Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Pengemudi Ojol Kepung Mako Brimob, Usai Rekannya Terlindas Rantis

    Pengemudi Ojol Kepung Mako Brimob, Usai Rekannya Terlindas Rantis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) di Jakarta dikepung masa. Hal ini imbas dari terlindasnya ojek online oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob.

    Ketua Umum Presidium Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menyatakan malam ini para pengemudi ojek online mendatangi Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Jakarta Pusat.

    Kehadiran pengemudi ojol di markas polisi itu akibat seorang rekannya meninggal dilindas kendaraan taktis atau rantis pada Kamis malam, 28 Agustus 2025.

    “Mereka mendesak agar kepolisian khususnya Brimob untuk bertanggung jawab,” kata Andi saat dikonfirmasi awak media, malam ini.

    Kondisi semakin membuat massa geram ketika mobil taktis yang menabrak ojol tersebut masuk ke Mako Brimob Kwitang.

    “Yang dikejar masuk ke Mako Brimob Kwitang,” ucap Andi.

    Dalam sebuah video yang beredar, di tengah kericuhan tersebut seorang yang mengenakan atribut ojek daring atas nama Moh Umar Amarudin terlindas oleh kendaraan baracuda aparat. Usai insiden tersebut, mobil baracuda tidak berhenti dan terus melaju meninggalkan lokasi. Korban dikabarkan meninggal dunia ketika ditangani di rumah Sakit.

    Sumber di lokasi menyebutkan, korban sempat terseret sebelum akhirnya terlindas roda besar kendaraan. Warga sekitar dan sesama pengemudi ojol segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. (Pram/Fajar)

  • Jakarta Mencekam, Ojol Terlindas Baracuda Brimob Malah Ditinggal Lari, Dikejar Sampai Jalan Layang Kokas

    Jakarta Mencekam, Ojol Terlindas Baracuda Brimob Malah Ditinggal Lari, Dikejar Sampai Jalan Layang Kokas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kericuhan antara massa dengan aparat keamanan di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat terjadi usai demonstrasi buruh pada 28 Agustus 2025.

    Kejadian ini bermula ketika massa melempari polisi dengan petasan dan batu. Bahkan ada juga yang memukul polisi dengan sebilah bambu.

    Dalam sebuah video yang beredar, di tengah kericuhan tersebut seorang yang mengenakan atribut ojek daring terlindas oleh kendaraan baracuda aparat. Usai insiden tersebut, mobil baracuda tidak berhenti dan terus melaju meninggalkan lokasi.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun informasi terkait kondisi pengemudi ojol tersebut.

    “Ojol dilindes mobil baracuda brimob dan malah ditinggal lari,” tulis akun Instagram @storyrakyat_, Kamis (28/8).

    Sumber di lokasi menyebutkan, korban sempat terseret sebelum akhirnya terlindas roda besar kendaraan. Warga sekitar dan sesama pengemudi ojol segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Hingga berita ini diturunkan, korban dilaporkan dalam kondisi koma.

    Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan terus melakukan koordinasi dan secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati kehatian.

    “Termasuk kami meminta atensi khusus terhadap kejadian tersebut (tertabraknya ojol oleh baracuda, red), demikian sementara yang bisa saya sampaikan,” kata dia dalam pesan singkatnya, Kamis (28/8). (Pram/Fajar)

  • Soal Penerapan Cukai Pemanis dalam Kemasan, Sekjen PKS: Ini Hadir dengan Fungsi Ganda

    Soal Penerapan Cukai Pemanis dalam Kemasan, Sekjen PKS: Ini Hadir dengan Fungsi Ganda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid bicara persoalan rencana penetapan cukai minuman pemanis dalam kemasan (MBDK) yang tercantum dalam APBN 2026

    Muhammad Kholid menegaskan punya pandangan persoalan penerapan kebijakan ini.

    Khusus Partai PKS menyebut adanya kebijakan penerapan ini disebut bukan persoalan fiskal.

    Melainkan, adanya faktor lain seperti instrumen kesehatan publik.

    “PKS memandang kebijakan cukai MBDK bukan semata soal fiskal, melainkan instrumen kesehatan publik. Oleh karena itu, penerimaannya harus dikembalikan untuk memperkuat sistem kesehatan: mulai dari BPJS, program gizi anak, hingga edukasi hidup sehat,” kata Kholid dikutip dari laman resmi PKS.

    “Dengan begitu, rakyat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini,” tambahnya.

