Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, menjadi ajang Presiden Prabowo Subianto, mengenalkan menterinya serta almamaternya.

    Dalam pembukaan KSTI 2025 pada Kamis (7/8), sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memang turut hadir. Salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

    Presiden Prabowo sendiri hadir membuka agenda penting tersebut sekaligus memberikan pidato atau keynote speech di hadapan ribuan peneliti, akademisi, ilmuwan, hingga rektor perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memulai memperkenalkan menterinya di Kabinet Merah Putih dengan terlebih dahulu menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, selalu penyelenggara acara dan penyedia tempat.

    Prabowo kemudian menyapa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, Prabowo baru melanjutkan menyapa anak buahnya di Kabinet Merah Putih.

    Di ITB tempat acara KSTI 2025 berlangsung, Prabowo Subianto ternyata cukup menyadari betapa banyaknya alumni ITB yang duduk di jajaran pemerintahannya.

    “Menko PMK Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya. Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, ITB rupanya. ITB Banyak sekali,” sebut Prabowo merinci.

  • Pedagang Sayur Ditampar Pria Ngaku Aparat, Kapolres Bantaeng: Bendera One Piece Boleh, tapi Merah Putih Tetap Nomor Satu

    Pedagang Sayur Ditampar Pria Ngaku Aparat, Kapolres Bantaeng: Bendera One Piece Boleh, tapi Merah Putih Tetap Nomor Satu

    Saat itu, Pardi bersama istri dan anaknya yang tampak ketakutan. Sang istri pun merekam kejadian tersebut dari dalam mobil.

    Suasana mulai memanas saat warga sekitar mencoba melerai. Pedagang sayur itu pun sempat naik pitam.

    “Naliat jka istriku pak ditampar, ada juga adekku,” ucapnya dengan logat khas Bantaeng.

    Pria yang mengaku aparat itu lantas menantang korban untuk melapor ke jalur hukum.

    “Kalau kau merasa keberatan silakan lapor ke polisi,” katanya lantang.

    Tapi jawaban itu langsung dibalas oleh Pardi dengan nada kesal, “Bukan peringatan itu, tapi pukul di tempat.”

    Meski begitu, pria itu bersikeras tetap menyita bendera One Piece milik Pardi.

    “Pokoknya benderamu saya sita. Karena kita dalam keadaan sekarang 17 Agustus. Bukan kibarkan bendera One Piece, tapi bendera kita merah putih. Makanya kita patroli kiri kanan cari bendera begini (One Piece). Masih mendingan, daripada saya naikkanko ke media,” tandasnya.

    Sontak, sang istri pun menyahut sambil terus merekam kejadian tersebut.

    “Kita juga kunaikkanki itu di media kalau langsungki menampar begitu,” tegasnya.

    Pria itu pun tak gentar. Ia bahkan kembali menegaskan statusnya.

    “Kalau anda keberatan saya siap, karena saya juga sebagai anggota. Karena ini saya ada lagi saya dapat, saya cari lagi pelakunya,” tukasnya.

    “Coba tadi bicara baik-baik ki, tapi langsungki kasih turun itu benderayya,” istri korban mencoba meredakan suasana.

    Ucapan itu tampaknya membuat pria tersebut mulai melunak. Ia pun menyampaikan permintaan maaf.

    “Okelah okelah, saya minta maaf kalau begitu, tapi jangan kau ulangi lagi,” katanya.

  • Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    Prabowo Ingin KSTI 2025 Lahirkan Terobosan, Sri Mulyani Ungkap Anggaran untuk Sektor Pendidikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Kamis (7/8/2025), menghadirkan para ribuan peneliti hingga rektor dari seluruh Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto yang hadir membuka acara tersebut menegaskan pentingnya menjaga kemurnian KSTI 2025 dari kepentingan politik praktis.

