Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Menaker Enggan Buka Data PHK, Denny Siregar: Mental Kerupuk, Pak Menteri

    Menaker Enggan Buka Data PHK, Denny Siregar: Mental Kerupuk, Pak Menteri

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sutradara sekaligus Pegiat Media Sosial Denny Siregar menyebut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bermental kerupuk. Itu karena ia enggan membuka data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Mental kerupuk, Pan Menteri,” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Kamis (10/7/2025).

    Menurut Denny, data PHK perku dibuka. Sebagai dasar untuk membenahi persoalan ketenagakerjaan.

    “Bukalah, biar kita semua tahu bahwa ada masalah di negeri ini. Lalu perbaiki,” ujarnya.

    “Kalo Menteri aja pesimis, gimana kita-kita ini yang Komisaris aja bukan…,” tambahnya.

    Yassierli sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak merilis data PHK setiap bulan, karena Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ingin menjaga optimisme masyarakat.

    “Jangan PHK terus, nanti kasihan teman-teman, nanti yang kita bangun itu adalah semangat, pesimis nanti (masyarakat) terhadap bangsa ini. Makanya kami juga, kita nggak (merilis lagi data PHK tiap bulan). Oke, tiap bulan kita keluarkan data PHK-PHK. (Kalau begitu) nanti, yang kita bangun itu bukan optimisme,” kata Yassierli, saat ditemui wartawan di Komplek Parlemen beberapa waktu lalu.

    Data PHK sendiri, kata dia diperoleh pihaknya dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian diverifikasi oleh Kemnaker.

    “Data itu kan kita bicara validitas nomor satu. Jadi kita harus berdasar kepada data yang valid. BPJS Ketenagakerjaan, karena kemudian kita sudah ada program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan),” terangnya.

    Diketahyi, Kemnaker terakhir kali merilis data PHK pada awal Juni 2025, di mana hingga periode tersebut terdapat sekitar 30 ribu kasus pemangkasan tenaga kerja. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan periode 20 Mei 2025 yang sebanyak 26.455 kasus PHK.
    (Arya/Fajar)

  • Dokter Tifa: Mantan Presiden Utang Rp8.000 Triliun Ngapain Dipikirin

    Dokter Tifa: Mantan Presiden Utang Rp8.000 Triliun Ngapain Dipikirin

    Dikatakan Heru, Tifa menunjukkan kepedulian besar yang patut diapresiasi belakangan ini terhadap Jokowi.

    “Saya menyarankan kepada Dokter Tifa untuk menjadi Dokter Pribadi pak Jokowi,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (9/7/2025).

    Ia menilai, Dokter Tifa menunjukkan profesionalisme tinggi dalam memperhatikan kesehatan Jokowi.

    Bahkan, Heru mengaku kagum dengan ketelitian Dokter Tifa dalam menyampaikan informasi seputar kesehatan.

    “Catatan yang saya lihat, selama ini secara profesional, Tifa yang berprofesi seorang dokter, saya lihat perhatiannya sangat luar biasa kepada pak Jokowi,” ucapnya.

    “Bahkan bukan main, perhatian ini suatu ketika saya lihat dalam cuitannya di X, sampai secara detail memberikan informasi berkaitan obat atau resep,” ungkap Heru.

    Heru mengaku semakin yakin menawarkan gagasan tersebut karena Dokter Tifa tampak begitu peduli, khususnya saat mantan presiden itu terlihat tengah berlibur di pantai.

    Kata Heru, saran Dokter Tifa soal bahaya sinar matahari layak dipertimbangkan.

    “Kemudian yang sangat saya tertarik menawarkan Dokter Tifa menjadi dokter pribadi adalah, ketika ia sangat peduli dengan kesehatan pak Jokowi. Dilihat beberapa foto yang viral di Media massa, pak Jokowi ini kan justru sedang berlibur di pantai. Ini yang menjadi perhatian Dokter Tifa agar dokter pribadinya pak Jokowi memberikan saran dan peringatan, harusnya menghindari terik matahari,” jelasnya.

