Category: Fajar.co.id Nasional

  • Bachrum Ahmadi Sindir Alumni UGM Naik Mobil Travel: Reuni Jadi Tak Natural

    Bachrum Ahmadi Sindir Alumni UGM Naik Mobil Travel: Reuni Jadi Tak Natural

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial Bachrum Ahmadi menyorot tajam ajang Reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Bachrum Ahmadi menyorot terkait kendaraan yang digunakan para alumni yang hadir di acara ini.

    Dimana, terlihat para alumni yang hadir menggunakan kendaraan mobil Elf alias mobil travel.

    Tidak datang sendiri-sendiri, para alumni Fakultas UGM ini justru datang dengan berombongan.

    “Rombongan reuni Fak. Kehutanan teknologi kayu UGM pake mobil Elf alias mobil travel,” tulisnya dikutip Rabu (30/7/2025).

    Hal inilah yang disorot oleh Bachrum dengan menyebut alumni yang menggunakan mobil travel ini justru terkesan tidak natural acara reuni tersebut.

    “Pake mobil pribadi sendiri keq biar klihatan lbh natural reuninya,” sebutnya.

    “Moso nyewa mobil elf travel,” tuturnya.

    Ia bahkan memberikan sindiran keras ke para alumni yang hadir dengan menyebutnya kere.

    “Kere amat! 🤣🤣🤣,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Seleksi CASN 2025 Hanya untuk PPPK, Segini Daftar Gajinya

    Seleksi CASN 2025 Hanya untuk PPPK, Segini Daftar Gajinya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah mengumumkan hanya melakukan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tidak untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

    Itu diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, seleksi ASN 2025 diarahkan penuh pada rekrutmen PPPK.

    Setidaknya ada tiga instansi prioritas yang telah menerima alokasi formasi PPPK, yaitu:

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

    Kejaksaan Agung

    Badan Gizi Nasional (BGN)

    “Fokus tahun ini adalah rekrutmen PPPK di instansi-instansi tersebut,” ujar Wisudo dalam keterangan resminya.

    Berapa sebenarnya Gaji PPPK? Regulasinya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024.

    Berikut ini daftar gaji PPPK:

    -Golongan I: Rp1,9 juta – Rp2,9 juta

    
-Golongan II: Rp2,1 juta – Rp3,07 juta


    -Golongan III: Rp2,2 juta – Rp3,2 juta 


    -Golongan IV: Rp2,2 juta – Rp3,3 juta


    -Golongan V: Rp2,5 juta – Rp4,1 juta


    -Golongan VI: Rp2,7 juta – Rp4,3 juta


    -Golongan VII: Rp2,8 juta – Rp4,5 juta


    -Golongan VIII: Rp2,9 juta – Rp4,7 juta


    -Golongan IX: Rp3,2 juta – Rp5,2 juta


    -Golongan X: Rp3,3 juta- Rp5,4 juta

    -Golongan XI: Rp3,4 juta- Rp5,7 juta


    -Golongan XII: Rp3,6 juta – Rp5,9 juta


    -Golongan XIII: Rp3,7 juta – Rp6,2 juta


    -Golongan XIV: Rp3,9 juta – Rp6,4 juta

    
-Golongan XV: Rp4,1 juta – Rp6,7 juta


    -Golongan XVI: Rp4,2 juta – Rp7,03 juta


    -Golongan XVII: Rp4,4 juta – Rp7,3 juta
    (Arya/Fajar)

  • Bantah Pernyataan Mulyono, Guru Besar UGM Tegaskan Ada Jurusan Sejak Awal di Fakultas Kehutanan

    Bantah Pernyataan Mulyono, Guru Besar UGM Tegaskan Ada Jurusan Sejak Awal di Fakultas Kehutanan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Mohammad Naiem, M.Agr.Sc., memberikan penjelasan terkait pernyataan yang menyebut Fakultas Kehutanan UGM tidak memiliki jurusan pada masa lalu. Penjelasan tersebut disampaikan Prof. Naiem melalui sebuah unggahan yang dibagikan oleh akun X (dulu Twitter) bernama @Reivolusi.

    Menurut Prof. Naiem, sejak tahun 1978 hingga 1998, UGM sudah memberlakukan sistem kurikulum Kredit Semester (SKS) yang mengharuskan mahasiswa memilih jurusan sejak awal masa studi.

    “Tahun 78 sampai 98 kurikulumnya berubah jadi kredit semester. Jadi itu mahasiswa diharuskan untuk mengambil jurusan dari empat jurusan itu sejak awal,” ujar Prof. Naiem.

