Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Wamen Eddy Sampaikan Tata Kelola Royalti Musik Melalui Permenkum 27/2025 di DPR

    Wamen Eddy Sampaikan Tata Kelola Royalti Musik Melalui Permenkum 27/2025 di DPR

    Lebih lanjut, Marcel juga menegaskan bahwa LMKN akan terus bekerja untuk mensosialisasikan dan mengedukasi sistem royalti di Indonesia. Secara geografis dan kultur, Marcel mengakui adanya tantangan di Indonesia.

    Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memastikan pengawasan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) akan berjalan ketat, termasuk melalui evaluasi tahunan kinerja dan laporan keuangan. Selain itu, DJKI juga mendukung pelaksanaan revisi Undang-Undang Hak Cipta atas inisiatif DPR dengan melibatkan para musisi, penulis, seniman, dan kreator beserta seluruh pemangku kepentingan.

    Selain jajaran Kementerian Hukum, rapat di ruang DPR ini juga dihadiri perwakilan seluruh LMK, sejumlah musisi Indonesia seperti Ariel Noah, Piyu Padi, Indra Lesmana, Vina Panduwinata, hingga anggota DPR yang juga musisi seperti Melly Goeslaw, Ahmad Dhani, serta Once Mekel.

    Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025) mendukung penuh langkah Kemenkum (pusat) menyampaikan tata kelola royalti di hadapan DPR RI melalui Wamenkum, Edward Omar Sharif Hiariej. Andi Basmal menyebut bahwa transparansi terhadap tata kelola royalti yang disampaikan di DPR merupakan bentuk transparansi pemerintah untuk menjawab keresahan para hak pencipta dan pemegang hak cipta yang telah diatur dalam Permenkum baru ini.

    “Kami di Sulsel menyampaikan apresiasi dan mendukung langkah Pusat atas transparansi pengelolaan royalti di hadapan DPR yang tertuang dalam Permenkum Nomor 27/2025. Kanwil Sulsel siap mengawal aturan pelaksana ini agar dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka memberikan kepastian terhadap hak pencipta dan pemegang ciptaan,” ujarnya. (*)

  • Immanuel Ebenezer Bantah Narasi Terjaring OTT KPK, Segini Aliran Dana dari 11 Tersangka

    Immanuel Ebenezer Bantah Narasi Terjaring OTT KPK, Segini Aliran Dana dari 11 Tersangka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Immanuel Ebenezer alias Noel membantah narasi dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Noel menyampaikan bantahannya itu usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT,” ujar Noel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Ketua Jokman ini mengatakan bahwa kasus yang menjeratnya saat ini bukanlah kasus dugaan pemerasan.

    “Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya,” kata Noel yang kemudian meminta maaf kepada presiden, kerluarganya, dan kepada seluruh rakyat Indonesia.

    Ada pun dalam kasus ini, KPK menetapkan 11 tersangka terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kemenaker yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan.

    KPK mengungkapkan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Irvian Bobby, menjadi tersangka yang menerima aliran dana hingga Rp69 miliar.

    “Pada tahun 2019-2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah Rp69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan pihak lainnya,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    GAH atau Gerry Aditya Herwanto Putra diketahui merupakan Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-2025.

  • Said Didu Ungkap ‘Dosa-Dosa Jokowi’ yang Akan Terbongkar, Dimulai dari Noel

    Said Didu Ungkap ‘Dosa-Dosa Jokowi’ yang Akan Terbongkar, Dimulai dari Noel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan komentar pedas terhadap era pemerintahan Jokowi.

    Said Didu menyebut penangkapan aktivis Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan hanyalah puncak gunung es dari skandal besar yang melibatkan lingkaran kekuasaan Jokowi sebelumnya.

    “Noel hanya puncak gunung es korupsi Jokower dan Termul,” kata Said Didu di X @msaid_didu (23/8/2025).

    Kata Didu, selama 10 tahun kekuasaan Jokowi, praktik korupsi diduga dilakukan secara masif di berbagai sektor. Bahkan, ia menuding, praktik itu masih berlanjut hingga kini.

