Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Sowan ke Jokowi, Presiden Prabowo Beber Hasil Diplomasi dengan AS dan Uni Eropa

    Sowan ke Jokowi, Presiden Prabowo Beber Hasil Diplomasi dengan AS dan Uni Eropa

    FAJAR.CO.ID, SOLO — Presiden RI, Prabowo Subianto membeberkan sejumlah capaian terutama terkait diplomasi luar negeri dengan sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat (AS).

    Hal tersebut dibeberkan Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan dengan mantan Presiden Joko Widodo, Minggu (20/7).

    Ketua Umum Gerindra itu memang memilih menyambangi rumah Jokowi sebelum dilaporkan menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah.

    Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Prabowo menyampaikan langsung sejumlah hasil kunjungan luar negerinya belakangan ini, termasuk capaian diplomasi perdagangan yang menghasilkan penurunan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS) hingga 19 persen.

    Kunjungan Prabowo ke rumah Jokowi itu dilakukan sebelum menghadiri acara penutupan Kongres PSI di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta.

    “Saya, kita baru keliling dari luar negeri, ya beliau juga mengikuti rupanya. Saya ceritakan, terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. 10 tahun perundingan akhirnya tembus,” kata Prabowo kepada wartawan usai sowan ke rumah Jokowi.

    Selain Uni Eropa, Prabowo juga membeberkan hasil pertemuannya di sejumlah negara seperti Brasil, Prancis, hingga Inggris. Dalam lawatannya ke Brasil, Prabowo mengikuti forum BRICS.

    Sedangkan di London dan Paris, ia bertemu sejumlah pejabat penting dunia dan bahkan melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump.

    “Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan cukup bagus. Mereka butuh karet kita, mereka butuh rupanya komoditas kita dan ternyata harga cokelat dunia lagi sangat tinggi. Banyak berharap cokelat dari kita dan kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan harus kita lakukan. Sangat nyata,” ujarnya.

  • Bangun Sutoto: Kasus Ijazah Jokowi Makin Terang, Polisi Jangan Terjebak Narasi

    Bangun Sutoto: Kasus Ijazah Jokowi Makin Terang, Polisi Jangan Terjebak Narasi

    Tapi sebaliknya, kata Bangun, informasi yang didapat berdasarkan perekayasa informasi, akan dijadikan narasi baru selanjutnya.

    “Akademisi akan bertindak dengan menggunakan kaidah teknologi informasi yang ada. Sementara, para pemain narasi justru merekayasa informasi yang tersedia. Akademisi terus mencari data untuk menemukan kebenaran. Sedangkan perekayasa informasi mencari pembenaran. Dua hal yang berbeda dan bertolak belakang,” terangnya.

    Terkait tekanan terhadap Prof Sofian, Bangun menilai itu sebagai tindakan serius yang merusak iklim demokrasi.

    Bahkan ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu contoh penjajahan akademik hingga penindasan intelektual.

    “Ini sangat berbahaya dan mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Bagi saya, peristiwa yang dialami oleh Prof. Sofian Effendi adalah termasuk pelanggaran HAM berat. Akademisi berbicara berdasar pengalaman empiris, fakta, dan data tapi justru dibungkam. Ini sangat tragis,” imbuhnya.

    Ia menegaskan, cara kerja akademisi dan penyebar narasi sangat berbeda. Akademisi mengumpulkan informasi secara terstruktur lalu disatukan menjadi satu kesatuan gambar atau kesimpulan yang utuh. Sementara, pemain narasi justru memutilasi informasi dan menyebarkannya di banyak tempat.

    Kata Bangun, UGM harus menyikapi dan menempatkan kasus ijazah Jokowi dalam ranah akademisi dengan berbasis data dan fakta.

    Alasannya, karena ijazah merupakan bukti otentik seseorang telah selesai menempuh tahapan akademik.
    Ijazah itu tanda kerja akademik.

