menilai kebijakan ini tidak hanya menabrak sensitivitas wilayah adat dan identitas masyarakat Aceh, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan politik di tingkat lokal.

    (Muhsin/fajar)

  • Empat Pulau Aceh Berpotensi Migas Ingin Dikelola Sumur, Aktivis: Itu Bukan Punya Kalian

    Empat Pulau Aceh Berpotensi Migas Ingin Dikelola Sumur, Aktivis: Itu Bukan Punya Kalian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga menyoroti perebutan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution datang ke Aceh membahas polemik empat pulau dengan Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem. Bobby mengusulkan pengelolaan keempat pulau itu dilakukan secara kolaboratif.

    “Kami hadir di sini untuk bisa sama-sama meredam, ataupun bisa sama-sama menyepakati apa yang harus kita sepakati bersama dengan pak gubernur Aceh,” kata Bobby

    Ada juga usulan dari Bobby terkait pengelolaan potensi pulau itu dilakukan secara bersama-sama. Dia mengaku akan melanjutkan pembahasan dengan Mualem.

    “Jadi tadi kita sampaikan, kita kolaboratif, kita kolaborasi. Kalau bicara soal potensinya, tadi tidak bicara ini akan dikembalikan atau tidak, atau akan punya siapa. Tapi kita bicarakan kalau ke depannya kalau ada pembahasan, kami terbuka saja,” ungkapnya.

    Hal inilah yang kemudian disoroti tajam Andi Sinulingga melalui salah satu cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia memberikan sindiran dengan menyebut mengambil barang orang kemudian meminta untuk mengelola bersama.

    “Ambil pulau orang, lalu yg punya minta di kembalikan, eeh yg ngambil barang malah bilang “yuk kita kelola sama2”, penalaran apa itu? 😡,” tulisnya dikutip Rabu (11/6/2025).

    Andi Sinulingga pun dengan mengatakan Sumut tahu bahwa empat pulan yang diperebutkan ini sebenarnya memang bukan punya mereka.