Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Pengakuan Menarik Salah Satu Pemilik Kios di Pasar Pramuka Soal Paiman Rahardjo: Dia Spesialis

    Pengakuan Menarik Salah Satu Pemilik Kios di Pasar Pramuka Soal Paiman Rahardjo: Dia Spesialis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) periode 2023-2024 Paiman Rahardjo mendapatkan sorotan tajam.

    Sorotan yang ditujukan ke Paiman Rahardjo berkaitan dengan isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar mengungkap fakta menarik terkait keterkaitan Paiman Rahardjo dengan pasar pramuka.

    Dilansir dari Channel YouTube Cendana TV, hadir satu sanksi yang dengan inisial Mister J salah satu Pemilik Kios di Pasar Pramuka.

    Di unggahan akun tersebut, Mister J ini mengaku kenal sosok Paiman Rahardjo di Pasar Pramuka.

    Di pasar Pramuka itu sosok mantan Wamendes PDTT itu dikenal sebagai dosen yang melakukan perdagangan jasa skripsi, tesis dan ijazah ini.

    “Saya kenalnya dosen bukan Paiman, dosen. Semua orang jual beli panggilnya dosen,” sebutnya.

    Lebih jauh, ia bercerita Paiman masih sering muncul di pasar Pramuka sekitaran tahun 2015.

    “Terakhir-terakhir seinget saya itu tahun 2015, walau pun jarang tapi sering,” ungkapnya.

    Paiman Rahadjo juga disebutnya sebagai salah satu pemilik Kios di Pasar Pramuka itu dan dikenal sebagai spesialis.

    “Itu kios punya dia sendiri, bukan jago edit emang dia spesialis skripsi, tesis,” paparnya.

    Terkait pembuatan ijazah, Mister J tidak berani berbicara jauh persoalan ini.

    Ia mengaku kurang paham terkait hal ini. Hanya saja, kemungkinan besar dilakukan namun terselubung.

    “Kalau ijazah kurang paham, kemungkinan besar bisa tapi terselubung,” terangnya.

    Diketahui isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke publik setelah beredar klaim bahwa ijazah tersebut dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta.

  • Fachrul Razi Bakal Temui SBY Bahas Pemakzulan Gibran, Genting?

    Fachrul Razi Bakal Temui SBY Bahas Pemakzulan Gibran, Genting?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi menyebut, dalam waktu dekat ia berencana untuk menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Pertemuan tersebut disebut berkaitan dengan sikap SBY terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dikatakan Fachrul, pertemuan tersebut mungkin saja dilakukan secara tertutup dan dengan suasana yang lebih santai.

    “Kalau soal menemui itu kan bisa tertutup ya. Mungkin nanti kita cari pendekatan-pendekatannya tidak formal,” ujar Fachrul, Rabu (2/7/2025).

    Ia pun menyinggung perbedaan sikap SBY dan Presiden ke-7, Jokowi setelah lengser dari jabatan.

    Fachrul menilai SBY tidak lagi mencampuri urusan politik usai masa kepemimpinannya, berbeda dengan Jokowi yang disebutnya masih melakukan intervensi.

    “Bisa saja (bertemu SBY) karena kalau Pak SBY berbeda banget dengan Pak Jokowi. Begitu selesai masa tugasnya, dia enggak cawe-cawe lagi. Sehingga kalau kita ngomong cawe-cawe Jokowi itu,” ucapnya.

    Fachrul menegaskan, tujuan pertemuan itu untuk mengetahui sejauh mana dukungan atau sikap SBY terhadap gerakan yang kini tengah mereka galang.

    “Sehingga kita cari bagaimana keberpihakannya (SBY) terhadap apa yang sedang kita lakukan. Meskipun kita tahu masalah politik tidak dalam pernyataan, tapi dalam hal yang dilakukan di dalam pernyataan itu,” Fachrul menuturkan.

