Category: Fajar.co.id Nasional

  • Berani Ungkap Kejanggalan Ijazah Mantan Presiden, Dokter Tifa Ternyata Kader Muhammadiyah

    Berani Ungkap Kejanggalan Ijazah Mantan Presiden, Dokter Tifa Ternyata Kader Muhammadiyah

    Dan salah satu alumni paling mulianya adalah KH. AR Fachruddin (Pak AR), Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disegani, dihormati, dan dikenang sebagai sosok bersahaja penuh hikmah.

    Menyadari bahwa aku pernah duduk dan dididik di sekolah yang sama dengannya menghadirkan rasa haru yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata.

    Bukan soal sejajar dan setara, karena tentu aku tak sehebat beliau, tetapi soal garis sejarah yang diam-diam, ternyata menghubungkan murid kecil ini dengan sosok teladan besar.

    Aku masih ingat kebiasaan lamaku: menengadah ke langit-langit kelas, memandangi kasau-kasau kayu jati kuno yang beberapa di antaranya ditulisi angka 1917.

    Ada rasa kagum sekaligus kecil:
    “Ternyata tempat ini lebih dulu hidup, jauh sebelum aku datang mempelajari huruf pertama.”
    Namun, perjalanan waktu tak selalu lembut.
    Gempa besar yang melanda Yogyakarta tahun 2006 meluluhlantakkan bangunan bersejarah itu , runtuh menjadi puing, tanpa bisa diselamatkan.

    Dan yang kutemui tahun 2025 adalah bangunan baru, struktur baru, cat baru, ruang baru. Tetapi getaran itu tetap sama. Kesuciannya tidak hilang. Kenangannya tidak rubuh bersama tembok-tembok tua itu. Justru ia berdiri lebih utuh: di hati.

    Di halaman sekolah, aku berbincang sejenak dengan Ibu Supartiningsih, kepala sekolah hari ini, sementara dari kejauhan terdengar latihan marching band.

    Sekilas, seperti melihat bayangan diri sendiri tahun 1980: seragam gagah berumbai melekat di tubuh kecilku, tongkat komando bergemerincing di tangan, dan langkah maju yang sedikit gugup, namun tetap maju. Aku pernah jadi majorette marching band SD Muhammadiyah ketika itu.

  • Banjir Sumatera Membuka Mata tentang Bahaya Deforestasi, Pakar UGM: Kontributor Dosa Ekologis Itu Sudah Saatnya Berhenti

    Banjir Sumatera Membuka Mata tentang Bahaya Deforestasi, Pakar UGM: Kontributor Dosa Ekologis Itu Sudah Saatnya Berhenti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih jadi perhatian luas masyarakat. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia.

    Arus deras yang menerjang pemukiman warga membawa kayu, lumpur, dan bongkahan tanah yang selama bertahun-tahun terakumulasi pada lereng-lereng curam Bukit Barisan.

    Peristiwa ini tampak hadir secara mendadak, namun akar penyebabnya tersusun dari lapisan geologi, dinamika iklim, dan perubahan ekologis yang berlangsung sejak lama. Ditambah dengan ulah manusia yang melakukan penggundulan hutan.

    Dalam diskusi Pojok Bulaksumur yang berlangsung Kamis (4/12), Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., dosen dan peneliti Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, mengurai terkait peristiwa itu.

    Menurutnya, struktur geomorfologi Sumatera membuat wilayah ini memang rentan terhadap luapan besar saat hujan turun.

    Lereng-lereng terjal dari Aceh hingga Lampung mengalirkan air langsung ke dataran rendah, sementara kipas vulkanik menjadi area yang kini banyak ditempati masyarakat. Jalur alami ini mempercepat aliran dan membawa material dalam jumlah besar ketika intensitas hujan meningkat.

    “Dengan pola seperti itu, hujan deras pasti membawa material dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi,” ujar Hatma, dikutip dari website resmi UGM, Sabtu (6/12/2025).

    Menurutnya, banjir bandang yang membawa kayu-kayu dan sedimen itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekologis yang kian menurun. Pembukaan lahan di daerah hulu, pemukiman yang merangkak naik ke dataran tinggi, serta perubahan fungsi hutan memperbesar limpasan permukaan.