    “Korupsi tersebut masih tersembunyi di bawah 20 karpet korupsi rezim Jokowi,” imbuhnya.

    Said Didu kemudian membeberkan sederet dugaan penyimpangan mulai dari proyek infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga program sosial.

    Bidang Infrastruktur, kata dia, meliputi proyek jalan tol, pembelian ruas tol swasta, pengadaan tanah, serta lonjakan biaya pembangunan yang disebutnya lebih dari dua kali lipat.

    Selain itu, pembangunan bandara, kereta api, pelabuhan, dan jalan juga disorot.

    Di sektor Sumber Daya Alam, ia menyebut adanya pelepasan hutan hingga 5 juta hektar, pemberian ribuan izin tambang, serta pengadaan BBM, gas, dan crude.

    Program Bansos, Dana Desa, hingga proyek pertanian seperti pencetakan sawah baru, irigasi, dan bendungan juga tak luput dari tudingan.

    Lebih jauh, Didu menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, proyek strategis nasional, serta pengadaan barang dan jasa di BUMN.

  • Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, Solusi atau Tambah Beban?

    Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, Solusi atau Tambah Beban?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan Kementerian Haji dianggap mendesak agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah lebih terkelola dengan baik.

    DPR dan pemerintah tengah berpacu dengan waktu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Dari total 768 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang harus dibahas, pembahasan akan dilakukan secara efektif tanpa mengurangi substansi.

    “Dengan tenggat waktu yang sangat singkat, kami diminta membahas 768 DIM. Mau tidak mau, mekanisme pembahasan harus betul-betul efektif dan efisien, tanpa menghilangkan substansi yang diinginkan pemerintah maupun DPR,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat Rapat Panja RUU Perubahan Ketiga UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Panja Pemerintah di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Selly menekankan bahwa pokok pembahasan terutama terkait kelembagaan.

    Hal ini penting karena RUU tersebut akan menjadi dasar lahirnya Kementerian Haji dan Umrah, yang diharapkan lebih independen dibandingkan penyelenggaraan haji sebelumnya.

    “Dengan carut-marut penyelenggaraan haji terdahulu, serta visi Arab Saudi yang semakin maju, kelembagaan menjadi hal paling krusial,” jelasnya.

    Jangan sampai kata dia, pelepasan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah justru meninggalkan beban aset yang bisa menyulitkan lembaga baru ini.

  • Copot Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker, Prabowo Warning Anggota Kabinet

    Copot Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker, Prabowo Warning Anggota Kabinet

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Immanuel Ebenezer atau Noel resmi diberhentikan dari jabatan Wakil Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto langsung menandatangani keputusan presiden (Kepres) terkait pemberhentian Noel.

    “Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai wakil menteri ketenagakerjaan,” kata Mensesneg dikutip, Sabtu (23/8).

    Prasetyo mengatakan Prabowo juga memperingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk serius dalam memberantas korupsi dan menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran.

    “Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Pak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak pidana korupsi,” ujar dia.

    Pemerintah menyerahkan urusan hukum Noel sepenuhnya kepada KPK untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

    Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Ia diciduk di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (20/8).

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap Noel menerima uang senilai Rp3 miliar dari pemerasan sertifikasi K3.

  • Resmi Berlaku 2025, Ini Daftar Lengkap Gaji Pensiunan PNS Berdasarkan Golongan

    Resmi Berlaku 2025, Ini Daftar Lengkap Gaji Pensiunan PNS Berdasarkan Golongan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Berbeda dengan profesi wirausaha atau wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki jaminan berupa dana pensiun setelah mengakhiri masa kerja.

    Gaji pensiunan PNS diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama bertugas di pemerintahan.

    Pemerintah Indonesia pada awal 2025 telah menetapkan secara resmi besaran gaji pensiunan PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024.

    Dalam aturan tersebut, besaran pensiunan diklasifikasikan berdasarkan golongan I hingga IV.

