Category: Fajar.co.id Nasional

  • Usai Demo 25 Agustus, Netizen Banjiri Live YouTube Paripurna DPR dengan Seruan Bubarkan DPR

    Usai Demo 25 Agustus, Netizen Banjiri Live YouTube Paripurna DPR dengan Seruan Bubarkan DPR

    FAJAR.CO.ID – Sehari usai aksi demonstrasi yang ricuh di depan Gedung DPR-MPR, DPR RI menggelar Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).

    Agenda utama rapat adalah pengesahan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Jalannya paripurna juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi DPR RI.

    Paripurna itu digelar sehari setelah aksi unjuk rasa masyarakat di depan Gedung DPR-MPR, Jakarta, pada Senin (25/8). Demonstrasi massa itu menimbulkan kericuhan sejak Senin siang hingga malam.

    Bahkan, kini Youtube siaran langsung Paripurna DPR RI turut diserang netizen. Mereka menyuarakan ketidak percayaan atas kinerja para anggota dewan di Parlamen.

    “DPR kerjanya ngapain?,” tulis @RIZKI_Aditya, dalam kolom komentar.

    Bahkan, tak sedikit dari netizen menyuarakan untuk membubarkan lembaga legislatif tersebut. “DPR bubar,” komentar @DedeOsa.

    Selain itu, salah seorang netizen menyebut anggota dewan tidak merasa malu yang hanya mencari uang dari rakyat kecil.

    “DPR cari makan buat keluarganya dari hasil keringat rakyat kecil. Nggak tahu malu, tikus kalian,” tulis akun @DhuryVietran.

    Sebagaimana diketahui, sejumlah elemen masyarakat datang menggeruduk Gedung DPR RI, pada Senin (25/8). Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai bentrokan massa dengan aparat kepolisian.

    Bentrokan antara massa aksi dengan aparat kepolisian bermula terjadi di Jl Gatot Subroto, tepatnya di dekat fly over Senayan. Bentrokan dipicu ketika massa aksi menghalangi aparat kepolisian yang hendak melintas di jalan Gerbang Pemuda menuju arah GBK.

  • Delapan Wakil Indonesia Tampil Hari Ini, Berikut Jadwal Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

    Delapan Wakil Indonesia Tampil Hari Ini, Berikut Jadwal Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kejuaraan Dunia Bulutangkis atau ajang BWF 2025 sudah memasuki hari kedua.

    Di hari kedua ini, bakal tampil delapan perwakilan Indonesia dari segal sektor di Adidas Arena, Paris, Prancis, Selasa (26/8/2025) yang dimulai pukul 14.00 WIB atau 15.00 WITA

    Mulai dari tunggal putra, Alwi Farhan yang akan menjalani debutnya di ajang kejuaraan dunia ini.

    Kemudian ada senior di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dan tunggal putri, Putri Kusuma Wardhani yang juga tampil hari ini.

    Dua ganda putra Merah Putih juga akan turun pada hari yang sama di babak kedua setelah mendapatkan bye.

    Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana sama-sama bakal menghadapi lawan yang sulit.

    Dan terakhir untuk sektor ganda campuran, pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari juga dipastikan bakal tampil hari ini.

    Berikut Jadwal Lengkap Delapan Wakil Indonesia di Ajang BWF 2025.

    Lapangan 1

    16.30 WIB: Tunggal Putra – Anthony Sinisuka Ginting vs Toma Junior Popov (Prancis)

    19.00 WIB: Ganda Putra – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Eloi Adam/Leo Rossi (Prancis)

    Rabu, 00.50 WIB: Tunggal Putri – Putri Kusuma Wardani vs Lo Sin Yan Happy (Hong Kong)
    Lapangan 2

    14.00 WIB: Ganda Campuran – Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Ming Che Lu/Hung En-Tzu (Taiwan)

    14.50 WIB: Tunggal Putra – Jonatan Christie vs Matthias Kicklitz (Jerman)

    Rabu, 00.00 WIB: Ganda Putri – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi vs Julie Macpherson/Clara Torrance (Skotlandia) atau Isuri Attanayake/Sithumi De Silva (Sri Lanka)
    Lapangan 4

    15.50 WIB: Ganda Putra – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Hung Kuei Chun/Lui Chun Wai (Hong Kong)

    22.30 WIB: Tunggal Putra – Alwi Farhan vs Nguyen Hai Dang (Vietnam)

    (Erfyansyah/fajar)

  • 66.495 Honorer Ditolak Jadi PPPK Paruh Waktu, Mamuju Sumbang Terbanyak, Disusul Jabar dan Jatim

    66.495 Honorer Ditolak Jadi PPPK Paruh Waktu, Mamuju Sumbang Terbanyak, Disusul Jabar dan Jatim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 66.495 honorer di seluruh Indonesia tampaknya tidak memiliki lagi kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

    Hal itu karena pemerintah pusat dengan tegas menyatakan bahwa jumlah honorer tersebut telah ditolak untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Ada sejumlah alasan sehingga honorer tersebut tidak bisa diangkat PPPK paruh waktu.

