Foto Health
Agung Pambudhy – detikHealth
Selasa, 11 Feb 2025 20:30 WIB
Jakarta – Menkes Budi Gunadi Sadikin ikuti raker dengan Komisi IX DPR. Dalam kesempatan itu, Menkes menegaskan pentingnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.
Category: Detik.com Kesehatan
-
Kasus Influenza Naik di Jepang, Jadi Wabah Terburuk dalam Beberapa Dekade
Jakarta –
Jepang sedang bergulat dengan salah satu wabah influenza terburuk dalam beberapa dekade, dengan jumlah infeksi mencapai rekor tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 1999. Pejabat kesehatan setempat memperingatkan bahwa wabah ini dapat memenuhi rumah sakit.
Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, sekitar 317.812 kasus dilaporkan di 5.000 institusi medis yang ditunjuk pada minggu terakhir Desember 2024.
Ini setara dengan rata-rata 64,39 pasien per fasilitas, yang jauh melampaui ambang batas peringatan yang ditetapkan Jepang, yaitu 30 pasien per fasilitas. Jumlah tersebut turun menjadi sekitar 54.594 kasus pada minggu terakhir Januari 2025. Ini setara dengan rata-rata 18,38 pasien per fasilitas.
“Beberapa orang telah terjangkit influenza dua kali, dengan jenis virus influenza yang berbeda pada kali kedua. Ada pasien yang sebelumnya mengidap influenza Tipe A subtipe H2, yang kemudian terjangkit influenza Tipe A subtipe H3, begitu pula mereka yang terjangkit influenza Tipe B,” kata dr Hiromichi Itoi dari Klinik Oji-Kamiya Naika-Geka, dikutip dari CGTN.
“Satu tipe mungkin telah berkurang, tetapi ada kemungkinan jumlahnya akan meningkat dengan virus yang berbeda. Sulit untuk mengatakan wabah ini telah berkurang pada tahap ini,” lanjutnya.
Fasilitas medis di Jepang juga sedang didorong hingga batas maksimal, karena jumlah pasien terus tinggi.
Ada juga kekhawatiran yang kuat mengenai kekurangan obat-obatan, yang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor termasuk masalah produksi, pembelian panik, dan distribusi stok yang tidak merata.
“Meskipun Anda meresepkan obat, obat tersebut mungkin tidak tersedia di apotek. Jadi terkadang, kami terpaksa beralih ke obat dengan efek yang sama. Atau terpaksa beralih ke bubuk alih-alih tablet, atau tidak punya obat untuk diresepkan. Mengenai obat antivirus untuk influenza, kami perlahan mulai mengatasinya, sebagian karena penurunan jumlah pasien sejak Februari,” kata dr Hiromichi.
Meskipun jumlah pasien influenza menurun di Jepang, para ahli menyarankan agar masyarakat tetap berhati-hati dengan menghimbau masyarakat untuk mencuci tangan secara teratur dan mengenakan masker di lingkungan yang ramai.
(suc/suc)
-
Sederet Gejala Kanker Darah yang Bisa Muncul saat Tidur, Alami Salah Satunya?
Jakarta –
Kanker darah adalah jenis kanker yang menyerang sel-sel darah, sumsum tulang, atau sistem limfatik, mengganggu produksi dan fungsi sel darah normal. Beberapa jenis kanker darah meliputi leukemia, limfoma, dan mieloma.
Kanker darah dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya mengetahui gejala-gejala yang mungkin muncul akibat kanker darah, salah satunya berupa gangguan tidur.
Organisasi amal Blood Cancer UK menuturkan gangguan tidur seperti sulit tidur, jam tidur tidak teratur, hingga pola tidur berantakan secara keseluruhan bisa menjadi pertanda atau gejala kanker darah. Ini mungkin disebabkan oleh rasa sakit atau sesak napas yang diakibatkan penyakit tersebut.
Selain itu, faktor kecemasan akibat penyakit dan proses pengobatan juga mungkin berpengaruh.
“Ada banyak penyebab masalah tidur, tetapi yang umum termasuk dampak dari kesejahteraan emosional Anda secara umum dan gangguan dari perawatan di rumah sakit,” kata Blood Cancer UK dikutip dari Mirror, Selasa (11/2/2025).
“Mengidap kanker darah dapat mengubah seluruh rutinitas, jadi tidak mengherankan jika tidur juga terpengaruh,” sambungnya.
Manifestasi kanker darah dapat berbeda pada setiap pasien. Beberapa tanda yang mungkin nampak jelas seperti munculnya memar, ruam, atau pucat pada kulit.
