Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Prabowo Hapus Tantiem, Mahfud MD Sebut Istilah Asing Sengaja Dipakai agar Bisa Beri Bonus Puluhan Miliar Komisaris BUMN

    Prabowo Hapus Tantiem, Mahfud MD Sebut Istilah Asing Sengaja Dipakai agar Bisa Beri Bonus Puluhan Miliar Komisaris BUMN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku akan menghapuskan tantiem. Hal itu menuai respons publik.

    Salah satunya eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia mengatensi rencana tersebut.

    “Kata Presiden banyak dari kita yang tidak mengerti istilah tantiem,” tulis Mahfud dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Mahfud, istilah asing itu memang sengaja dipakai. Tujuannya agar publik tak tahu ada pemberian bonus miliaran rupiah.

    “Istilah asing tersebut sengaja dipakai agar orang tak mengerti dan BUMN bisa memberi bonus puluhan miliar,” ujar Mahfud.

    Mahfud juga mengatensi pernyataan Prabowo. Bahwa jika komisaris tidak ingin tantiem dihapus, maka sebaiknya berhenti saja.

    Adapun wacana penghapusan tantiem itu disampaikan Prabowo melalui pidatonya. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Tantiem sendiri, diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2009. Disitu disebutkan tantiem adalah penghargaan tahunan bagi anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas BUMN apabila perusahaan meraih laba, atau tetap diberikan bila terjadi peningkatan kinerja meski perusahaan merugi.

    Pemberian Tantiem itu jadi sorotan. Pasalnya, jumlah bonus yang diberikan tak sedikit.
    (Arya/Fajar)

  • KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut dan ASN Kemenag, Satu Kendaraan Disita Terkait Kasus Kuota Haji

    KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut dan ASN Kemenag, Satu Kendaraan Disita Terkait Kasus Kuota Haji

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap kembali bicara terkait dugaan kasus korupsi kuota haji.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yudi Purnomo membagikan momen saat mendapatkan kesempatan wawancara langsung di salah satu acara Metro TV.

    Dalam acara tersebut, ia menjadi satu pembicara dengan tema “membidik tersangka korupsi kuota haji,”

    Yudi Purnomo terlihat semringah dalam foto tangkapan layar yang dibagikannya itu.

    Ia menyinggung eksepsinya yang tersenyum di kala belum ada satu pun tersangka dalam kasus korupsi ini.

    “Tersenyum agak gimana gitu. karena belum ada tersangka,” tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Padahal, ia menyebut dugaan kasus korupsi kuota haji ini merugikan negara dengan angka yang fantastis

    Tak tanggung-tanggung, ia menyebut kerugian yang didapatkan mencapai angka 1 triliun

    “Kasus korupsi dugaan merugikan negara 1 triliun terkait kasus korupsi kuota tambahan haji,” terangnya.

    Diketahui, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kediaman pribadi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8/2025).

    KPK juga menggeledah rumah salah satu ASN Kementerian Agama RI di Depok. Di sana KPK menyita satu unit kendaraan dalam penggeledahan di rumah ASN tersebut.

    Kasus kuota haji telah naik ke tahap penyidikan tapi KPK belum menetapkan adanya tersangka.

    Sudah ada tiga pihak yang dilakukan pencegahan ke luar negeri oleh KPK, salah satu yang dicegah ialah Yaqut Cholil Qoumas.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan manfaat membayar pajak dengan menunaikan zakat dan wakaf menuai sorotan tajam dari publik.

    Komentar itu disampaikan Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu, 13 Agustus 2025.

    Peneliti media dan politik, Buni Yani, menjadi salah satu pihak yang angkat bicara. Ia meminta Sri Mulyani lebih berhati-hati ketika menyinggung isu yang berkaitan dengan ajaran agama, apalagi jika belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pajak dan zakat.

    “Zakat dan pajak adalah dua hal berbeda,” ujarnya lewat akun Facebook pribadinya, dikutip Jumat (15/8/2025).

    Buni Yani juga menyarankan Menkeu untuk memperdalam pemahaman dengan belajar dan berdiskusi bersama para ustaz.

    “Zakat dan pajak tidak bisa disamaratakan karena berasal dari dua konsep yang sangat berbeda,” tegasnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan pandangannya bahwa pajak memiliki nilai yang sejalan dengan zakat maupun wakaf bagi umat Muslim yang mampu.

