Category: CNBCindonesia.com Tekno

Joe Biden Siapkan Senjata Baru Lawan China, Warga AS Malah Panik

Jakarta, CNBC Indonesia – Sekelompok pelaku industri teknologi mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan aturan di masa akhir jabatannya. Aturan yang dimaksud yakni terkait dengan kontrol akses ke chip AI secara global.

Mereka memperingatkan bahwa pembatasan tersebut dapat membahayakan peran Amerika Serikat (AS) dalam industri kecerdasan buatan.

Dewan Industri Teknologi Informasi, yang mewakili perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Meta mengatakan bahwa peraturan tersebut akan membatasi kemampuan perusahaan-perusahaan AS untuk menjual sistem komputasi di luar negeri dan menyerahkan pasar global kepada para pesaing.

Mengutip laporan Reuters, aturan tersebut berisi rencana Departemen Perdagangan untuk menyetujui ekspor chip AI global sekaligus mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengaksesnya.

Adapun tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk mencegah teknologi AI dapat meningkatkan kemampuan militer China.

Dalam sebuah surat kepada Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, CEO ITI Jason Oxman mengkritik desakan pemerintah untuk menerbitkan aturan tersebut di hari-hari terakhir masa Presiden Joe Biden.

“Terburu-buru menyelesaikan sebuah aturan yang penuh konsekuensi dan kompleks dapat menimbulkan konsekuensi buruk yang signifikan,” kata Oxman dalam surat tanggal 7 Januari, yang salinannya diperoleh Reuters.

Meskipun kelompok tersebut menghargai komitmen terhadap keamanan nasional, surat itu mengatakan, potensi risiko terhadap kepemimpinan global AS di bidang AI adalah nyata dan harus ditanggapi dengan serius.

Kelompok ini meminta agar kontrol semacam itu dikeluarkan sebagai undang-undang, bukan sebagai regulasi, mengingat implikasi geopolitik dan ekonomi yang signifikan. Baik Departemen Perdagangan maupun Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

(dem/dem)

08/01/2025 16:10
Laptop Pembunuh Macbook Air Muncul, Berat Tak Sampai Sekilo

Jakarta, CNBC Indonesia – Asus mengumumkan sejumlah laptop baru non-game di panggung CES 2025. Semua laptop itu didukung fitur Copilot+ yang berbasis AI.

Salah satunya adalah Zenbook A14. Asus menyebutnya sebagai PC Copilot+ teringan di dunia, karena beratnya di bawah 1 kg (980 gram) atau lebih ringan 200 gram dibanding Macbook Air.

Meski begitu kinerja perangkat tetap jadi perhatian. Misalnya masa pakai baterai 32 jam dan dukungan chip Snapdragon X Series, dikutip dari Tech Radar, Rabu (8/1/2025).

Dari segi layar, Zenbook A14 berukuran 14 inci dengan OLED Full-HD. Asus menyematkan RAM hingga 32 GB dan penyimpanan SSD 1 TB.

Zenbook A14 dirilis mulai harga US$ 900 (Rp 14,5 juta) untuk seri Snapdragon X Plus CPU dengan 16 GB RAM. Adapun jenis yang teringan dibanderol dengan harga US$ 1.100 (Rp 17,82 juta) dengan Snapdragon X Elite dan RAM 42 GB.

Selain itu ada juga Asus Zenbook Duo 2025. Layar ganda ini memiliki touchscreen 14 inci OLED 3K dengan refresh rate 120 Hz. Chipsetnya menggunakan Intel Core Ultra 9 dan RAM hingga 32GB serta penyimpanan SSD 2TB.

Dibandingkan Zenbook A 14, Zenbook Duo terbaru lebih berat dengan 1,35 kg. Sementara ketebalannya mencapai 14,6 mm.

Vivobook juga memiliki model baru, berukuran 14 inci dan 16 inci. Masih ditenagai dengan Snapdragon X, laptop tersebut memiliki layar HD.

Daya tahan baterainya mencapai 19 jam dan penyimpanan hingga 16 GB dan 1 TB. Perangkat tersedia bulan Februari namun belum ada pengumuman harga.