    Ia menjelaskan bahwa awalnya Fakultas Kehutanan UGM hanya memiliki tiga jurusan, yakni Silvikultur, Manajemen Hutan, dan Teknologi Hasil Hutan. Namun pada tahun 1978, satu jurusan baru ditambahkan, yaitu Konservasi Sumber Daya Hutan.

    “Yang tadinya Fakultas Kehutanan itu hanya tiga, tetapi tahun 78 ada satu lagi disamping Silvikultur, Manajemen Hutan, Teknologi hasil hutan, ada lagi konservasi Sumber Daya Hutan,” jelasnya.

    Sebelumnya, teman seangkatan Jokowi di UGM, Mulyono memberikan pernyataan. Ia menyebut di Fakultas Kehutanan dulu belum ada jurusan.

    “Saya satu angkatan dengan Pak Jokowi. Masuk tahun 1980. Dulu belum ada pembagian jurusan, saya skripsinya ambil ekonomi manajemen,” ungkap Mulyono, pria asal Sukoharjo.

    Ia mengenang Jokowi sebagai sosok yang sederhana, kalem, namun akrab dengan teman-temannya. Bahkan, kata Mulyono, Jokowi tetap menyapa dirinya meski sudah menjabat sebagai Wali Kota Solo.

  • LPM Dompet Dhuafa serta Kemensos RI Ajak Mitra Pengelola Yatim Profesional dan Inovatif

    LPM Dompet Dhuafa serta Kemensos RI Ajak Mitra Pengelola Yatim Profesional dan Inovatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meningkatkan pola manajemen dalam pengelolaan anak yatim bukan semata tugas pemerintah, namun juga tugas masyarakat dalam mengayomi dan memberikan ruang-ruang kebahagiaan bagi anak-anak khususnya anak yatim.

    Hal ini mendorong Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompet Dhuafa berkolaborasi dengan pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), untuk merangkul dan berkolaboraksi bersama yayasan maupun lembaga pengelola yatim.

    Kolaboraksi tersebut dicanangkan langsung dihadapan belasan lembaga pengelola yatim berlokasi di Gren Alia, Jakarta.

    Siti Rusmiati selaku Deputi 2 Program Sosial, Kemanusiaan dan Dakwah Dompet Dhuafa mengatakan, dengan adanya kolaboraksi ini, diharapkan dapat menumbuhkan para pengurus Yayasan Yatim, agar dapat melakukan pengelolaan menjadi lebih profesional, efektif, efisien, serta sekaligus berkelanjutan untuk memastikan dana bantuan dari donatur yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhannya.

    “Kami juga berharap dalam pengelolaan dalam melaksanakan beragam program menjadi lebih inovatif sehingga banyak anak-anak khususnya dhuafa dan yatim, dapat terbantu semaksimal mungkin serta keberlanjutan program dapat saling menguntungkan, sehingga anak-anak yang kita bantu dapat tumbuh menjadi kader-kader pemimpin dimasa depan,” tambah Siti Rusmiati.

    Di sisi lain, Sulistya Ariadi, Direktorat Resos Anak Kemensos RI mengatakan, agenda ini bukan semata serenomial belaka, namun kegiatan ini dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), yang telah diatur dalam UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

  • Seleksi CPNS 2025 Ditiadakan, Padahal Pengangguran Sudah Capai 7,28 Juta Jiwa

    Seleksi CPNS 2025 Ditiadakan, Padahal Pengangguran Sudah Capai 7,28 Juta Jiwa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 dikabarkan ditiadakan. Nasib pengangguran yang menanti rekrutmen pun jadi pertanyaan.

    Padahal, jalur seleksi CPNS umum menjadi salah satu ruang bagi para pengangguran atau pun keluaran baru universitas untuk beradu nasib dalam mendapatkan pekerjaan.

    Sementara menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan mencapai 7,28 juta jiwa pada Februari 2025.

    Jumlah itu menunjukkan kenaikan pengangguran sekitar 83.000. Jika dibandingkan periode yang sama tahun
    2024.

    Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho mengatakan, seleksi ASN 2025 diarahkan penuh pada rekrutmen PPPK.

    Setidaknya ada tiga instansi prioritas yang telah menerima alokasi formasi PPPK, yaitu:

    * Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

    * Kejaksaan Agung

    * Badan Gizi Nasional (BGN)

    “Fokus tahun ini adalah rekrutmen PPPK di instansi-instansi tersebut,” ujar Wisudo dalam keterangan resminya.

    Di siai lain, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers awal Mei 2025 mengungkap adanya kenaikan pengangguran. Jika dibanding periode sama di tahun sebelumnya.

    “Jika dibandingkan dengan Februari 2024, terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebesar 0,08 juta orang atau sekitar 1,11%,” kata Amalia.

    Ia menjelaskan, jumlah penduduk usia kerja per Februari 2025 mencapai 216,79 juta orang, meningkat 2,79 juta orang dibandingkan tahun lalu.