    Kholid, yang juga Anggota Komisi XI DPR RI, menekankan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya kasus diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular lainnya.

    Menurutnya cukai hadir dalam hal ini dengan fungsi ganda. Mulai dari mengubah perilaku konsumsi sampai memberikan ruang fiskal untuk pelayanan kesehatan.

    “Pemerintah harus cermat menentukan besaran tarif agar wajar, tidak menambah beban masyarakat kecil, dan tetap melindungi UMKM minuman tradisional,” sebutnya.

    “Sementara itu, industri besar harus didorong melakukan reformulasi produk ke arah yang lebih sehat,” jelasnya.

    Menurut Kholid, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa tujuan utamanya adalah kesehatan rakyat, bukan sekadar menambah penerimaan negara.

  • Taruna Ikrar Tanam Pohon dan Kunjungi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hermina Makassar, Oase Kesehatan untuk Negeri

    Taruna Ikrar Tanam Pohon dan Kunjungi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hermina Makassar, Oase Kesehatan untuk Negeri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Langkah penuh makna kembali ditorehkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Hermina Makassar.

    Didampingi keluarga besar BPOM, dalam suasana penuh kebersamaan, Prof. Taruna tidak hanya menyapa para tenaga kesehatan dan jajaran farmasi rumah sakit, tetapi juga menanam pohon sebagai simbol kehidupan, harapan, dan keberlanjutan.

    Dengan cangkul kecil di tangan dan senyum tulus, Prof. Taruna menanam bibit pohon di halaman rumah sakit. Aksi sederhana ini menyimpan pesan besar: kesehatan manusia tak bisa dipisahkan dari kesehatan lingkungan. Pohon yang tumbuh akan menjadi saksi perjalanan waktu, memberi naungan, udara segar, dan pengingat bahwa setiap insan memiliki peran menjaga bumi untuk generasi mendatang.

    “Seperti halnya pohon yang kita tanam hari ini, semoga pelayanan kesehatan tumbuh kuat, berakar kokoh, dan berbuah kebaikan bagi masyarakat,” ucap Prof. Taruna

    Usai menanam pohon, Prof. Taruna melanjutkan kunjungan ke Instalasi Farmasi RS Hermina. Di sana, beliau berdialog dengan para apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dan tim pengelola obat.

    Ia mendengarkan langsung tantangan yang mereka hadapi: mulai dari pengelolaan logistik, ketersediaan obat, hingga kebutuhan inovasi dalam layanan farmasi rumah sakit.

    “Saya sangat bangga melihat pelayanan Instalasi Farmasi di RS Hermina Makassar yang dikelola dengan baik dan penuh dedikasi. Kunjungan ini menjadi yang pertama kali saya lakukan ke rumah sakit di kawasan timur Indonesia, dan saya melihat semangat luar biasa dari tenaga kesehatan di sini. Semoga pengalaman ini menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain untuk terus meningkatkan mutu pelayanan farmasi bagi masyarakat,” ungkapnya.

  • Di Tengah Kasus Korupsi, BP Haji Berubah Jadi Kementerian, Pengamat: Ini Bukan Hanya Keputusan Politis

    Di Tengah Kasus Korupsi, BP Haji Berubah Jadi Kementerian, Pengamat: Ini Bukan Hanya Keputusan Politis

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Badan Pengelola (BP) Haji resmi jadi kementerian. Itu setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah disahkan DPR.

    Langkah ini menuai sorotan dari berbagai pihak. Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin Ali Armunanto menilai, pembentukan kementerian baru ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan langkah pembenahan yang mendesak.

    “Ini bukan hanya keputusan politis. Saya melihatnya sebagai langkah strategis untuk membenahi tata kelola haji yang selama ini semrawut dan sarat kepentingan,” kata Ali kepada fajar.co.id, Rabu (28/8/2025).

    Ia menilai, penyelenggaraan ibadah haji selama ini menjadi ajang rebutan kepentingan banyak pihak, mulai dari politisi, birokrat, hingga ormas keagamaan. Akibatnya, praktik jual beli kuota, kolusi dengan penyelenggara travel, hingga penyalahgunaan dana abadi haji tak pernah benar-benar tuntas.

    “Dana abadi haji jumlahnya ratusan triliun. Itu magnet besar bagi penyimpangan. Apalagi kuota haji juga sering dimainkan. Ini bukan isu baru. Sudah lama terjadi, tapi sulit disentuh karena bercampur dengan kepentingan politik dan keagamaan,” tegasnya.