    Kabar mengenai nasib 66.495 honorer yang ditolak jadi PPPK paruh waktu itu disampaikan
    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh.

    Zudan menyebut, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi penolakan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu itu. Ia merinci, sebanyak 41,6 persen karena tidak aktif bekerja.

    Lalu, 17 persen penolakan karena alasan tidak ada kebutuhan organisasi, 39,7 persen karena tidak tersedia anggaran, dan 1,6 persen karena honorer tersebut telah meninggal dunia.

    “Dan kalau kita melihat dari sisi alasan ditolak tidak aktif bekerja ada 41,6 persen, tidak tersedia anggaran ini besar kurang lebih 39,7 persen, hampir 40 persen,” kata Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Deputi SDM Kementerian PANRB dan BKN di Jakarta, Senin (25/8).

    Prof Zudan menambahkan, dari data yang dimikiki BKN, daerah yang honorernya banyak ditolak untuk menjadi PPPK Paruh waktu berasal dari 10 daerah yang tercatat menyumbang paling banyak.

    Mulai dari Kabupaten Mamuju yang menolak honorer sebanyak 3.036 orang, disusul Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.564 orang. Lalu sebanyak 2.262 orang honorer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

  • Eko Minta Maaf Usai Berjoget di Tegah Isu Kenaikan Pajak, Herwin Sudikta: Enaknya Jadi DPR Begini

    Eko Minta Maaf Usai Berjoget di Tegah Isu Kenaikan Pajak, Herwin Sudikta: Enaknya Jadi DPR Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, turut memberikan komentarnya mengenai permintaan maaf anggota DPR RI, Eko Patrio, yang sempat membuat publik murka.

    Bagaimana tidak, Eko yang disorot netizen bersama rekan satu partainya, Uya Kuya, karena berjoget di tengah penderitaan rakyat dan kenaikan pajak.

    “Enaknya jadi anggota ⁦DPR RI⁩ ya begini ini bikin masalah segampang minta maafnya,” kata Herwin di X @bangherwin (25/8/2025).

    Seperti diketahui, Sekjen DPP PAN itu telah memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa tidak memiliki maksud apa-apa ketika membuat video parodi sound horeg.

    Hal ini diungkapkan Eko kepada awak media di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) kemarin.

    “Malah jauh banget itu (Jika disebut menantang netizen), seandainya ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaflah,” ucap Eko dikutip pada Senin (25/8/2025).

    Sebelumnya, Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, merespons permintaan maaf Sekjen PAN Eko Patrio terkait aksinya berjoget dengan musik horeg yang memicu protes publik.

    Dikatakan Heru, permintaan maaf tersebut tidak tulus dan justru terkesan defensif.

    “Permintaan maaf Eko hari ini justru tidak substansial, karena Eko tidak sepenuhnya meminta maaf kepada publik. Permintaan maafnya lebih ditujukan kepada elite dan kader PAN,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Heru menilai, aksi joget Eko Patrio yang diduga dilakukan di kantor DPP PAN jelas melukai perasaan masyarakat, apalagi di tengah situasi sensitif terkait isu kenaikan gaji DPR.

  • Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir, Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar: Semoga R2-R4 Aman Semua

    Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir, Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar: Semoga R2-R4 Aman Semua

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berharap diakomodir, dalam pengusulan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

    Itu diungkapkan mengingat pengusulan PPPK Paruh Waktu berakhir hari ini, Senin, (25/8/2025).

    “Semoga R2-R4 aman semua,” kata Ketua Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar, Muhammad Rivaldi Pratama kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diketahui telah mengantongi nama-nama yang diusulkan. Itu berdasarkan koordinasi Rivaldi dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),

    “Info dari BKPSDM Proses pengusulan nama-nama untuk paruh waktu telah rampung semua,“ ujarnya.

    Soal siapa yang telah diusulkan, Rivaldi mengaku belum tahu pasti. “Sejauh ini kami belum mengetahui ini, jumlah dan nama-namanya akan diumumkan nanti,” terangnya.

    Kata Rivaldi, nama-nama itu nantinya akan diumumkan BKPSDM melalui laman resminya.

    “Nama-nama yang diusulkan paruh waktu, akan diumumkan langsung oleh BKPSDM melalui kanal resmi BKPSDM Kota Makassar,” ucap Rivaldi.