    “Polisi juga harus obyektif berdasar data dan fakta. Polisi harus benar-benar tepat dan presisi seperti slogannya. Polisi harus menggunakan teknologi informasi yang sudah tersedia. Jangan hanya robot saja yang bisa dipamerkan. Sekali lagi polisi harus presisi. Polisi jangan terjebak pada narasi yang sudah dimutilasi,” tandasnya.

  • Uang Duka Korban Meninggal Dunia di Pesta Maula Akbar-Putri Karlina Rp150 Juta, Dedi Mulyadi Juga Siap Jadi Orang Tua Asuh

    Uang Duka Korban Meninggal Dunia di Pesta Maula Akbar-Putri Karlina Rp150 Juta, Dedi Mulyadi Juga Siap Jadi Orang Tua Asuh

    FAJAR.CO.ID, GARUT — Keluarga korban dalam syukuran pesta pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina, mendapat atensi khusus Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Gubernur KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi secara khusus mengaku siap menjadi bapak asuh bagi anak dan keluarga korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

    Diketahui, syukuran putra KDM dengan Putri Karlina di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Jumat (18/7) lalu mengakibatkan tiga pengunjung meninggal dunia. Belasan lainnya pinsang akibat berdesakan di acara tersebut. Korban mengantre pembagian makanan gratis di Pendopo Garut.

    Keinginan Dedi Mulyadi menjadi orang tua asuh bagi keluarga korban meninggal itu disampaikan saat dia menemui keluarga korban.

    Adapun tiga orang meninggal dunia dalam insiden desak-desakan itu yakni; Bripka Cecep Saepul Bahri (39) yang sedang bertugas, Vania Aprilia (8), dan Dewi Jubaeda (61).

    Saat menemui salah satu keluarga korban, yakti orang tua Vania Aprilia di Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Dedi Mulyadi meminta maaf atas peristiwa yang tak terduga tersebut.

    “Ibu abdi nyuhunkeun dihapunteun ya atas nami Maula sareng Putri anu syukuran acara nikahan, hapunteun pisan (Ibu saya memohon maaf atas nama Maula dan Putri yang melaksanakan syukuran pernikahan, memohon maaf sekali),” kata KDM sapaan akrabnya, dikutip dari akun youtube miliknya, Minggu (20/7).

    “Wios bapak tos takdirna panginteun (Tidak apa-apa bapak mungkin sudah takdirnya),” kata Mela yang merupakan ibu dari Vania, menjawab permintaan maaf dari KDM.

  • Nazlira Alhabsy: Tom Lembong Dikriminalisasi, Grasi Presiden Bisa Jadi Jalan Keluar

    Nazlira Alhabsy: Tom Lembong Dikriminalisasi, Grasi Presiden Bisa Jadi Jalan Keluar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara sekaligus pegiat media sosial, Nazlira Alhabsy, ikut bersuara terkait vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong.

    Ia menilai, kasus hukum yang menjerat Tom sarat kejanggalan dan membuka peluang adanya kriminalisasi.

    “Apakah Prabowo tahu Tom Lembong menteri yang lurus dan bersih? Pasti tahu,” kata Nazlira di X @Naz_lira (20/7/2025).

    Namun, lanjutnya, Prabowo tidak mungkin melakukan intervensi atas proses hukum yang tengah berjalan.

    “Demi menghormati penegakan hukum, tentu tidak. Itu melanggar independensi peradilan dan bisa dianggap melecehkan kekuasaan kehakiman,” tegasnya.

    Meski begitu, ia menyebut ada satu jalur konstitusional yang sah dan bisa digunakan, yaitu grasi dari Presiden.

    “Hanya jika hak grasi Presiden digunakan untuk menyelamatkan orang lurus dan jujur dari perangkap sistem hukum yang korup,” ujarnya.

    Nazlira menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tidak mensyaratkan pengakuan bersalah dari terpidana untuk mengajukan grasi.

