Category: Fajar.co.id Nasional

  • Heboh Pria Ini Pakai Mobil yang Disebut Sitaan Polisi Terekam Dipakai Jalan-Jalan, Polda Metro Angkat Bicara

    Heboh Pria Ini Pakai Mobil yang Disebut Sitaan Polisi Terekam Dipakai Jalan-Jalan, Polda Metro Angkat Bicara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah video yang menampilkan seorang pria mengendarai mobil yang ia klaim sebagai barang bukti sitaan polisi ramai beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, pria berbaju kemeja dengan celana hitam terlihat santai memakai mobil tersebut untuk berbelanja di beberapa pusat perbelanjaan di Bogor.

    Dalam video itu, ia menyebut kendaraan yang dipakainya adalah barang bukti Polsek dan dipinjamkan kepada ayahnya yang disebut bertugas di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya.

    “BB Polsek, ini BB-nya. Ada surat BB-nya, surat pinjaman BB-nya. Dipinjam sama bapak saya, bapak saya Propam di Polda Metro,” ujar pria itu dalam video yang beredar, dikutip antara, Senin (24/11/2025).

    Pernyataan tersebut memicu tanda tanya publik, apalagi mobil yang disebut sebagai barang bukti itu justru digunakan untuk aktivitas pribadi.

    Menanggapi viralnya rekaman itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memastikan pihaknya langsung melakukan pemeriksaan awal. Ia menegaskan bahwa klaim pria dalam video tidak sesuai fakta.

    “Propam sudah diperiksa terkait video itu. Tidak benar bahwa orang tua yang bersangkutan bertugas di Propam Polda Metro Jaya. Kami masih menyelidiki maksud pernyataannya,” ujar Budi saat dikonfirmasi.

    Dikatakan Budi, polisi akan memanggil pria tersebut untuk memberikan penjelasan langsung mengenai ucapannya.

    “Yang bersangkutan ada di Jogja. Tentu harus diminta menjelaskan apa maksud pernyataannya,” jelasnya.

    Budi menegaskan bahwa kendaraan yang terlihat dalam video itu juga bukan barang bukti yang disita kepolisian.

  • Gaji PNS Naik Tahun Depan? Simak Penjelasan Gamblang Menpan RB Rini Widyantini

    Gaji PNS Naik Tahun Depan? Simak Penjelasan Gamblang Menpan RB Rini Widyantini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini prihal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026.

    “Belum (bertemu Menkeu). Tapi kita sudah bersurat,” ungkal Rini di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan, Jakarta, dikutip pada Senin (24/11/2025).

    Menteri Rini menegaskan mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Namun ia menggarisbawahi bahwa rencana tersebut bergantung kepada kemampuan fiskal negara.

    “Saya juga senang kalau ASN itu bisa naik gaji. Tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal,” tegasnya.

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), Luky Alfirman. Ia mengaku telah menerima surat yang dikirimkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.

    “Kita baru saja menerima surat dari Menpan-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun,” ujar Luky dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2025, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya untuk menerapkan kebijakan ini perlu kajian mendalam yang tentu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan masyarakat. Salah satunya pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal.

    “Kan remunerasi salah satu faktor dan elemennya. Kita selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN seperti apa. Tentu saja kita melihat kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang kita pertimbangkan,” jelasnya.

  • Gibran Wakili Prabowo Pidato di KTT G20 Afsel, Pengamat: Tidak Ada yang Luar Biasa

    Gibran Wakili Prabowo Pidato di KTT G20 Afsel, Pengamat: Tidak Ada yang Luar Biasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November 2025.

    Menurut pengamat politik Jamiluddin Ritonga, sebagai wakil presiden, Gibran memang sudah seharusnya mewakili Prabowo bila sedang berhalangan. Hal itu memang sudah diatur dalam ketatanegaraan Indonesia.

    “Karena itu, tidak ada yang luar biasa dan aneh bila Gibran mewakili Prabowo menghadiri dan nantinya berpidato KTT G20 di Johannesburg,” jelas Jamiluddin dilansir pada Senin (24/11).

    “Justru jadi aneh, bila Presiden Prabowo berhalangan tapi diwakilkan bukan pada wakil presiden. Katakanlah ketidakhadiran Prabowo diwakilkan ke salah satu menterinya, sementara wakil presidennya sehat dan bugar,” lanjutnya.

    Jamiluddin mengatakan, apabila Gibran berpidato di KTT G20, bukanlah karena ia sosok yang hebat. Gibran bisa berpidato di Johannesburg semata karena berperan mewakili Prabowo.

    Menurutnya, sebagai mewakili Presiden, tentu kita berharap Gibran dapat menjaga marwah Indonesia di mata dunia internasional. Setidaknya Gibran harus dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai Wakil Presiden dari bangsa yang besar, Indonesia.

    Diketahui, para pengusaha Afrika Selatan yang hadir dalam CEO Forum tersebut langsung menyambut dengan tepuk tangan, terkait bebas visa bersama yang semakin memudahkan kerja sama kedua negara.

    Gibran Rakabuming Raka mengumumkan kebijakan bebas visa bersama untuk warga Afrika Selatan yang masuk ke Indonesia, maupun sebaliknya.

  • Perusahaan Importir 250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Resmi Disegel

    Perusahaan Importir 250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Resmi Disegel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang, Aceh.

    Bersama aparat penegak hukum, pemerintah secara resmi menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat.

    Mentan Amran menjelaskan bahwa laporan ia terima pada Minggu siang sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah dilakukan penelusuran, ia segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi.

    Pemerintah kemudian memerintahkan penyegelan dan memastikan beras tidak keluar.

    “Sekitar jam 2 kami terima laporan bahwasannya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (23/11/2025).

    Mentan Amran menegaskan bahwa penyegelan disertai instruksi untuk menelusuri pihak yang terlibat dalam pemasukan beras ilegal tersebut. “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa ini merupakan indikasi adanya perencanaan impor yang dilakukan tanpa dasar persetujuan pemerintah. “

    “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” kata Mentan Amran.

    Menteri Amran menekankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak membuka keran impor karena stok nasional mencukupi, pernah menyentuh angka 4,2 juta ton dan saat ini sekitar 3,8 juta ton.

  • Pelatih Asal Portugal Terus Bertumbangan di Super League Musim 2025/2026

    Pelatih Asal Portugal Terus Bertumbangan di Super League Musim 2025/2026

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kompetisi Super League 2025/2026 sudah hampir memasuki paruh musim.

    Dimana, beberapa klub sudah berpisah dengan pelatih-pelatih mereka karena performa yang negatif.

    Dari banyaknya pelatih yang dipecat atau bahkan mundur di ajang Super League 2025/2026 ini, pelatih asal Portugal mendapatkan perhatian lebih.

    Tercatat sampai pekan ke-13 ini, sudah ada 3 pelatih kebangsaan Portugal yang mundur hingga dipecat dari klubnya.

    Yang pertama ada Bernardo Tavares yang memutuskan dengan PSM Makassar pada awal bulan Oktober lalu.

    Kemudian ada, Semen Padang FC lebih dulu mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan pelatih kepala Eduardo Almeida.

    Dan yang terbaru, tim promosi Persijap Jepara, mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan pelatih kepala Mario Lemos pada Jumat (21/11/2025).

    Keputusan ini diambil secara baik-baik setelah melalui serangkaian diskusi mengenai arah pengembangan jangka panjang klub.

    “Kami berterima kasih kepada Coach Mario atas energi dan kepemimpinannya selama menangani Persijap Jepara. Kami berpisah dengan penuh rasa hormat dan mendoakan kesuksesan beliau di perjalanan berikutnya,” kata Presiden Persijap, Iqbal Hidayat dalam keterangannya.

    Dengan catatan kurang baik untuk pelatih asal Portugal di musim Super League ini, maka bakal jadi alarm berbahaya tentunya.

    Sejak awal musim tercatat ada empat pelatih asal Portugal yang memimpin klub Super League.

    Dan kini tersisa nama Divaldo Alves bersama PSBS Biak dan performanya dengan klub bisa dikatakan jauh dari harapan.

  • Bukan Soal ASDP, Netizen Malah Kaitkan IKN dan Whoosh: Itu yang Bikin Negara Rugi Berat

    Bukan Soal ASDP, Netizen Malah Kaitkan IKN dan Whoosh: Itu yang Bikin Negara Rugi Berat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah unggahan dari netizen bernama Cak Khum di X mendadak menyedot perhatian publik.

    Ia menyinggung vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi.

    Bukan hanya itu, ia juga mengaitkannya dengan kebijakan era Presiden ke-7, Jokowi.

    “Seharusnya yang paling merugikan negara dan layak dihukum seberat-beratnya akibat kebijakannya adalah Jokowi,” ujar akun tersebut di X (23/11/2025).

    Cak Khum menilai ada kebijakan negara yang menurutnya jauh lebih besar dampaknya terhadap keuangan negara.

    “Karena (Jokowi) membuat IKN dan kereta cepat Whoosh. Jelas sekali itu kerugian Negara. IKN 89 triliun, Whoosh total utang 542,7 juta dollar AS,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) untuk periode 2019-2022.

    Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam sidang yang digelar Kamis (20/11/2025).

    “Menyatakan, terdakwa satu terbukti bersalah dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Sunoto, saat membacakan amar putusan.

    Selain hukuman badan, Ira diwajibkan membayar denda Rp500 juta. Apabila tidak dibayar, denda itu diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

    Nasib serupa juga dialami dua mantan pejabat ASDP lainnya, yakni mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Yusuf Hadi serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono.

  • Kevin Diks Semakin Tajam di Jerman

    Kevin Diks Semakin Tajam di Jerman

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kevin Diks semakin menunjukkan tajinya bersama timnya saat ini, Borussia Monchengladbach

    Terbaru, Kevin Diks kembali membawa timnya itu meraih kemenangan penting dilanjutan Liga Jerman.

    Borussia Monchengladbach pesta gol Borussia Monchengladbach atas tuan rumah Heidenheim 3-0 dalam laga lanjutan Liga Jerman di Voith-Arena, Heidenheim, Sabtu (22/11/2025).

    Di pertandingan ini juga pemain Timnas Indonesia itu menyumbangkan satu gol untuk kemenangan timnya.

    Lewat titik putih yang dieksekusi sempurna oleh Kevin Diks yang membuat semakin tajam sebagai seorang pemain bertahan.

    Soal kemenangan ini, Diks pun mengungkap kunci sukses timnya.

    “Kekuatan kami saat ini adalah kerja sama tim. Kami bekerja keras dan kami mendapatkan ritme yang baik sebagai sebuah tim,” ujar Diks dikutip dari laman resmi klub

    Hasil tiga poin yang didapatkan ini, membuat merasa bersyukur karena kerja keras timnya terbayarkan.

    “Saya bersyukur kami mendapatkan hasil yang baik setelah jeda internasional. Tim kepelatihan bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan pertandingan dan saya berterima kasih untuk segala kerja keras yang mereka lakukan,” tuturnya.

    Sejauh ini, Kevin Diks berhasil menciptakan dua gol dari 11 pertandingannya bersama Borussia Monchengladbach

    (Erfyansyah/fajar)

  • Didesak Mundur dari Jabatan Ketum PBNU, Gus Yahya Bersikukuh akan Jalani Lima Tahun

    Didesak Mundur dari Jabatan Ketum PBNU, Gus Yahya Bersikukuh akan Jalani Lima Tahun

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengumumkan langkah tegas saat dirinya kini berada dalam desakan.

    Gus Yahya yang saat ini didesak mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU, bersikukuh tidak ingin mundur dari jabatannya itu.

    Penegasan itu ia sampaikan usai munculnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang memintanya untuk mundur.

    “Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur. Karena saya mendapatkan amanah dari muktamar untuk lima tahun, pada muktamar ke-34 lalu,” kata Gus Yahya dikutip Minggu (23/11/2025).

    Ia menyebut akan terlebih dahulu menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun.

    Dan untuk saat ini, Gus Yahya dengan tegas mengatakan belum ada pikiran untuk mundur meski ada desakan yang hadir.

    “Saya mendapatkan mandat lima tahun dan akan saya jalani lima tahun. Insya Allah saya sanggup,” jelasnya.

    “Maka saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur,” tegasnya.

    Awal mula desakan mundur ini disebut dari beredarnya risalah Rapat Harian Syuriah PBNU.

    Dalam risalah itu, berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketum PBNU.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tim DMC Dompet Dhuafa Gulirkan Ragam Bantuan Bagi Ribuan Penyintas Terdampak Bencana dari Semeru hingga Banjarnegara

    Tim DMC Dompet Dhuafa Gulirkan Ragam Bantuan Bagi Ribuan Penyintas Terdampak Bencana dari Semeru hingga Banjarnegara

    FAJAR.CO.ID, LUMAJANG — Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa Jawa Timur hingga siang ini, minggu (23/11) terus gulirkan bantuan, dari program taman ceria telah memberikan manfaat 40 anak-anak. Sementara dari dapur umum memberikan manfaat sebanyak 500 penyintas.

    Melalui layanan Pos Hangat, membantu pemenuhan kebutuhan pokok penyintas erupsi Semeru di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025).

    Pos Hangat didirikan sejak Kamis (20/11) di SDN Supiturang 4, yang menjadi titik pengungsian utama. Di lokasi ini, tim menyediakan makanan dan minuman ringan bagi penyintas dan relawan.

    “Melihat kondisi lokasi dan pengungsian, kami berusaha memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak, terutama di pos pengungsian yang ada di Desa Supiturang,” ujar Agus Triabudi Waloyo, Koordinator Respon Bencana Dompet Dhuafa Jatim.

    Layanan Pos Hangat membantu 600 penerima manfaat di sekitar Desa Supiturang yang terdampak erupsi Semeru.

    Agus menjelaskan bahwa sejak awal respons, tim fokus pada distribusi kebutuhan dasar melalui Pos Hangat sekaligus melakukan pemantauan langsung ke beberapa titik, mulai dari Desa Supiturang, Dusun Kamar A, Sumbersari, hingga Gumuk Mas, untuk mengidentifikasi area terdampak erupsi.

    Di lapangan, tim menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan logistik serta kondisi permukiman warga yang tertutup material erupsi.

    Sementara itu di Banjarnegara, hingga siang ini (Sabtu, 22/11) 16 korban masih belum ditemukan. Sejumlah relawan hingga tim SAR masih bahu membahu untuk mensisir area longsor, Ahmad Yamin Penanggung Jawab Tanggap Darurat DMC Dompet Dhuafa mengatakan,” Hingga saat ini tim terus berpacu dengan kondisi cuaca yang kurang menentu, ditambah dengan faktor tanah yang labil di area bencana”.

  • Kader PSI Bilang Tuduhan Ijazah Palsu Mudah Gugur di Negara Demokrasi, Bagaimana dengan Jokowi?

    Kader PSI Bilang Tuduhan Ijazah Palsu Mudah Gugur di Negara Demokrasi, Bagaimana dengan Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, kembali berkomentar mengenai tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi, yang terus bergulir.

    Dikatakan Dedy, isu seperti itu semestinya mudah gugur di sistem demokrasi modern karena setiap calon pejabat negara harus melewati proses administrasi yang sangat ketat.

    Dedy menjelaskan, dalam negara demokratis, tidak ada ruang bagi proses asal percaya.

    Semua calon pejabat, dari tingkat desa hingga presiden, wajib mengajukan dokumen resmi yang telah dilegalisir dan diverifikasi berlapis oleh lembaga negara.

    “Di negara demokrasi seperti Indonesia, setiap orang yang ingin terlibat dalam urusan kenegaraan harus melewati prosedur yang panjang, rumit, dan ketat. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada proses asal percaya,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (23/11/2025).

    Ia menegaskan, kelengkapan administrasi bukan perkara sepele. Satu syarat saja tidak terpenuhi, maka berkas otomatis ditolak dan pendaftaran digugurkan.

    Karena itu, tuduhan liar terkait keaslian dokumen pendidikan, termasuk isu ijazah palsu seharusnya dapat dipatahkan hanya dengan melihat mekanisme formal yang telah ditetapkan negara.

    “Ada verifikasi administratif yang ketat. Dokumen dicek lembar demi lembar, legalisir diverifikasi, dan identitas dicocokkan,” sebutnya.

    “Ada verifikasi faktual, penyelenggara pemilu mencocokkan data langsung ke sekolah, kampus, hingga lembaga penerbit ijazah,” tambahnya.

    Selain itu, kata Dedy, demokrasi menyediakan ruang publik yang sangat terbuka.