    Pihak BKPSDM Makassar sendiri, saat dikonfirmasi belum menanggapi.

    Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen, menegaskan tidak ada perpanjangan tambahan.

    “Perpanjangan usulan PPPK paruh waktu hanya lima hari, yakni sampai 25 Agustus. Yang belum memasukkan usulan tolong diperhatikan jadwalnya, jangan mepet-mepet,” kata Suharmen dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).

  • Soal Gaji Anggota DPR yang Ditanggung Negara, Said Didu: Itu Berbeda dengan Rakyat

    Soal Gaji Anggota DPR yang Ditanggung Negara, Said Didu: Itu Berbeda dengan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu menyorot tajam terkait gaji dari para anggota DPR.

    Ini berkaitan dengan adanya kabar yang menyebut gaji anggota Dewan bakal ditanggung oleh Negara.

    Merespon hal tersebut, Said Didu lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya memberikan sorotan tajam.

    Ia menyebut semua pajak dalam bentuk apapun untuk penerimaan para pejabat itu akan di negara dalam hal tentunya rakyat.

    “Semua pajak penerimaan pejabat dan pegawai negara yg terima dari negara ditanggung bergara/rakyat,” tulisnya dikutip Senin (25/8/2025).

    Begitu juga dengan BUMN, ia menyebut semua penerimaan para pemimpin juga hampir sama.

    “Semua pajak penerimaan pimpinan dan pegawai BUMN yg diterima dari BUMN ditanggung/dibayar oleh BUMN,” ujarnya.

    Namun, hal berbeda justru diberikan ke para rakyat yang dimana penerimaan gaji tidak sama dengan para pejabat atau pun BUMN.

    Gaji yang diterima oleh rakyat justru pajaknya dibayar sendiri oleh mereka dengan gaji yang didapatkan itu.

    “Semua penerimaan rakyat dari gaji pajaknya dibayar sendiri oleh rakyat,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Permintaan Maaf Setengah Hati, Heru Subagia: Eko Patrio Bikin PAN Malu

    Permintaan Maaf Setengah Hati, Heru Subagia: Eko Patrio Bikin PAN Malu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, merespons permintaan maaf Sekjen PAN, Eko Patrio terkait aksinya berjoget dengan musik horeg yang memicu protes publik.

    Dikatakan Heru, permintaan maaf tersebut tidak tulus dan justru terkesan defensif.

    “Permintaan maaf Eko hari ini justru tidak substansial, karena Eko tidak sepenuhnya meminta maaf kepada publik. Permintaan maafnya lebih ditujukan kepada elite dan kader PAN,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Heru menilai, aksi joget Eko Patrio yang diduga dilakukan di kantor DPP PAN jelas melukai perasaan masyarakat, apalagi di tengah situasi sensitif terkait isu kenaikan gaji DPR.

    “Secara substansi Eko sadar bahwa joget-joget horeg ini mendistorsi entitas PAN. Tapi dalam pernyataannya, Eko justru tidak gentle sepenuhnya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Heru menyebut sikap Eko sebagai bentuk pengecut, karena tidak secara tegas mengakui kesalahan di hadapan publik.

    “Di sinilah letak culasnya atau pengecutnya Eko sebagai Sekjen PAN. Kenapa tidak mengatakan permohonan maaf secara jelas bahwa joget itu salah dan melukai masyarakat? Bukannya malah membela diri,” Heru menuturkan.

    Tambahnya, sebelum video joget Eko viral, dirinya sempat memberi masukan agar video itu segera dihapus. Namun, menurutnya, Eko justru sengaja membiarkan video tersebut beredar.

    “Saya sudah mengomentari dua jam setelah Eko upload, bahkan meyakinkan elit termasuk Ketum PAN bahwa Eko harus hapus video itu,” imbuhnya.

    “Tapi Eko justru tetap melanjutkan, ini langkah politik sepihak yang memicu kegaduhan,” tambah Heru.

  • Pengusulan PPPK Paruh Waktu Pemkot Makassar Rampung, Nama-namanya?

    Pengusulan PPPK Paruh Waktu Pemkot Makassar Rampung, Nama-namanya?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengusulan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berakhir hari ini, Senin, (25/8/2025). Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengantongi nama-nama yang diusulkan.

    Itu diungkapkan Ketua Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar, Muhammad Rivaldi Pratama. Berdasarkan kordinasinya dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pengusulannya sudah selesau

    “Info dari BKPSDM Proses pengusulan nama-nama untuk paruh waktu telah rampung semua, sesuai usulan dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” kata Rivaldi kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Lalu, siapa-siapa saja nama yang diusulkan? Itu akan diumumkan BKPSDM melalui laman resminya.