    Dari jumlah tersebut, 153,05 juta orang tergolong sebagai angkatan kerja, sementara 63,74 juta sisanya berada di luar angkatan kerja.

  • Alhamdulillah! PPPK Paruh Waktu Dipastikan Jadi Jatah Honorer yang Tak Lulus PPPK Tahap I dan II

    Alhamdulillah! PPPK Paruh Waktu Dipastikan Jadi Jatah Honorer yang Tak Lulus PPPK Tahap I dan II

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar baik bagi para honorer yang tidak lulus pada seleksi PPPK 2024 tahap 1 maupun tahap 2. Mereka yang tidak lulus karena tidak memiliki formasi itu dipastikan akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

    Kepastian tersebut ditegaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dia menyebut, PPPK paruh waktu hanya untuk semua honorer yang tidak lulus CASN 2024.

    Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN), yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

    PPPK Paruh Waktu menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai. Namun, harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

    Rincian jabatan PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.

    Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAB-RB, Aba Subagja menyampaikan pengangkatan PPPK paruh waktu hanya untuk penataan honorer melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024.

    “Jadi, pengangkatan PPPK paruh waktu hanya untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024,” kata Aba dalam Sosialisasi Pengadaan PPPK Paruh Waktu, secara daring, Selasa (29/7).

  • Hasil Puslabfor: Tidak Ada Material Biologi Orang Lain di Kamar Diplomat Kemlu

    Hasil Puslabfor: Tidak Ada Material Biologi Orang Lain di Kamar Diplomat Kemlu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Puslabfor Bareskrim Polri melakukan penyelidikan sejumlah barang bukti terkait kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) inisial ADP.

    Sedikitnya ada 13 barang bukti yang diuji di laboratorium. Hasilnya hanya DNA ADP yang ditemukan di lokasi kejadian.

    Ahli DNA Puslabfor Bareskrim Polri, Kompol Irfan Rofik, mengungkapkan tidak menemukan darah hingga unsur biologi pihak lain di lokasi kejadian.

    “Kami tidak menemukan di TKP adanya bercak darah, sperma, atau material biologi yang ada di TKP, di kamar korban, maupun di luar kamar korban, seperti di kamar mandi maupun di ruang tidur,” kata Irfan di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

    “Hanya satu yang menarik di sini, ada pada sisa lakban di bonggol atau gulungan lakban itu, terdapat DNA dari Saudara almarhum ADP,” imbuhnya.

    Polda Metro Jaya menggandeng sejumlah ahli dan pihak eksternal dalam proses penyelidikan. Sejumlah barang bukti, mulai 20 titik CCTV hingga laptop korban, sudah diamankan.

    Sebanyak 24 orang saksi, mulai istri korban hingga penjaga kos yang pertama kali menemukan korban, juga sudah diperiksa. ADP sempat pergi ke rooftop gedung Kemlu RI selama 1 jam 26 menit pada Senin (7/7). Dia meninggalkan tas gendong dan tas belanjaan di tangga gedung Kemlu.

    Jasad ADP ditemukan oleh penjaga kos pada Selasa (8/7) pagi dengan wajah terbungkus plastik dan dililit lakban kuning. (Pram/Fajar)

  • Viral Video Jemaat GKSI Padang Dibubarkan Saat Ibadah, Saidiman Ahmad: Mohon Polisi Menangkap Mereka Semua

    Viral Video Jemaat GKSI Padang Dibubarkan Saat Ibadah, Saidiman Ahmad: Mohon Polisi Menangkap Mereka Semua

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Video jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mengalami persekusi viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/7).

    Hal itu ditanggapi Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad. Ia menyoroti penyelesaian hukum peristiwa itu.

    “Wajah para perusak ini terlihat jelas di kamera,” kata Saidiman dikutip dari unggahannya di X, Selasa (29/7/2025).

    Ia meminta para pelaku tersebut ditangkap.

    “Mohon polisi menangkap mereka semua. Semuanya,” ujarnya.

    Diketahui, pada peristiwa itu, sekelompok massa membubarkan kegiatan ibadah di gereja tersebut. Tidak hanya itu, mereka merusak bangunan gereja. Polda Sumbar langsung bergerak dengan mengamankan 9 orang. 

    Dilihat dari akun media sosial Komunitas Katolik Garis Lucu, saat pembubaran dan pengrusakan, tampak sejumlah jemaat ketakutan. Khususnya para ibu dan anak-anak.

    Beberapa di antara mereka menangis histeris saat dipaksa menghentikan ibadah dan keluar dari gereja. Tampak dalam video tersebut salah seorang massa membawa balok kayu dan memecahkan sejumlah kaca jendela. 

