Category: Fajar.co.id Nasional

  • Moshing Sambil Kibarkan One Piece Ditindak Aparat saat Konser, Musisi Menegur dari Panggung: Jangan Dipukulin, Lu Dibayar Duit Mereka

    Moshing Sambil Kibarkan One Piece Ditindak Aparat saat Konser, Musisi Menegur dari Panggung: Jangan Dipukulin, Lu Dibayar Duit Mereka

    Awan bahkan menyinggung risiko dirinya dikriminalisasi setelah kritik itu.

    “Udah ketangkep gua, yang kayak gini-gini kan tiba-tiba ada yang DM, kamu lokasi di mana?” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, turut memberikan komentarnya mengenai bendera One Piece.

    Hal ini diungkapkan Willy saat ditemui di Rumah Aspirasi anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, pada Kamis (7/8/2025) malam.

    “Ini sebuah ekspresi yang biasa-biasa saja, bahkan pak Presiden sudah statement soal ini. Kalau ada respons berlebihan, ini yang keliru,” kata Willy.

    Dikatakan Willy, mengibarkan bendera anime yang banyak digemari masyarakat itu bukan merupakan sesuatu yang makar seperti perdebatan beberapa hari terakhir.

    “Kita anggap ini kan tidak makar, tindakan ekspresi yang biasa saja. Jangan ditanggapi berlebihan, proporsional aja,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Politikus Partai NasDem ini menekankan bahwa adanya rasa kecewa dari lapisan masyarakat terhadap pemerintah sebagai hal biasa.

    “Orang memiliki rasa kecewa, marah, sejauh tidak melecehkan simbol-simbol negara fine-fine saja. Memang ada yang fundamental, keliru di kita, kritik kita salah alamat,” Willy menuturkan.

    Sebagai contoh, Willy mengungkapkan fenomena yang berkembang di masyarakat, ketika marah pada pemerintah, maka negara yang disalahkan.

    “Di dalam teori demokrasi itu negaranya stabil, pemerintahan silih berganti. Dalam konteks ini kita bisa belajar dari pengalaman Turki,” tambahnya.

    “Politik itu dinamis, pemerintahan datang dan pergi, tapi spirit patriotisme kita kemudian harus tetap berdiri,” jelasnya.

  • Gaji Anggota DPR Dikabarkan Naik, Pengamat: Penghematan untuk Masyarakat, Bukan Pejabat

    Gaji Anggota DPR Dikabarkan Naik, Pengamat: Penghematan untuk Masyarakat, Bukan Pejabat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto memberikan pernyataan keras ke Pemerintahan.

    Hal ini berkaitan dengan beredarnya kabar yang menyebut adanya kenaikan gaji untuk anggota DPR.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto memberikan sindiran terkait situasi ini.

    Ia menyebut ini adalah salah satu gaya penghematan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

    “Penghematan gaya Wowo,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Minggu (17/8/2025).

    Namun, ia memberi peringatan bahwa penghematan yang dimaksud hanya berlaku untuk masyarakat bukan para pejabatnya.

    “Hanya berlaku untuk yang di bawah,” tuturnya.

    Sebelumnya, beredar isu mengenai besaran gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuri perhatian publik.

    Belakangan, beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa gaji anggota DPR naik hingga mencapai Rp3 juta per hari atau setara Rp90 juta per bulan. 

    Informasi tersebut viral di platform seperti TikTok dan Instagram, sehingga menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat.

    Salah satu akun yang membagikan kabar ini adalah akun TikTok @tahwa**. 

    Dalam unggahannya, ia menampilkan foto bertuliskan “MANTAP! Gaji Anggota DPR RI Naik Jadi 3 Juta per Hari”.

    (Erfyansyah/Fajar) 

  • PPATK Pernah Ungkap Ribuan Anggota Dewan Terlibat Judol, Panik?

    PPATK Pernah Ungkap Ribuan Anggota Dewan Terlibat Judol, Panik?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah video yang menunjukkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap anggota Dewan Perwaklilan Rakyat terlibat Judi Online (Judol) kembali mencuat.

    Video itu kembali tersebar di media sosial. Padahal, pernyataan itu diungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).

    “Sekali lagi kami sampaikan DPR, DPRD, dan sekretariat itu ada 63 ribu transaksi. Nah untuk di sini saja (DPR RI) yang aktif saja kalau boleh saya sampaikan ada sekitar tujuh ribu sekian, artinya kami hanya bisa menyampaikan tujuh ribu ini saja kan. Tidak yang se-Indonesia tadi,” kata Ivan kala itu.

    Ivan menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerima instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam Hadi Tjahtanto agar temuan PPATK terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara. 
     
    Karena itu, pihaknya menunggu perintah dari Menko Hadi agar menyampaikan data tersebut kepada pimpinan DPR, DPRD, dan Sekjen DPR.

    “Sekarang kami menunggu perintah saja karena ada klaster daerah dan segala macam mungkin yg bisa kami serahkan kami ikut apakah DPR RI pusat, se-Indonesia, termasuk setjen pula, kalau Setjen saya akan ketemu pak Setjen, mungkin saya akan ketemu pak setjen untuk menyerahkan data terkait,” ucap Ivan.
     
    Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI ini juga, Ivan menyatakan bahwa lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam permainan Judol.

  • BENARKAH KITA MERDEKA? – FAJAR

    BENARKAH KITA MERDEKA? – FAJAR

    Tak ada senjata, tak tampak rencana, tak terlihat secara kasat mata. Tapi daya “ledak” dan “potensi kehancurannya” menakutkan. Republik dikendalikan oleh tangan-tangan yang di kepalanya berwatak kolonial,  mereka kadang bisa bersikap fasis. Makin kuat daya hancur perbuatan yang mereka lakukan, makin tersembunyi dan tak kelihatan subyeknya. Ini semacam “hantu” politik, hantu kebijakan, dan hantu hukum yang mengendalikan entitas itu untuk kepentingan dan ambisinya.

    Jika kaum kolonial kebal hukum di masa lalu, kini lebih banyak dan tersebar dimana-mana mereka yang “kebal hukum”. Makin besar kekuasaannya, makin banyak uangnya, makin luas jaringan dan dominasinya, maka makin tumpul hukum untuknya.

    Sementara bagi rakyat biasa, hukum bekerja dan berlari kencang, menjemput dan menindas, menangkap dan memaksa, lalu diseret ke kursi pengadilan untuk segera dihukum. Seolah-olah, hukum sudah ditegakkan dengan menjatuhkan vonis kepada mereka yang hanya urusannya kecil, remeh-temeh. Karena tak punya uang, kekuasaan dan kolega penegak hukum. Betapa banyak orang dikriminalisasi, betapa sering orang dijadikan tersangka tanpa sebab yang jelas, bahkan, mereka yang punya uang, tetapi bermusuhan dengan kekuasaan, diseret ke ruang pengadilan, lalu diadili dengan cara seperti kaum kolonial mengadili pribumi.

    Bangsa ini tidak sepenuhnya merdeka. Republik ini masih dicabik-cabik di segala sisi dan sudut oleh anak yang ia lahirkan. Demokrasi dicincang dan diiris-iris oleh mereka yang pegang kendali kekuasaan. Dominasi kuasa atas rakyat masih menjadi cerita horror di republik ini. Rakyat dijajah tanpa permisi oleh penguasanya. Sementara hukum dibajak dan dimanipulasi untuk kepentingan mereka. Perilaku ini, persis seperti era kolonial. Karena itu, kita ini, sejatinya, makin modern makin terjajah.

  • LMKN Jadi Momok Pengusaha Hotel, Hanya Putar Lantunan Al-Quran Malah Ditagih Royalti

    LMKN Jadi Momok Pengusaha Hotel, Hanya Putar Lantunan Al-Quran Malah Ditagih Royalti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lembaga yang mengurusi royalti musik dan lagu, Lembaga Manajemen Kolektif Nusantara (LMKN) jadi momok bagi pelaku usaha hotel. Terkhusus di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Bagaimana tidak, hotel Syariah pun ditagih royalti. Alih-alih memutar lagu dan musik, mereka hanya memutar lantunan Al-Quran atau murotal.

    Hal tersebut diungkapkan General Manager Hotel Madani, Reza Fajar Firdaus. Ia mengaku dapat tagihan sejak akhir Juli 2025.

    “Tagihan yang keluar itu sebesar Rp4,4 juta per tahun, termasuk PPN. Tarif ini dihitung berdasarkan jumlah kamar, kami punya 59 kamar, jadi masuk kategori 51-100 kamar,” kara Rega dikutip dari Disway NTB, Sabtu (16/8/2025).

    Argumentasinya, disebutkan bahwa tiap kamar ada televisi. Televisi itu memutar musik atau suara yang mengandung hak cipta.

    Padahal, kata dia, ada pihaknya tak memutar musik atau lagu melalui televisi di kamar. Hanya memutar lantunan Al-Quran.

    “Masalahnya, walaupun tamu tidak memutar musik atau kita hanya memutar murotal, tetap dikenakan,” terang Rega.

    Menurutnya, kebijakan itu membebani pelaku usaha. Apalagi hotel kecil.

    “Musik di hotel bukan keutuhan utama, tamu datang untuk menginap. Kami sudah stop memutar musik, tidak ada komplain dari tamu,” ucapnya.
    (Arya/Fajar)

  • 20 Persen APBN 2026 untuk Pendidikan, Rp335 Triliun Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis

    20 Persen APBN 2026 untuk Pendidikan, Rp335 Triliun Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyoroti Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Terkhusus untuk pendidikan.

    Total anggaran untuk pendidikan mencapai Rp757,8 triliun. Alokasi 20 persen dari APBN.

    “Anggaran pemerintah untuk pendidikan 2026 sebesar 757,8 triliun,” tulis Saidman dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (16/8/2025).

    Meski anggarannya terbilang besar. Rincian alokasinya banyak dikritik, karena hampir separuh digunakan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Hampir setengahnya (44,2 persen) dipakai untuk makan,” ujar Saidiman.

    Detailnya, anggaran Rp757,8 triliun itu, untuk sekolah dan kampus mencapai Rp 150,1 triliun. Kemudian untuk siswa dan mahasiswa Rp 401,5 triliun dan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan senilai Rp 178,7 triliun.

    MBG sendiri, masuk dalam kategori siswa-mahasiswa.

    Berikut rinciannya:

    Siswa-Mahasiswa

    Bidikmisi/KIP Kuliah: 17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa

    Beasiswa LPDP: Rp 25 triliun untuk 4.000 mahasiswa

    Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 15 triliun untuk 21,1 juta siswa

    Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)

    Renovasi madrasah dan sekolah: Rp 22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah

    BPOPTN: Rp 9,4 triliun

    Sekolah Unggulan: Rp 3 triliun

    Sekolah-Kampus

    Pembangunan 200 Sekolah Rakyat: Rp 20 triliun

    Operasional 200 Sekolah Rakyat: Rp 4,9 triliun

    Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Rp 64,3 triliun

    BOP PAUD: Rp 5,1 triliun

    Guru/Dosen/Tenaga Kependidikan

    Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS: Rp 19,2 triliun untuk 754,747 guru

    TPG ASND Rp 68,7 triliun untuk 1,6 juta guru

    TPD Non PNS: Rp 3,2 triliun untuk 80.325 guru

    TPG PNS, TPD PNS dan gaji pendidik Rp 82,9 triliun
    (Arya/Fajar)

  • Mantan Dirut Agrinas Pangan Nusantara: Ada Invasi Luar Biasa oleh Pengusaha Besar Terhadap Petani

    Mantan Dirut Agrinas Pangan Nusantara: Ada Invasi Luar Biasa oleh Pengusaha Besar Terhadap Petani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Di tengah stok cadangan beras nasional yang mencapai 4,2 juta ton, yang seharusnya membuat harga stabil, beras justru dijual seharga Rp 17.000/kg, meskipun kualitasnya rendah dengan kadar beras patah 30-59%. Seharusnya harga hanya Rp 12.000/kg.

    Pengamat pangan sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Debi Syahputra menilai praktik manipulasi harga beras oleh produsen besar adalah bentuk penipuan terhadap konsumen.

    “Ini penipuan terhadap konsumen sebesar Rp 5.000/kg. Bisa dibayangkan, jika yang dijual 2 juta ton, kerugian konsumen mencapai Rp 10 triliun. Ini bukan soal stok atau produksi, ini murni ulah mafia pangan yang menahan pasokan dan mengatur pasar demi keuntungan pribadi. Dasar mafia!” kata Debi di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

    Debi membeberkan, para pendukung produsen besar justru gencar bersuara di media sosial, podcast, dan berbagai forum, mempersoalkan istilah beras oplosan, menuding HPP gabah terlalu tinggi, hingga membangun narasi bahwa Bulog menyerap habis gabah di lapangan.

    “Loh faktanya, Bulog hanya menyerap 8% sementara swasta 92%. Inilah pendukung mafia yang menyerang balik karena gagal meraih keuntungan sebesar-besarnya,” imbuhnya.

    Menurutnya, klaim sejumlah pengamat bahwa pangsa pasar beras premium hanya 5% juga tidak benar, karena data BPS menyebut porsinya mencapai 39,75%.

    Temuan Kementerian Pertanian menunjukkan beras yang dijual itu layak disebut beras biasa karena kadar patahnya 30-59%, jauh di atas standar maksimal 15%. Padahal, harga gabah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mulai turun, sehingga harga beras seharusnya ikut terkoreksi.

  • KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menghindari pertanyaan wartawan.

    Hal itu terkait rekomendasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR atas penyelenggaraan haji 2024.

    Saat dimintai tanggapan, Cak Imin, sapaan akrabnya, menolak memberi komentar.

    “Tanya DPR itu, saya udah bukan DPR lagi,” ujar Muhaimin usai menghadiri Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Termasuk pelaksanaan tahun 2024 yang sebelumnya dinilai bermasalah oleh Timwas DPR. Kala itu, Cak Imin merupakan ketua Timwas.

    Penyidikan KPK terus berjalan. Baru-baru ini, penyidik menggeledah rumah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kawasan Condet, Jakarta Timur.

    Dari lokasi tersebut, sejumlah dokumen dan perangkat elektronik termasuk ponsel Yaqut disita.

    Yaqut sendiri telah diperiksa serta dicegah bepergian ke luar negeri.

    Selain rumah Yaqut, salah satu ASN Kementerian Agama juga digeledah KPK. Satu kendaraan ikut disita.

    Dugaan korupsi berpusat pada penyelewengan alokasi tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah, yang diduga tidak didistribusikan sesuai aturan dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

    Meski kembali didesak lantaran pernah memimpin Timwas, Cak Imin tetap menolak berkomentar.

    Ia hanya menegaskan jawaban yang sama sambil tertawa kecil.

    “Tanya DPR aja, saya kan udah menteri. Hahahaha,” katanya.

  • Singgung Peristiwa 1998, Rocky Gerung Prediksi Gibran Bisa Alami Skenario Lengser ala Soeharto

    Singgung Peristiwa 1998, Rocky Gerung Prediksi Gibran Bisa Alami Skenario Lengser ala Soeharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi tekanan politik yang bisa memaksanya mengambil langkah ekstrem, termasuk mengundurkan diri, bahkan mengalami situasi seperti peristiwa 1998.

    Pendapat ini ia sampaikan melalui kanal YouTube Hendri Satrio Official. Rocky menjelaskan, meskipun secara konstitusi pemakzulan dimungkinkan melalui mekanisme DPR, MPR, hingga Mahkamah Konstitusi, proses tersebut panjang dan rumit.

    “Yang gampang, senior di kampus pasti akan mengajari cara berorganisasi dan cara untuk berdemonstrasi ke junior. Kalau mahasiswa sudah masuk kuliah demo ke DPR, (Gibran) tinggal pilih, mengundurkan diri atau (mengulangi peristiwa) ’98. Gitu aja kan lebih efisien,” ujar Rocky, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Rocky mengingatkan, sejarah mencatat bagaimana tekanan massa mahasiswa memaksa Presiden ke-2 RI Soeharto turun demi meredam kerusuhan nasional.

    “Beliau sangat cerdas dan cerdik dalam politik, tapi beliau merasa sudah melihat massa sebanyak itu, artinya kerusuhan di mana-mana, ya mundur,” ungkapnya.

    Menurut Rocky, skenario serupa bukan hal yang mustahil terjadi lagi.

    Ia menegaskan, Indonesia memiliki banyak sosok pengganti jika Gibran harus mundur.

    “Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Dari mana? Ya dari partai politik,” tegas Rocky.

    Ia juga menilai prosedur resmi hanyalah salah satu sisi persoalan. Dalam banyak kasus, dinamika politik dan respons publik sering kali lebih menentukan nasib pejabat tinggi negara.

  • Pemerintah Buka Seleksi 7 Sekolah Kedinasan 2025, Segini Kebutuhan Kuota CPNS

    Pemerintah Buka Seleksi 7 Sekolah Kedinasan 2025, Segini Kebutuhan Kuota CPNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rekrutmen aparatur sipil negara salah satu hal yang objektivitasnya sangat dijaga ketat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berjalan ketat dan objektif sehingga menghasilkan kader yang kompeten.

    SKD sekolah kedinasan tak berbeda dengan seleksi ASN lainnya, yakni menggunakan computer assisted test (CAT). Modernisasi rekrutmen yang sudah berjalan 10 tahun lebih ini memastikan nilai yang lebih objektif, sebab hasilnya dapat dilihat secara real-time.

    Hal itu diungkapkan Rini saat meninjau SKD sekolah kedinasan yang dilaksanakan di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025).

    “Proses seleksi ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita, khususnya penguatan pembangunan SDM dan percepatan reformasi birokasi. Kita ingin membentuk ASN yang adaptif, profesional, dan berdampak nyata,” ungkap Rini.

    Menurutnya, implementasi Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto mengakar di segala sektor yang dikerjakan pemerintah.

    Seleksi lanjutan akan dilaksanakan pada 15-16 September 2025, dan pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian/lembaga penyelenggara dilakukan pada 7- 18 September 2025.

    Tahun 2025, pemerintah membuka seleksi untuk tujuh sekolah kedinasan dengan total 3.252 kebutuhan CPNS.

    Rini menegaskan Kementerian PANRB berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh instansi untuk mencetak ASN yang berintegritas dan siap mengabdi.