Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Mantan Dirut Agrinas Pangan Nusantara: Ada Invasi Luar Biasa oleh Pengusaha Besar Terhadap Petani

    Mantan Dirut Agrinas Pangan Nusantara: Ada Invasi Luar Biasa oleh Pengusaha Besar Terhadap Petani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Di tengah stok cadangan beras nasional yang mencapai 4,2 juta ton, yang seharusnya membuat harga stabil, beras justru dijual seharga Rp 17.000/kg, meskipun kualitasnya rendah dengan kadar beras patah 30-59%. Seharusnya harga hanya Rp 12.000/kg.

    Pengamat pangan sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Debi Syahputra menilai praktik manipulasi harga beras oleh produsen besar adalah bentuk penipuan terhadap konsumen.

    “Ini penipuan terhadap konsumen sebesar Rp 5.000/kg. Bisa dibayangkan, jika yang dijual 2 juta ton, kerugian konsumen mencapai Rp 10 triliun. Ini bukan soal stok atau produksi, ini murni ulah mafia pangan yang menahan pasokan dan mengatur pasar demi keuntungan pribadi. Dasar mafia!” kata Debi di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

    Debi membeberkan, para pendukung produsen besar justru gencar bersuara di media sosial, podcast, dan berbagai forum, mempersoalkan istilah beras oplosan, menuding HPP gabah terlalu tinggi, hingga membangun narasi bahwa Bulog menyerap habis gabah di lapangan.

    “Loh faktanya, Bulog hanya menyerap 8% sementara swasta 92%. Inilah pendukung mafia yang menyerang balik karena gagal meraih keuntungan sebesar-besarnya,” imbuhnya.

    Menurutnya, klaim sejumlah pengamat bahwa pangsa pasar beras premium hanya 5% juga tidak benar, karena data BPS menyebut porsinya mencapai 39,75%.

    Temuan Kementerian Pertanian menunjukkan beras yang dijual itu layak disebut beras biasa karena kadar patahnya 30-59%, jauh di atas standar maksimal 15%. Padahal, harga gabah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mulai turun, sehingga harga beras seharusnya ikut terkoreksi.

  • KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menghindari pertanyaan wartawan.

    Hal itu terkait rekomendasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR atas penyelenggaraan haji 2024.

    Saat dimintai tanggapan, Cak Imin, sapaan akrabnya, menolak memberi komentar.

    “Tanya DPR itu, saya udah bukan DPR lagi,” ujar Muhaimin usai menghadiri Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Termasuk pelaksanaan tahun 2024 yang sebelumnya dinilai bermasalah oleh Timwas DPR. Kala itu, Cak Imin merupakan ketua Timwas.

    Penyidikan KPK terus berjalan. Baru-baru ini, penyidik menggeledah rumah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kawasan Condet, Jakarta Timur.

    Dari lokasi tersebut, sejumlah dokumen dan perangkat elektronik termasuk ponsel Yaqut disita.

    Yaqut sendiri telah diperiksa serta dicegah bepergian ke luar negeri.

    Selain rumah Yaqut, salah satu ASN Kementerian Agama juga digeledah KPK. Satu kendaraan ikut disita.

    Dugaan korupsi berpusat pada penyelewengan alokasi tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah, yang diduga tidak didistribusikan sesuai aturan dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

    Meski kembali didesak lantaran pernah memimpin Timwas, Cak Imin tetap menolak berkomentar.

    Ia hanya menegaskan jawaban yang sama sambil tertawa kecil.

    “Tanya DPR aja, saya kan udah menteri. Hahahaha,” katanya.

  • Singgung Peristiwa 1998, Rocky Gerung Prediksi Gibran Bisa Alami Skenario Lengser ala Soeharto

    Singgung Peristiwa 1998, Rocky Gerung Prediksi Gibran Bisa Alami Skenario Lengser ala Soeharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi tekanan politik yang bisa memaksanya mengambil langkah ekstrem, termasuk mengundurkan diri, bahkan mengalami situasi seperti peristiwa 1998.

    Pendapat ini ia sampaikan melalui kanal YouTube Hendri Satrio Official. Rocky menjelaskan, meskipun secara konstitusi pemakzulan dimungkinkan melalui mekanisme DPR, MPR, hingga Mahkamah Konstitusi, proses tersebut panjang dan rumit.