    Selain itu, Heru menilai pendekatan kemanusiaan dari seorang profesional kesehatan seperti Dokter Tifa bisa mencairkan ketegangan yang selama ini muncul di ruang publik terkait isu lain yang melibatkan Jokowi.

  • Soal Jadi Dokter Jokowi, Tifauzia: Siapa pun yang Sakit Wajib Ditolong

    Soal Jadi Dokter Jokowi, Tifauzia: Siapa pun yang Sakit Wajib Ditolong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli Epidemiologi, Dokter Tifauzia Tyassuma, merespons saran Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, untuk menjadi dokter pribadi mantan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Tifa, sebagai seorang dokter, tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menolak pasien yang membutuhkan pertolongan.

    “Sebagai dokter tidak boleh menolak pasien,” ujar Tifa kepada fajar.co.id, Rabu (9/7/2025).

    Pada posisi ini, Tifa mengaku tidak melihat Jokowi sebagai mantan kepala negara, melainkan manusia biasa yang sedang diuji masalah kesehatannya.

    “Bukan mantan kepala negara. Orang sakit saja. Orang sakit kalau minta tolong siapapun dia ya wajib ditolong. Bukan karena mantan presiden,” ucapnya.

    Terlihat intens memberikan saran bahkan resep obat kepada Jokowi belakangan ini, pimpinan Ahlina Institute ini tidak mengatakan tidak jika presiden dua periode itu butuh bantuan.

    “Mantan presiden utang Rp8.000 triliun ngapain dipikirin. Tapi Joko Widodo manusia yang sakit kalau minta tolong ya ditolong,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menyampaikan pandangannya terkait perhatian Dokter Tifauzia Tyassuma terhadap kondisi kesehatan mantan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Heru, Tifa menunjukkan kepedulian besar yang patut diapresiasi belakangan ini terhadap Jokowi.

    “Saya menyarankan kepada Dokter Tifa untuk menjadi Dokter Pribadi pak Jokowi,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (9/7/2025).

    Ia menilai, Dokter Tifa menunjukkan profesionalisme tinggi dalam memperhatikan kesehatan Jokowi.

  • Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka, Said Didu: Yang Indikasi Korupsi Malah Dipelihara dan Diberi Jabatan

    Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka, Said Didu: Yang Indikasi Korupsi Malah Dipelihara dan Diberi Jabatan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ditetapkan tersangka oleh polisi. Itu menuai sorotan.

    Analis Kebijakan Publik, Said Didu turut menyoroti. Ia membandingkan kasus Dahlan Iskan dengan sosok yang disebutnya terindikasi korupsi, namun Didu tak menyebut detail.

    “Yang indikasi korupsi malah dipelihara dan diberikan jabatan,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Rabu (9/7/2025).

    Dahlan Iskan sendiri ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Timur. Itu terkait kasus dugaan pemalsuan surat, penggelapan dalam jabatan, dan tindak pidana pencucian uang.

    “Saudara Dahlan Iskan statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka,” demikian tertulis dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani AKBP Arief Vidy, Kepala Subdirektorat I Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Senin (7/7/2025).

    Penetapan tersangka itu, berdasar dari laporan internal Jawa Pos. Media yang didirikan sendiri oleh Dahlan Iskan.

    ari laporan polisi bernomor LP/B/546/IX/2024/SPKT/Polda Jatim tertanggal 13 September 2024, dengan pelapor bernama Rudy Ahmad Syafei Harahap, yang mewakili manajemen Jawa Pos.

    Di lapora itu, Dahlan diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan aset perusahaan.

    Penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor SP/Sidik/421/RES.1.9/2025/Ditreskrimum pada 10 Januari 2025 sebagai dasar hukum penetapan tersangka.

    Dahlan Iskan dijerat dengan sejumlah pasal berat, yaitu Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, serta Pasal 372 dan Pasal 55 KUHP, yang mengatur perbuatan bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang.
    (Arya/Fajar)

  • Bukan di KPK, Budi Prasetyo Beber Alasan Periksa Khofifah di Polda Jatim

    Bukan di KPK, Budi Prasetyo Beber Alasan Periksa Khofifah di Polda Jatim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim.

    Namun, pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (10/7) itu, tidak dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, namun hanya dilakukan di Polda Jawa Timur.

    KPK pun memberi penjelasan mengenai alasan di balik keputusan untuk memeriksa Khofifah sebagai saksi kasus dugaan rasuah dana hibah dilakukan di Polda Jatim.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan keputusan itu merupakan hasil koordinasi internal. “Dari koordinasi yang dilakukan,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/7).

    Ia memastikan pemeriksaan Khofifah di Polda Jatim tetap akan berjalan efektif untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah, untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    “Esensinya tentu proses pemeriksaan tetap dapat dilakukan secara efektif, dan penyidik memperoleh informasi maupun keterangan dari saksi dalam pemeriksaan tersebut,” ujarnya.

    Budi menjelaskan penyidikan kasus tersebut memang sedang berjalan di wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap Khofifah dilakukan di daerah, tidak di Jakarta.

    “Dalam perkara ini, kami ketahui tim juga sedang paralel melakukan kegiatan penyidikan di wilayah Jawa Timur,” ucapnya.

    Meski begitu, pada hari yang sama KPK juga memeriksa anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, sebagai saksi dalam kasus serupa. Namun, pemeriksaan terhadap Rudi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

  • Mahfud MD: MK Membuat Kerumitan Hukum

    Mahfud MD: MK Membuat Kerumitan Hukum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah terus terjadi. Terlebih, putusan itu dikhawatirkan justru menimbulkan banyak masalah.

    Kendati menimbulkan perdebatan, semua pihak menyadari bahwa putusan MK tersebut bersifat final, sehingga apapun alasannya, pemerintah dan DPR harus melaksanakannya.

    Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD bahkan menyarankan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang melaksanakan putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, meski menimbulkan kerumitan baru.

    Mahfud mengatakan bahwa putusan MK, termasuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, bersifat final dan mengikat sehingga tetap harus dilaksanakan.

    “Putusan itu tidak boleh tidak, harus dilaksanakan, putusan MK ini menurut saya harus diterima meskipun menimbulkan kerumitan hukum baru,” kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).

    Mahfud memandang putusan MK yang amarnya memerintahkan pemilu DPRD dan kepala/wakil kepala daerah 2 atau 2,5 tahun digelar sejak pelantikan anggota DPR, DPD, atau presiden/wakil presiden mulai tahun 2029 berpotensi menimbulkan permasalahan.

    Dengan adanya putusan itu, katanya, jabatan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia akan mengalami kekosongan.

    Meskipun dapat diangkat penjabat kepala daerah, hak demokrasi dikhawatirkan terampas karena masa jeda bisa hingga 2 tahun 6 bulan.

    “MK telah membuat kerumitan hukum, saya melihatnya juga MK terlalu masuk ke open legal policy, seharusnya hal itu tidak diatur oleh MK, masalah jadwal masalah apa, mestinya urusan pembentuk undang-undang,” tuturnya.

  • Ketua Kagama Cirebon Sarankan Tifa Jadi Dokter Pribadi Jokowi: Perhatian Beliau Luar Biasa

    Ketua Kagama Cirebon Sarankan Tifa Jadi Dokter Pribadi Jokowi: Perhatian Beliau Luar Biasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menyampaikan pandangannya terkait perhatian Dokter Tifauzia Tyassuma terhadap kondisi kesehatan mantan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Heru, Tifa menunjukkan kepedulian besar yang patut diapresiasi belakangan ini terhadap Jokowi.

    “Saya menyarankan kepada Dokter Tifa untuk menjadi Dokter Pribadi pak Jokowi,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (9/7/2025).

    Ia menilai, Dokter Tifa menunjukkan profesionalisme tinggi dalam memperhatikan kesehatan Jokowi.

    Bahkan, Heru mengaku kagum dengan ketelitian Dokter Tifa dalam menyampaikan informasi seputar kesehatan.

    “Catatan yang saya lihat, selama ini secara profesional, Tifa yang berprofesi seorang dokter, saya lihat perhatiannya sangat luar biasa kepada pak Jokowi,” ucapnya.

    “Bahkan bukan main, perhatian ini suatu ketika saya lihat dalam cuitannya di X, sampai secara detail memberikan informasi berkaitan obat atau resep,” ungkap Heru.

    Heru mengaku semakin yakin menawarkan gagasan tersebut karena Dokter Tifa tampak begitu peduli, khususnya saat mantan presiden itu terlihat tengah berlibur di pantai.

    Kata Heru, saran Dokter Tifa soal bahaya sinar matahari layak dipertimbangkan.

    “Kemudian yang sangat saya tertarik menawarkan Dokter Tifa menjadi dokter pribadi adalah, ketika ia sangat peduli dengan kesehatan pak Jokowi. Dilihat beberapa foto yang viral di Media massa, pak Jokowi ini kan justru sedang berlibur di pantai. Ini yang menjadi perhatian Dokter Tifa agar dokter pribadinya pak Jokowi memberikan saran dan peringatan, harusnya menghindari terik matahari,” jelasnya.

  • Nicho Desak Gibran Dimakzulkan: Prabowo Butuh Pendamping yang Lebih Layak

    Nicho Desak Gibran Dimakzulkan: Prabowo Butuh Pendamping yang Lebih Layak

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, Nicho Silalahi bicara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali jadi pembahasan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Nicho berbicara persoalan takdir.

    “Memang Jodoh dan Maut tidak seorangpun tau karena itu rahasia llahi, tetapi Manusia hanya bisa memprediksi,” tulisnya dikutip Rabu (9/7/2025).

    Terkait isu pemakzulan Gibran, ia mengaku memberikan dukungan penuh ke para Purnawirawan TNI terkait pemakzulan ini.

    “Jika berbicara tentang nasib bangsa dan negara maka aku mendukung penuh para purnawirawan dan tokoh masyarakat yang menginginkan @gibran_tweet di makzulkan,” ungkapnya.

    Ia juga menyebut Presiden Prabowo perlu pendamping yang punya kapasitas yang dinilai belum dimiliki oleh Gibran saat ini.

    Apalagi, menurutnya Presiden Prabowo yang sudah berumur berpotensi memiliki gangguan kesehatan.

    “Sebab usia pak @prabowo sekarang ± 74 Tahun dan itu sangat berpotensi dalam gangguan kesehatan serta berpeluang besar untuk berhalangan tetap (maaf meninggal),” ujarnya.

    Sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan ini terjadi, Gibran disebut Nicho benar-benar belum layak.

    “Jika beliau berhalangan tetap maka yang menggantikannya anak haram konstitusi buah dari kerja sang paman di MK,” tuturnya.

    Nicho punya ketakutan jika nantinya Wapres Gibran gagal dimakzulkan dan dirinya yang jadi pemimpin negara.

    “Jika kita gagal memakzulkan Anak Haram Konstitusi atau minimal dia tidaklah memimpin negri ini,” sebutnya.

    “marilah kita bersama² mendoakan agar pak @prabowo bisa purna tugas dengan baik serta diberikan kesehatan dan umur yang panjang,” terangnya.

  • Teguran Tifa ke Dokter Pribadi Jokowi: Autoimun Flare Up, Kok Malah Jemur Matahari?

    Teguran Tifa ke Dokter Pribadi Jokowi: Autoimun Flare Up, Kok Malah Jemur Matahari?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Video mantan Presiden Jokowi yang tengah berlibur di Bali belakangan ini kembali menjadi sorotan publik.

    Di video tersebut, Jokowi tampak santai mengendarai ATV tanpa alas kaki, sembari menikmati suasana alam di pulau dewata.

    Namun, yang menjadi perbincangan tak sekadar momen liburan tersebut.

    Akun X Budiman (@ade206) menyisipkan sindiran pedas kepada pihak-pihak yang selama ini kerap menyerang Jokowi, terutama mereka yang diduga kerap menebar narasi fitnah.

    “Bagi kaum pembenci Jokowi, silakan tantrum massal. Narasi fitnah yang gagal total. Liat nih, Jokowi nikmati liburan di Bali,” tulis Budiman dalam cuitannya, dikutip Rabu (9/7/2025).

    Budiman juga menyentil kasus hukum yang tengah menjerat salah satu tokoh yang selama ini gencar mengkritik Jokowi.

    “Tapi, ada yang sedang nikmati juga tuntutan jaksa 7 tahun. Silahkan menikmati.. Hip hop horeee,” tambahnya.

    Cuitan tersebut menuai dukungan warganet lain yang menganggap Jokowi berhak menikmati waktu bersama keluarga.

    “Biarin aja Pak Jokowi santai, toh yang lain juga lagi sibuk urus masalahnya sendiri,” komentar netizen lain.

    Di sisi lain, Dokter Tifauzia Tyassuma menyinggung aksi Jokowi yang beraktivitas di bawah terik matahari.

    Ia mengingatkan Jokowi terkait penyakit autoimun yang pernah diidapnya.

    “Masih flare up Autoimunnya, kenapa malah jemur matahari maksimal begini? Apa yang mau dibuktikan, sih? Mau unjuk diri kalau sakti apa bagaimana?” kata Tifa.

    Ia juga mempertanyakan peran keluarga dan dokter pribadi Jokowi dalam menjaga kesehatannya.

  • Ijazah Gibran Semakin Meragukan, Dokter Tifa Kembali Singgung Universitas Pasar Pramuka

    Ijazah Gibran Semakin Meragukan, Dokter Tifa Kembali Singgung Universitas Pasar Pramuka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Praktisi Nutritional Neuroscience sekaligus Pegiat Media Sosial, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa memberondong berbagai pertanyaan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    “Sekarang Ijazah Samsul: Kalau memang lulusan asli Universitas Bradford Inggris Ada ngga namanya di IABA – Indonesia Association of British Alumni?” kata Tifa dikutip dari unggahannya di X, Selasa (8/7/2025).

    Ia juga menanyakan, apakah Gibran terdaftar dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Singapore. Huka berkuliah pada 2007-2010.

    “Kalau memang kuliah di Singapore kurun waktu 2007-2010. Terdaftar ngga di PPI Singapore Perhimpunan Pelajar Singapore selama kuliah?” ujarnya.

    “Kalau memang betul kuliah di MDIS Singapore, pakai ijazah SMA mana waktu mendaftar di tahun 2007?” tambahnya.

    Tifa juga menanyakan terkait Sekolah Menengah Atas (SMA) Gibran. Ia bertanya apa benar pernah tidak naik kelas.

    “SMA Santo Yosef? Kabarnya cuma dua tahun sekolah di sana, itupun ngga naik kelas toh?” ucapnya.

    “SMK Kristen Solo? Kabarnya cuma daftar doang ngga pernah kelihatan nongol di kelas toh?” tambahnya.

    Tidak hanya itu, Tifa turut menanyakan sekolah yang dihubungkan dengan Gibran selama ini.

    “Orchid Park Secondary School? Bukannya itu sekolah dari SMP? Beneran dapat ijazah dari sana?” imbuhnya.

    Bahkan, Tifa mencecar soal sekolah yang ternyata hanya tempat kursus.

    “UTS Insearch Australia? Bukannya itu kursus bukan SMA? Dan cuma program kursus 1 tahun? Masa bisa dapat ijazah SMA?” tambah Tifa.

    Merujuk pada hal tersebut, Tifa menanyakan ijazah apa yang digunakan mendaftar kuliah.