    Namun, secara teknis, tetap harus ada permohonan tertulis dari terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

    “Persoalannya, apakah Tom Lembong yang merasa dikriminalisasi bersedia mengajukan grasi atau tidak,” imbuhnya.

    Nazlira bilang, Presiden tetap tidak bisa mencampuri jalannya persidangan. Tapi setelah vonis berkekuatan hukum tetap, presiden bisa menggunakan hak konstitusionalnya.

    Sebelumnya, Tom Lembong dijatuhi vonis dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    Putusan dibacakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa Tom dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

  • Dibandingkan Tom Lembong, Said Didu Bilang Jokowi Paling Layak Dipenjara

    Dibandingkan Tom Lembong, Said Didu Bilang Jokowi Paling Layak Dipenjara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, mengaku masih sulit menerima keputusan hakim dalam sidang vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, Jumat (18/7/2025) kemarin.

    Bagaimana tidak, kata Said Didu, Tom dihukum 4,5 tahun karena dituduh korupsi dengan menunjuk BUMN melakukan impor gula.

    “Hakim anggap bersalah karena BUMN bekerja sama swasta, melanggar hukum,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (20/7/2025).

    Pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini juga mengatakan bahwa hakim menganggap ada kerugian negara dibalik keuntungan yang didapat pihak swasta.

    “Untung dinikmati pemilik swasta, menguntungkan orang lain,” ucapnya.

    Merasa aneh, Said Didu yang pernah menjadi pejabat pada masa pemerintahan Jokowi menuturkan bahwa proyek pembangunan kereta api cepat juga sama dengan impor gula.

    “Hal yabg sama sebenarnya terjadi pada pembangunan Kereta Api Cepat dg jumlah sangat besar,” Said Didu menuturkan.

    Melihat bahwa Jokowi merupakan orang yang paling bertanggungjawab, Said Didu berpandangan bahwa mestinya penegak hukum berlaku adil.

    “Berapa seharusnya hukuman buat Jokowi sebagai pengambil keputusan pembangunan Kereta Api Cepat tersebut?,” timpalnya.

    Bukan hanya itu, Said Didu juga menyinggung Ibukota Nusantara (IKN) hingga Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati.

    “Demikian juga IKN, Bandara, penambahan utang dll,” tandasnya.

    Said Didu bilang, jika sederet kasus tersebut disatukan, maka bukan tidak mungkin Jokowi mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari Tom Lembong.

  • DPD Perjuangkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Pengangkatan Rampung Paling Lambat Oktober 2025

    DPD Perjuangkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Pengangkatan Rampung Paling Lambat Oktober 2025

    FAJAR.CO.ID — Pertemuan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberi angin segar bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah diangkat maupun dalam proses pengangkatan.

    Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, mengaku akan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPANRB untuk memperjuankan aspirasi PPPK.

    “Kami koordinasi dengan MenpanRB dan BKN agar semuanya benar-benar diselesaikan tahun 2025. Dari 1,17 juta formasi ASN PPPK, pengangkatannya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Kalaupun setelah Oktober hanya untuk pengangkatan ASN PPPK paruh waktu, tetapi tetap di tahun 2025,” kata Muhdi.

    Penjelasan tentang tenggat waktu pengangkatan PPPK itu disampaikan Komite I DPD usai pertemuan langsung dengan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

    Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu pun mengakui banyaknya keluhan dari PPPK di daerah, termasuk dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang dilaporkan kepadanya.

    “Di antaranya adalah relokasi/mutasi guru ASN PPPK formasi 2021, 2022; pengangkatan ASN PPPK formasi 2024; termasuk menyangkut pengangkatan PPPK paruh waktu; dan pencantuman gelar,” ucapnya.

    DPD RI mendorong agar pengangkatan honorer yang tidak mendapatkan formasi menjadi PPPK Paruh Waktu bisa selesai Oktober 2025.