Laptop terakhir adalah ExpertBook B5 dan B3 yang ditenagai Intel Core Ultra Series 2. Perangkat telah lulus 24 uji ketahanan tingkat militer dan Digital Product Paspport untuk detil transparan pada kredensial.

(dem/dem)

08/01/2025 15:00
Hasil Negosiasi Apple, Menperin: iPhone 16 Masih Tak Boleh Dijual

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa rencana Apple membuka fasilitas produksi Airtag di Batam tak bisa dikaitkan dengan izin sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dibutuhkan untuk menjual iPhone 16 di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa Kemenperin menyambut baik niat Apple memproduksi Airtag di Indonesia.

“Kami yang jadi bagian pemerintah yang sudah sejak awal selalu memprioritaskan job creation, kami memberikan apresiasi kepada Apple yang akhirnya insyaallah mereka akan membawa investasinya, membangun fasilitas produksi yaitu membangun pabrik yang akan memproduksi Airtag,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Perindustrian, Rabu (8/1/2025).

Namun, ia menjelaskan bahwa Airtag yang akan diproduksi oleh mitra Apple di Batam bukan bagian dari produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) sehingga tidak ada kaitannya dengan perhitungan TKDN untuk produk HKT Apple termasuk iPhone dan iPad.

“Secara tegas Permenperin No. 29/2017 ini adalah turunan Permenkominfo yang mengatur minimum threshold (batas minimal) yang diwajibkan kepada seluruh produsen HKT agar bisa mendapatkan sertifikat TKDN dan pada gilirannya bisa mendapat izin edar,” katanya.

Oleh karena itu, sertifikat TKDN untuk iPhone dan iPad hanya bisa diberikan untuk proses produksi dan komponen yang merupakan bagian langsung dari produk tersebut.

“Sampai sore ini Kemenperin belum punya, tidak punya dasar untuk mengeluarkan sertifikasi TKDN untuk produk-produk Apple, khususnya iPhone 16. Karena seperti yang saya sampaikan Permenperin 2017 mengatur produk-produk atau part yang langsung berkaitan dengan HKT,” kata Menperin.

Dalam pertemuan dengan Kemenperin, Agus mengungkapkan Apple juga telah mengajukan nilai investasi agar bisa memperoleh sertifikat TKDN lewat jalur inovasi. Namun, nilai investasi yang diusulkan Apple dinilai masih belum memenuhi perhitungan yang dinilai layak oleh Kemenperin.

“Mereka sudah menyampaikan nilai investasi inovasi pada kami. Namun, kami menyampaikan kepada mereka bahwa nilai yang diusulkan Apple dalam mengikuti skema 3 itu juga masih di bawah apa yang menjadi perhitungan teknokratis yang pernah kami sampaikan,” kata Menperin.

(dem/dem)

08/01/2025 14:41
Curhat Bos ChatGPT Soal Mimpi Terburuk dan Momen yang Gila

Jakarta, CNBC Indonesia – Sam Altman buka suara soal pemecatannya dari kursi CEO OpenAI lebih dari setahun lalu. Dia menyebut kejadian tersebut sebagai mimpi buruk.

Sekitar akhir November 2023, OpenAI mengumumkan memecat Sam Altman. Namun lima hari kemudian, direksi membatalkan keputusan itu dan Altman kembali memimpin perusahaan.

Dalam blog resminya, Altman mengatakan pemecatan dilakukan secara tiba-tiba lewat panggilan video. Tak lama kemudian direksi mengumumkan keputusan itu.

“Lebih dari setahun lalu, pada hari Jumat, hal utama yang salah adalah saya dipecat tiba-tiba lewat panggilan video dan setelah menutup telepon, dewan direksi menerbitkan postingan soal itu,” tulis Altman dikutip Selasa (7/1/2025).

Saat pemecatan itu berlangsung, Altman tengah berada di Las Vegas. Di kamar hotelnya dia merasa seperti menjalani mimpi buruk dan momen yang cukup gila.

