Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Perang Rudal Iran vs Israel, Ratusan WNI Ternyata Masih di Teheran, Pemerintah Didesak Mengevakuasi

    Perang Rudal Iran vs Israel, Ratusan WNI Ternyata Masih di Teheran, Pemerintah Didesak Mengevakuasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Konflik yang semakin memanas antara Iran dengan Israel membuat khawatir banyak pihak.

    Hingga kini masih ada 380 Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran. Sebagian besar di antara mereka berada di Teheran.

    Komisi I DPR mendorong agar pemerintah mempercepat evakuasi ratusan WNI tersebut.

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal menyampaikan hal itu pada Kamis (19/6).

    Dia menyatakan bahwa ratusan WNI yang berada di wilayah rawan konflik harus secepatnya dievakuasi ke daerah yang lebih aman. Apalagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran sudah menetapkan status siaga I.

    ”Kami prihatin dengan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut. Pemerintah melalui KBRI Tehran harus segera mengambil langkah cepat dan terukur. Setiap detik sangat berharga dalam situasi genting seperti ini,” kata Deng Ical, sapaannya, kepada awak media.

    Politisi asal Sulawesi Selatan itu menekankan pentingnya koordinasi intensif antara KBRI Tehran, Pemerintah Pusat, dan negara-negara di sekitar Iran. Tujuannya agar proses evakuasi ratusan WNI dari Iran dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dia pun mengingatkan bahwa keselamatan para WNI jadi yang utama.

    ”Keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas utama. Kami berharap evakuasi berjalan lancar dan seluruh WNI dapat kembali dengan selamat,” ujar Syamsul Rizal.

    Karena saat ini wilayah udara Iran tidak kondusif, evakuasi paling memungkinkan dilakukan melalui jalur darat. Syamsul Rizal ingin jalur tersebut sudah dipastikan aman untuk dilalui oleh para WNI. Mereka harus dikawal dan disediakan akomodasi serta logistik seperti makanan.

  • Said Didu Sindir Pemimpin Pembohong, Kutip Ayat Al-Qur’an, Netizen Ramai Mengaminkan

    Said Didu Sindir Pemimpin Pembohong, Kutip Ayat Al-Qur’an, Netizen Ramai Mengaminkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mencuri perhatian publik lewat cuitan terbarunya di X, Kamis (19/6/2025).

    Dalam cuitan yang tampak menyentil Jokowi dengan menulis satu kalimat pendek:

    “Sekedar mengingatkan,” kata Said Didu disertai kutipan ayat Al-Qur’an Surah Al-Jatsiyah ayat 7.

    Said Didu menjelaskan bahwa celaka bagi setiap pembohong karena bergelimang dosa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.

    Cuitan tersebut langsung menuai respons luas. Banyak warganet menilai unggahan itu sebagai sindiran keras kepada mantan atasannya, Jokowi.

    Apalagi mengingat rekam jejak Said Didu yang pernah menjabat sebagai pejabat eselon I di era Jokowi sebelum kemudian menjadi pengkritik keras pemerintah.

    Hingga Kamis sore, cuitan tersebut telah dilihat lebih dari 6.900 kali, mendapatkan 309 suka, dan 85 kali diposting ulang.

    Balasan dari warganet pun bermunculan, salah satunya dari akun @blank0429 yang menulis:

    “Pak, mohon ikut serta mengaamiinkan,” timpalnya mengaminkan.

    Balasan tersebut merujuk pada ajakan bersama mengamini doa agar bangsa ini diselamatkan dari pemimpin yang berdusta.

    (Muhsin/fajar)

  • Heru Subagia: Koperasi Desa Merah Putih Proyek Propaganda Berbiaya Rakyat

    Heru Subagia: Koperasi Desa Merah Putih Proyek Propaganda Berbiaya Rakyat

    Heru menyebut program ini tidak memiliki model kelayakan pendanaan yang sehat.

    Bahkan, menurutnya, proyek ini sangat rawan gagal, mengingat struktur organisasinya masih baru, infrastruktur belum matang, minim jaminan aset, dan nihil rekam jejak usaha.

    “Pertanyaannya sederhana, anda rela dana simpanan Anda di bank digunakan membiayai koperasi tanpa jaminan yang jelas? Rasanya tidak,” tegas Heru.