    Berikut rincian gaji pensiunan PNS yang berlaku mulai 2025:

    Golongan I
    • Ia: Rp1.748.100 – Rp1.962.200
    • Ib: Rp1.748.100 – Rp2.077.300
    • Ic: Rp1.748.100 – Rp2.165.200
    • Id: Rp1.748.100 – Rp2.256.700

    Golongan II
    • IIa: Rp1.748.100 – Rp2.833.900
    • IIb: Rp1.748.100 – Rp2.953.800
    • IIc: Rp1.748.100 – Rp3.078.700
    • IId: Rp1.748.100 – Rp3.208.800

    Golongan III
    • IIIa: Rp1.748.100 – Rp3.558.800
    • IIIb: Rp1.748.100 – Rp3.709.200
    • IIIc: Rp1.748.100 – Rp3.866.100
    • IIId: Rp1.748.100 – Rp4.029.600

    Golongan IV
    • IVa: Rp1.748.100 – Rp4.200.000
    • IVb: Rp1.748.100 – Rp4.377.800
    • IVc: Rp1.748.100 – Rp4.562.900
    • IVd: Rp1.748.100 – Rp4.755.900
    • IVe: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Sementara itu, proses pencairan gaji pensiunan tetap dilakukan setiap bulan oleh PT Taspen (Persero).

    Untuk tahun ini, jadwal pencairan dimulai kembali pada 1 Juni 2025.

    Bagi para pensiunan ASN yang sudah berhak menerima sejak 1 Mei 2025, Taspen akan langsung menyalurkan gaji ke-13 ke rekening masing-masing tanpa perlu pengajuan tambahan.

  • Ini Komplotan Immanuel Ebenezer di Lingkaran Kemnaker pada Kasus Pemerasan

    Ini Komplotan Immanuel Ebenezer di Lingkaran Kemnaker pada Kasus Pemerasan

    FAJAR.CO.ID — Praktik korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum juga terputus. Parahnya, pejabat tinggi Kemnaker justru terlibat.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer berkomplot dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam praktik dugaan pemerasan.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka menjadi komplotan Noel Ebenezer dalam praktik pemerasan.

    Komplotan kasus dugaan pemerasan yang juga melibatkan Noel Ebenezer antara lain, Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022–2025.

    Pejabat lain yang juga berkomplot dengan Noel Ebenezer dalam kasus pemerasan adalah Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022–2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020–2025.

    Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020–2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025–sekarang.

    Lalu, Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021–2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia.

  • Noel Sudah Tersangka, Abdullah PKB Tantang Penegak Hukum Lebih Berani

    Noel Sudah Tersangka, Abdullah PKB Tantang Penegak Hukum Lebih Berani

    Merespons hal itu, anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyebut, langkah KPK itu menjadi momentum penting untuk meningkatkan keberanian aparat penegak hukum (APH).

    Dia berharap, aparat makin berani menindak siapapun yang terlibat korupsi, termasuk pejabat di tingkat menteri dan wakil menteri. “Ini akan meningkatkan keberanian APH untuk menindak tegas siapapun yang terlibat korupsi tanpa pandang bulu,” kata Abdullah kepada wartawan, Jumat (22/8).

    Apalagi kata dia, langkah itu sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tidak akan melindungi pejabat maupun kader partai politik manapun jika terjerat kasus korupsi.

    “Presiden Prabowo konsisten menjadikan hukum sebagai panglima. Artinya Presiden independen atau tidak mau mengintervensi penegakan hukum terhadap kasus korupsi,” tuturnya.

    Abdullah optimistis, jika penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan konsisten, maka kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan dapat meningkat. Ia juga yakin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dapat terdongkrak di era pemerintahan Prabowo.

    “Kita patut optimis terhadap kenaikan indeks persepsi korupsi Indonesia di era Presiden Prabowo ini. Syaratnya tadi, pemberantasan korupsi dilakukan dengan penuh komitmen, konsisten dan didukung sinergi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan KPK,” jelasnya. (fajar)

  • Prabowo Subianto Singgung Anggaran Pendikan Banyak Bocor, Sebut Daerah Lebih Tahu

    Prabowo Subianto Singgung Anggaran Pendikan Banyak Bocor, Sebut Daerah Lebih Tahu

    Terkait kebocoran anggaran pendidikan itu, Prabowo mengungkap bahwa sudah menjadi pengetahuan umum masih saja ada penyelewengan. “Selalu kita dengar anggaran sekian, tapi yang sampai sekian. Pertanyaannya dimana hangusnya, dimana menghilang. Ini harus kita perbaiki,” tandas Prabowo.