Menurutnya, saat itu, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Termasuk memberikan jawaban yang memuaskan soal pemecatannya.

Keputusan pemecatan itu, dia menyebutnya sebagai kegagalan besar mengelola orang-orang dengan tujuan baik termasuk dirinya.

“Melihat ke masa lalu, saya berharap telah melakukan hal berbeda dan ingin mempercayai sekarang saya merupakan pemimpin terbaik dan lebih bijaksana dari setahun lalu,” jelasnya.

Berkaca dari kejadian itu, menurutnya dewan perlu memiliki sudut pandang yang beragam dan luas. Tata kelola baik butuh kepercayaan dan kredibilitas.

OpenAI terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sekarang, pria 39 tahun itu mengatakan perusahaannya beekrja dengan lebih kohesif dan positif.

Banyak capaian yang digapai OpenAI termasuk mengantongi lebih dari 300 juta pengguna aktif.

“Kami terus mengeluarkan teknologi ke dunia yang seperti disukai orang dan memecahkan masalah nyata,” tutur Altman.

(dem/dem)

08/01/2025 14:20
Bekas ‘Jalan Tol’ Dinasaurus Ditemukan, Buktinya Terlihat Jelas

Bekas ‘Jalan Tol’ Dinasaurus Ditemukan, Buktinya Terlihat Jelas

Tech

1 jam yang lalu

08/01/2025 14:10
Ramai-ramai Panen Cuan Awal 2025, Sumbernya Ternyata Satu

Ramai-ramai Panen Cuan Awal 2025, Sumbernya Ternyata Satu

Tech

2 jam yang lalu

08/01/2025 13:10
Video: Bertemu Petinggi Apple, Meperin: Investari Rp 16 T Masih Kurang

Video

Video: Bertemu Petinggi Apple, Meperin: Investari Rp 16 T Masih Kurang

Tech

2 jam yang lalu

08/01/2025 12:25
Bos Facebook-Instagram Tiru Gaya Elon Musk Supaya Donald Trump Happy

Jakarta, CNBC Indonesia – Meta Platforms, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp, merevisi aturan komunitas di semua platform media sosial milik mereka. Program cek fakta dihapus dan larangan konten sensitif diperlunak.

Reuters menyatakan perubahan kebijakan di Meta adalah yang paling drastis dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini menandakan bahwa CEO Meta Mark Zuckerberg ingin memperbaiki hubungannya dengan Donald Trump, yang dalam waktu dekat akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat.

Zuckerberg sebelumnya juga telah merekrut tokoh Partai Republik Joel Kaplan sebagai Kepala Urusan Global Meta dan mengangkat orang dekat Trump dan CEO UFC, Dana White, sebagai anggota komisaris Meta.

“Kami mencapai titik sehingga terlalu banyak kesalahan dan terlalu banyak sensor. Ini saatnya untuk balik ke akar yaitu kebebasan berekspresi,” kata Zuckerberg.

Trump menyambut baik perubahan kebijakan di Meta. “Mereka sudah berubah banyak, Meta. Orang itu [Zuckerberg] sangat mengesankan,” katanya. Sebelumnya, Trump padahal sempat melontarkan ancaman akan memenjarakan Zuckerberg. Trump mengatakan perubahan kebijakan ini “mungkin saja” adalah respons Zuckerberg atas ancaman tersebut.

Instagram, Threads, dan Facebook akan mengganti program cek fakta mereka dengan sistem “catatan komunitas” seperti yang telah diterapkan di X, platform media sosial milik Elon Musk yang dulu bernama Twitter.

Meta juga akan berhenti secara aktif mencari ujaran kebencian dan konten yang melanggar aturan. Pihak perusahaan hanya akan merespons laporan dari pengguna. Sistem blokir otomatis akan difokuskan ke potensi pelanggaran yang sangat berbahaya seperti terorisme, eksploitasi anak, penipuan, dan narkoba.

Perubahan kebijakan saat ini hanya berlaku di Amerika Serikat. Meta belum memiliki rencana untuk mengakhiri program cek fakta di pasar lainnya, termasuk Uni Eropa.

