Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Kementerian Haji dan Umrah Hanya Urusi Satu Agama, Eks Menag Lukman Saifuddin Buka Suara

    Kementerian Haji dan Umrah Hanya Urusi Satu Agama, Eks Menag Lukman Saifuddin Buka Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah resmi terbentuk, menterinya pun sudah dilantik. Tapi lembaga itu menuai kritik karena hanya mengurusi satu agama.

    Haji dan umrah diketahui salah satu bagian dari ibadah umat Islam. Agama mayoritas di Indonesia.

    Pembentukan dan pelantikan pejabat kementerian baru itu ditanggapi eks Menteri Agama Lukman H. Saifuddin. Itu diungkapkan melalui unggahannya di X.

    Mulanya, Pegiat Media Sosial Heru Prasetia mengunggah postingan soal kementerian tersebut.

    “Kok bisa ya bikin kementerian yang cuma ngurusi salah satu saja dari perkara satu agama?” kata Heru dikutip dari unggahannya di X, Selasa (9/9/2025).

    Lukman lalu membalas unggahan itu dengan singkat.

    “Naaah…,” tulisnya.

    Seorang pengguna media sosial, yang juga penulis, Pungkas Nurrohman menimpalinya. Menanyakan apa seribet itu mengurus haji.

    “Apa seruwet itu ngurusi haji pak?
    Kok sampek acara sebulan harus disiapkan satu kementerian yang kerja setahun penuh,” tulisnya.

    Lukman kembali menimpali pertanyaan itu dengan singkat.

    “Duuuh…,” ujarnya singkat.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara. Usai pelantikan, Menteri Haji dan Umrah mengungkapkan bahwa Presiden menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.

    “Apa pun yang perlu dilakukan, lakukan untuk jamaah,” kata Presiden, sebagaimana disampaikan Menteri.

    Menteri menilai tugas ini bukan perkara ringan. Selama sepuluh bulan terakhir, ia mengaku menyaksikan langsung beratnya medan penyelenggaraan haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

  • Tiga Surat Resmi ke Kejati Terkait Kasus Silfester Matutina, Penangkapan hingga Pencekalan

    Tiga Surat Resmi ke Kejati Terkait Kasus Silfester Matutina, Penangkapan hingga Pencekalan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara Ahmad Khozinudin memberi sorotan tajam terkait kasus Silfester Matutina.

    Lewat salah satu podcast di channel YouTube, Forum Keadilan TV, Ahmad Khozinudin memberikan perkembangan terbaru.

    Ia menyebut Kejaksaan Negeri sudah menugaskan untuk melakukan eksekusi ke tersangka.

    Hanya saja, menurutnya perintah yang diberikan ini justru tidak bermakna atau tidak ada tindak lanjut yang diberikan.

    “Ini sudah ditegaskan untuk lakukan eksekusi,” kata dikutip Selasa (9/9/2025).

    “Tapi rasa-rasanya perintah ini jadi tidak bermakna tanpa ada foll up yang memastikan dua hal,” paparnya.

    Dua hal yang dimaksudnya adalah perintah itu segera dijalankan atau bahkan tidak ada opsi lain untuk perintah ini diabaikan.

    “Pertama, perintah itu segera dijalankan. Kedua, tidak ada opsi lain yang buat perintah itu terabaikan,” tuturnya.

    Ahmad menyebut pihaknya sudah mengajukan tiga surat resmi agar Silfester bisa segera dieksekusi.

    Tiga surat yang diajukan itu diantara surat penangkapan terdakwah, menerbitkan status DPO, dan melakukan cekal agar tidak lari ke luar negeri

    “Makanya ada tiga surat resmi yang kita kirimkan ke Kejaksaan Negeri,” jelasnya.

    “Yakni, agar segera menangkap Sifester Matutina, menerbitkan status DPO, dan melakukan cekal agar tidak lari ke luar negeri,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reshuffle Kabinet Merah Putih kali ini penuh kejutan. Sri Mulyani yang dalam tiga era presiden berbeda dipercaya sebagai menteri keuangan, kini justru terkena reshuffle kurang dari satu tahun Presiden Prabowo Subianto memerintah.

    Pengganti Sri Mulyani adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Siapa dia?

    Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020. Sedianya masa jabatannya habis akhir tahun ini.

    Ia dikenal sebagai sosok kunci penjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Termasuk menangani likuiditas perbankan dan menyiapkan mekanisme jaminan simpanan yang aman bagi masyarakat.

    Pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 itu menyelesaikan sarjananya bukan di bidang ekonomi. Melainkan teknik. S-1 nya di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

    Di Purdue University, ia meraih gelar MSc dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi, yang kemudian menjadi fondasi kariernya di sektor ekonomi dan keuangan.

    Kariernya dimulai di sektor energi sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Kemudian beralih ke dunia riset ekonomi.

    Ia mulanya menjabat sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005), kemudian menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013).

    Selain itu, Purbaya pernah menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008) dan anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

    Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero), menambah pengalaman manajerial di sektor keuangan dan industri strategis nasional.

  • Dari Pajak hingga Ideologi, Heru Subagia Ungkap Alasan Sri Mulyani Dicopot Prabowo

    Dari Pajak hingga Ideologi, Heru Subagia Ungkap Alasan Sri Mulyani Dicopot Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia memberikan pandangannya mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto usai mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Ia menilai langkah ini bukan sekadar reshuffle biasa, melainkan sarat makna politik dan ideologi.

    Dikatakan Heru, ada dua poin utama yang perlu diperhatikan dalam perombakan mendadak tersebut.

    “Pertama, khusus untuk Ibu Sri Mulyani, saya melihat dalam konteks dua hal. Eksternal dan internal,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

    Dari sisi internal, Heru menilai kebijakan-kebijakan kontroversial yang ditempuh Sri Mulyani turut memicu gelombang ketidakpuasan publik.

    “Yang terjadi, demonstrasi besar-besaran kemarin salah satu pemicunya kebijakan tidak populis. Ini menyulut kemarahan masyarakat dan pada akhirnya menyerang kewibawaan Prabowo sendiri,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa Sri Mulyani terlalu memaksakan penerimaan negara melalui pajak di saat kondisi rakyat tengah terjepit.

    “Sri Mulyani memaksakan diri mendapatkan pendapatan daerah yang berpacu pada pajak. Di mana saat ini memang kondisi masyarakat dalam tekaran luar biasa, daya beli melemah, pendapatan berkurang, PHK di mana-mana,” kata Heru.

    Selain faktor domestik, Heru juga menyinggung dinamika global yang memengaruhi keputusan ini.

    “Saya meyakini keputusan Prabowo berkaitan dengan membuang Sri Mulyani sebagai Menteri, kaitannya dengan ekonomi politik internasional,” Heru menuturkan.

  • GP Ansor Turun Gunung Bantu Mentan Amran Wujudkan Swasembada Pangan dan Berantas Mafia

    GP Ansor Turun Gunung Bantu Mentan Amran Wujudkan Swasembada Pangan dan Berantas Mafia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dukungan terhadap langkah berani Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberantas mafia pangan terus mengalir.

    Kali ini, dukungan datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, Addin Jauharuddin, yang menyebut kinerja Mentan bersama jajarannya “TOP” dan sejalan dengan semangat kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia.

    “Kita punya komitmen yang tinggi seluruh kader Ansor se-Indonesia dan Banser untuk sama-sama menyukseskan program negara yaitu swasembada pangan,” ujar Addin usai bertemu Mentan, Senin (8/9/2025).

    Menurutnya, perjuangan GP Ansor dan Banser dalam menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah selaras dengan visi Kementerian Pertanian.

    “Wilayah garapan kami mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan. Saya pikir semangatnya sama, bahwa ekonomi dari bawah harus tumbuh, rakyat harus sejahtera, dan ekosistem ekonomi di desa harus sama-sama berkembang,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Addin menjelaskan bahwa GP Ansor sudah memiliki Patriot Ketahanan Pangan di seluruh daerah. Mereka digerakkan dalam empat fokus utama, kader Ansor-Banser sebagai penyuluh pertanian, pelaku usaha pangan, pengelola limbah pangan, hingga pengelola logistik pangan.

    “Ini semua kita gerakkan se-Indonesia, dan alhamdulillah sejalan dengan arah kebijakan Pak Mentan,” tegasnya.

