Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Jika Berani Tunjukkan dan Buktikan Ijazahnya, Pakar Hukum Sebut Banyak Hal yang Tidak Perlu Terjadi

    Jika Berani Tunjukkan dan Buktikan Ijazahnya, Pakar Hukum Sebut Banyak Hal yang Tidak Perlu Terjadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum sekaligus eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana, punya pernyataan menarik di tengah panasnya isu pembahasan ijazah palsu Joko Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Denny Indrayana menyebut banyak hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

    Hal tersebut tidak perlu bahkan tidak harus terjadi, jika mantan Presiden Jokowi dari awal menunjukkan dan membuktikan ijazahnya asli.

    Ini disebut Denny bisa saja tidak berkepanjangan jika dari awal berani ditunjukkan.

    “Kalau Pak Jokowi sedari awal berani menunjukkan ijazah aslinya,” tulisnya dikutip Minggu (23/11/2025).

    Beberapa yang tidak perlu bahkan tidak terjadi seperti proses pidana yang menjerat beberapa nama. Di mana banyak pihak meyakini hal tersebut adalah kriminalisasi.

    Bahkan sampai rakyat harus dikorbankan hingga mendekam di penjara karena pembahasan isu ini.

    “Tidak perlu ada proses pidana, dan tidak ada rakyat yang masuk penjara,” tuturnya.

    Sebelumnya, Dokter Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianipar dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

    Mereka ditetapkan sebagai terangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Seperti diketahui, Baru-baru ini Hakim MK, Arsul Sani, secara terbuka memperlihatkan ijazahnya usai muncul laporan terhadapnya. Arsul Sani bahkan mempersilakan awak media memotret ijazah itu.

    Hal berbeda dilakukan oleh mantan presiden Jokowi. Bukannya memperlihatkan ijazah secara terbuka, ayah Wapres Gibran itu justru melaporkan sejumlah pihak yang meneliti ijazahnya.

  • Islah Bahrawi Sebut Sebagian Anggota PBNU Hanya Numpang Makan: Gak yang Gus, Gak yang Kiai

    Islah Bahrawi Sebut Sebagian Anggota PBNU Hanya Numpang Makan: Gak yang Gus, Gak yang Kiai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Islam (JMI) Islah Bahrawi menyebut sebagian anggota Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) hanya numpang makan. Bahkan yang berpredikat Gus atau Kiai.

    “Sebagian dari yang jadi anggota PBNU itu hanya numpang makan saja. Gak yang Gus, gak yang Kyai,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, para pengurus tersebut layaknya pengamen. Menjual nama PBNU kesana kemari.

    Tujuannya, mencari uang. Selain itu mengejar jabatan.

    “Mereka hanya jadi pengamen, jualan PBNU ke sana kemari untuk cari cuan dan jabatan,” terangnya.

    Tidak sampai disitu, Islah bahkan mengatakan anggota PBNU rela memecah belah PBNU itu sendiri.

    “Bahkan rela memecah belah PBNU karena diperintah BOHIR,” ucapnya.

    Islah lalu menyinggung Muhammad Hasyim Asy’ari. Ulama yang menjai pemimpin peratma PBNU.

    “Mbah Hasyim pasti sedih melihat semua ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghebohkan publik. Itu setelah rapat Harian Syuriah PBNU pada 20 November 2025 memutuskan untuk mendesak Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatannya.

    Rapat Harian Syuriah dengan keputusan mendesak Yahya Cholil mundur, digelar pada Kamis (20/11) di Hotel Aston City Jakarta yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat ini ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

    Dalam keputusan rapat tersebut, Syuriah PBNU meminta Yahya Cholil mengundurkan dari dari jabatannya dalam waktu 3 X 24 jam. Namun jika desakan itu tidak dilakukan, maka dengan sendirinya Yahya Cholil Staquf dinyatakan dipecat sebagai Ketua Umum PBNU.

  • Indonesia Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Dino Patti Djalal: Jangan Sampai TNI Diberi Tugas Lucuti Senjata Hamas

    Indonesia Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Dino Patti Djalal: Jangan Sampai TNI Diberi Tugas Lucuti Senjata Hamas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan mengirim 20.000 pasukan TNI ke Jalur Gaza Palestina.

    Mabes TNI pun sedang menunggu mandat dari Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perihal pengiriman pasukan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Palestina.

    Menanggapi hal itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, meminta agar prajurit TNI jangan sampai ditugaskan melucuti senjata Hamas.

