Category: CNBCindonesia.com Tekno

  • Cara Daftar NPWP Online 2025 Lewat Coretax, Ereg Pajak Sudah Ditutup

    Cara Daftar NPWP Online 2025 Lewat Coretax, Ereg Pajak Sudah Ditutup

    Jakarta, CNBC Indonesia – Daftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online tahun 2025 bisa dilakukan wajib pajak lewat laman Coretax.

    Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) telah meluncurkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System pada 1 Januari 2025.

    Masyarakat dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam Coretax untuk mendapatkan layanan perpajakan. Salah satu fitur yang dapat digunakan adalah mendaftar NPWP secara online.

    Coretax juga bisa digunakan untuk melakukan pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

    Bagi masyarakat atau wajib pajak yang ingin mengakses Coretax, dapat dilakukan secara online melalui website resmi https://www.pajak.go.id/coretaxdjp. Di website tersebut terdapat informasi lengkap bagi para wajib pajak.

    Lantas, bagaimana cara untuk registrasi NPWP di Coretax? Berikut cara daftar NPWP secara online melalui website Coretax.

    Buka laman coretaxdjp.pajak.go.id atau kunjungi lewat link ini
    Pilih opsi “Pengguna Baru”
    Pilih kategori pajak, Perorangan, Instansi Pemerintah, Badan atau Pemungut PPN PMSE Luar Negeri
    Klik “Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK”
    Pilih “Aktivasi NIK” untuk mendaftarkan NIK sebagai NPWP
    Kemudian isi data identitas wajib pajak yang diminta dengan data yang sebenar-benarnya
    Lalu klik “Verifikasi”. Kemudian kode OTP ke nomor ponsel yang didaftarkan
    Jika sudah menerima kode OTP, masukkan ke kolom yang tersedia untuk verifikasi.
    Tambahkan “Pihak terkait” pada kolom yang ada secara opsional, lalu tekan “Berikutnya”
    Tambahkan “Data Ekonomi” pemohon berupa informasi pembukuan dan sumber penghasilan
    Isikan detail alamat Wajib Pajak
    Lakukan verifikasi identitas Wajib Pajak dengan mengunggah foto untuk dicocokkan dengan data Dukcapil
    Periksa kembali data yang sudah diisi. Jika sudah benar, konfirmasi pernyataan Wajib Pajak dengan klik kotak centang dan tekan tombol “Kirim Pengajuan”.

    Di sisi lain, website ereg.pajak.go.id sudah ditutup. Kini seluruh proses pajak online dilakukan lewat coretax. Silakan mendaftar.

    (dem/dem)

  • Trump Melunak, Tiba-tiba Berubah 180 Derajat Gegara Ini

    Trump Melunak, Tiba-tiba Berubah 180 Derajat Gegara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Donald Trump melempar banyak pujian pada Meta. Ini dilakukannya usai raksasa teknologi menonaktifkan program pengecekan fakta milik platform yang dimiliknya, termasuk Facebook dan Instagram.

    Pujian Trump ke Meta menunjukkan sikap yang berbeda 180 derajat dibanding beberapa tahun lalu. Sebelumnya, Trump sempat menghujat Meta bahkan mengancam akan menjebloskan CEO Mark Zuckerberg ke penjara jika terpilih sebagai Presiden AS. 

    Trump juga menyebut Meta sebagai platform ‘penipu pemilu’. Kebencian Trump kepada Meta dimulai ketika platform tersebut memblokir Trump selama 2 tahun dari Facebook dan Instagram.

    Namun, setelah Meta melakukan gebrakan kontroversial dengan mematikan fitur pengecekan fakta, Trump langsung melunak.

    “Presentasi Meta sangat baik. Mereka telah menempuh perjalanan jauh,” kata Trump, dikutip dari Fox News, Kamis (9/1/2025).

    Cek fakta mulai berlaku setelah pemilu AS 2016 lalu. Baru-baru ini Meta mengumumkan menghapus kebijakan tersebut.

    Pemeriksaan fakta akan diganti dengan model Catatan Komunitas, yang sebelumnya sudah hadir di media sosial X.

    Kepala Kebijakan Meta Global, Joel Kaplan juga menjelaskan perusahaannya akan mengubah sejumlah aturan soal moderasi konten. Khususnya kebijakan yang disebut terlalu ketat dan tidak mencakup topik sensitif seperti imigrasi hingga masalah gender.

    “Kami ingin memastikan wacana bisa terjadi secara bebas di platform tanpa takut disensor,” jelasnya.