    “Yang gampang, senior di kampus pasti akan mengajari cara berorganisasi dan cara untuk berdemonstrasi ke junior. Kalau mahasiswa sudah masuk kuliah demo ke DPR, (Gibran) tinggal pilih, mengundurkan diri atau (mengulangi peristiwa) ’98. Gitu aja kan lebih efisien,” ujar Rocky, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Rocky mengingatkan, sejarah mencatat bagaimana tekanan massa mahasiswa memaksa Presiden ke-2 RI Soeharto turun demi meredam kerusuhan nasional.

    “Beliau sangat cerdas dan cerdik dalam politik, tapi beliau merasa sudah melihat massa sebanyak itu, artinya kerusuhan di mana-mana, ya mundur,” ungkapnya.

    Menurut Rocky, skenario serupa bukan hal yang mustahil terjadi lagi.

    Ia menegaskan, Indonesia memiliki banyak sosok pengganti jika Gibran harus mundur.

    “Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Dari mana? Ya dari partai politik,” tegas Rocky.

    Ia juga menilai prosedur resmi hanyalah salah satu sisi persoalan. Dalam banyak kasus, dinamika politik dan respons publik sering kali lebih menentukan nasib pejabat tinggi negara.

  • Pemerintah Buka Seleksi 7 Sekolah Kedinasan 2025, Segini Kebutuhan Kuota CPNS

    Pemerintah Buka Seleksi 7 Sekolah Kedinasan 2025, Segini Kebutuhan Kuota CPNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rekrutmen aparatur sipil negara salah satu hal yang objektivitasnya sangat dijaga ketat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berjalan ketat dan objektif sehingga menghasilkan kader yang kompeten.

    SKD sekolah kedinasan tak berbeda dengan seleksi ASN lainnya, yakni menggunakan computer assisted test (CAT). Modernisasi rekrutmen yang sudah berjalan 10 tahun lebih ini memastikan nilai yang lebih objektif, sebab hasilnya dapat dilihat secara real-time.

    Hal itu diungkapkan Rini saat meninjau SKD sekolah kedinasan yang dilaksanakan di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025).

    “Proses seleksi ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita, khususnya penguatan pembangunan SDM dan percepatan reformasi birokasi. Kita ingin membentuk ASN yang adaptif, profesional, dan berdampak nyata,” ungkap Rini.

    Menurutnya, implementasi Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto mengakar di segala sektor yang dikerjakan pemerintah.

    Seleksi lanjutan akan dilaksanakan pada 15-16 September 2025, dan pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian/lembaga penyelenggara dilakukan pada 7- 18 September 2025.

    Tahun 2025, pemerintah membuka seleksi untuk tujuh sekolah kedinasan dengan total 3.252 kebutuhan CPNS.

    Rini menegaskan Kementerian PANRB berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh instansi untuk mencetak ASN yang berintegritas dan siap mengabdi.

  • Prabowo Hapus Tantiem, Mahfud MD Sebut Istilah Asing Sengaja Dipakai agar Bisa Beri Bonus Puluhan Miliar Komisaris BUMN

    Prabowo Hapus Tantiem, Mahfud MD Sebut Istilah Asing Sengaja Dipakai agar Bisa Beri Bonus Puluhan Miliar Komisaris BUMN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku akan menghapuskan tantiem. Hal itu menuai respons publik.

    Salah satunya eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia mengatensi rencana tersebut.

    “Kata Presiden banyak dari kita yang tidak mengerti istilah tantiem,” tulis Mahfud dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Mahfud, istilah asing itu memang sengaja dipakai. Tujuannya agar publik tak tahu ada pemberian bonus miliaran rupiah.

    “Istilah asing tersebut sengaja dipakai agar orang tak mengerti dan BUMN bisa memberi bonus puluhan miliar,” ujar Mahfud.

    Mahfud juga mengatensi pernyataan Prabowo. Bahwa jika komisaris tidak ingin tantiem dihapus, maka sebaiknya berhenti saja.

    Adapun wacana penghapusan tantiem itu disampaikan Prabowo melalui pidatonya. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Tantiem sendiri, diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2009. Disitu disebutkan tantiem adalah penghargaan tahunan bagi anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas BUMN apabila perusahaan meraih laba, atau tetap diberikan bila terjadi peningkatan kinerja meski perusahaan merugi.