    Di sisi lain, Fachrul mengungkap bahwa meskipun surat tuntutan pemakzulan telah diserahkan ke DPR, respons dari parlemen masih terbilang lambat.

  • Seret Nama Khofifah Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim, MAKI Jatim Pasang Badan

    Seret Nama Khofifah Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim, MAKI Jatim Pasang Badan

    Heru menjelaskan dalam tahapan akhir sebelum dana dicairkan, dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah diverifikasi Inspektorat.

    Selain itu, penerima hibah juga diminta menandatangani pakta integritas dan surat pertanggungjawaban mutlak.

    “Apabila ada pihak yang nakal maka itu ulah dari pokmas atau oknum aspirator. Gubernur Jatim tidak punya keterlibatan langsung maupun tidak langsung,” kata dia.

    Heru pun menyebut kasus ini dipicu praktik ijon atau jual beli proyek hibah oleh oknum DPRD dengan pokmas, yang dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekdaprov.

    Heru mengatakan MAKI Jatim telah menyiapkan tim hukum untuk mengambil langkah terhadap dugaan pencemaran nama baik Gubernur Khofifah, serta pelecehan terhadap kehormatan Pemprov Jatim.

    “Framing negatif yang menggambarkan seolah-olah Ibu Khofifah sengaja mangkir dari panggilan KPK itu adalah hoaks. Bu Khofifah telah menyampaikan surat penundaan karena menghadiri wisuda putranya di Peking University, China,” jelas Heru.

    Terkait panggilan kedua, kata dia, Khofifah telah menyampaikan alasan ketidakhadiran karena mendampingi Wakil Presiden dalam kunjungan kerja di Banyuwangi dan Bondowoso.

    Namun, Khofifah menyatakan kesiapannya hadir apabila telah dijadwal ulang. Heru menyatakan pemanggilan kepala daerah sebagai saksi adalah hal wajar dalam proses penyidikan karena posisinya sebagai penanggung jawab anggaran.

    “Saksi hanya dimintai keterangan, tidak berarti yang bersangkutan terlibat. Kami berharap publik tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan,” pungkasnya. (fajar)

  • Bukan Honorer, Gubernur Muzakir Manaf Mendesak BKN Percepat Pengangkatan PPPK

    Bukan Honorer, Gubernur Muzakir Manaf Mendesak BKN Percepat Pengangkatan PPPK

    FAJAR.CO.ID, BANDA ACEH — Desakan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempercepat pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tampaknya tidak selalu dilakukan kalangan honorer.

    Di Provinsi Aceh misalnya, pemerintah setempat yang justru ikut mendesak BKN agar mempercepat pengangkatan honorer menjadi PPPK.

    Bahkan, desakan itu dikomandoio langsung Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem. Dia bahkan rela menemui Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh untuk menyuarakan tuntutan tersebut.

    Pertemuan itu dilakukan dalam rangka menyuarakan percepatan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Aceh.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah pejabat dari kementerian dan instansi terkait.

    “Kami butuh birokrasi yang lincah dan sportif. Jangan biarkan pelayanan publik terhambat karena proses administrasi yang berbelit,” kata Mualem dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis (3/7).

    Mualem dalam pertemuan itu menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari percepatan proses pengangkatan sekda, pelimpahan kewenangan pengangkatan pejabat eselon III dan IV ke Kantor Regional XIII BKN Aceh, hingga penyederhanaan mutasi dan penugasan ASN lintas instansi.

    Mualem menekankan perlunya regulasi yang lebih adaptif untuk mutasi ASN suami-istri agar tidak merugikan kehidupan rumah tangga.

    “Negara harus hadir untuk membantu ASN menjaga keharmonisan keluarga tanpa mengorbankan kinerja,” ungkap Mualem.

  • Jawaban Menohok Rismon untuk Josua Sinambela: Lakukan Risetmu, Saya Lakukan Risetku

    Jawaban Menohok Rismon untuk Josua Sinambela: Lakukan Risetmu, Saya Lakukan Risetku

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Diragukan keilmuannya oleh Pengamat IT Universitas Gadjah Mada (UGM), Josua M. Sinambela, Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar memberikan jawaban menohok.