Blood Cancer UK juga menambahkan gangguan tidur lain yang bisa menjadi tanda kanker darah adalah keringat parah yang mengganggu hingga mengalami kelelahan tanpa henti meski sebenarnya sudah cukup beristirahat.
Perlu diingat, gangguan tidur tidak serta merta selalu menjadi pertanda kanker darah. Pemeriksaan ke dokter perlu dilakukan untuk mengetahui apakah gejala gangguan tidur tersebut memang berkaitan dengan kanker darah atau tidak.
Berikut ini sederet gejala kanker darah lain yang harus diketahui:
Rasa sakit atau tidak nyamanMualMasalah saluran kencing atau ususMasalah neurologis, seperti neuropati perifer (kerusakan saraf)Kecemasan atau perasaan tertekanPerubahan hormon
(avk/naf)
-
Begini Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis Secara Offline, Mudah Dilakukan
Jakarta –
Pemerintah resmi meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat sebagai hadiah ulang tahun, mulai Senin (10/2). Lantas, bagaimana cara daftar cek kesehatan gratis dari pemerintah?
Masyarakat yang berminat dapat segera melakukan pendaftaran untuk dapat mengikuti cek kesehatan gratis ini. Pendaftaran cek kesehatan gratis secara online bisa dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM) dan melalui chatbot WhatsApp Kemenkes RI di nomor 0811-1050-0567.
Lantas, bagaimana dengan cara daftar cek kesehatan gratis secara offline? Berikut informasinya.
Cara Mendaftar Secara Online
Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan, Kemenkes Setiaji menjelaskan masyarakat yang tak punya ponsel atau akses internet bisa datang langsung ke puskesmas setempat dengan membawa identitas KTP.
“Jadi ada satu cara lain, khususnya bagi yang sama sekali tidak memiliki HP, yaitu bisa langsung datang ke puskesmas dengan membawa identitas KTP,” kata dia, Jumat (7/2/2025).
Senada, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi juga menuturkan masyarakat yang datang secara langsung akan tetap dibantu pendaftaran dan pembuatan akun Satu Sehat oleh tenaga kesehatan di puskesmas setempat.
“Petugas puskesmas siap membantu dan tadi juga banyak yang dibantu sekian banyak warga yang cek kesehatan di Pulogadung,” ucap Teguh ketika meninjau pelaksanaan CKG di Puskesmas Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (10/2).
Berikut cara mendaftar cek kesehatan gratis langsung di puskesmas, seperti dikutip Instagram Kemenkes RI.
Datang puskesmas terdekatMembawa KTPScan barcode daftar cek kesehatan gratis yang tersedia di puskesmasIsi formulir dengan lengkapKemudian, scan barcode skrining mandiri yang tersedia di puskesmasIsi data yang dimintaSelanjutnya, tunggu sesuai antrian yang berlaku di puskesmas.
(suc/suc)
-
Isyarat Menkes-Dirut BPJS Kesehatan soal Iuran JKN Sudah Waktunya Naik
Jakarta –
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara tentang potensi kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rencananya, penyesuaian ini akan dilakukan pada 2026.
“Nah lama-lama kalau kesadaran masyarakat terhadap pola perilakunya, pola demografi, dan pola penyakitnya mahal-mahal kan nggak cukup suatu ketika, harus disesuaikan. Nah yang dibahas ini kira-kira 2026 mulai naik apa nggak,” kata Ghufron di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Ali Ghufron menambahkan bahwa penyesuaian tarif iuran peserta JKN memang sudah seharusnya dilakukan. Hal ini untuk menjaga aliran dana BPJS Kesehatan tetap ‘sehat’.
Terlebih biaya pengobatan untuk beberapa penyakit juga mengalami kenaikan tahun ke tahun, sehingga penyesuaian tarif nantinya bisa menyeimbangkan beban jaminan dengan pendapatan tarif iuran.
“Nah kita kan bikin beberapa skenario untuk itu sehingga nanti dipertanyakan kira-kira kesiapannya seperti apa paling tidak untuk 2026. 2025 kami pastikan dana jaminan sosial itu sehat, tapi nanti suatu ketika tidak sehat,” katanya.
BPJS Kesehatan juga akan mengoptimalkan tim anti-fraud yakni Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) untuk ‘menjegal’ praktik-praktik nakal oknum rumah sakit.
“Anggotanya ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pengawas Keuangan), Kemenkes, dan BPJS,” tegas Ghufron.
Senada, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga menegaskan pentingnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Mengingat, belum ada penyesuaian tarif baru sejak 2020.