    Pemberian Tantiem itu jadi sorotan. Pasalnya, jumlah bonus yang diberikan tak sedikit.
    (Arya/Fajar)

  • KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut dan ASN Kemenag, Satu Kendaraan Disita Terkait Kasus Kuota Haji

    KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut dan ASN Kemenag, Satu Kendaraan Disita Terkait Kasus Kuota Haji

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap kembali bicara terkait dugaan kasus korupsi kuota haji.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yudi Purnomo membagikan momen saat mendapatkan kesempatan wawancara langsung di salah satu acara Metro TV.

    Dalam acara tersebut, ia menjadi satu pembicara dengan tema “membidik tersangka korupsi kuota haji,”

    Yudi Purnomo terlihat semringah dalam foto tangkapan layar yang dibagikannya itu.

    Ia menyinggung eksepsinya yang tersenyum di kala belum ada satu pun tersangka dalam kasus korupsi ini.

    “Tersenyum agak gimana gitu. karena belum ada tersangka,” tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Padahal, ia menyebut dugaan kasus korupsi kuota haji ini merugikan negara dengan angka yang fantastis

    Tak tanggung-tanggung, ia menyebut kerugian yang didapatkan mencapai angka 1 triliun

    “Kasus korupsi dugaan merugikan negara 1 triliun terkait kasus korupsi kuota tambahan haji,” terangnya.

    Diketahui, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kediaman pribadi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8/2025).

    KPK juga menggeledah rumah salah satu ASN Kementerian Agama RI di Depok. Di sana KPK menyita satu unit kendaraan dalam penggeledahan di rumah ASN tersebut.

    Kasus kuota haji telah naik ke tahap penyidikan tapi KPK belum menetapkan adanya tersangka.

    Sudah ada tiga pihak yang dilakukan pencegahan ke luar negeri oleh KPK, salah satu yang dicegah ialah Yaqut Cholil Qoumas.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan manfaat membayar pajak dengan menunaikan zakat dan wakaf menuai sorotan tajam dari publik.

    Komentar itu disampaikan Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu, 13 Agustus 2025.

    Peneliti media dan politik, Buni Yani, menjadi salah satu pihak yang angkat bicara. Ia meminta Sri Mulyani lebih berhati-hati ketika menyinggung isu yang berkaitan dengan ajaran agama, apalagi jika belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pajak dan zakat.

    “Zakat dan pajak adalah dua hal berbeda,” ujarnya lewat akun Facebook pribadinya, dikutip Jumat (15/8/2025).

    Buni Yani juga menyarankan Menkeu untuk memperdalam pemahaman dengan belajar dan berdiskusi bersama para ustaz.

    “Zakat dan pajak tidak bisa disamaratakan karena berasal dari dua konsep yang sangat berbeda,” tegasnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan pandangannya bahwa pajak memiliki nilai yang sejalan dengan zakat maupun wakaf bagi umat Muslim yang mampu.

    Ia menilai ketiganya merupakan cara menyalurkan sebagian harta untuk membantu pihak yang membutuhkan.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani.

    Ia menjelaskan, dana pajak dipakai untuk mendukung berbagai program pemerintah, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

    Program tersebut mencakup bantuan sosial, layanan kesehatan tanpa biaya, hingga subsidi di bidang pendidikan dan pertanian.

  • Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan produser eksekutif film Merah Putih, Endiarto, yang menyebut penonton yang tidak menonton filmnya berarti tidak ikut memeriahkan HUT ke-80 RI, memicu gelombang komentar pedas di X.

    Dalam unggahan yang dibagikan akun @tanyarlfes, sang produser tampak memegang poster film dan memberi pesan bernada ajakan.

    Namun, ajakan itu justru dibalas warganet dengan komentar sinis hingga meme kocak.

    “Yang ga nonton filmnya dicap tidak memeriahkan HUT ke-80 RI katanya gesss,” tulisnya dikutip pada Jumat (15/8/2025).

    Ada juga yang mengunggah meme karakter SpongeBob dan Squidward dengan narasi sindiran, “Ngomong sama pantat,” memberikan gambaran sebuah ajakan tersebut dianggap tidak nyambung.

    Tak sedikit yang mengunggah foto-foto editan, seperti adegan peperangan yang dibanjiri air, serta gambar tokoh animasi dengan ekspresi datar disertai tulisan menohok.