    Berdasarkan pengakuan Rismon, sejak awal Josua sering menghubunginya lewat WhatsApp.

    “Josua Sinambela yang menghubungi saya secara aktif. Dan dia memiliki akses yang luar biasa terhadap berkas-berkas di UGM,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Kamis (3/7/2025).

    Berkas-berkas yang dimaksud Rismon, mulai dari skripsi tahun 1985 dan tahun lainnya.

    “Jadi saya pikir, saya uji integritasnya dengan memberikan pertanyaan,” Rismon melanjutkan.

    “Bagaimana tanggapan anda ketika Muhammad Nuh Al-Azhar sebagai Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang dia juga pengurus di dalamnya, ketika dia menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik video CCTV Jessica Wongso,” tambahnya.

    Rismon menganggap bahwa jawaban Josua mengenai kasus tersebut telah menyimpulkan sebuah integritas.

    “Lalu, dia menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Jadi itulah integritas moral dia,” timpalnya.

    Kata Rismon, ketika Josua sering meneleponnya, ada upaya untuk membujuk.

    “Seolah-olah ingin menggiring, membujuk, maka langsung saya blok nomornya. Memang siapa dia? Lakukan risetmu, saya lakukan risetku,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pengamat IT Universitas Gadjah Mada (UGM), Josua M. Sinambela, melontarkan pernyataan pedas terhadap Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar.

    Josua secara blak-blakan menyindir Rismon yang disebut marah-marah saat mendatangi UGM untuk mencari dokumen terkait kasus yang kini tengah disorot publik.

  • Alumni UGM Bergerak, Ultimatum Rektor dan Jokowi terkait Dugaan Ijazah Palsu

    Alumni UGM Bergerak, Ultimatum Rektor dan Jokowi terkait Dugaan Ijazah Palsu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi semakin memanas. Apalagi belakangan ini muncul pembicaraan baru mengenai Pasar Pramuka.

    Belum selesai perdebatan Pasar Pramuka yang diduga sebagai lokasi dicetaknya ijazah Jokowi, muncul lagi Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak.

    Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia mengatakan bahwa ia baru saja menerima pesan berisi pernyataan sikap dari relawan alumni.

    “Iya, barusan itu dapat. 30 menit yang lalu,” kata Heru kepada fajar.co.id, Kamis (3/7/2025).

    Dalam pernyataan sikap tersebut, gabungan alumni UGM dari lintas angkatan dan lintas fakultas menamakan diri dengan Relagama Bergerak atau Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak.

    “Relagama Bergerak lahir atas dasar niat, ide, dan semangat bersama untuk berkontribusi menjaga nama baik almamater serta menjunjung tinggi muruwah UGM sebagai PTN yang melambangkan kampus perjuangan dan kerakyatan Indonesia,” tertulis pada pernyataan sikap tersebut.

    Lanjutnya, setelah mencermati dinamika dugaan ijazah palsu Jokowi, Relagama Bergerak sepakat untuk menyatakan pendapat.

    Relagama Bergerak menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kejujuran, berdasar nilai-nilai objektivitas, dan keterbukaan informasi kepada publik.

    Berikut pernyataan sikap dari Relagama Bergerak:

    Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan berserta staf dekan terkait, untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Sdr. Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya.

    Meminta kepada Sdr. Joko Widodo dengan suka rela, itikad baik, dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya (S1) kepada publik secara apa adanya.

    Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2, sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

    Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk civitas akademika UGM dan para alumninya.

    Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1×24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh ybs dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut.

    Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan dan staf dekan terkait, beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Sdr. Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat.

    Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Sdr. Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada.