“Sama aja kita ada inflasi 5 persen. Gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga kalau kita bilang ke karyawan atau supir kita, nggak naik 5 tahun padahal inflasi 15 persen, kan nggak mungkin,” ucap Menkes Budi.
Menkes menambahkan belanja kesehatan masyarakat saat ini kenaikannya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB).
Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp614,5 triliun atau naik 8,2 persen dari tahun 2022 yang senilai Rp567,7 triliun. Sebelum periode COVID-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2 persen, dari Rp421,8 triliun menjadi Rp448,1 triliun.
Menurut Menkes Budi kenaikan belanja kesehatan yang sudah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia yang hanya di kisaran 5 persen selama 10 tahun terakhir menandakan kondisinya tidak sehat.
(dpy/naf)
-
Pasien Melonjak Imbas Cek Kesehatan Gratis, BPJS Kesehatan Siap Bayarin?
Jakarta –
Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) meluncurkan program cek kesehatan gratis (CKG). Peserta CKG dengan risiko kesehatan lebih serius, bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan (faskes) yang memiliki alat lengkap.
Terkait kemungkinan melonjaknya rujukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya telah siap.
“Bagaimanapun kalau dia sakit dan dia peserta BPJS, tentu kita rawat dan kita bayarin. Kalau dia peserta aktif BPJS Kesehatan,” kata Ghufron saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Saat ditanya terkait apakah BPJS Kesehatan memiliki dana untuk meng-cover potensi lonjakan rujukan tersebut, Ghufron mengatakan akan terus memberikan yang terbaik.
“Ya itu kan (dana) belum dihitung sebetulnya. Tetapi bagaimanapun akan kami upayakan,” tegasnya.
Ali juga menepis rumor yang beredar terkait BPJS Kesehatan yang diduga bangkrut dan gagal membayar klaim rumah sakit.
“Saya tekankan di sini sampai 2025, BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu waduh bunyinya, gagal bayar, 3-6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya katakan tidak ada,” kata Ghufron.
“Tolong sebutkan satu rumah sakit di mana, asal klaimnya beres, artinya itu tidak ada dispute, kalau dispute itu masih belum diputuskan, atau pending klaim, itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari, kami jamin,” tutupnya.
(dpy/up)
-
Menkes: Tambahan Asuransi Swasta Selain BPJS Kesehatan Tidak Wajib, Tapi…
Jakarta –
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin buka suara soal kemungkinan tambahan asuransi swasta bagi peserta BPJS Kesehatan kelompok kaya. Menurutnya, penerapan semacam ini lebih ideal dalam konsep asuransi sosial gotong royong, sekaligus mengurangi beban pembiayaan BPJS Kesehatan di tengah potensi defisit.
Menkes memaparkan sedikitnya dua pemikiran terkait konsep di balik penambahan asuransi swasta. Seperti diketahui, secara keseluruhan, sangat berat untuk BPJS Kesehatan meng-cover atau membiayai seluruh pengobatan kelompok miskin hingga kelompok kaya.
Karenanya, perlu kombinasi penambahan asuransi swasta. “Ini jangan disalahartikan, karena untuk orang yang mampu. Misalnya mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan Pertamina, BUMN, dia kan pasti ambil swasta, begitu ambil swasta, asuransi swasta itu mesti setor ke BPJS, ada porsi untuk BPJS, jadi bayarnya dari satu sisi,” ungkap Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (11/2/2025).
Menkes mencontohkan wacana mekanisme penerapan tambahan asuransi swasta. Bila yang bersangkutan mendatangi RS, kelompok kaya umumnya mengambil kelas paling tinggi.
Misalnya, untuk penyakit jantung, yang di-cover mungkin hanya pasang ring. Jika biayanya lebih dari itu, maka hanya sekitar 70-80 persen yang ditanggung.
“Sekarang yang namanya combine benefit, jadi benefitnya yang dia bayar misalnya itu Rp 10 juta, dibayarin BPJS Rp 1,4 juta, buat BPJS untung, daripada dia bayar klaimnya Rp 2 juta, sisanya dibayarin asuransi swastanya, asuransi swastanya bayarnya Rp 10 juta dikurang Rp 1,4 juta, untung asuransi swastanya, BPJS untung bayarnya lebih sedikit, pasiennya untung karena dia bisa dapatkan kelas yang lebih mahal tapi bayarnya sekali,” beber Menkes.
“Jadi maksud asuransi swasta bukan independen sendiri, tapi dalam mekanisme combine benefit, dengan BPJS, nah ini yang harus didorong supaya terjadi, karena yang sekarang terjadi adalah orang kaya-nya ini dia ketika masuk, dia klaimnya semua ke BPJS, obat-obat mahalnya, dan BPJS terpaksa boncos,” sambung dia.