    Ia menilai ketiganya merupakan cara menyalurkan sebagian harta untuk membantu pihak yang membutuhkan.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani.

    Ia menjelaskan, dana pajak dipakai untuk mendukung berbagai program pemerintah, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

    Program tersebut mencakup bantuan sosial, layanan kesehatan tanpa biaya, hingga subsidi di bidang pendidikan dan pertanian.

  • Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan produser eksekutif film Merah Putih, Endiarto, yang menyebut penonton yang tidak menonton filmnya berarti tidak ikut memeriahkan HUT ke-80 RI, memicu gelombang komentar pedas di X.

    Dalam unggahan yang dibagikan akun @tanyarlfes, sang produser tampak memegang poster film dan memberi pesan bernada ajakan.

    Namun, ajakan itu justru dibalas warganet dengan komentar sinis hingga meme kocak.

    “Yang ga nonton filmnya dicap tidak memeriahkan HUT ke-80 RI katanya gesss,” tulisnya dikutip pada Jumat (15/8/2025).

    Ada juga yang mengunggah meme karakter SpongeBob dan Squidward dengan narasi sindiran, “Ngomong sama pantat,” memberikan gambaran sebuah ajakan tersebut dianggap tidak nyambung.

    Tak sedikit yang mengunggah foto-foto editan, seperti adegan peperangan yang dibanjiri air, serta gambar tokoh animasi dengan ekspresi datar disertai tulisan menohok.

    “Tiap hari ada aja orang yang emang layak dikatai (anjingin, red),” tukasnya.

    Beberapa warganet juga menanggapi dengan guyonan, “Ini film yang kalau batalin nonton berarti anti NKRI ya? Waduh,” ujar akun lain.

    “Siiip. Aku mau nonton Demon Slayer aja pas 17-an ntar. Biar belajar ngebasmi para iblis,” kata akun @loy_jd.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, termehek-mehek melihat trailer film animasi Merah Putih One For All yang bakal tayang pada 14 Agustus mendatang.

    Ferdinand mengaku intens mengikuti komentar netizen di platform Media Sosial (Medsos) mengenai unggahan tentang film tersebut.

    “Saya memang mengikuti yah, komentar netizen terkait film animasi ini. Karena tadinya saya pikir bahwa animasi ini memang semangatnya bagus,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (10/8/2025).

  • Bupati Sudewo di Ambang Pemakzulan, Tito Karnavian Ingatkan Hal Ini

    Bupati Sudewo di Ambang Pemakzulan, Tito Karnavian Ingatkan Hal Ini

    Dikatakan Heru, kekacauan yang terjadi pada pengelolaan pemerintahan daerah berujung pada sebuah kekacauan.

    “Pada akhirnya Pemda dalam hal ini bupati mengambil langkah sepihak dengan menaikkan pajak PBB yang cukup fantastis, 250 persen,” tukasnya.

    Ketua Kagama Cirebon Raya ini juga menuturkan bahwa kombinasi arogansi politik dan tekanan ekonomi yang menjadikan masyarakat Pati marah besar.

    “Mereka melakukan demo mencengangkan dan mengkhawatirkan terhadap eksistensi rezim lokal maupun nasional,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Heru menduga bahwa Bupati Pati nekat memberlakukan kebijakan karena mendapat dukungan dari orang yang terafiliasi dengan elit politik pusat.

    “Ini yang membuat masyarakat marah, ketika menanyakan kebijakan pajak dan langkah untuk melakukan dialog justru ditanggapi sinis karena bupati ini berdalih, menang didukung elit pusat,” Heru menuturkan.

    Tambahnya, kemarahan ini juga disebabkan karena masyarakat lumpuh secara pendapatan.

    “Kenaikan pajak 250 persen menjadi titik akumulasi kemarahan masyarakat,” terangnya.

    Kata Heru, demo besar-besaran di Pati bisa menjadi fenomena gunung es. Bukan tidak mungkin, Bupati di daerah lain juga merasakan hal sama ketika mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat kecil.

    “Saya lihat efek dari demo dan keberhasilan masyarakat Pati menekan Pemda pada akhirnya akan diikuti kabupaten lain. Konon saat ini juga bupati Jombang juga sedang ditekan karena menaikkan pajak 30 persen,” tandasnya.