    “Kalau Indonesia kelak kirim pasukan penjaga perdamaian di Gaza, yang harus dipastikan: jangan sampai TNI diberi tugas untuk melucuti senjata Hamas,” tulis Dino melalui keterangan tertulisnya di media sosial X, dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, Indonesia harus mencegah agar tidak terjadi bentrok fisik antara TNI dengan Hamas karena bakal berdampak mencoreng citra TNI.

    “Kita harus cegah skenario di mana TNI bisa bentrok fisik dengan Hamas di Gaza, karena ini akan coreng citra TNI di dalam dan luar negeri,” tegas Dino.

    “Jaminan ini harus jelas tercermin dalam mission statement dari PBB yang nantinya akan diberikan kepada Peacekeepers Indonesia,” tutup Dino Patti Djalal.

    Sebelumnya diberitakan, Kapuspen Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, mengatakan bahwa untuk saat ini, sembari menunggu mandat, TNI selalu mempersiapkan seleksi rutin dari masing-masing matra untuk dikirim sebagai pasukan perdamaian.

    “TNI berada pada tahap kesiapsiagaan standar. Untuk proses seleksi, masih di tingkat matra masing-masing berupa perencanaan, sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan (DK) PBB dan keputusan politik pemerintah,” jelas Freddy, dikutip Rabu (19/11/2025).

  • Mulai 2026, Tukin PNS Bakal Berubah Total, Menkeu Purbaya Dorong Sistem Baru

    Mulai 2026, Tukin PNS Bakal Berubah Total, Menkeu Purbaya Dorong Sistem Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tukin atau tunjangan kinerja PNS bakal berubah total. Itu setelah Menkeu Purbaya resmi mendorong sistem baru yang seragam dan berbasis kinerja murni.

    Mulai 2026, nilai Tukin ditentukan capaian individu, bukan instansi, bukan lokasi, bukan sekadar hadir.

    Reformasi ini dipakai untuk menutup gap Tukin antar-K/L yang selama ini timpang. ASN dengan kinerja kuat bisa naik pendapatan, yang lemah bisa turun.

    Sertifikasi digital juga mulai jadi syarat untuk akses Tukin tinggi.

    Reformasi ini diprediksi mengubah kultur kerja ASN jadi lebih kompetitif dan meritokratis.

    Alasan perombakan skema pembayaran Tukin PNS oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sederhana.

    Terpisah, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan target tahun 2026, Tukin akan lebih ditentukan oleh capaian individu, bukan lokasi ataupun “privilege” instansi.

    Merit system bakal ditegakkan lebih murni yang dampaknya jelas terkait kultur kinerja ASN bakal berubah.

    Termasuk motivasi, mobilitas antar-instansi, hingga distribusi talenta ikut terdorong.

    Tukin nanti dihitung pakai indikator ketat dan terpusat, kinerja nyata akhirnya jadi penentu utama. (bs-sam/fajar)

  • Daniel Tarigan Bilang Perhitungan Kerugian Negara di Sejumlah Kasus Korupsi adalah Opini, Bukan Fakta, Kok Bisa?

    Daniel Tarigan Bilang Perhitungan Kerugian Negara di Sejumlah Kasus Korupsi adalah Opini, Bukan Fakta, Kok Bisa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat bisnis dan kebijakan publik, Daniel Christian Tarigan, mendadak mencuri perhatian lewat penjelasannya mengenai polemik perhitungan kerugian negara dalam berbagai kasus korupsi.

    Dikatakan Daniel, angka kerugian negara yang kerap diumumkan penegak hukum bukanlah sebuah fakta mutlak, melainkan hitungan yang sifatnya bisa diperdebatkan.

    Tarigan menyebut bahwa publik selama ini hanya menerima angka kerugian negara sebagai sesuatu yang final tanpa memahami bahwa dasar perhitungan tersebut tidak tunggal.

    “Kerugian negara itu opini, bukan fakta. Kita bahas pakai konsep akuntansi dan hukum pidana,” ujar Daniel dikutip dari Instagram pribadinya @danielchtarigan (22/11/2025).

    Ia menjelaskan, metode penilaian dalam akuntansi bisa menghasilkan angka kerugian yang berbeda, sekalipun objek yang dinilai sama.

    Perbedaan asumsi, pendekatan, hingga perspektif, membuat nilai kerugian bisa berubah drastis.

    “Beda metode, beda angka kerugian,” ucapnya.

    Daniel kemudian mencontohkan kasus penjualan aset negara. Jika memakai Historical Cost, transaksi bisa dinilai menguntungkan.