    “Sudah kami amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. Yang 9 orang ini sesuai yang ada di video yang beredar, karena ada bukti-bukti, berdasarkan itu kami amankan semua,” kata Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin sebagaimana dikutip dari pemberitaan Padang Ekspres pada Senin (28/7).

    Brigjen Solihin bersama sejumlah pejabat Polda Sumbar lainnya sudah turun langsung ke lokasi kejadian. Mereka hadir untuk menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

  • Jejak Kwik Kian Gie, Dari Rotterdam ke Kabinet Gus Dur

    Jejak Kwik Kian Gie, Dari Rotterdam ke Kabinet Gus Dur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di usianya yang nyaris seabad, Kwik Kian Gie berpulang. Ekonom senior, tokoh nasional, dan pendobrak narasi ekonomi liberal itu meninggal dunia di usia 90 tahun, meninggalkan jejak pemikiran yang tak mudah dilupakan oleh bangsa ini.

    Kabar duka itu pertama kali datang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Melalui akun X (dulu Twitter), Mahfud mengenang Kwik sebagai sosok lurus yang setia pada nuraninya.

    “Kwik Kian Gie, tokoh cerdas dan lurus telah wafat. Semoga mendapat surga-Nya. Ada pepatah, patah tumbuh, hilang berganti. Mati satu, tumbuh seribu. Semoga benar, akan bermunculan generasi yang sebaik Kwiek Kian Gie dalam mencintai dan mengurus tanah air kita,” tulis Mahfud, Senin (28/7/2025).

    Di tengah lanskap politik dan ekonomi yang kerap dikaburkan oleh kepentingan, Kwik berdiri sebagai suara jernih yang lantang—meski acapkali berdiri sendirian. Ia dikenal sebagai menteri Tionghoa pertama di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada 1999–2000. Ia kemudian diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dari 2001 hingga 2004.

    Lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935, Kwik tumbuh sebagai anak dari keluarga keturunan Tionghoa yang tak ingin hidup hanya sebagai bagian dari statistik ekonomi. Ia sempat masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 1955, namun merasa tidak menemukan panggilan batin di sana. Pilihan hatinya justru membawanya ke Negeri Belanda, tempat ia merampungkan studi ekonomi di Nederlandsche Economische Hogeschool—kini Erasmus Universiteit Rotterdam.

  • Gibran Kini Sadar Karier Politiknya Saat Ini Bergantung ke Prabowo Subianto, Bukan Lagi Pengaruh Bapaknya

    Gibran Kini Sadar Karier Politiknya Saat Ini Bergantung ke Prabowo Subianto, Bukan Lagi Pengaruh Bapaknya

    “Gibran sedang berusaha membuktikan bahwa ia punya nilai tambah di mata Prabowo. Ini langkah politik dari Gibran untuk memperkuat posisinya sebagai wakil presiden baik sekarang atau nanti,” ujar Hensa.

    Sikap serupa juga terlihat dari respons Gibran terhadap usulan agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Papua. Saat kunjungan kerja ke Riau pada 28 Juli 2025, Gibran menegaskan kesiapannya untuk ditempatkan di mana saja sesuai perintah Presiden Prabowo.

    “Omongan Gibran yang siap ditempatkan di mana saja menunjukkan dia mulai paham dinamika kekuasaan. Ini cara dia membangun persepsi sebagai wapres yang loyal dan tidak sekadar ‘warisan’ Jokowi, tapi tetap harus dibuktikan dengan kerja nyata dan menuruti perintah atasan,” tegas Hensa.

    Selain itu, kehadiran Gibran mendampingi Prabowo di beberapa acara partai politik juga menjadi sorotan. Teranyar, ia tampak menghadiri Kongres PSI di Solo pada 20 Juli 2025. Menurut Hensa, langkah itu merupakan strategi membangun kedekatan dengan partai-partai pendukung Prabowo, termasuk PSI yang dikenal memiliki basis pemilih muda.

    “Gibran tahu betul bahwa dukungan politik ke depan bergantung pada seberapa dekat ia dengan Prabowo dan koalisinya. Ini strategi komunikasi untuk memperkuat citra sebagai mitra setia,” katanya.

    Namun Hensa mengingatkan, semua manuver komunikasi itu tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan pembuktian nyata. Ia menekankan pentingnya kinerja Gibran, terutama di mata generasi muda yang menjadi basis kekuatannya.

    “Sekali lagi ya, saya garis bawahi, pembuktian seorang Gibran itu bukan ke generasi yang lebih tua, tapi ke anak-anak muda. Karena kalau tidak bisa membuktikan kinerjanya, bisa marah-marah anak muda karena tak akan dipercaya untuk mengemban kepercayaan yang sama dengan Gibran,” tutup Hensa. (zak/fajar)