Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Ada Timnas Voli Putri Indonesia U-21 Vs Italia, Berikut Jadwal Lengkap Piala Dunia Voli Putri U-21

    Ada Timnas Voli Putri Indonesia U-21 Vs Italia, Berikut Jadwal Lengkap Piala Dunia Voli Putri U-21

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kejuaraan Piala Dunia Voli Putri U-21 sudah memasuki babak 16 besar.

    Timnas Voli Putri Indonesia U-21 juga bakal berlaga di babak 16 besar ini.

    Dijadwalkan Timnas Voli Putri Indonesia U-21 akan berhadapan dengan Italia untuk memperebutkan tiket ke babak perempat final.

    Babak 16 Besar Piala Dunia Voli U21 2025 menggelar pertandingan hari ini, Rabu (13/8/2025), mulai pukul 11.00 WITA.

    Sebanyak 8 laga panas tersaji dalam perebutan tiket ke perempat final atau 8 Besar Piala Dunia Voli U21 2025 Putri.

    Kedelapan laga tersebut meliputi China vs Thailand, Brasil, vs Korea, Argentina vs Republik Ceko, Serbia vs Turki. 

    Kemudian ada Amerika Serikat, vs Bulgaria, Italia vs Timnas Voli Indonesia, Jepang vs Kroasia, dan terakhir Polandia vs Puerto Rico.

    Di babak 16 besar ini, laga Indonesia menghadapi Italia tentunya sangat berat mengingat lawannya itu adalah salah satu calon juara.

    Timnas voli Italia tercatat dua kali menjuarai Piala Dunia Voli U20 pada edisi 2011 dan 2021.

    Berikut Jadwal Babak 16 Besar Piala Dunia Voli U21 2025

    Pukul 11.00 WITA – China vs Thailand
Pukul 14.00 WITA – Brasil vs Korea
Pukul 14.00 WITA – Argentina vs Republik Ceko
Pukul 17.00 WITA – Serbia vs Turki
Pukul 17.00 WITA – Amerika Serikat vs Bulgaria
Pukul 20.00 WITA – Italia vs Indonesia
Pukul 20.00 WITA – Jepang vs Kroasia
Pukul 22.30 WITA – Polandia vs Puerto Rico

    (Erfyansyah/fajar)

  • Seleksi Sekolah Kedinasan 2025 Dibuka, 3.252 Formasi Tersedia

    Seleksi Sekolah Kedinasan 2025 Dibuka, 3.252 Formasi Tersedia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan Tahun 2025 resmi dimulai pada Senin (11/8/2025). Sebanyak sekitar 5.000 peserta mengikuti hari pertama seleksi yang menjadi pintu masuk penerimaan CPNS melalui sekolah kedinasan.

    Tahap SKD akan berlangsung hingga 26 Agustus 2025, dengan pengumuman hasil pada 27–31 Agustus 2025. Seleksi lanjutan dijadwalkan pada 15–16 September 2025, sementara pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara dilakukan pada 7–18 September 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan seleksi dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang mengedepankan transparansi. “Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme di dalam proses seleksi ini,” ujarnya usai meninjau pelaksanaan SKD di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta.

    Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan proses seleksi serta menjamin pelaksanaannya berjalan transparan. “Seleksi dilaksanakan secara ketat sehingga menutup rapat celah kecurangan, tujuannya untuk menghasilkan individu yang berkualitas,” tegas Rini.

    Ia menjelaskan, proses seleksi ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita, khususnya terkait penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan reformasi birokrasi, agar pelayanan publik semakin profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

  • Gelar Munas III di Jakarta, Aspeksindo Harap Kepengurusan Baru Perkuat Pembangunan di Wilayah Pesisir

    Gelar Munas III di Jakarta, Aspeksindo Harap Kepengurusan Baru Perkuat Pembangunan di Wilayah Pesisir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025). Agenda ini menjadi forum penetapan ketua umum baru untuk periode kepengurusan mendatang.

    “Jadi Munas Ketiga Aspeksindo diselenggarakan dalam rangka menghadirkan kepemimpinan baru di tubuh Aspeksindo,” ujar Ketua Panitia Munas III Aspeksindo, Dr. Andi Fajar Asti.

    Andi Fajar, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Aspeksindo, menegaskan pemilihan kepengurusan baru penting dilakukan untuk penyegaran organisasi.