    “Kami mendorong agar yang paruh waktu diupayakan selesai Oktober 2025 juga, setidak-tidaknya tidak jauh dari Oktober, paling tidak tetap di 2025. Karena kami khawatir akan muncul tuntutan-tuntutan setelah yang dapat formasi sudah semua menerima SK (surat keputusan).” ujar.

  • Lisa Mariana Sebut Ada Perintah Tes DNA dari Bareskrim, Begini Respons Ridwan Kamil

    Lisa Mariana Sebut Ada Perintah Tes DNA dari Bareskrim, Begini Respons Ridwan Kamil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bareskrim Polri kabarnya meminta agar dilakukan tes DNA bagi Ridwan Kamil dan Lisa Marian. Hal tersebut karena mereka berkonflik terkait masalah pengakuan anak.

    Hal itu diungkapkan pihak Lisa Mariana usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, beberapa hari lalu. Pihak Lisa bahkan mengaku, pihaknya dan pihak Ridwan Kamil sudah menandatangi surat pernyataan melakukan tes DNA.

    Saat ditanya perihal tersebut, Muslim Jaya Butar Butar selaku kuasa hukum Ridwan Kamil membenarkan arah dari penyidik Bareskrim Polri memang akan melakukan tes DNA.

    “Ya, itu nanti pasti arahnya ke sana semua ya. Revalino pun bersedia untuk dites DNA, itu arahnya ke sana,” ujar Muslim kepada wartawan.

    Namun, dia memberikan penekanan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri. Menurutnya, Lisa Mariana menjadi masalah karena menyampaikan anaknya yang saat ini berusia kurang lebih 3,5 tahun sebagai anak RK tanpa ada bukti kuat melandasinya.

    “Apa itu dugaan tindak pindana pencemaran nama baik ? Bahwa Lisa Mariana menuduh kepada Pak Ridwan Kamil tanpa bukti. Nah, itu dia harus buktikan secara hukum. Kalau baru mengajukan permohonan tes DNA ya berarti selama ini disampaikan ke media bohong donk,” katanya.

    Muslim menegaskan bahwa Ridwan Kamil siap untuk melakukan tes DNA kapan pun dimintakan oleh penyidik Bareskrim Polri, sebagaimana pernyataan awal.

    “Kami nggak bicara menang atau kalah ya, tapi ini soal keadilan. Ini soal adanya perbuatan melanggar hukum. Nah, tentu kami buktikan dan akan selalu menyampaikan bukti-bukti kepada pihak Bareskrim Mabes Polri. Terbukti kan sudah naik statusnya ke penyidikan,” tuturnya. (jpg)

  • Trump Bisa Mengakses Penuh Mineral di Indonesia, Bahlil Bilang akan Berkoordinasi dengan Presiden

    Trump Bisa Mengakses Penuh Mineral di Indonesia, Bahlil Bilang akan Berkoordinasi dengan Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Trump telah mengumumkan kesepakatan baru dengan Prabowo. Trump memutuskan menurunkan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%.

    Sementara, impor barang AS ke Indonesia tidak akan dikenakan tarif. Selain itu, AS dapat akses penuh terhadap komoditas mineral RI, termasuk tembaga.

    “Seperti yang Anda tahu, Indonesia sangat kuat dalam hal tembaga, dan sekarang kami punya akses penuh ke semua itu,” ucap Trump.

    Merespons pernyataan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ekspor tembaga ke Amerika Serikat (AS) harus sesuai aturan.

    Bahlil memastikan pemerintah tetap mengedepankan hilirisasi sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini merespons pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut Indonesia memberikan akses penuh bagi Negeri Paman Sam terhadap berbagai sumber daya Indonesia, termasuk tembaga.

    Bahlil pun mengatakan, jika Trump ingin mengakses penuh tembaga Indonesia, maka aturan di dalam negeri harus tetap ditegakkan. Aturan yang dimaksud adalah hilirisasi.