    Menurutnya, dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah, kewenangan menjadi lebih terpusat dan jelas. Pengawasan bisa diperkuat, dan birokrasi yang terbentuk bisa lebih profesional serta fokus menangani satu urusan: haji dan umrah.

    “Selama ini Kementerian Agama punya terlalu banyak urusan. Haji hanya salah satu dari banyak tugas mereka. Dengan kementerian tersendiri, kebijakan bisa lebih spesifik, pelaksanaan lebih profesional, dan risiko penyimpangan bisa ditekan,” katanya.

  • Dinantikan Aparatur Sipil Negara, Komisi II Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Manajemen ASN

    Dinantikan Aparatur Sipil Negara, Komisi II Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Manajemen ASN

    Fajar.co.id, Jakarta — Aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disebut sangat menantikan RPP Manajemen ASN menjadi peraturan pemerintah yang sah.

    Hal itu diungkap Komisi II DPR RI pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB RI, Aba Subagja, Senin (25/8/2025).

    Komisi II mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan regulasi tersebut karena sangat dinantikan oleh seluruh ASN.

    “Kami menekankan agar RPP Manajemen ASN segera ditetapkan Presiden Prabowo,” kata Aria Bima selaku pimpinan Komisi II DPR RI yang memimpin jalannya rapat.

    Politisi PDIP itu menjelaskan, regulasi tersebut sangat penting sebagal payung hukum tata kelola ASN, termasuk pengisian jabatan, sistem merit, manajemen talenta, serta digitalisasi ASN sesuai amanat UU 20 Tahun 2023.

    Bahkan, dia menyebut, kalangan honorer sangat berharap dengan RPP Manajemen ASN akan memuluskan mereka menjadi ASN.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (AP3KI) Nur Baitih mengatakan, RPP Manajemen ASN tidak hanya ditunggu oleh PNS dan PPPK, tetapi juga honorer.

    Apalagi, cukup banyak yang tidak diusulkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) menjadi PPPK maupun PPPK paruh waktu.

    “Honorer ingin diangkat PPPK dengan kontrak kerja hingga batas usia pensiun. PPPK menginginkan ada dana pensiun dan pengembangan karier,” ujar Bunda Nur, Selasa (26/8/2025).

    Dia melanjutkan, ada harapan agar PNS dan PPPK benar-benar setara sehingga tidak ada lagi dikotomi antara keduanya.

  • Mendikti Saintek Minta PPPK Tidak Dibuka untuk Formasi Dosen, Tidak Bisa Jadi Profesor

    Mendikti Saintek Minta PPPK Tidak Dibuka untuk Formasi Dosen, Tidak Bisa Jadi Profesor

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dibuka untuk formasi dosen.

    Hal itu disampaikan Brian Yuliarto dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI Rabu (27/8/2025). Menurutnya, penerimaan PPPK tidak cocok untuk dosen.

    “Sebenarnya terus terang model penerimaan PPPKini tidak cocok untuk dosen,” kata Brian di DPR RI.

    Menurut Brian, dosen hanya cocok untuk pegawai tetap. Jika tidak, maka akan terbatasi oleh aturan.

    “Jadi harusnya untuk dosen itu pegawai tetap, karena banyak hal batasi secara aturan,” ujar Brian.

    “Ke depan kita minta untuk dosen tidak lagi dibuka untuk model PPPK,” tambah Brian.

    Tidak cocok yang dimaksud Brian, karir dosen PPPK terbatas. Misalnya tidak bisa jadi profesor.

    “PPPK umum masih belum, kami sementara konsultasi dengan Ibu Menpan RB, karena (PPPK) belum bisa secara karier jadi profesor,” ujar Brian.
    (Arya/Fajar)

  • Pengamat Soroti Pembentukan Kementerian dan Dua Badan Baru oleh Presiden Prabowo Subianto

    Pengamat Soroti Pembentukan Kementerian dan Dua Badan Baru oleh Presiden Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi membentuk satu Kementerian dan dua badan baru.

    Adapun untuk dua badan dan satu kementerian ini baru akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Diantaranya ada Kementerian Haji dan Umrah, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral.

    Hadirnya dua badan dan satu kementerian ini kemudian yang banyak mendapatkan sorotan.