    “Biar lebih bebas gitu ya. Jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu, sains, teknologi,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam pidatonya sendiri, Prabowo memberikan ruang diskusi yang lebih substantif dan bebas kepada peserta, bertujuan menghindari distorsi dan penggiringan opini yang dapat mengganggu substansi forum ilmiah.

    KSTI 2025 menjadi wadah strategis yang mempertemukan ilmuwan, akademisi, pelaku industri, dan pengambil kebijakan lintas sektor.

    Prabowo lantas berharap agar forum yang mempertemukan para peneliti, pelaku industri dan pemerintah itu menghasilkan terobosan nyata dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan Indonesia.

    Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 atau sekitar Rp750 triliun telah dialokasikan untuk sektor pendidikan. Itu setara dengan 20 persen.

    “20 persen dari APBN didesain untuk pendidikan, itu mandat konstitusi. Tahun ini anggarannya Rp750 triliun,” ujar Sri Mulyani.

    Dukungan keuangan negara menjadi fondasi utama dalam mendorong penguasaan sains dan teknologi, yang diharapkan menjadi pendorong yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga daya saing ekonomi nasional.

  • Lisa Mariana dan RK Jalani Tes DNA, Sampel Apa Saja yang Diambil? Ini Penjelasan Pengacara

    Lisa Mariana dan RK Jalani Tes DNA, Sampel Apa Saja yang Diambil? Ini Penjelasan Pengacara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana (LM) menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, pada Kamis (7/8/2025).

    Hal serupa juga dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) yang datang lebih dahulu.

    Proses pengambilan sampel DNA dalam kasus dugaan ayah biologis anak selebgram Lisa Mariana telah selesai dilakukan siang tadi.

    Melalui keterangan persnya, pengacara LM, Jhonboy Nababan membenarkan bahwa sampel darah dan air liur Lisa Mariana serta putrinya, Celina Azzura, sudah diambil.

    Jhonboy Nababan mengatakan, berdasarkan informasi dari penyidik, hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokkes Polri.

    Dia membeberkan, Lisa Mariana sempat menangis saat melihat darah putrinya diambil.

    “Hasilnya paling lama keluar dalam waktu 10 hari. Maka itu, kami bakal menantikan hasil tes tersebut,” katanya.

    Ada pun, sampel DNA dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga telah diambil lebih dahulu di Bareskrim Polri.
    Sampel dari ketiganya bakal menjadi langkah penting untuk menguji kecocokan DNA demi menjawab polemik mengenai ayah biologis dari Celina Azzura putri LM. (bs-sam/fajar)

  • PPATK Blokir 122 Juta Rekening Tidak Aktif, Ini Alasan dan Cara Mengaktifkannya Kembali

    PPATK Blokir 122 Juta Rekening Tidak Aktif, Ini Alasan dan Cara Mengaktifkannya Kembali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan kebijakan besar-besaran yang berdampak pada ratusan juta akun bank di seluruh Indonesia.

    Sebanyak 122 juta rekening yang terdeteksi tidak aktif atau dormant telah dikenakan pembatasan aktivitas transaksi sementara. Langkah ini diambil sebagai bagian dari inisiatif besar PPATK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

    Lembaga ini mengungkapkan bahwa langkah tersebut bukan tanpa sebab. Mereka menemukan adanya indikasi kuat penyalahgunaan rekening-rekening tersebut untuk tindak kejahatan terorganisir.

    PPATK menegaskan bahwa penangguhan ini dilakukan setelah evaluasi mendalam dan kerja sama erat bersama 105 institusi perbankan, membantah anggapan bahwa kebijakan ini dilakukan secara tergesa-gesa.

    Bagi pemilik akun yang merasa khawatir, PPATK menjamin seluruh dana tetap utuh dan tidak akan hilang.

    Tujuan utama dari penangguhan ini adalah melindungi aset milik nasabah yang sah serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

    Keputusan tersebut diambil setelah tim PPATK menemukan fakta mengkhawatirkan di lapangan. Banyak akun lama yang telah lama ditinggalkan pemiliknya justru berpindah tangan dan diperjualbelikan di pasar gelap serta media sosial.