    Bukan hanya itu, Heru juga mengungkapkan bahwa di Banyuwangi juga sudah terjadi kenaikan pajak hingga 200 persen.

  • Beda Gaya dengan Jokowi, Presiden Prabowo Pilih Kenakan Jas Hadiri Sidang Tahunan MPR

    Beda Gaya dengan Jokowi, Presiden Prabowo Pilih Kenakan Jas Hadiri Sidang Tahunan MPR

    FAJAR.CO.ID — Tak ada lagi baju adat yang dikenakan presiden saat menghadiri Sidang Tahunan MPR seperti era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto tampil dengan gaya berbeda yang sederhana namun formal saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

    Prabowo memilih mengenakan setelan jas abu-abu, dipadukan dasi berkelir biru dan peci hitam saat tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 08.34 WIB.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terlihat yang mendampingi Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen. Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta Ketua DPR RI Puan Maharani langsung menyambutnya.

    Penampilan ini menjadi pembeda dengan kebiasaan Jokowi yang kerap mengenakan baju adat dari berbagai daerah saat menyampaikan pidato di forum serupa saat menjabat sebagai kepala negara.

    Tak hanya Prabowo, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka juga memilih mengenakan jas pada acara tersebut.

    Sejumlah tokoh nasional turut hadir, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam kesempatan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat mengenakan mengenakan kebaya berwarna hijau lime saat menghadiri acara kenegaraan tersebut.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, yang akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8).

  • Saidiman Ahmad Bingung dengan Efisiensi Anggaran: Program Pembangunan Dipangkas, Tapi Pajak Naik

    Saidiman Ahmad Bingung dengan Efisiensi Anggaran: Program Pembangunan Dipangkas, Tapi Pajak Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyoroti efisiensi anggaran pemerintah. Ia mengaku bingung.

    “Membingungkan,” kata Saidiman dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Saidiman, efisiensi anggaran ala pemerintahan Presiden Prabowo memangkas alokasi pembangunan. Tapi di sisi lain pajak tetap naik.

    “Pemerintah melakukan efisiensi, program pembangunan dipangkas, tapi pajak naik,” ujarnya.

    Saidiman menyebut hal itu menunjukkan. Bahwa latihan kebijakan publik tidak berguna.

    “Latihan public policy saya terasa tak berguna,” terangnya.

    Sebelumnya hal serupa diungkapkan Aktivis Hak Asasi Manusia, Veronica Koman.

    Ia menyentil pemerintahan Indonesia terkait dengan kebijakan yang diambil belakangan ini.

    Lebih khususnya, yakni efisiensi anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025. Kemudian akan berlanjut di 2026.

    Kebijakan itu, menyunat anggaran kementerian dan lembaga yang dianggap penting bagi Veronica.

    Namun sejumlah lembaga dan kementerian lainnya, malah tidak terdampak.

    “Bidang penting disuruh efisiensi,” kata Veronica dikutip dari unggahannya di X, Kamis (14/8/2025).

    Veronica juga menyoroti regulasi baru yang memaksakan rakyat untuk menyetor pajak ke pemerintah. Walau Veronica tak mendetai pajak dimaksud.

    “Rakyat kecil makin dipajakin,” ucapnya.

    “Supaya penguasa bisa dibanyakin dan digendutin,” tambahnya.

    Sebelumnya, kenaikan pajak jadi ramai diperbincangkan usai kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan pajak 250 persen.

  • Gerindra Tak Bela Sudewo? Pansus Temukan 12 “Dosa” Dugaan Pelanggaran Bupati Pati, Dasco: Pemakzulan On The Track

    Gerindra Tak Bela Sudewo? Pansus Temukan 12 “Dosa” Dugaan Pelanggaran Bupati Pati, Dasco: Pemakzulan On The Track

    Selain itu, ada laporan pemberhentian 220 pegawai secara sepihak tanpa pesangon, bahkan bagi yang telah bekerja hingga 20 tahun.

    “Ada 220 orang yang diberhentikan secara sepihak ya, tanpa ada pesangon, ada yang 20 tahun bekerja tanpa ada pesangon itu banyak itu,” kata Joni.

    Pansus juga mencatat dugaan rotasi jabatan yang tidak jelas, termasuk pejabat yang kehilangan jabatan tanpa alasan resmi.

    Setidaknya ada 12 “dosa” Bupati Pati Sudewo yang telah dirangkum Pansus Hak Angket. Jadi, bukan hanya pada kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) 250 persen.