    Lebih jauh, Heru menuding bahwa program ini lebih bersifat propaganda ideologis ketimbang proyek ekonomi berbasis realitas.

    Pemerintah disebut mengaitkan program ini dengan sejarah keluarga Presiden Prabowo, yang menyebut dirinya sebagai pewaris semangat koperasi dari sang kakek, RM Margono Djojohadikusumo.

    Namun di balik semangat itu, Heru melihat ada potensi manipulasi yang berbahaya.

    “Yang dijual mimpi, yang ditagih uang rakyat,” tukasnya.

    Ia juga menyoroti laporan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang menyatakan bahwa hingga 16 Juni 2025, sebanyak 80.002 unit Koperasi Desa Merah Putih telah dibentuk.

    Jumlah tersebut menandakan beban yang sangat besar bagi perbankan nasional. Heru mengestimasi potensi transaksi yang harus dikelola mencapai Rp400 triliun, nyaris 20 persen dari total APBN.

    Ia menilai kondisi ini berbahaya bagi stabilitas sistem perbankan nasional. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap bank BUMN, penarikan dana besar-besaran bisa terjadi, saham jatuh, dan bank tidak mampu membayar dividen maupun kewajiban keuangan lainnya.

    “Jika ini terus dipaksakan, bisa-bisa kepemilikan bank-bank nasional akan jatuh ke tangan asing,” tegasnya.

  • Mustinya Layak Hukum Mati atau Seumur Hidup – FAJAR

    Mustinya Layak Hukum Mati atau Seumur Hidup – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — EKs Pejabat Mahkamah Agung Zara Ricar dijatuhi vonis 16 tahun penjara dengan Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Putusan itu menuai sorotan.

    Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan salah satu yang menyoroti. Menurutnya, putusan itu menunjukkan rusaknya hukum.

    “Betapa rusaknya hukum dan hakim yang cuma vonis 16 tahun penjara ke Zarof Richard koruptor kakap di negeri ini?” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Umar, penerima suap terpidana pembunuhan, Ronal Tannur itu layak dihukum mati. Atau minimal penjara seumur hidup.

    “Mustinya dia layak di hukum mati atau minimal seumur hidup,” terangnya.

    Ia pun meminta publik memberi satu kata kepada vonis Zarof. Ia menegaskan bahwa hakim yang menangani kasus tersebut penghianat.

    “Satu kata buat hakim yang vonis zarof ges? Saya mulai: Penghianat,” pungkasnya.

    Vonis tersebut sebelumnya dibacakan ketua majelis hakim Rosihan Juhriah Rangkuti dalam sidang pembacaan putusan seperti dilansir dari Antara.

    ”Menyatakan terdakwa Zarof Ricar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu penuntut umum; dan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum,” kata Rosihan.

  • Pemerintah Umumkan Empat Pulau kembali ke Aceh, Zulfikar Akbar: Jadi Penanda Presiden Mau Dengar Suara Rakyat

    Pemerintah Umumkan Empat Pulau kembali ke Aceh, Zulfikar Akbar: Jadi Penanda Presiden Mau Dengar Suara Rakyat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

    Lewat pengumuman yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh.

    Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Mensesneg Prasetyo Hadi di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    Merespon hal ini, Pegiat media sosial sekaligus aktivis asal Aceh, Zulfikar Akbar menyampaikan ucapan terima kasihnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami Aceh berterima kasih atas keputusan baik Presiden @prabowo,” tulisnya dikutip Kamis (19/6/2025).

    Ia juga menyebut kembalinya empat pulau ini ke Aceh menjadi tanda bahwa Presiden selalu mendengar suara dari rakyat.

    Zulfikar pun berharap ke depannya Presiden Prabowo bisa kembali mengambil sikap terkait visinya soal Asta Cita.

    “Jadi penanda presiden msh mau mendengar suara rakyat. Tak meremehkan keresahan rakyat,” ungkapnya.

    “Semoga presiden pun ambil sikap atas orang dekat yg menghalangi Asta Cita,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kementerian Pariwisata Genjot Program MBG Lewat Pelatihan Pengelolaan Dapur SPPI

    Kementerian Pariwisata Genjot Program MBG Lewat Pelatihan Pengelolaan Dapur SPPI

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemberian pelatihan dan pendampingan pengelolaan dapur terintegrasi kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam kunjungannya ke Poltekpar NHI Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025), mengatakan pihaknya bersinergi dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan pelatihan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada 1.600 siswa pada 11-24 Juni 2025 di Poltekpar NHI Bandung, Jawa Barat.