    Fithriadi, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa akun-akun tersebut menjadi alat yang digunakan untuk berbagai tindak kriminal.

    “Rekening dormant tersebut masif digunakan untuk menampung deposit hasil judi online (judol), transaksi narkotika, penipuan, peretasan, hingga menyamarkan dana hasil korupsi,” ungkap Fithriadi dalam keterangannya dikutip Kamis (7/8/2025).

  • Pemerintah Buka PPPK Paruh Waktu, Ini Aturan dan Kisaran Gajinya

    Pemerintah Buka PPPK Paruh Waktu, Ini Aturan dan Kisaran Gajinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu tahun ini hanya ditujukan untuk menata pegawai non-ASN melalui seleksi ASN tahun anggaran 2024.

    Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menyampaikan bahwa formasi PPPK Paruh Waktu hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengikuti seluruh proses seleksi tetapi tidak lulus atau tidak mendapat tempat pada pengadaan ASN tahun ini.

    “PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 baik PPPK maupun CPNS namun tidak lulus mengisi formasi. Non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi PPPK pun dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu,” ujar Aba dalam Sosialisasi Pengadaan PPPK Paruh Waktu secara daring, dikutip Kamis (7/8/2025).

    PPPK Paruh Waktu merupakan pegawai ASN yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan durasi paruh waktu dan menerima honor sesuai anggaran yang tersedia di masing-masing instansi.

    Aba menjelaskan bahwa usulan untuk mengangkat non-ASN sebagai PPPK Paruh Waktu dapat diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta ketersediaan dana. Penetapan kriteria pelamar dan pengisian posisi dilakukan secara berjenjang.

    Komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan pegawai non-ASN ditegaskan melalui Keputusan Menteri PANRB No. 347, 348, 349 Tahun 2024 serta No. 15 dan 16 Tahun 2025. Adapun jabatan yang bisa diajukan mencakup posisi Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis lain seperti Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.

  • Tidak Ada Seleksi CPNS dan PPPK 2025 untuk Instansi Daerah, Pemkot Makassar Usulkan PPPK Paruh Waktu

    Tidak Ada Seleksi CPNS dan PPPK 2025 untuk Instansi Daerah, Pemkot Makassar Usulkan PPPK Paruh Waktu

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini tidak mengakomodir instansi daerah. Baik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

    Begitu pula Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Itu dikonfirmasi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Muh. Ilham Rasul.

    Tahun ini, kata dia, pihaknya hanya mengusulkan PPPK Paruh Waktu. Tidak dengan PPPK Penuh waktu seperti tahun sebelumnya.

    “Untuk pengusulan PPPK paruh waktu tetap ada,” kata Ilham saat dikonfirmasi fajar.co.id, Kamis (7/8/2025).

    Meski begitu, Ilham mengatakan saat ini masih proses pengusulan di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB.

    “Saat ini sementara proses pengusulan ke Menpan,” terangnya.

    Tahun ini, diketahui seleksi PPPK Penun Waktu hanya dibuka untuk tiga instansi.

    Tiga instansi itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kejaksaan Agung, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

    PPPK sendiri diketahui ada dua kategori, penuh waktu dan paruh waktu. Ada sejumlah perbedaan meski sama-sama PPPK.
    (Arya/Fajar)

  • Bocoran Gaji PPPK Paruh Waktu dari Aceh Sampai Papua, Provinsi Ini yang Terbesar

    Bocoran Gaji PPPK Paruh Waktu dari Aceh Sampai Papua, Provinsi Ini yang Terbesar

    Rincian jabatan PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.

    PPPK Paruh Waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah. Agar tidak ada PHK massal, sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN.