    Terkait masalah pendidikan ini, Prabowo menyebut hal itu sangat erat kaitanya dengan masalah kemiskinan. Karena itu, dia mengingatkan para guru dan kepala sekolah di Sekolah Rakyat untuk bersungguh-sungguh mendidik para siswa agar menjadi generasi cerdas dan cakap.

    “Guru-guru, kepala sekolah kalian sedang menyiapkan tunas-tunas untuk keluar dari kemiskinan. Anak-anak yang anda didik akan kembali ke rumah dan mengeluarkan keluarganya dari jerat kemiskinan,” sebut Prabowo.

    Selain itu Prabowo juga menyinggung bahwa kemiskinan terjadi karena pemimpin tidak pintar, tidak pandai, tidak handal, tidak paham bagaimana menjalankan negara dengan sebaik-baiknya. Sehingga orang luar bisa menguasai nusantara dan kekayaannya.

    Karena itu, Prabowo mengingatkan agar tidak mudah melupakan sejarah, sebab mereka yang lupa sejarah, maka akan ditakdirkan mengalami kesalahan masa lampau.

    “Karena itu, salah satu upaya sekarang adalah segera memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita sebagaai bangsa,” tandasnya.

    Karena itu, dia mengajak agar upaya besar pemerintah agar bersama-sama dalam membangun bangsa. Semua elemen, semua kekuatan, bangsa ini harus bersatu. Semua pemimpin harus kerja sama, tidak boleh diadu domba lagi, tidak boleh menjadi pemimpin berhati kecil, kerdil. Kita bersatu untuk sama-sama menjaga dan mengelola kekayaan kita. sehingga kita perbaiki kekurangan kita,” jelasnya.

  • Sosok Mohammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN, Akhir Tragis Sang Bankir yang Juga Bikers

    Sosok Mohammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN, Akhir Tragis Sang Bankir yang Juga Bikers

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepergian bankir yang juga bikers, Mohamad Ilham Pradipta begitu menyakitkan bagi kerabat dan sahabat. Kepala cabang bank BUMN itu ditemukan sudah tak bernyawa di semak-semak tepi jalan wilayah Bekasi, Kamis (21/8/2025). Inilah sosok Mohamad Ilham Pradipta (37), kepala cabang bank BUMN Cempaka Putih, Jakarta.

    Penemuan jenazah Mohamad Ilham Pradipta ramai jadi sorotan publik. Pria berusia 37 tahun itu menjadi korban penculikan dan pembunuhan.

    Jasadnya ditemukan sehari setelah diculik di Jakarta Timur. Kondisinya mengenaskan. Kaki dan matanya dalam keadaan dilakban. Ilham Pradipta tewas akibat hantaman benda tumpul.

    Mohamad Ilham Pradipta dikenal rapi dan selalu menjaga penampilan. Saat jenazahnya ditemukan tergeletak di semak-semak, kondisinya masih dengan pakaian lengkap serta sepatu di kakinya.

    Keterangan Kanit IV Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Charles Bagaisar, kepala cabang pembantu salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia itu diculik setelah melakukan rapat dengan sejumlah rekan kantornya pada Rabu (20/8/2025) lalu.

    “Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga,” ungkap Charles.

    Penculikan terjadi di area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, Ilham mengenakan kemeja cokelat dan celana panjang krem ketika berjalan menuju mobilnya.

    Saat hendak memasuki mobil hitam miliknya, ia disergap oleh dua orang tak dikenal yang keluar dari mobil putih yang parkir tepat di sebelahnya.

    Mendengar kabar meninggalnya Mohamad Ilham Pradipta dengan cara tragis bak tersambar petir di siang bolong oleh para keluarga dan sahabatnya. Betapa tidak, Ilham baru saja bersama-sama koleganya di kantor, sebelum peristiwa penculikan dan pembunuhan itu.