    “Info Terbaru Dari BKPSDM Kota Makassar, nama-nama yang diusulkan paruh waktu, akan diumumkan langsung oleh BKPSDM melalui kanal resmi BKPSDM Kota Makassar,” ujar Rivaldi.

    Soal nasib pegawai honorer R4, ia berharap semuanya masuk pengusulan.

    “BKD telah merampungkan sesuai usulan dari SKPD masing-masing. Semoga R2-R4 aman semua,” terangnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen, menegaskan tidak ada perpanjangan tambahan.

    “Perpanjangan usulan PPPK paruh waktu hanya lima hari, yakni sampai 25 Agustus. Yang belum memasukkan usulan tolong diperhatikan jadwalnya, jangan mepet-mepet,” kata Suharmen dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).

    Ia menegaskan, konsekuensi keterlambatan akan ditanggung pemda sendiri karena harus berhadapan langsung dengan honorer di wilayahnya.

  • Para Pemain Timnas Indonesia U-23 Dijadwalkan Berkumpul Hari Ini di Surabaya

    Para Pemain Timnas Indonesia U-23 Dijadwalkan Berkumpul Hari Ini di Surabaya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Indonesia U-23 kabarnya akan segera berkumpul sebagai persiapan untuk menghadapi ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

    Kabarnya para pemain yang mendapatkan panggilan mulai berkumpul untuk menjalani pemusatan latihan (TC) pada hari ini, Senin (25/8/2025).

    Untuk lokasi TC, nantinya para pemain akan mulai berkumpul di Surabaya seperti yang diungkap Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.

    “Untuk timnas U-23, besok (Senin-red) semua akan berkumpul di Surabaya. Saya sudah mengecek kondisi di sana, mulai dari kesiapan fasilitasnya, hotel, stadion dan sebagainya,” kata Sumardji dikutip dari Antara.

    Lanjut, Sumardji mengungkap pemain yang mendapatkan panggilan tidak akan datang bersamaan.

    Ada pemain yang baru bergabung pada akhir Agustus 2025 karena jadwal Super League 2025/2026 pekan terakhir, sebelum jeda kompetisi, tuntas tanggal 29-31 Agustus 2025.

    “Saya mengomunikasikan beberapa hal kepada klub yang mengirim surat kepada saya. Ini memang harus dikomunikasikan dengan baik agar supaya TC ini bisa berjalan sesuai dengan timeline yang ada. Jadi, sama-sama senang,” jelasnya.

    Indonesia menjadi tuan rumah di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 bersama 10 negara lainnyaBerstatus sebagai tuan rumah tentu akan menjadi keunggulan tersendiri untuk skuas asuhan pelatih Gerald Vanenburg itu.

    Timnas Indonesia U-23 berstatus sebagai tuan rumah Grup J, di mana di dalamnya juga dihuni Laos, Makau dan Korea Selatan. Laga-laga di grup itu berlangsung pada 3-9 September 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur.

  • Gaji Guru Non PNS hingga Dana BOS 2026 Dipastikan Naik, Sri Mulyani Bocorkan Detail Lengkapnya

    Gaji Guru Non PNS hingga Dana BOS 2026 Dipastikan Naik, Sri Mulyani Bocorkan Detail Lengkapnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan dalam RAPBN 2026 dipastikan naik dari rencana awal yang sebesar Rp 178,7 triliun kini menjadi sebesar Rp 274,7 triliun. Artinya jumlah tersebut bertambah Rp 96 triliun.

    Sri Mulyani merincikan, anggaran untuk tenaga pendidik itu meliputi berbagai tunjangan profesi dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru.

    Kemudian Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non-PNS sebesar Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen; TPG ASN Daerah sebesar Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru; serta TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp120,3 triliun.

    “Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN. Begitu juga dengan dosen yang non PNS,” tegas Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Senin (25/8/2025).

    Lebih jauh Sri Mulyani menerangkan, alokasi anggaran ini dibagi ke dalam tiga fokus utama penerima manfaat langsung yaitu siswa/mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana-prasarana dan operasional pendidikan.

    Sebesar Rp301,2 triliun dari total anggaran akan langsung dinikmati oleh siswa dan mahasiswa melalui berbagai program bantuan dan beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bidikmisi sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa; Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa tingkat SD, SMP, dan SMA.

    Kemudian, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) sebesar Rp 5,1 triliun, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) Rp 9,4 triliun, renovasi madrasah dan sekolah Rp 22,5 triliun, serta pembangunan sekolah unggulan Garuda Rp 3 triliun.