    Berdasarkan Peraturan Kementerian PANRB Nomor 16 Tahun 2025, upah bagi PPPK Paruh Waktu sendiri akan diberikan paling sedikit setara dengan pendapatan yang diterima ketika menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.

    Sumber pendanaan upah PPPK Paruh Waktu ini berasal dari lar belanja pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

    Apabila mengacu pada upah minimum, maka berikut ini adalah bocoran atau perkiraan gaji PPPK Paruh Waktu 2025, meliputi:

    Aceh: Rp3.685.615
    Sumatera Utara: Rp2.992.599
    Sumatera Barat: Rp2.994.193
    Sumatera Selatan: Rp3.681.570
    Kepulauan Riau: Rp3.623.653
    Riau: Rp3.508.775
    Lampung: Rp2.893.069
    Bengkulu: Rp2.670.039
    Jambi: Rp3.234.533
    Bangka Belitung: Rp3.876.600

    Banten: Rp2.905.119
    Jakarta: Rp5.396.760
    Jawa Barat: Rp2.191.232
    Jawa Tengah: Rp2.169.348
    Jawa Timur: Rp2.305.984
    DIY Yogyakarta: Rp2.264.080

    Bali: Rp2.996.560
    Maluku Utara: Rp3.408.000
    Maluku: Rp3.141.699
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931

    Sulawesi Tengah: Rp2.914.583
    Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
    Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
    Gorontalo: Rp3.221.731
    Sulawesi Barat: Rp3.104.430

  • Dugaan Korupsi CSR BI, Dua Anggota DPR RI Tersangka

    Dugaan Korupsi CSR BI, Dua Anggota DPR RI Tersangka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI tampaknya memasuki babak baru. Dua anggota DPR RI disebut-sebut jadi tersangka.

    Kepastian adanya tersangka dari anggota DPR RI itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati memastikan sudah ada tersangka, namun KPK belum mau membeberkan siapa legislator dimaksud yang telah dijadikan tersangka.

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 52 dan 53.

    “CSR BI, apakah Sprindik untuk dua tersangka ini sudah ada? Jawabannya sudah,” kata Asep Guntur Rahayu, Rabu (6/8).

    Terkait identitas atau info lebih detail mengenai tersangka CSR BI ini, Asep menegaskan bahwa pihak Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo akan menyambaikan secara lebih detail. Dia hanya memastikan bahwa ada dua tersangka yang telah ditetapkan dari wakil rakyat tersebut.

    Lebih jauh dijelaskan, KPK masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Pendalaman dilakukan baik dari pihak BI maupun dari anggota DPR RI sendiri.

    Dalam kasus ini, KPK diketahui telah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya perwakilan yayasan yang diduga menjadi penerima dana CSR. (fajar)

  • Pertumbuhan Ekonomi Versi BPS Diragukan Publik, Loyalis Jokowi Sentil Pihak Kontra

    Pertumbuhan Ekonomi Versi BPS Diragukan Publik, Loyalis Jokowi Sentil Pihak Kontra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi di angka 5,12 persen pada kuartal dua 2025 menuai sorotan publik. Tak sedikit yang meragukan hasil rilis BPS tersebut.

    Namun, Loyalis Jokowi, Dede Budhyarto memberikan pembelaan. Dia menyatakan BPS memiliki metodologi, legalitas dan transparansi.

    “BPS punya metodologi, punya legalitas, & transparan,” kata Kang Dede sapaannya dikutip akun X pribadinya, Rabu, (6/8/2025).

    Dia menyentil pihak yang meragukan angka pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Yang meragukan biasanya ndak baca dokumen teknis, Ndak ngerti statistik, atau… punya agenda politik,” sindir Komisaris PT Pelni itu.

    Dilansir BPS, Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2025 mencapai Rp5.947,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.396,3 triliun.

    Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, danPerikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,53 persen.

    Dari sisi pengeluaran,Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,05 persen.

    Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,31 persen.

    Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,67 persen.