Menkes Sebut Tak Ada Paksaan, Tapi…
Penambahan asuransi swasta meski sudah memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan memang hanya berupa anjuran. Tentu artinya tidak wajib. Meski begitu, Menkes Budi memberikan catatan kemungkinan pembatasan limit klaim pada kelompok kaya.
Pada akhirnya, Menkes mengaku lebih menyukai konsep satu kelas lantaran paling sesuai dengan makna asuransi sosial gotong royong.
“Itu sebabnya saya suka dengan satu kelas karena ini kan asuransi sosial namanya, asuransi sosial gotong royong yang kaya harus bayar lebih, daripada yang miskin, dan dapatnya yang sama, kalau sekarang kan prinsip gotong royongnya tidak begitu, yang kaya harus dapat lebih bagus, itu bukan asuransi sosial dong.”
“Asuransi sosial bayar lebih untuk nanggung yang miskin, jangan dia bayar lebih, minta lebih, nah itu konsepnya dengan KRIS, karena yang kaya harusnya bayar lebih dia harus dapat sama dengan ini, yang kaya nggak mau ambil asuransi swasta boleh tapi dia ditreatnya sama dong dengan temannya yang miskin, jangan kemudian ditreat lebih tinggi dengan ada perbedaan kelas,” pungkasnya.
Menkes ingin menerapkan konsep semacam itu dengan kelas rawat inap standar (KRIS) penyesuaian ruang rawat inap dengan dalih menyesuaikan akses kelompok miskin untuk juga mendapatkan pengobatan yang lebih baik.
(naf/kna)
-
Warga Papua Jalani Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Puskesmas
Foto Health
ANTARA FOTO/Gusti Tanati – detikHealth
Selasa, 11 Feb 2025 16:00 WIB
Papua – Program Cek Kesehatan Gratis di Papua mulai dilaksanakan di puskesmas-puskesmas. Program ini menyasar bayi, balita, orang dewasa dan lansia.
-
Berkaca Kasus Harvey Moeis, Menkes Perketat Kriteria PBI BPJS Kesehatan
Jakarta –
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa pihaknya harus membuat strategi khusus agar warga miskin tidak terdampak efek kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang rencananya dilakukan pada 2026. Iuran bulanan BPJS Kesehatan warga miskin harus bisa tetap di-cover 100 persen menggunakan skema penerima bantuan iuran (PBI) yang sudah diberlakukan selama ini.
Ia menuturkan bahwa kategori masyarakat miskin yang menjadi PBI harus lebih diperhatikan lagi agar tepat sasaran. Ia lantas menyinggung nama Harvey Moeis, pengusaha dan tersangka kasus korupsi terkait izin perdagangan timah yang sebelumnya sempat membuat geger karena tercatat sebagai PBI BPJS Kesehatan.
“Cuma definisi miskinnya ini kita harus hati-hati, contoh Harvey Moeis. PBI baik oleh pemda atau oleh pusat, tapi punya kartu kredit bank limit Rp 50 juta itu kan nggak cocok,” kata Menkes Budi dalam rapat kerja bersama anggota DPR-RI Komisi IX, di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Oleh karena itu, Menkes Budi mengusulkan bahwa data PBI ini nantinya bisa di-crossing dengan data perbankan masyarakat atau tagihan listrik rumah. Menurutnya daftar transaksi bank dan tagihan listrik memiliki kualitas data yang baik untuk dilakukan perbandingan.
Dengan begitu, harapannya pemberian status PBI pada masyarakat bisa tepat sasaran dan dirasakan maksimal oleh orang-orang yang memang membutuhkan.
“Saya minta waktu saya ke DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) sama teman BPJS, tolong datanya diperbaiki dengan crossing seperti itu, data listrik dan perbankan adalah kualitas datanya paling baik lah,” kata Menkes Budi.
“Saya sudah ngomong sama Menteri Sosial, ‘sudah pak yang gampang-gampang kita crossing aja datanya PBI dengan data listrik’. Jangan-jangan ada yang bayar 2.200 kWH dikasih PBI, bisa jadi kayak Harvey Moeis. Nanti kan balik lagi ke kitanya kita yang malu, seakan-akan kita nggak bisa me-manage datanya dengan benar,” tandasnya.
(avk/naf)
-
Video: Dirjen WHO Puji Cek Kesehatan Gratis di Indonesia
Video: Dirjen WHO Puji Cek Kesehatan Gratis di Indonesia