    “Tiap hari ada aja orang yang emang layak dikatai (anjingin, red),” tukasnya.

    Beberapa warganet juga menanggapi dengan guyonan, “Ini film yang kalau batalin nonton berarti anti NKRI ya? Waduh,” ujar akun lain.

    “Siiip. Aku mau nonton Demon Slayer aja pas 17-an ntar. Biar belajar ngebasmi para iblis,” kata akun @loy_jd.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, termehek-mehek melihat trailer film animasi Merah Putih One For All yang bakal tayang pada 14 Agustus mendatang.

    Ferdinand mengaku intens mengikuti komentar netizen di platform Media Sosial (Medsos) mengenai unggahan tentang film tersebut.

    “Saya memang mengikuti yah, komentar netizen terkait film animasi ini. Karena tadinya saya pikir bahwa animasi ini memang semangatnya bagus,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (10/8/2025).

  • Bupati Sudewo di Ambang Pemakzulan, Tito Karnavian Ingatkan Hal Ini

    Bupati Sudewo di Ambang Pemakzulan, Tito Karnavian Ingatkan Hal Ini

    Dikatakan Heru, kekacauan yang terjadi pada pengelolaan pemerintahan daerah berujung pada sebuah kekacauan.

    “Pada akhirnya Pemda dalam hal ini bupati mengambil langkah sepihak dengan menaikkan pajak PBB yang cukup fantastis, 250 persen,” tukasnya.

    Ketua Kagama Cirebon Raya ini juga menuturkan bahwa kombinasi arogansi politik dan tekanan ekonomi yang menjadikan masyarakat Pati marah besar.

    “Mereka melakukan demo mencengangkan dan mengkhawatirkan terhadap eksistensi rezim lokal maupun nasional,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Heru menduga bahwa Bupati Pati nekat memberlakukan kebijakan karena mendapat dukungan dari orang yang terafiliasi dengan elit politik pusat.

    “Ini yang membuat masyarakat marah, ketika menanyakan kebijakan pajak dan langkah untuk melakukan dialog justru ditanggapi sinis karena bupati ini berdalih, menang didukung elit pusat,” Heru menuturkan.

    Tambahnya, kemarahan ini juga disebabkan karena masyarakat lumpuh secara pendapatan.

    “Kenaikan pajak 250 persen menjadi titik akumulasi kemarahan masyarakat,” terangnya.

    Kata Heru, demo besar-besaran di Pati bisa menjadi fenomena gunung es. Bukan tidak mungkin, Bupati di daerah lain juga merasakan hal sama ketika mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat kecil.

    “Saya lihat efek dari demo dan keberhasilan masyarakat Pati menekan Pemda pada akhirnya akan diikuti kabupaten lain. Konon saat ini juga bupati Jombang juga sedang ditekan karena menaikkan pajak 30 persen,” tandasnya.

    Bukan hanya itu, Heru juga mengungkapkan bahwa di Banyuwangi juga sudah terjadi kenaikan pajak hingga 200 persen.

  • Beda Gaya dengan Jokowi, Presiden Prabowo Pilih Kenakan Jas Hadiri Sidang Tahunan MPR

    Beda Gaya dengan Jokowi, Presiden Prabowo Pilih Kenakan Jas Hadiri Sidang Tahunan MPR

    FAJAR.CO.ID — Tak ada lagi baju adat yang dikenakan presiden saat menghadiri Sidang Tahunan MPR seperti era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto tampil dengan gaya berbeda yang sederhana namun formal saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

    Prabowo memilih mengenakan setelan jas abu-abu, dipadukan dasi berkelir biru dan peci hitam saat tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 08.34 WIB.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terlihat yang mendampingi Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen. Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta Ketua DPR RI Puan Maharani langsung menyambutnya.

    Penampilan ini menjadi pembeda dengan kebiasaan Jokowi yang kerap mengenakan baju adat dari berbagai daerah saat menyampaikan pidato di forum serupa saat menjabat sebagai kepala negara.

    Tak hanya Prabowo, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka juga memilih mengenakan jas pada acara tersebut.

    Sejumlah tokoh nasional turut hadir, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam kesempatan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat mengenakan mengenakan kebaya berwarna hijau lime saat menghadiri acara kenegaraan tersebut.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, yang akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8).