    Bangun Sutoto yang tercatat sebagai koordinator berharap pernyataan sikap tersebut berkontribusi mengakhiri kasus dugaan ijazah palsu Jokowi secara tuntas, adil, dan transparan. (Muhsin/fajar)

  • Isu Ijazah Jokowi Dijadikan Bahan Survei, Yusuf Dumdum: Ampun

    Isu Ijazah Jokowi Dijadikan Bahan Survei, Yusuf Dumdum: Ampun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum merasa heran terkait isu ijazah Jokowi yang masih terus jadi pembahasan. Polemik mengenai keabsahan ijazah itu bahkan sudah berlarut-larut hingga dua tahun belakangan ini.

    Dimana, menurutnya pembahasan terkait ijazah ini sudah lama dan belum selesai jadi pembahasan sampai sekarang.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum menyatakan rasa herannya. Yang paling membuat tercengan adalah terkait isu ini yang bahkan saat ini sudah dibuatkan survei.

    “Ampuunn soal ijazah ini belum kelar-kelar,” tulisnya dikutip Rabu (2/7/2025):

    “Juga sampai dibikin survei 🤦‍♂️,” tuturnya.

    Sebelumnya, Lembaga survei Median juga merilis hasil survei terkait isu terkini, yakni ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Berdasarkan hasil survei, 55,5 persen masyarakat yang mengikuti survei yakin ijazah Jokowi asli.

    Survei ini digelar pada 12-18 Juni 2025. Ada 907 responden dari 38 provinsi yang dilibatkan dalam survei tersebut.

    Adapun untuk metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebar ke para responden.

    Hasil survei dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna medsos di Indonesia.

    Para responden diberi pertanyaan ‘akhir-akhir ini banyak berita di mana sekelompok orang mempertanyakan keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi, menurut Anda apakah ijazah Jokowi asli atau palsu?’.

    Hasilnya, 14,4 persen menganggap ijazah Jokowi palsu.

    Berikut ini hasilnya,

    Ijazah Jokowi asli 55,5%
    Ijazah Jokowi palsu 14,4%
    TT/TJ 30,1%

  • Bongkar Mafia Beras, Amran Sulaiman Ngaku Pernah Ditegur Dua Kali Tapi Tak Mundur

    Bongkar Mafia Beras, Amran Sulaiman Ngaku Pernah Ditegur Dua Kali Tapi Tak Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali tampil tegas di hadapan anggota Komisi IV DPR RI. Dalam rapat kerja yang digelar Rabu, 2 Juli 2025, ia menyampaikan bahwa langkahnya memerangi mafia beras sempat mengundang teguran dari salah satu petinggi negara.

    Teguran itu datang usai Amran membongkar dugaan kerugian negara yang mencapai Rp99 triliun akibat praktik kecurangan dalam distribusi beras.

    Namun begitu, Amran tak gentar. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut berdasarkan data konkret dari hasil investigasi gabungan antara Kementan, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pangan Nasional.

    Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap 268 merek beras di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi. Hasilnya cukup mencengangkan, sebanyak 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), 21 persen beratnya tidak sesuai dengan label.

    Tak hanya itu, hanya 20–40 persen dari beras subsidi yang benar-benar dijual sesuai ketentuan. Selebihnya, beras subsidi dikemas ulang dan dijual dengan harga premium.

    “Ini kami lakukan karena muncul anomali. Tiga bulan berturut-turut harga di tingkat petani turun, tapi di konsumen justru naik. Padahal stok beras di Bulog melimpah,” kata Amran dalam rapat tersebut.

    Ia juga mengungkap bahwa ini bukan kali pertama dirinya mendapatkan teguran saat berusaha membenahi tata niaga pangan.

    Dalam pidato wisuda di Universitas Hasanuddin beberapa waktu lalu, Amran pernah menceritakan bahwa ia ditegur setelah menutup perusahaan yang terlibat mafia pangan.

  • Ironi, Paparan BPA Sudah Lampaui Batas dan Bahayakan Konsumen, Belum Ada Regulasi Usia Pakai Ganula

    Ironi, Paparan BPA Sudah Lampaui Batas dan Bahayakan Konsumen, Belum Ada Regulasi Usia Pakai Ganula

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan paparan Bisphenol A (BPA) pada galon guna ulang di enam kota besar Indonesia sudah melampaui ambang batas aman 0,6 bagian per juta (bpj). 