    “Ini penting untuk menyegarkan kepengurusan. Sebagian pengurus Aspeksindo sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala daerah, sehingga membutuhkan penyegaran kepengurusan,” tuturnya.

    Munas kali ini dihadiri sedikitnya 87 kepala daerah dari seluruh Indonesia. Mereka akan bermusyawarah untuk memilih satu di antara mereka sebagai ketua umum.

    “Bentuk yang paling diinginkan dari kami di forum ini adalah penetapannya secara aklamasi. Sebab untuk menghindari kelompok-kelompok di tubuh Aspeksindo. Kita ingin organisasi ini guyup dan gotong royong untuk kemajuan di sektor kelautan dan perikanan, khususnya kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir di Indonesia,” tambah Andi Fajar.

    Ketua Umum Aspeksindo, Dr. H. Andi Harun, S.T., S.H., M.Si., berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan cita-cita organisasi untuk membangun wilayah pesisir.

    “Bagi pengurus yang baru, dipilih dari dan oleh seluruh peserta yang hadir, kita harapkan mampu melanjutkan cita-cita besar Aspeksindo yang diusung sejak awal untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk menjadikan wilayah laut dan pesisir sebagai basis perencanaan pembangunan kita. Agar kita tidak semakin tertinggal dari negara lain, sebab selama ini selalu hanya darat yang menjadi basis perencanaan pembangunan di Indonesia,” ujarnya.

  • Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir 20 Agustus 2025, Begini Urutan Prioritas Honorer R2, R3, dan R4

    Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir 20 Agustus 2025, Begini Urutan Prioritas Honorer R2, R3, dan R4

    “Khususnya yang sudah tidak aktif bekerja, meninggal dunia, atau memiliki kinerja buruk,” tururnya.

    Dengan langkah ini, BKPSDMD Makassar berharap proses penetapan formasi honorer berjalan lebih akurat, objektif, dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.

    “Data ini penting agar tidak ikut diusulkan dalam formasi baru. Kita ingin memastikan formasi yang diusulkan benar-benar untuk tenaga yang layak dan aktif bekerja,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Makassar, A. Asma Zulistia Ekayanti, memaparkan sejumlah kriteria dan urutan prioritas bagi tenaga honorer yang dapat diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

    Menurut Asma, honorer yang berpeluang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu ada daftar prioritasnya.

    Pertama, Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus.

    Kedua, Pegawai non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK, namun tidak mengisi atau tidak mendapat lowongan kebutuhan yang tersedia.

    “Ketiga, pelamar PPPK yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, tetapi gagal mengisi formasi sesuai kebutuhan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, pengisian lowongan harus memperhatikan data yang valid dan kebutuhan riil dari database, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

    “Aspek kemampuan keuangan daerah harus diperhitungkan. Jangan sampai terjadi lonjakan anggaran penggajian PPPK paruh waktu yang terlalu besar dibanding kondisi sebelumnya,” tuturnya.

  • Arief Poyuono Desak Presiden Prabowo Audit Kinerja Menteri, Khawatir Ditipu Laporan Menyenangkan

    Arief Poyuono Desak Presiden Prabowo Audit Kinerja Menteri, Khawatir Ditipu Laporan Menyenangkan

    “Menciptakan ketidakpercayaan pada SWF Danantara nantinya, yang akhir Danantara bisa gagal mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” kata Arief kepada awak media, Selasa (12/8).

    Eks Waketum Gerindra itu juga menilai aksi Joao mundur dari posisi Dirut PT Agrinas bisa diikuti direksi BUMN lain yang tak menerima dukungan anggaran. “Mungkin juga akan diikuti oleh para direksi di BUMN lainnya,” kata Arief.

    Sebelumnya, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri dari jabatannya, meski baru enam bulan menjabat.

    Adapun, Joao telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Danantara Indonesia, yang sudah diterima oleh staf di tingkat manajer.

    Joao mengaku belum bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan petani, sehingga mengundurkan diri.

    “Dengan sangat menyesal, saya memohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, kepada negara dan Presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya, dan izinkan saya untuk meminta maaf,” ujar Joao.

    Joao menyampaikan masalah pangan adalah suatu permasalahan yang begitu serius, sehingga harus melakukan langkah-langkah percepatan, serta melakukan aksi nyata untuk membangun kondisi pertanian yang sudah tertinggal.

