Dari sudut pandang teknologi, Cottong menekankan pentingnya digital forensic yang menyeluruh. Rekaman CCTV terakhir menunjukkan korban sempat membuang sampah dan kembali ke kamar pada malam sebelum kematiannya. Namun hingga kini belum jelas apakah jejak komunikasi digital, metadata perangkat, dan rekam jejak online ADP telah diperiksa secara menyeluruh.
“Dimana forensik digitalnya? Apakah HP korban sudah ditracking? Siapa kontak terakhirnya? Apakah ada jejak ancaman digital atau komunikasi terakhir yang mencurigakan? Kalau tidak diungkap, ini cacat prosedur dan cacat teknologi,” tegas Cottong.
Secara politik, ia juga mengkritik lemahnya sikap Kementerian Luar Negeri yang hanya bersikap pasif dan menyerahkan semuanya kepada polisi. Menurutnya, sebagai institusi yang menaungi korban, Kemenlu seharusnya membentuk tim internal independen untuk menelusuri konteks diplomatik, latar belakang penugasan, serta potensi ancaman yang dihadapi ADP.
Tak hanya itu, Komisi I dan Komisi III DPR RI juga didesak untuk membentuk tim pengawas khusus.
“Kalau ini dibiarkan, jangan salahkan publik jika mulai muncul spekulasi ada yang sedang ditutup-tutupi,” tambahnya.
“Autopsi medis itu penting, tapi audit terhadap keadilan juga tak kalah penting. Kita tidak butuh hasil laboratorium yang dibungkam bahasa teknis, tapi transparansi total baik itu hasil racun, profil psikologis, hingga kemungkinan ada sabotase,” ujar Cottong menutup pernyataannya.
Kasus ADP adalah ujian bagi integritas sistem hukum, teknologi forensik, dan keberanian institusi untuk membuka segala kemungkinan. Jika dibiarkan menjadi misteri yang menguap, bukan hanya satu nyawa yang mati melainkan kepercayaan publik terhadap negara.