    Ironisnya, meski BPOM sudah mengungkap banyaknya galon guna ulang yang sudah menjadi galon usia lanjut alias ganula, belum juga ada regulasi yang membatasi usia pakai galon jenis ini. Tidak adanya regulasi yang tegas pada masa pakai galon guna ulang membuka celah bagi peredaran ganula atau galon lanjut usia yang membahayakan konsumen. 

    Pasalnya, diketahui bahwa usia galon sangat mempengaruhi peluruhan BPA ke dalam minuman di dalam galon air kemasan. Semakin tua usia galon, semakin banyak BPAnya yang akan dengan mudah meluruh ke dalam air minum yang berada di dalam galon.

    BPOM sebenarnya telah mewajibkan label peringatan risiko BPA pada galon polikarbonat, tapi kebijakan ini baru berjalan penuh pada 2024 dengan masa penyesuaian hingga 2028. Sayangnya, soal usia pakai galon, tidak ada aturan apa pun.

    “Ini inti masalahnya. Label memang penting, tapi tanpa batas masa pakai, ganula tetap beredar. Barang plastik seperti galon polikarbonat tidak bisa dipakai selamanya. Tapi faktanya di lapangan, satu galon bisa dipakai bertahun-tahun, puluhan kali isi ulang,” tegas David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI).

    David juga mengungkap hasil temuan BPOM yang mengkhawatirkan. “BPOM sudah membuat aturan BPA. Itu ada ambang batasnya. Yang berbahaya itu ketika melewati ambang batas itu. Dan tahun 2021-2022 BPOM melakukan survei di enam kota besar di Indonesia. Hasilnya, paparan BPA sudah melebihi ambang batas. Artinya, ini adalah peringatan bahaya,” jelas David.

  • Artis Sinetron Muhammad Rayyan Alkadrie Ditangkap Usai Peras Pasangan Sesama Jenis, Polisi Sita Enam Video Syur

    Artis Sinetron Muhammad Rayyan Alkadrie Ditangkap Usai Peras Pasangan Sesama Jenis, Polisi Sita Enam Video Syur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan artis sinetron Muhammad Rayyan Alkadrie atau MRA terhadap seorang pria berinisial IMT. Dalam proses penyelidikan, aparat menyita enam rekaman video intim sesama jenis antara korban dan pelaku.

    “Menyita sebanyak enam rekaman video pendek hubungan intim sesama jenis antara korban dengan terduga pelaku,” ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Kamis (3/7/2025).

    Tak hanya video, polisi juga menyita dua unit ponsel serta satu kartu ATM atas nama MRA yang diduga berkaitan dengan aksi pemerasan tersebut.

    Firdaus menjelaskan, dari hasil pemeriksaan awal, MRA mengaku nekat memeras korban lantaran diliputi rasa cemburu. Diketahui, antara pelaku dan korban sebelumnya menjalin hubungan sesama jenis dan beberapa kali terlibat hubungan intim.

    Namun, ketika mengetahui korban menjalin hubungan baru dengan pria lain, MRA merasa kecewa dan marah.

    “Terduga pelaku merasa cemburu dengan korban karena korban mempunyai hubungan lagi dengan pria lainnya,” jelas Firdaus.

    Dengan perasaan emosi tersebut, MRA kemudian menuntut uang dari korban disertai ancaman akan menyebarkan video hubungan mereka jika permintaan itu tak dipenuhi.

    “Terduga pelaku melanggar Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan tahun,” tambah Firdaus.

    Sementara itu, Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Pengky Sukmawan, membenarkan adanya laporan pemerasan yang dilakukan oleh MRA. Menurutnya, korban telah beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku, dengan total kerugian sekitar Rp20 juta, baik melalui transfer maupun tunai.