    Tak hanya itu, GP Ansor juga siap berada di garda terdepan mendukung langkah Mentan dalam memberantas mafia pangan.

    “Kami mendukung sepenuhnya. Apa yang pemerintah butuhkan, kami siap di lapangan. Bahkan ketika Pak Mentan turun ke daerah-daerah, kami pun siap ikut mengawal agenda-agenda lapangan tersebut,” kata Addin.

  • Pencopotan Sri Mulyani Peluang Reformasi Pajak yang Berkeadilan dan Masalah Utang

    Pencopotan Sri Mulyani Peluang Reformasi Pajak yang Berkeadilan dan Masalah Utang

    “Selain itu pajak kekayaan berupa 2 persen pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara,” terang lulusan University of Bradford itu.

    Bhima mendorong efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan. Tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

    Selain itu efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus dievaluasi ulang. Karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.

    Menteri Keuangan yang baru juga penting untuk segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi).

    Juga memerhatikan debt swap for nature yakni menukar utang dengan konservasi hutan/mangrove/karst. Serta debt cancellation yakni pembatalan utang yang merugikan.

    Bhima menekankan, untuk mencopot wakil menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di badan usaha milik negara (BUMN). Karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menghindari konflik kepentingan.

    Penting juga mengevaluasi seluruh belanja perpajakan, termasuk stimulus dan insentif fiskal, yang merugikan keuangan negara.

    Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan dan dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja.

    “Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik,” tandasnya. (jawapos/fajar.co.id)

  • Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet dan Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

    Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet dan Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merombak beberap kementerian di Kabinet Merah Putih dan membentuk satu kementerian baru yaitu, Kementerian Haji dan Umrah.

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Senin (8/9) sore.

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo.

    Lima kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Haji bersama DPR.

    “Satu adalah Kementerian yang baru dan lima adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tandas Prasetyo.

    “Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat,” tutup Prasetyo Hadi. (Pram/Fajar)

  • Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Jakarta Capai RP70 Jutaan Tiap Bulan, Aturannya Diteken Anies Pada 2022

    Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Jakarta Capai RP70 Jutaan Tiap Bulan, Aturannya Diteken Anies Pada 2022

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Setelah ramai dikecam tunjangan perumahan DPR RI mencapai RP50 juta. Kini terungkap DPRD DKI Jakarta ternyata lebih besar.

    Nilainya fantastis. Tiap anggota DPRD Jakarta berhak mendapatkan tunjangan lebih RP70 tiap bulan.

    Rinciannya, tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD ditetapkan sebesar Rp 78,8 juta per bulan termasuk pajak. Sedangkan untuk anggota DPRD, tunjangannya mencapai Rp 70,4 juta per bulan.

    Itu sudah berlaku tiga tahun terakhir. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022.

    Tunjangan fantastis itu kini jadi sorotan publik. Beberapa mahasiswa bahkan sudah melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD DKI pada Kamis (4/9).

    Gubernur DKI Pramono Anung sendiri sudah menyampaikan responsnya. Disampaikan kepada jurnalis di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (7/9).

    ”Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI. Tetapi terus terang, saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI,” pungkasnya. 

    Diketahui, aturan tunjangan itu diteken Anies pada 2022. Sebelum Anies menerbitkan aturan itu, tunjangan perumahan DPRD DKI mengacu kepada Pergub DKI Nomor 153 Tahun 2017 tentang Belanja DPRD.

    Dalam Pasal 16 Pergub itu disebutkan, tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebesar Rp70 juta dan anggota DPRD sebesar Rp60 juta. Tunjangan per bulan itu sudah termasuk pajak.

    Hal itu menunjukkan, tunjangan Anggta DPRD DKI Jakarta naik di era Anies. Meski sebelumnya sudah cukup tinggi, lebih besar daripada tunjangan perumahan DPR RI.
    (Arya/Fajar)

  • Daftar Band Mengundurkan Diri dari Pestapora, Ada Hindia hingga Sukatani, Silampukau Bahkan Bikin Konser Mendadak di Pos Bloc

    Daftar Band Mengundurkan Diri dari Pestapora, Ada Hindia hingga Sukatani, Silampukau Bahkan Bikin Konser Mendadak di Pos Bloc

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Puluhan band dan musisi mengundurkan diri dari Pesta Pora. Gara-Gara kegiatan tersebut disponsori PT Freeport Indonesia.