    Namun ketika dibandingkan dengan nilai pasar atau fair value, justru tampak seperti kerugian. Bahkan pendekatan opportunity cost dapat memunculkan angka berbeda lagi.

    “Jadi, untung atau rugi? Tergantung metode mana yang lu pilih,” katanya.

    Karena itu, ia menilai bahwa kerugian negara pada dasarnya adalah judgment call bukan fakta objektif.

    Bahkan dalam laporan keuangan saja, perbedaan metode penyusutan bisa mengubah besar kecilnya keuntungan.

  • Pengusaha Afrika Selatan Tepuk Tangan Gembira Saat Wapres Gibran Pidato Bahasa Inggris

    Pengusaha Afrika Selatan Tepuk Tangan Gembira Saat Wapres Gibran Pidato Bahasa Inggris

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia-Afrika CEO Forum yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat sore waktu setempat seketika bergemuruh tepuk tangan menyambut pidato Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam bahasa Inggris.

    Para pengusaha Afrika Selatan yang hadir dalam CEO Forum tersebut langsung menyambut dengan tepuk tangan, terkait bebas visa bersama yang semakin memudahkan kerja sama kedua negara.

    Gibran Rakabuming Raka mengumumkan kebijakan bebas visa bersama untuk warga Afrika Selatan yang masuk ke Indonesia, maupun sebaliknya.

    “Kunjungan Presiden Ramaphosa beberapa minggu lalu ke Indonesia mencerminkan kerja sama yang erat antara kedua negara. Kedua Presiden sepakat untuk bebas visa masuk, jadi saya pikir ini kabar baik bagi Anda semua, tidak ada lagi visa,” kata Wapres Gibran.

    Gibran menegaskab bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperluas investasi luar negeri di Afrika Selatan, terutama dalam bidang pertanian dan energi.

    Menurut Wapres, Afrika Selatan adalah mitra strategis dan pintu gerbang bagi Indonesia untuk penetrasi ke pasar Afrika. Di saat yang sama, Indonesia juga menawarkan kapasitas industri, sumber daya manusia, jaringan manufaktur, teknologi dan akses ke pasar ASEAN.

    Pada acara tersebut, Gibran juga mengapresiasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang industri strategis.

    Sebagai mitra di masa depan, Gibran menyebut Indonesia akan selalu siap membantu Afrika yang merupakan penentu masa depan.

    “Kami terbuka untuk membantu Anda semua karena Afrika adalah benua yang akan menentukan masa depan. Afrika berkembang sangat pesat dan penuh potensi. Afrika adalah masa depan dan Indonesia ingin membangun masa depan itu bersama Afrika,” ungkapnya. (Pram/fajar)

  • Mahasiswa Minta MK Restui Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR, PDIP: Akan Terjadi Kekacauan

    Mahasiswa Minta MK Restui Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR, PDIP: Akan Terjadi Kekacauan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto tak sepakat dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal rakyat bisa pecat langsung anggota DPR.

    Itu menanggapi gugatan empat mahasiswa terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke MK.

    Menurut Darmadi, kepentingan rakyat tentu berbeda satu sama lain terhadap legislator. Ada yang mendukung dan menolak.

    “Jadi artinya ada yang mendukung ada yang menolak. Ada yang nanti mendukung anggota DPR yang sudah mereka pilih ada juga yang menolak,” kata Darmadi kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).

    Dia mengatakan pengambilan keputusan memecat legislator juga membingungkan apabila rakyat punya hak langsung memecat anggota DPR. 

    “Nah, ini, kan, tentu menyulitkan nanti dalam pengambilan keputusan. Bagaimana mengambil keputusannya rakyat. Jadinya nanti agak confused juga,” ujarnya.

    Dia bahkan menilai konflik antara masyarakat bisa terjadi. Jika rakyat punya hak langsung memecat legislator. 

    “Ya nanti rakyat ini memecat, rakyat ini mempertahankan. Jadi, terjadi keributan juga begitu, ya,” kata Darmadi.

    Menurutnya, aturan saat ini sebenarnya sudah tepat. Karena bisa mengevaluasi anggota DPR yang tak berkerja maksimal.

    Rakyat di daerah pemilihan, kata Darmadi, tinggal tak mencoblos anggota DPR yang tak maksimal. Jika kembali maju ke kontestasi politik berikutnya.