    Salah satu sorotan itu datang dari pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin memberikan sorotan ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ia bahkan sampai memberikan sindiran dengan menyebut Presiden Prabowo ingin membuat Pemerintahan saat ini segendut mungkin.

    “Bagi Prabowo, pemerintahannya harus segendut mungkin,” tulisnya dikutip Kamis (28/8/20256.

    “Segendut pidatonya yang sarat omon-omon,” ujarnya.

    Inilah yang disebut Gigin sebagai alasan mengapa hadir kebijakan baru untuk memberikan tambahan dua badan dan satu kementerian lagi.

    “Inilah mengapa dia menambah 2 Badan dan satu kementerian lagi,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • WNI Ditembak Aparat Timor Leste di Perbatasan, Kemenlu dan Kemenhan Respons Begini

    WNI Ditembak Aparat Timor Leste di Perbatasan, Kemenlu dan Kemenhan Respons Begini

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Warga Negara Indonesia (WNI), Paulus Taek Oki ditembak aparat keamanan dari Unidade De Patrulhamento Da Fronteira (UPF), Timor Leste. Itu kini jadi perbincangan publik.

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI) angkat bicara. Melalui Juru Bicara Kemenlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela.

    Ia mengatakan Duta Besar RI di Dili sudah datang langsung ke lokasi kejadian. Koordinasi juga sudah dilakukan dengan semua pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. 

    ”KBR Dili sudah langsung meminta klarifikasi pada Kemlu Timor Leste tentang hal tersebut,” kata dia dikutip dari JawaPos.

    Tidak hanya itu, Kemlu juga memastikan bahwa korban yang mengalami luka tembak sudah mendapat penanganan medis. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk ditangani secara intens.

    Keterangan yang disampaikan oleh Kemlu, selaras dengan respons Kementerian Pertahanan (Kemhan) atas peristiwa tersebut.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas menyampaikan bahwa instansinya akan terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan dan ketegangan yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. 

    ”Kemhan menyesalkan insiden penembakan terhadap WNI, Bapak Paulus Taek Oki, di daerah perbatasan Republik Indonesia-Republic Democratic Timor Leste dan akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait,” ungkap Frega. 

    Kementerian dan lembaga yang dimaksud oleh Frega diantaranya adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), TNI, dan beberapa kementerian dan lembaga lainnya.

  • Kasus Kacab Bank BUMN, Kompolnas: Harus Jelas Aktor Intelektual, Bukan Sekadar Perencana

    Kasus Kacab Bank BUMN, Kompolnas: Harus Jelas Aktor Intelektual, Bukan Sekadar Perencana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, angkat bicara terkait kasus pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) salah satu bank BUMN, Mohamad Ilham Pradipta, yang menyita perhatian publik.

    Dikatakan Anam, ada sejumlah hal penting yang harus diperhatikan dalam pengungkapan kasus ini.

    “Kita mengapresiasi Polda yang sudah menangkap 15 orang sampai saat ini. Dengan membagi beberapa klaster bahkan, ada intelektual, penculikan, penganiayaan, pembunuhan, sampai meninggalnya orang maksudnya,” kata Anam kepada awak media, Rabu (27/8/2025).

    Anam menegaskan, istilah aktor intelektual dalam perkara ini harus diperjelas. “Namun demikian harus dijelaskan aktor intelektual itu apa maksudnya. Misalnya, apakah cukup dia merencanakan saja ataukah dia orang yang dianggap didefinisikan memiliki keahlian tertentu,” sebutnya.

    Ia menyebut keahlian tersebut bisa mencakup pemahaman tentang IT, sistem perbankan, hingga mekanisme transfer dana.

    “Kalau ada orang yang memiliki kemampuan IT, terus itu masuk kategori aktor intelektual, terus habis itu dia memahami rekening, transfering, dan sebagainya, bisa jadi memang bagroundnya tidak soal kredit misalnya seperti yang muncul di publik,” jelasnya.

    Lebih lanjut Anam menuturkan bahwa hal ini penting untuk mengurai motif sebenarnya di balik kasus tersebut.

    Anam juga menyoroti munculnya angka Rp13 miliar dalam perkara ini. “Sehingga kok muncul angka Rp13 M, kan nda mungkin itu kalau transaksinya di bawah Rp5 M, nggak mungkin disasar,” tegasnya.

    Ia mendesak Polda Metro Jaya mendalami apakah pelaku intelektual memiliki akses dan kemampuan khusus terkait sistem perbankan serta data transaksi.