  • Penolakan Warga Terhadap Rencana Tambang Emas di Enrekang Semakin Menguat

    Penolakan Warga Terhadap Rencana Tambang Emas di Enrekang Semakin Menguat

    FAJAR.CO.ID, ENREKANG — Setelah aliansi masyarakat lingkar tambang menyatakan penolakan tanpa negosiasi, kini warga Desa Pinang, Kecamatan Enrekang, juga memasang spanduk besar bertuliskan “Tolak Tambang Emas, Lebih Baik Jual Jagung daripada Jual Emas. EMAS: Enrekang Masolang #Riso100%Menolak.”

    Hal tersebut menandakan bahwa penolakan terhadap rencana penambangan emas di Kabupaten Enrekang terus menguat di wilayah pegunungan itu.

    Penolakan warga tersebut dinilai sebagai sikap yang wajar karena mereka khawatir terhadap dampak besar yang akan timbul apabila tambang emas beroperasi.

    Masyarakat selama ini sudah hidup sejahtera melalui pertanian dan peternakan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah maupun legislatif untuk tidak mendukung perjuangan warga.

    “Selama ini, tidak ada warga Desa Pinang yang mati kelaparan, mengemis, atau tidur di kolong jembatan. Aktivitas bertani dan beternak sudah cukup untuk menunjang perekonomian kami. Ini harus menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah daerah,” ujar salah seorang warga bernama Syahrul, Jumat (5/12/2025).

    Dia menyesalkan jika pemerintah memberikan “karpet merah” bagi investor di tengah gelombang penolakan masyarakat. Ia menilai masyarakat lebih peka terhadap risiko kerusakan lingkungan dibanding pemerintah dan legislatif.

    Aktivitas tambang emas, kata dia, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, konflik sosial, hingga menggusur warga dari lahan mereka. Kandungan merkuri dan sianida dalam aktivitas tambang juga dapat mengancam kesehatan manusia serta merusak ekosistem. “Untuk memproduksi satu cincin kawin saja, tambang emas bisa menghasilkan hingga 20 ton limbah,” katanya.

  • Selain Bandara ‘Ilegal’ Said Didu Ungkap Temuan Mengkhawatirkan di PT IMIP Morowali

    Selain Bandara ‘Ilegal’ Said Didu Ungkap Temuan Mengkhawatirkan di PT IMIP Morowali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam siaran Rakyat Bersuara edisi 2 Desember, Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu memberikan penilaian kritis mengenai keberadaan bandara khusus PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Setelah pemutaran rekaman wawancara eksklusif dengan mantan karyawan PT IMIP yang mengungkap kondisi operasional kawasan tambang tersebut, Said Didu memaparkan bagaimana masalah bandara, pelabuhan, dan arus tenaga kerja asing saling berkaitan dengan lemahnya tata kelola negara.

    Said Didu menguraikan terdapat lima persoalan besar, namun yang paling mencolok adalah legalitas bandara dan arus masuk Tenaga Kerja Asing (TKA). Ia menyoroti perubahan mendadak dalam regulasi yang mengatur status bandara tersebut.

    “Masalah pertama soal airport, isu internasional airport. KM38 dibatalkan dengan KM55,” ujar Said Didu dikutip dari kanal Youtube iNews TV, Sabtu (6/12).

    Ia menganggap pembatalan izin dalam waktu singkat tanpa penjelasan yang jelas menunjukkan adanya persoalan serius pada proses pengawasan dan transparansi.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN lantas mengkritik kompleks industri PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah wilayah yang selama bertahun-tahun dikabarkan memiliki akses dan pengawasan publik yang sangat terbatas.

    Said Didu menyatakan bahwa persoalan bandara bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan berkaitan dengan kedaulatan negara, keamanan penerbangan, dan arus tenaga kerja asing yang harus diawasi secara ketat.

    “Siapa yang bisa menjamin kalau itu kondisi tertutup? Gak bisa. Mau turun dari manapun nggak bisa ada yang menjamin,” kata Said Didu.

  • Galau dengan Sistem Pendidikan Sekarang, Prof Stella Christie Bongkar Alasan Indonesia Sulit Jadi Negara Maju

    Galau dengan Sistem Pendidikan Sekarang, Prof Stella Christie Bongkar Alasan Indonesia Sulit Jadi Negara Maju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie menyoroti persoalan pendidikan Indonesia berakar pada kultur feodal dan kebijakan yang tidak berbasis riset.

    Ia menilai bahwa banyak keputusan pendidikan tidak mendorong perkembangan berpikir dan kreativitas siswa, sehingga kualitas pembelajaran sulit meningkat.

    Sebagai ilmuwan kognitif yang lama berkarier di luar negeri, Stella menyampaikan kegelisahannya melihat kelas-kelas yang tidak memberi ruang bagi siswa untuk bertanya atau berdialog.

    Ia menekankan bahwa kemampuan bernalar sebenarnya sudah dimiliki anak sejak dini, namun hilang karena pendekatan pembelajaran yang terlalu menekankan kepatuhan.

    “Kemampuan untuk berpikir secara logis itu sudah dimiliki anak dari kecil,” ujarnya dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored, dikutip pada Sabtu (6/12).

    Ia juga mengungkap keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan nasional saat ini. “Dan saya galau dengan situasi pendidikan sekarang,” tambahnya.

    Stella kemudian memperkenalkan Sekolah Garuda, sebuah sekolah unggulan yang memadukan kurikulum nasional dan internasional sambil membuka akses riset sejak tingkat SMA.

    Program ini ditujukan untuk memperluas kesempatan bagi talenta dari seluruh Indonesia agar dapat tumbuh dalam ekosistem akademik yang lebih terbuka dan kolaboratif.

    “Sekolah ini kami harapkan menjadi inkubator pemimpin bangsa,” tuturnya.

    Ia juga menyoroti masalah besar lain, yaitu rendahnya insentif riset yang membuat produktivitas ilmuwan Indonesia stagnan. Aturan dana hibah selama ini tidak memberi ruang bagi peneliti untuk mendapatkan kompensasi pribadi, sehingga motivasi riset ikut menurun.

  • AI ‘Lisa’ Pensiun Dini Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM

    AI ‘Lisa’ Pensiun Dini Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA atau Lean Intelligent Service Assistant kini tak bisa digunakan. Ini menjadi sorotan di tengah kontroversi AI tersebut.

    Pasalnya, LISA menjadi sorotan setelah sebuah video viral. Video itu menyebut Jokowi bukan alumni UGM.

    Belum lagi, video itu tersebar di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi.

    Tapi saat ini, AI yang berada di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM itu tak bisa lagi digunakan.

    “Halo, saya LISA. Saat ini layanan sedang ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Terima kasih telah menunggu. LISA akan segera kembali,” tulisan yang tertera di layar AI LISA.

    Sebelumnya, di video yang tersebar luas, LISA menjawab pertanyaan “jokowi alumni ugm” dengan informasi yang saling bertentangan.

    LiISA mengatakan Jokowi bukan alumni, namun sekaligus menyebut bahwa ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, lalu menegaskan bahwa ia “tidak lulus”.

    Sementara itu, Juru Bicara UGM I Made Andi Arsana menjelaskan, LISA merupakan aplikasi AI buatan UGM yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Botika.

    “LISA merupakan bagian dari program komprehensif UGM University Services,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2015).

    Aplikasi ini dibangun oleh Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM untuk menyediakan layanan informasi terintegrasi bagi mahasiswa serta masyarakat umum.

    Namun, Andi menegaskan, LISA tidak dapat disamakan dengan AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini.

  • WALHI Tagih Janji Manis Menhut Raja Juli: Kami Punya Nama-nama Perusahaannya

    WALHI Tagih Janji Manis Menhut Raja Juli: Kami Punya Nama-nama Perusahaannya

    WALHI Tagih Janji Manis Menhut Raja Juli: Kami Punya Nama-nama Perusahaannya

  • Zulhas Bilang Hutan Lindung Harus Dijaga ke Korban Bencana, Bossman Beri Sindiran: Sangat Sedih

    Zulhas Bilang Hutan Lindung Harus Dijaga ke Korban Bencana, Bossman Beri Sindiran: Sangat Sedih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengusaha dan pegiat media sosial, Mardigu Wowiek Prasantyo atau yang akrab disapa Bossman Mardigu menyorot tajam ke Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan

    Sorotan yang diberikan oleh Bossman Mardigu terkait pesan yang diberikan oleh Zulhas.