    “Kami mempersiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh, terampil, dan siap berkontribusi di berbagai lini. Termasuk dari balik dapur sebagai tempat fondasi gizi yang sehat, ketahanan pangan, dan dimulainya semangat melayani,” kata Widiyanti.

    Widiyanti menjelaskan, para peserta yang mengikuti pelatihan ini, telah diseleksi dan dididik untuk dapat menjadi pengelola atau kepala dapur yang kompeten. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya belajar teknik pengolahan bahan pangan, mereka juga menempa berbagai keterampilan lain seperti manajerial, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat.

    Menurutnya, pemilihan Poltekpar NHI Bandung sebagai lokasi belajar SPPI ini membuktikan sekolah pariwisata ini merupakan pilar penting dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang unggul, kompeten, dan berdedikasi.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata juga menyampaikan perlunya dukungan berbagai pihak mulai dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, akademisi, hingga masyarakat dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis untuk membuka akses gizi sehat bagi rakyat.

  • Pasar Pramuka Disorot Usai Beathor Suryadi Beber Kejanggalan Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: Sudah Bocor Kasar

    Pasar Pramuka Disorot Usai Beathor Suryadi Beber Kejanggalan Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: Sudah Bocor Kasar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan politisi senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, terkait ijazah Jokowi, kini jadi sorotan.

    Hal tersebut juga dibahas oleh Dokter Tifa. “Menarik ini ketika PDIP sudah bocor kasar, bukan bocor alus lagi tentang Rekayasa Ijazah yang dipakai untuk mendaftar KPU DKI Jakarta,” tulis Dokter Tifa melalui aku pribadinya di X.

    Dokter Tifa melanjutkan, menurut Beathor Suryadi, Ijazah yang bersangkutan dipermak di Pasar Pramuka pojokan, lembaga penerbit Ijazah ketok magic alias Universitas Pasar Pramuka – UPP (Jangan dicari situsnya karena sudah digusur mendadak).

    “Simak ya ketika Banteng sudah ikutan melabrak ijazah.
    Dan ada tokoh yang hilang. Saya langsung mikir. Kenapa ya Pasar Pramuka Salemba itu tiba-tiba digusur mendadak tahun 2012, lalu bersih tak bersisa tahun 2015? Apakah ada berusaha yang membersihkan jejak?” ujarnya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan bahwa Andi Widjajanto—mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP—disebut pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik.

    Beathor mengatakan, Andi menyaksikan dokumen tersebut saat masa pencalonan Jokowi di Pilpres 2014.

    Namun, menurutnya, ijazah itu merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika Jokowi mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakata.

    “Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI,” ujar Beathor.

    Beathor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo.

  • Ferdinand Hutahaean Semprot Kader PSI: Foto hanya Tunjukkan Pernah Kuliah, Belum Tentu Lulus

    Ferdinand Hutahaean Semprot Kader PSI: Foto hanya Tunjukkan Pernah Kuliah, Belum Tentu Lulus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali angkat bicara mengenai polemik tak berkesudahan seputar keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Pernyataan terbaru ini ia sampaikan sebagai respons terhadap unggahan foto KKN Jokowi di Boyolali yang dibagikan oleh kader PSI, Dian Sandi Utama.

    Ferdinand mengaku semakin jenuh melihat manuver yang menurutnya tidak menyelesaikan akar persoalan.

    “Saya semakin kesal yah, muak melihat perkembangan dari kasus ijazah palsu Jokowi ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (18/6/2025).

    Ia menilai, langkah yang diambil Jokowi dan para pendukungnya justru membingungkan publik.

    Pasalnya, bukti yang ditampilkan sejauh ini, seperti foto kegiatan KKN maupun keterlibatan di Mapala, tidak berhubungan langsung dengan kelulusan akademik.

    “Saya harus menyatakan bahwa Jokowi yang mencicil bukti-bukti bahwa dia pernah kuliah, pernah KKN. Itu kan bukti yang tidak bisa menyimpulkan bahwa seseorang punya ijazah,” cetusnya.

    Ferdinand menambahkan, banyak mahasiswa yang pernah menjalani KKN atau bahkan memasuki tahap akhir seperti skripsi, namun tetap tidak mendapatkan ijazah karena gagal menyelesaikan studinya.