    Mereka yang mundur di antaranya Hindia dan .Feast. Sikap itu diunggah di Instagram Baskara @wordfangs.

    “Tentang Pestapora, jelas kami patah hati dan marah,” kata Baskara dikutip Sabtu (6/9/2025).

    Ia mengatakan pihaknya baru mengetahui keterlibatan perusahaan tambang emas itu kemarin, Jumat (5/9/2025).

    “Kami baru mengetahui keterlibatan sponsor PT Freeport Indonesia di malam hari penghujung selesainya acara hari pertama, pun begitu dengan banyak penampil lainnya,” ujarnya.

    “Hanya hitungan jam setelah kita bisa punya harapan sedikit di tengah situasi yang memanas, kita kembali dibuat kecewa,” tambahnya.

    “Kami, Feast dan Hindia, memutuskan untuk mundur dari Pestapora 2025,” tambahnya.

    Baskara pun meminta maaf kepada fans yang menunggu penampilan mereka. Juga yang merasa terjebak.

    “Mohon maaf untuk seluruh kawan-kawan yang menunggu penampilan kami-dan juga mungkin sama-sama merasa terjebak-tapi ini yang bisa kami lakukan untuk menjaga hal-hal yang kami bicarakan dan selalu percayai,” terangnya.

    Selain .Feast dan Hindia, ada juga Sukatani yang mengundurkan diri. Sikapnya juga diunggah di akun Instagram resmi mereka.

    Lalu ada Silampukau. Mereka tidak hanya mengundurkan diri, tapi tampil secara mendadak di Pos Bloc.

    “Malam ini, untuk sekadar penghiburan dan kenang-kenangan, Silampukau dan Pos Bloc bekerja sama menginisiasi sebuah konser kecil,” tulis Silampukau.

  • Daftar Band Mengundurkan Diri dari Pestapora, Ada Hindia hingga Sukatani, Silampukau Bahkan Bikin Konser Mendadak di Pos Bloc

    Meski Batalkan Kerja Sama dengan PT Freeport Indonesia, Pestapora Banjir Kritikan, Ini Daftar Musisi yang Tarik Diri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Festival musik Pestapora mengakhiri kerja sama dengan PT Freeport Indonesia per 6 September 2025.

    Kabar ini menyusul banyaknya musisi tanah air yang memilih mundur dari acara musik tersebut karena keterlibatan PT Freeport sebagai sponsor.

    Deretan musisi yang menarik diri dari acara tersebut diantaranya :

    -Barefood

    Durga

    Keep It Real

    Rrag

    Negatifa

    Ornament

    Kenya

    Pelteras

    Petra Sihombing

    Centra

    Navicula

    The Jeblogs

    Swellow

    Sukatani

    Kelelewar Malam

    Rekah

    Leipzig

    Xin Lie

    Sebelumnya salam pengumuman resminya, pihak Pestapora tidak lagi melibatkan PT Freeport di hari kedua dan ketiga festival.

    “Per hari ini, Sabtu tanggal 6 September 2025, Pestapora telah memutus kerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Pestapora memastikan untuk penyelenggaraan di hari kedua, 6 September 2025, dan hari ketiga, 7 September 2025, kami sudah tidak terikat dan terafiliasi dengan PT Freeport Indonesia,” tulisnya dikutip Senin (8/9/2025).

    Meski telah dibatalkan kerja samanya, namun sederet tanah air tetap membatalkan penampilannya.

    Para musisi ini menyampaikan pengunduran dirinya dengan alasan kemanusiaan. Seperti yang disampaikan band Centra dalam akun Instagram miliknya.

    “Kami berhak untuk mundur atas dasar kemanusiaan dan solidaritas atas saudara kami yang tertindas di atas dunia salah satunya di Papua,” tulisnya.

    Ada juga dari band barefood yang menyatakan kemundurannya dan memberikan sindiran keras kepada pihak Pestapora

    “Kami barefut juga ikut mundur teratur semoga kalau ada kesempatan lain dapat direalisasikan mamam noh tembaga @pestapora,” ungkapnya (Elva/Fajar).