  • Dokter Tifa Tegaskan Tak Ada Negosiasi dalam Ilmu Usai Pemeriksaan Ijazah Jokowi : Kebenaran Itu Diuji, Bukan Dimediasi

    Dokter Tifa Tegaskan Tak Ada Negosiasi dalam Ilmu Usai Pemeriksaan Ijazah Jokowi : Kebenaran Itu Diuji, Bukan Dimediasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Hari keenam setelah pemeriksaannya terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo, dr. Tifa kembali menyampaikan sikap resminya kepada publik. Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambilnya bukan didorong kepentingan politik, melainkan panggilan akademik untuk menjaga marwah ilmu pengetahuan.

    Dalam pernyataan awalnya, dr. Tifa menekankan bahwa ia tidak terlibat dalam bentuk mediasi apa pun terkait rencana pertemuan dengan Komite Reformasi Polri yang batal terlaksana.

    “Ilmu Pengetahuan tidak perlu mediasi dan negosasi; ruang dialog tetap saya hormati,” tulisnya, dikutip X @DokterTifa Sabtu (22/11/2025).

    Ia menjelaskan bahwa di dunia akademik, kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan, melainkan diuji dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia tidak mempermasalahkan apakah dialog jadi digelar atau tidak.

    “Dalam dunia ilmu pengetahuan, kebenaran tidak dinegosiasikan dan tidak dimediasi—ia harus diuji, dibuktikan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

    dr. Tifa merasa bersyukur semakin banyak dukungan dari masyarakat, yang menurutnya memahami bahwa perjuangannya bukan untuk kelompok tertentu.

    “Yang saya bela bukan kepentingan politik, melainkan marwah ilmu pengetahuan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena,” tegas dr. Tifa.
    Dikatakan dr.Tifa, bahwa ia tetap berada di jalur akademik, berbicara berdasarkan data dan analisis objektif. Ia menyebut bahwa posisinya tidak bisa diklaim pihak mana pun, karena ia memilih berdiri di ruang yang bebas dari kepentingan sempit.

  • Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Percayakan Gibran Hadiri KTT G20 Afrika Selatan

    Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Percayakan Gibran Hadiri KTT G20 Afrika Selatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan mengapa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel).

    “Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” kata Teddy kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

    Dalam acara KTT G20, kata Teddy, Gibran juga didampingi Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus untuk bertemu dengan Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa.

    “Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramaphosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” ujar dia.

    Diketahui, Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Prabowo sekaligus menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas. Berdasarkan informasi dari Setwapres RI, Gibran berangkat ke Afsel dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (21/11) pukul 09.30 WIB.

    Gibran dan rombongan akan mendarat di Bandar Udara Internasional OR Tambo, Johannesburg.

    KTT G20 Afrika Selatan akan berlangsung pada 22-23 November 2025 di Johannesburg Expo Centre. Gibran juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat untuk menyampaikan pesan Prabowo.

    Sementara itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga, sebagai wakil presiden, Gibran memang sudah seharusnya mewakili Prabowo bila sedang berhalangan. Hal itu memang sudah diatur dalam ketatanegaraan Indonesia.

  • Rapat Syuriyah PBNU Desak Yahya Cholil Taqut Mundur dari Ketua Umum PBNU Atau Dipecat

    Rapat Syuriyah PBNU Desak Yahya Cholil Taqut Mundur dari Ketua Umum PBNU Atau Dipecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghebohkan publik. Itu setelah rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 memutuskan untuk mendesak Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staqut harus mengundurkan diri dari jabatannya.

    Dalam keputusan rapat tersebut, Syuriyah PBNU meminta Yahya Cholil mengundurkan dari dari jabatannya dalam waktu 3 X 24 jam. Namun jika desakan itu tidak dilakukan, maka dengan sendirinya Yahya Cholil Yaqut dinyatakan dipecat sebagai Ketua Umum PBNU.

    Dalam risalah rapat yang beredar di media sosial, salah satu alasan pengurus PBNU mendesak Yahya Cholil mundur sebagai Ketua Umum karena terkait kontroversi sebagai tokoh yang terafiliasi dengan zionis Israel.

    Itu dipicu diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan zionisme internasional dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU), sebagai narasumber kaderisasi tingkat tinggi NU. Itu dinilai telah melanggar nilai dan ajaran ahlussunnah wal jamaan an-nahdlatul ulama.

    Dalam kesimpulan kedua disebutkan bahwa AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan zionisme internasional di tengah praktik genosida dan kacamatan dunia internasional terhadap Israel, Syuriyah PBNU berpendapat bahwa hal tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025, tentang Pemberhentian fungsionaris , PAW dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

    Aturan itu mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan.