Jakarta –
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi mengatakan pemerintah perlu meninjau kembali skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), terutama untuk mobil yang diproduksi dalam negeri serta digunakan secara masif oleh rakyat.
Menurut Nangoi, tidak semua mobil masuk dalam kategori barang mewah. Kini mobil sudah bertransformasi menjadi alat mobilitas masyarakat.
Mobil yang diproduksi dalam negeri dan dijual dalam kisaran harga terjangkau seperti LCGC (Low Cost Green Car) telah menjadi bagian dari kebutuhan harian masyarakat, bukan sekadar simbol status atau kemewahan.
“Contohnya PPnBM kita sebenarnya ingin kalau bisa diturunkan lagi. Kan yang namanya pajak barang mewah, sementara yang namanya mobil sendiri sudah tidak relevan kalau disebut mewah. Kecuali mobil-mobil yang beneran mewah ya. Tapi kalau mobil-mobil yang dipakai rakyat banyak harusnya jangan kena,” kata Nangoi di Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).
LCGC harganya kini harganya hampir Rp 200 juta. Segmen mobil ini sedianya menjadi jembatan bagi orang pertama yang baru membeli mobil.
Dalam data lima tahun terakhir menunjukkan mobil LCGC masih menjadi pilihan orang Indonesia. Selalu menjadi langganan mobil terlaris.
Nangoi juga menyoroti tujuan awal diberlakukannya PPnBM, yakni mengerem konsumsi barang mewah yang dinilai tidak produktif bagi masyarakat.
“Karena setahu saya seyogyanya PPnBM dikenakan untuk mem-bumper supaya masyarakat tidak berbondong-bondong menghabiskan duitnya membeli kendaraan atau tidak membeli barang tersebut. Ini tujuan PPnBM supaya menghambat orang berbondong-bondong beli,” kata Nangoi.
“Padahal sekarang dengan beli kendaraan yang menjadi suatu alat kebutuhan yang normal itu membantu industri dalam negeri,” jelas dia.
Nangoi mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan insentif pajak bagi kendaraan hybrid. Kelonggaran tersebut memberi dampak positif terhadap pertumbuhan teknologi otomotif yang lebih ramah lingkungan.
“Jawabannya adalah kalau orang dikasih sesuatu pasti jawabannya belum puas, mintanya lebih terus,” kata Nangoi.
“Jadi pertama kami ucapkan dulu terima kasih ke pemerintah, lebih dari setahun kita kerjakan insentif untuk hybrid, akhirnya dikeluarkan insentif khusus untuk hybrid. Turun jadi 3 persen itu menolong banyak, sehingga perkembangan motor hybrid juga cukup baik.”
“Kalau ditanya apakah kita sudah puas, jawabannya belum. Karena sebetulnya kita harus lebih banyak lagi mendapatkan insentif terutama untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemajuan industri otomotif itu sendiri,” jelas dia.
(riar/mhg)