    Kebijakan yang memicu reaksi publik itu hanya jalan masuk untuk membuka borok Pemkab Pati yang lebih besar.

    “Jadi entri masuknya demo itu ya PBB sama pajak 10 persen untuk PKL,” jelasnya.

    Dalam rapat kali ini, Pansus mengundang tim ahli akademisi, tim ahli pemerintahan, serta perwakilan korban PHK sepihak untuk memberikan keterangan.

    Tanggapan Dasco

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah yang diambil DPRD Pati menggulirkan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo, sudah tepat.

    “Ya kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Dia memastikan akan terus memonitor perkembangan upaya DPRD Pati terhadap kader Gerindra itu.

    “Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kita akan monitor perkembangannya,” imbuhnya.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan, Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati dapat menjadi tempat bagi Bupati Pati Sudewo menyampaikan klarifikasinya.

  • Bupati Pati Belum Mundur dari Jabatannya, Masyarakat Bakal Bergerak dengan Skala Besar?

    Bupati Pati Belum Mundur dari Jabatannya, Masyarakat Bakal Bergerak dengan Skala Besar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberi respon terkait permintaan mundur Bupati Pati dari masyarakatnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum memberikan prediksinya soal isu ini.

    Ia menyebut jika nantinya Bupati Pati, Sudewo belum juga mundur seperti permintaan rakyatnya.

    Yusuf menyebut bakal ada gerakan baru yang skalanya bisa lebih besar dan lebih gila.

    “Kalau Sudewo gak mau mundur sbg Bupati Pati, saya yakin bakalan ada aksi yang lebih gila dari hari ini,” tulisnya dikutip Kamis (14/8/2025).

    “Silakan saja dibuktikan kalau gak percaya,” sebutnya.

    Yusuf Dumdum juga menyebut aksi yang dilakukan ini merupakan jelas amarah dari rakyat.

    “Ini murni aksi rakyat yang marah, akibat ucapan bupati. Jadi jangan ada yang nuduh macam2,” jelasnya.

    “Aksi di Pati jadi pelajaran buat pejabat daerah lain agar jangan asal mangap,” tambahnya.

    “Turut berduka dan bela sungkawa atas korban yang dikabarkan meninggal. (Semoga kabar ini tidak benar),” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kasus Judol Polda DIY, Herwin Sudikta: Gue Takjub, Bandar Judol Ngelapor ke Polisi karena Sistemnya Diretas

    Kasus Judol Polda DIY, Herwin Sudikta: Gue Takjub, Bandar Judol Ngelapor ke Polisi karena Sistemnya Diretas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta kembali menyenggol kasus sindikat judi online (judol) yang belum lama ini diungkap Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Dikatakan Herwin, penindakan tersebut justru terlihat seperti membela kepentingan bandar.
    Herwin bahkan mengaku masih terheran-heran dengan kasus yang cukup menyita perhatian publik tersebut.

    “Gue masih takjub dengan kehebatan kasus ini. Bandar judol ngelapor ke polisi karena sistemnya diretas,” kata Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (14/8/2025).

    Herwin menilai, laporan itu kemudian dikemas sedemikian rupa agar terlihat seperti aduan dari masyarakat.

    “Dibungkuslah dengan status laporan masyarakat biar keren. Padahal tetangganya nggak tau, ketua RT juga nggak merasa ada gangguan. Jadi masyarakatnya siapa?,” sesalnya.

    Ia bahkan menyebut, masyarakat yang dimaksud bisa jadi merujuk pada sosok yang sempat menjadi sorotan dalam pemberitaan sebuah majalah.

    “Ah, mungkin masyarakat yang kemarin namanya sempat disebut di laporan sebuah majalah (Sufmi Dasco Ahmad, red),” kuncinya.

    Seperti diketahui, Dasco yang merupakan Wakil Ketua DPR RI sempat diduga terafiliasi dengan bisnis judi di Kamboja.

    Bahkan, dugaan ini telah diulas dalam majalah Tempo edisi 7-13 April 2025 lalu dengan judul ‘Tentakel Judi Kamboja’.

    Sebelumnya, lima orang yang tergabung dalam sebuah jaringan perjudian online dibekuk oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) setelah terungkap memanfaatkan celah pada sistem situs-situs judi online untuk mendapatkan keuntungan besar.