    Artinya, Indonesia bakal tetap melarang ekspor konsentrat tembaga ke negara mana pun, termasuk AS. Asal tahu saja, Indonesia resmi melarang ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025. Ini mundur dari target dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara (Minerba).

    “Dalam negosiasi itu [Indonesia-AS], aturan-aturan yang di dalam negeri tetap diterapkan. Jadi andaikan pun ada yang harus kita kirim tembaga pasti saya yakinkan [sesuai aturan],” kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/7/2025) melansir bisnis.com.

  • Acara Nikah Putra KDM Renggut 3 Nyawa, Made Supriatma: Kenapa Demi Makan Gratis Harus Ada yang Meninggal?

    Acara Nikah Putra KDM Renggut 3 Nyawa, Made Supriatma: Kenapa Demi Makan Gratis Harus Ada yang Meninggal?

    Fajar.co.id, Garut — Peristiwa tewasnya tiga orang dalam acara pernikahan putra Dedi Mulyadi (KDM) memantik reaksi sejumlah pihak. Banyak yang menyesalkan peristiwa tragis itu. Sekaligus miris dengan kondisi masyarakat saat ini.

    Salah satu yang menyoroti peristiwa itu adalah peneliti IDEAS, Made Supriatma. Melalui tulisan di akun Facebook pribadinya, Made menyampaikan sejumlah pertanyaan yang menyesakkan.

    “Mengapa? Seharusnya ini adalah pesta pernikahan akbar yang menyenangkan. Yang menikah adalah anak-anak elit negeri ini. Pengantin laki bernama Maula Akbar Mulyadi Putra. Ia tidak lain daripada anak sulung gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi,” tulis Made, mengawali ulasannya, dikutip Sabtu (19/7/2025)

    Pengantin perempuan adalah Luthfianisa Putri Karlina. Dia adalah wakil bupati Kabupaten Garut. Putri, demikian panggilannya, adalah politisi Gerindra. Ia juga seorang dokter gigi. Selain itu, ia adalah putri sulung Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. H. Karyoto.

    “Tidak diragukan, ini adalah pernikahan anak dari dua keluarga ‘heavy weights’ dalam jajaran elite Indonesia,” bebernya.

    Pernikahan ini hendak dirayakan dengan pesta rakyat. Hari Jumat siang kemarin, rencananya akan dibagikan makanan gratis di Pendopo Kabupaten Garut. Malamnya akan ada panggung hiburan.

    Hanya saja, siang harinya acara makan gratis berujung tragis. Ribuan orang datang dan berdesak-desakan untuk mendapatkan makanan. Akibatnya, tiga orang meninggal akibat terhimpit: dua orang sipil dan satu polisi. Puluhan lainnya luka-luka.

  • Teddy Gusnaidi Beri Peringatan ke Roy Suryo Cs untuk Berhenti Salahkan Jokowi

    Teddy Gusnaidi Beri Peringatan ke Roy Suryo Cs untuk Berhenti Salahkan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi kembali bicara terkait isu ijazah palsu.

    Teddy Gusnaidi menyoroti laporan dari Eggi Sudjana yang ditujukan Roy Suryo Cs.

    Lewat cuitan di akun media sosial, Teddy Gusnaidi menyorot tajam Roy Suryo dari laporan Eggi Sudjana yang sudah memberatkan.

    “Laporan Eggi Sudjana, malah memberatkan Roy Suryo cs,” tulisnya dikutip Jumat (18/7/2025).

    Teddy memberi peringatan ke Roy Suryo dan kawan-kawan yang terus bicara terkait isu ijazah palsu ini.

    Ia menyebut untuk Roy Suryo agar berhenti menyalahkan mantan Presiden RI Ketujuh itu.

    Dan untuk sekarang lebih menyerang ke arah Eggi Sudjana sebagai pembuat laporan.

    “Jadi kalau Roy Suryo cs mau menyalahkan,” tuturnya.

    “jangan salahkan pak Jokowi, tapi salahkan Eggi Sudjana. 😁,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)