    “Untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder atau para pembantu-pembantunya, sehingga kami sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk bisa membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran,” ucapnya. (fajar)

  • Kang Dede Hajar Balik Akbar Faizal: Info Daur Ulang dari Barisan Sakit Hati

    Kang Dede Hajar Balik Akbar Faizal: Info Daur Ulang dari Barisan Sakit Hati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tidak terima dengan pernyataan Politikus senior, Akbar Faizal, Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto, memberikan balasan menohok.

    Dede, sapaannya, mengatakan bahwa apa yang diungkapkan Akbar dalam cuitannya di X tidak lebih dari sebuah informasi yang didaur ulang.

    Bahkan, Dede blak-blakan menyebut seorang Akbar yang belakangan ini vokal memberikan kritik kepada pemerintah merupakan salah seorang dari barisan sakit hati.

    “Kirain info menggelegar ternyata cuma daur ulang dari barisan keok,” kata Dede di X @kangded78 (12/8/2025).

    Dede bilang, patut diduga bahwa Akbar merupakan Politikus gagal sebab karirnya terbilang pendek di panggung nasional.

    “Ah payah nih politikus yang gagal alias gigit jari tak jadi Menteri tahun 2014 sewaktu jadi Deputi transisi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Politikus senior Akbar Faizal, mendadak menguliti Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto.

    Dikatakan Akbar, kebijakan pengendali baru BUMN, Danantara, yang menghentikan pembagian tantiem kepada jajaran komisaris merupakan langkah positif untuk memperbaiki tata kelola yang selama ini amburadul.

    “Ratusan komisaris diangkat tanpa kemampuan memadai. Salah satunya Kristia Budhyarto,” kata Akbar di X @akbarfaizal68 (11/8/2025).

    Akbar menilai tidak ada alasan yang cukup untuk penunjukan Kristia sebagai komisaris di perusahaan pelat merah tersebut.

    Ia membeberkan rekam jejak Kristia yang pada 2014 pernah mendatangi relawan Jaringan Suara Merdeka (Jasmev) untuk meminta pekerjaan usai dipecat dari sebuah radio dangdut.

  • Pemerintah Buka Rekrutmen PPPK untuk Guru, Honorer Lama, 3T, dan Mapel Strategis Jadi Prioritas

    Pemerintah Buka Rekrutmen PPPK untuk Guru, Honorer Lama, 3T, dan Mapel Strategis Jadi Prioritas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ada kabar baik yang sudah lama dinantikan oleh ribuan guru honorer di seluruh Indonesia, terutama bagi yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa status tetap.

    Pemerintah secara resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025.

    Tahun ini, formasi disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, termasuk jumlah guru yang pensiun, kekosongan mata pelajaran, hingga pemerataan distribusi guru antar daerah.

    Ada pun kelompok guru yang mendapat prioritas adalah guru honorer lama yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

    Pasalnya, honorer lama dinilai sudah memahami karakter sekolah dan siswanya, sehingga bisa langsung bekerja tanpa adaptasi panjang.

    “Pemerintah ingin menghargai pengabdian guru-guru ini yang tetap setia mengajar meskipun status mereka belum jelas,” kata pejabat Kemendikbudristek, dilansir dari radarmadura (jawapos grup), Selasa (12/8/2025).

    Prioritas formasi juga diberikan kepada guru yang bersedia ditempatkan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

    Selama ini, daerah 3T mengalami kekurangan tenaga pendidik akibat akses yang sulit.

    Bukan itu saja, mata pelajaran (mapel) strategis seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan Bahasa Inggris juga jadi fokus rekrutmen.

    Sebagai tambahan informasi, banyak sekolah hingga kini belum memiliki guru tetap untuk mata pelajaran strategis tersebut. (bs-sam/fajar)

  • Fakta Karier PPPK: Bisa Naik Jabatan dan Gaji, Asal Penuhi Syarat Ini

    Fakta Karier PPPK: Bisa Naik Jabatan dan Gaji, Asal Penuhi Syarat Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Banyak yang beranggapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak memiliki kesempatan untuk naik jabatan maupun gaji seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Pandangan itu ternyata tidak sepenuhnya tepat. Meski statusnya berbeda dengan PNS, peluang untuk berkembang tetap ada.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK diangkat melalui kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu.

    Berbeda dengan PNS yang naik golongan secara otomatis dalam periode tertentu, aturan untuk PPPK memang belum mengatur kenaikan golongan selama masa kontrak. Artinya, golongan akan tetap sama seperti saat pertama kali diangkat.