    “Orang mungkin bisa pernah kuliah, KKN, tapi tidak lulus,” ucapnya.

    Bagi Ferdinand, yang paling masuk akal dilakukan untuk mengakhiri polemik ini adalah menunjukkan dokumen otentik.

    “Sesuatu yang bisa membuktikan seharusnya, ditunjukkan. Mengapa ditunjukkan foto KKN lah, mahasiswa pecinta alam (Mapala), terus apa lagi segala macam. Mengapa bukan ijazahnya saja yang ditunjukkan aslinya gitu loh,” lanjutnya.

  • Alasan Chaos Mengada-Ada, Ferdinand Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah: Banyak yang Pernah Kuliah tapi DO

    Alasan Chaos Mengada-Ada, Ferdinand Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah: Banyak yang Pernah Kuliah tapi DO

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, baru-baru ini mengemukakan salah satu alasan mengenai keberadaan ijazah tak kunjung ditunjukkan ke publik.

    Dalam keterangannya, Yakup mengatakan bahwa ada potensi keributan yang tidak bisa dikendalikan atau chaos ketika ijazah tersebut ditunjukkan.

    Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean memiliki pandangan lain. Ia tidak sependapat dengan Yakup.

    “Kalau alasan Lawyernya bilang nanti chaos, rakyat akan meminta ijazah asli semua pejabat, nggak seperti itu lah,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (18/6/2025).

    Dikatakan Ferdinand, sejauh Indonesia merdeka, belum pernah terjadi rakyat meminta mantan pemimpinnya untuk menunjukkan ijazah asli.

    “Atau ijazah pejabat negara, kecuali terindikasi memang punya rekam jejak yang patut diduga memalsukan ijazah. Ini kan Jokowi yang pertama sekali,” cetusnya.

    Merasa muak dengan polemik yang tak berujung, Ferdinand menurutkan hal senada dengan pernyataan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri tempo hari.

    “Makanya Jokowi tampillah, tunjukkan ijazahnya, gak usah tunjukkan foto, pernah bayar uang kuliah. Banyak yang pernah kuliah sampai semester tujuh tapi DO, gagal,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Jokowi, Yakup Hasibuan, membeberkan alasan kuat mengapa pihaknya belum menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada publik, khususnya kepada pihak-pihak yang selama ini menuding adanya pemalsuan.

    Dalam keterangannya pada Minggu (15/6/2025) lalu, Yakup menyatakan bahwa menunjukkan dokumen pribadi seperti ijazah bisa memicu keributan besar secara nasional.

  • Ijazah Jokowi Digunakan untuk Jabatan Publik, Pakar Hukum: Masyarakat Berhak Menuntut Transparansi

    Ijazah Jokowi Digunakan untuk Jabatan Publik, Pakar Hukum: Masyarakat Berhak Menuntut Transparansi

    Rocky Gerung pun turut mempertanyakan logika kekacauan yang dibangun oleh pihak kuasa hukum. Menurutnya, permintaan publik agar Jokowi menunjukkan ijazah bukan karena fanatisme terhadap dokumen tersebut, melainkan karena ingin melihat kejujuran pejabat publik.

    “Kelihatannya pihak Jokowi makin panik, sehingga mulai mengancam kembali, seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos,” kata Rocky dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (16/6/2025).

    Ia menambahkan, “Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh.”

    Rocky menyebut akar keraguan publik muncul dari jejak panjang pernyataan Jokowi yang dianggap tidak konsisten sejak awal menjabat. Sejumlah janji seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, keberadaan mobil Esemka, hingga soal dana rakyat Indonesia di luar negeri, menjadi alasan publik kian kritis.

    “Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa, bahkan terhadap ijazahnya, dia tidak jujur,” ujarnya.

    Dalam pandangannya, polemik ini seharusnya tak dilihat dari aspek pidana, melainkan dari kewajiban moral dan administratif seorang pejabat negara terhadap rakyat.
    “Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo. Bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara,” jelas Rocky.

    Lebih lanjut, Rocky menyebut alasan kuasa hukum Jokowi tidak rasional.

    “Seolah-olah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah, di mana reasoning-nya itu? Kan itu argumen bodoh, eh sorry, sorry, argumen enggak masuk akal itu, maksud saya argumennya ya,” pungkasnya.
    (Wahyuni/Fajar)