Di Uni Eropa, media sosial harus mentaati aturan Digital Services Act yang berlaku mulai 2023. Semua media sosial raksasa diwajibkan untuk menangani konten ilegal dan konten yang menimbulkan risiko kepada keamanan publik, di platform mereka. Jika gagal melaksanakan aturan itu, perusahaan terancam denda 6 persen dari pendapatan global.

(dem/dem)

08/01/2025 12:25
Fotokopi KTP Tak Berlaku Jadi Atau Tidak, Ini Kabar Terbarunya

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang salah satu tugasnya adalah mengawal implementasi identitas digital. Sebetulnya, sudah sejauh mana implementasi digital ID yang digadang-gadang bisa menghapus kebutuhan atas fotokopi KTP?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan uji coba atas penggunaan digital ID menggunakan InaPAS.

“Kemarin, kita sudah mencoba untuk membangun yang sudah ada INA digital, dan kita juga dengan digital ID kita sudah uji coba untuk menggunakan InaPAS,” katanya. “Jadi kita baru alpha rilis dulu kemarin, jadi belum langsung diriliskan.”

Dia menjelaskan bahwa implementasi identitas digital dilakukan bertahap untuk memastikan aspek keamanan digital. Digital ID penting karena adalah dasar dari seluruh transformasi digital pemerintah untuk layanan masyarakat.

“Nanti transformasi digital yang akan kita lakukan untuk layanan masyarakat itu, kita basicnya menggunakan digital ID,” kata Rini.

Pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital adalah rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden Prabowo. Selain digital ID, dua tugas lainnya adalah pembayaran digital dan pertukaran data (data exchange).

Menpan-RB mengatakan dalam waktu dekat Kementerian PAN-RB akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membicarakan strategi transformasi digital.

“Karena transformasi digital tentunya pemerintah harus memberikan stimulus atau memberikan fasilitator terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, salah satunya adalah untuk bagaimana kemudahan-kemudahan di dalam pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat,” kata Rini.

(dem/dem)

08/01/2025 12:10
Prabowo Bentuk Komite Percepatan Transformasi Digital, Ini 3 Tugasnya!

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital. Komite ini nantinya akan menjalankan tiga hal terkait dengan digitalisasi.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan, tiga tugas terkait dengan ID digital, pembayaran digital, dan pertukaran data (data exchange). “Presiden (Prabowo) sudah setuju untuk segera dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk menjalankan tiga bagian dari digital, yakni pertama digital ID, kedua digital payment, dan data exchange,” kata Mari di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam (7/1/2025).

Mari Elka memastikan transformasi digital ini salah satunya akan membantu menaikkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan pajak.

“Jadi maka itu kepatuhan lebih dahulu dan transformasi digital pentingnya digital ID dan juga digital payment dan data exchange,” ujar Mari Elka.

Upaya ini sejalan dengan pembentukan layanan Coretax yang sudah berlaku pada 1 Januari 2025. Menurutnya, Coretax itu adalah langkah awal untuk e-filing atau pelaporan pajak dengan konsep digital dimana recording data pajak dilakukan secara terintegrasi.

Dia pun meyakini Coretax akan memperbaiki tax collection atau pengumpulan pajak. Hal ini, kata Mari Elka, akan diperkuat dengan digital ID.

“Nah ini untuk memperbaiki koleksi pajak, data itu perlu juga dikaitkan dengan digital ID, siapa itu pembayar pajaknya dan data-data lain yang bisa membantu profiling dari wajib pajak itu sehingga bisa memperbaiki koleksi pajaknya,” tegas Mari Elka.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menambahkan dalam melakukan transformasi tersebut tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama mengenai masalah bagaimana mempersiapkan Digital Public Infrastructure (DPI).

“Tadi Ibu Mari mengatakan satu kaitannya dengan masalah digital ID, kemudian yang kedua kaitannya dengan data exchange, dan yang ketiga adalah kaitannya dengan digital payment. Mudah-mudahan dengan fondasi ini nanti transformasi digital yang kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” paparnya.

(haa/haa)

08/01/2025 10:30