    Meski begitu, peluang untuk naik jabatan terbuka lebar. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2019, PPPK yang menduduki jabatan fungsional dapat naik ke jenjang lebih tinggi jika memenuhi syarat berikut:
    • Menyelesaikan minimal 90 persen masa kontrak.
    • Memiliki nilai kinerja minimal “baik” selama dua tahun terakhir.
    • Tersedia formasi jabatan yang sesuai kualifikasi.

    Jika formasi yang diinginkan belum ada, PPPK harus mengikuti seleksi ulang untuk posisi yang lebih tinggi.

    Tak hanya jabatan, gaji PPPK juga berpeluang naik. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2023, ada dua jenis kenaikan gaji yang berlaku:
    • Kenaikan berkala, diberikan jika telah memenuhi Masa Kerja Golongan (MKG) tertentu dan nilai kinerja minimal “baik” selama dua tahun berturut-turut.
    • Kenaikan istimewa, berlaku bagi yang mendapat predikat “sangat baik” selama dua tahun berturut-turut dan terpilih sebagai pegawai teladan.

  • KPK Beber Sosok yang Bakal Tersangka Kasus Kuota Haji, Benny K Harman: Mulai Perlihatkan Taringnya

    KPK Beber Sosok yang Bakal Tersangka Kasus Kuota Haji, Benny K Harman: Mulai Perlihatkan Taringnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman memberikan pujian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ini terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang dinaikkan ke tahapan penyidikan usai lama didiamkan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Benny Kabur Harman mengaku senang mendapatkan kabar ini.

    Ia menyebut langkah yang diambil KPK terkait kasus ini membuat mereka kembali memperlihatkan taringnya.

    “Senang mendengar kabar KPK mulai lagi memperlihatkan taringnya setelah lima tahun belakangan mati suri,” tulisnya dikutip Selasa (12/8/2025).

    Apalagi, Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai salah satu sosok yang anti korupsi.

    “Presiden Prabowo sangat anti korupsi bahkan dia berjanji akan mengejar para koruptor sampai ke negeri Antartika,” ungkapnya.

    “Kejar sampai ke bulan jika mereka juga sembunyi di sana,” tambahnya.

    Karena alasan itulah menurutnya KPK harus menjadikan sikap Presiden sebagai dorongan kuat untuk memberantas segala bentuk korupsi.

    “KPK harus menjadikan sikap Presiden ini sebagai the new beginning dalam agenda memberantas korupsi, membangun Indonesia bersih. #RakyatMonitor,” terangnya.

    Sebelumnya, KPK membeberkan terkait potensial pihak yang bakal tersangka.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan, yang berpotensi tersangka tentu yang terkait dengan alur-alur perintah hingga aliran dana.

    “Jadi terkait siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut,” kata Asep.

  • Jelang HUT RI ke-80, Gaji dan 7 Tunjangan PNS Cair Serentak

    Jelang HUT RI ke-80, Gaji dan 7 Tunjangan PNS Cair Serentak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjelang perayaan HUT ke-80 Indonesia, kabar gembira datang bagi para aparatur sipil negara (ASN).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui pencairan gaji pokok PNS golongan I hingga IV yang akan dibayarkan serentak bersama tujuh jenis tunjangan tambahan.

    Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang telah disahkan Presiden, yang mengatur besaran gaji dan tunjangan PNS berlaku sejak Januari 2024.

    Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah kenaikan gaji pokok sebesar lima persen bagi seluruh golongan ASN.

    Bukan hanya gaji pokok, para pegawai negeri juga akan membawa pulang sederet tunjangan selama memenuhi syarat.

    Tunjangan tersebut meliputi tunjangan keluarga untuk pasangan dan anak, tunjangan jabatan baik struktural, fungsional, maupun umum, serta tunjangan makan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kerja.

    Selain itu, PNS berhak menerima tunjangan beras sebanyak 10 kilogram per orang setiap bulan, yang dapat diganti dalam bentuk uang sesuai harga beras yang berlaku.

    Ada pula tunjangan kinerja dengan nominal bervariasi, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah, tergantung instansi dan capaian kinerja masing-masing.

    Bagi pegawai yang menjalankan tugas di luar kantor, disediakan tunjangan perjalanan dinas yang besarannya disesuaikan dengan daerah atau negara tujuan.

    Sementara untuk mereka yang bertugas di wilayah khusus seperti daerah terpencil, Papua, atau memegang profesi berisiko tinggi, diberikan tunjangan khusus sebagai bentuk apresiasi pemerintah.