    Lewat unggahan di media sosial Thread pribadinya, Bossman Mardigu menyorot dan menyindir.

    Ia menyebut pesan yang diberikan oleh Zulhas sangat menyentuh dan sedih.

    “Sangat menyentuh, sangat sedih,” tulisnya dikutip Jumat (5/12/2025).

    “Gimana kabar kalian semua,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan memberikan pesan ke para korban terdampak bencana alam banjir.

    Pesan tegas itu ia sampaikan saat berdialog dengan 200 petani dari 10 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial, Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, Selasa (2/12/2025).

    Berdiri dihadapan para petani “Hutan lindung ini tidak boleh diapa-apakan. Boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dijadikan lahan pertanian sayuran,” tegasnya.

    Ia menambahkan, penggundulan hutan akan membuat wilayah bawah rentan banjir dan bencana ekologis lainnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Rincian Lengkap Biaya Haji 2025 Berdasarkan Embarkasi, Aceh Termurah dan Surabaya Termahal

    Rincian Lengkap Biaya Haji 2025 Berdasarkan Embarkasi, Aceh Termurah dan Surabaya Termahal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menetapkan biaya yang harus dibayar jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji pada 2026 mendatang.

    Biaya yang harus dibayar jemaah itu mulai dari penerbangan hingga akomodasi di Tanah Suci — sesuai dengan kebijakan terbaru.

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk jamaah haji tahun 2026 itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden pada 13 November 2025.

    Dalam salinan Keppres yang dirilis pada Jumat (5/12), pemerintah menetapkan BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Bipih dan nilai manfaat.

    “Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,” bunyi salinan Keppres tersebut.

    Bipih yang dibayarkan jemaah akan digunakan untuk menutup sejumlah kebutuhan utama penyelenggaraan haji, mulai dari biaya penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, hingga biaya hidup (living cost) selama berada di Arab Saudi.

    Selain itu, Keppres juga merinci besaran nilai manfaat yang dialokasikan untuk jemaah. Nilai manfaat bagi jamaah haji reguler ditetapkan sebesar Rp 6,69 triliun, sementara nilai manfaat untuk jemaah haji khusus mencapai Rp 7,2 miliar.

    Penetapan Bipih ini menjadi dasar bagi Kementerian Haji dan Umrah untuk memulai proses persiapan teknis penyelenggaraan ibadah haji 2026, termasuk penyusunan jadwal pembayaran, kuota, serta mekanisme layanan bagi calon jamaah.

  • Taspen Bantah Kabar Kenaikan Gaji Pensiunan PNS: Belum Ada Keputusan Pemerintah

    Taspen Bantah Kabar Kenaikan Gaji Pensiunan PNS: Belum Ada Keputusan Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Taspen (Persero) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, atau kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), purnawirawan TNI/Polri, penerima tunjangan kehormatan, maupun janda/dudanya.

    Penegasan ini disampaikan Taspen untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait klaim adanya kenaikan gaji pensiun.

    “Belum ada keputusan Pemerintah terkait kenaikan ataupun pembayaran rapelan gaji pensiunan, dan masyarakat diimbau untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari TASPEN maupun Instansi Pemerintah terkait,” tulis Taspen dalam keterangan resminya.

    Taspen meminta masyarakat berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap informasi tidak resmi mengenai pencairan gaji pensiun demi menghindari penyebaran hoaks. Untuk memperoleh informasi yang akurat, masyarakat dapat menghubungi Call Center Taspen di 1500 919 serta mengikuti kanal media sosial dan situs resmi Taspen.

    Taspen menegaskan bahwa pencairan gaji pensiun periode November hingga Desember 2025 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Ketentuan yang berlaku tetap sama dengan penyesuaian yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2024.

    Dalam PP tersebut, gaji pokok pensiunan PNS ditetapkan mulai kisaran Rp1.748.100 hingga Rp4.957.100, tergantung golongan kepangkatan penerima, mulai Golongan I hingga Golongan IV.

    Selain gaji pokok, pensiunan ASN juga tetap berhak menerima tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau beras, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain yang sesuai dengan ketentuan instansi masing-masing.