    Menurutnya, Meta punya kekuatan untuk mengubah aturan dan mendukung kebebasan berekspresi. Namun dia menolak menyebut keputusan perusahaannya untuk mengubah aturan, tapi sebagai cara menegakkan aturan.

    Sistem otomatis yang diadopsi Meta, disebutnya terlalu banyak kesalahan. Bahkan bisa membuat sebuah konten yang tidak melanggar ikut menghilang.

    Sebelumnya CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan perusahaan akan kembali ke tujuan awal dan mengurangi kesalahan. Selain itu juga ingin menyederhanakan kebijakan dan memulihkan kebebasan berekspresi.

    (fab/fab)

  • Fakta Mengejutkan Ledakan Truk di Hotel Trump

    Fakta Mengejutkan Ledakan Truk di Hotel Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ledakan truk listrik atau Cybertruck buatan Tesla di depan hotel Presiden AS terpilih Donald Trump Trump pada awal tahun baru mengungkap fakta mengejutkan. Pihak kepolisian Las Vegas mengatakan pelaku menggunakan AI-generatif ChatGPT sebelum melancarkan tersebut.

    Pelaku bernama Matthew Livelsberger (37) ditemukan mencari informasi melalui ChatGPT. Informasinya mengenai target eksplosif, arah kecepatan amunisi, dan kembang api legal di Arizona.

    “Ini insiden pertama yang saya ketahui di AS, ChatGPT digunakan membantu seseorang membangun perangkat tertentu,” jelas McMahill, dikutip dari Reuters, Kamis (9/1/2025).

    OpenAI yang mengembangkan ChatGPT juga telah buka suara terkait hal tersebut. Perusahaan berkomitmen agar produk-produknya bisa digunakan secara bertanggung jawab.

    Selain itu, OpenAI juga berupaya membuat produknya menolak instruksi yang berbahaya. OpenAI juga menambahkan pihaknya telah bekerja sama dengan penegak hukum terkait penyelidikan ini.

    “Dalam hal ini, ChatGPT menanggapi informasi yang tersedia di internet dan memberikan peringatan pada aktivitas berbahaya atau ilegal. Kami bekerja dengan penegak hukum terkait penyelidikan,” kata OpenAI dalam pernyataannya.

    Pihak kepolisian membeberkan pula soal Livelsberger sempat berhenti untuk menuangkan bahan bakar tingkat balap ke Cybertruck saat perjalanan menuju Las Vegas. Kendaraan itu berisi 27 kilogram piroteknik dan 32 kilogram Birdshot.

    Namun pejabat terkait belum mengungkapkan bahan apa yang menyebabkan ledakan di depan hotel Trump. Salah satu kemungkinannya senjata api yang digunakan Livelsberger untuk menembak dirinya.

    (fab/fab)

  • Hati-hati Terima Notifikasi iPhone Bawa Petaka Besar

    Hati-hati Terima Notifikasi iPhone Bawa Petaka Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fitur kecerdasan buatan di iPhone yang dinamai ‘Apple Intelligence’ memberikan peringatan berita palsu, sehingga memicu kekhawatiran tentang kemampuan teknologi tersebut dalam menyebarkan informasi sesat.

    Salah satu fitur Apple Intelligence adalah merangkum notifikasi berita untuk pengguna. Fitur itu lalu mengeluarkan ringkasan notifikasi aplikasi BBC News yang tidak akurat terkait semifinal Kejuaraan Dart Dunia PDC.

    Dalam notifikasi itu, sistem AI Apple secara keliru mengklaim pemain dart Inggris Luke Littler telah memenangkan kejuaraan. Insiden itu terjadi sehari sebelum final turnamen sebenarnya, yang dimenangkan Littler.

    Kemudian, hanya beberapa jam setelah insiden itu, pemberitahuan terpisah yang dihasilkan oleh Apple Intelligence secara keliru mengklaim bahwa legenda tenis Rafael Nadal telah mengaku sebagai gay.

    BBC telah mencoba selama sekitar satu bulan agar Apple memperbaiki masalah tersebut. Stasiun penyiaran negara bagian Inggris itu mengajukan keluhan kepada Apple pada Desember lalu.

    Kala itu, fitur AI Apple menghasilkan berita utama palsu yang menyatakan bahwa Luigi Mangione, pria yang ditangkap setelah pembunuhan CEO perusahaan asuransi kesehatan UnitedHealthcare Brian Thompson di New York, telah menembak dirinya sendiri. Padahal, kejadian ini tidak pernah ada.

    Apple tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar ketika dihubungi oleh CNBC International. Pada Senin (6/1) lalu, Apple mengatakan kepada BBC bahwa mereka sedang mengerjakan pembaruan untuk menyelesaikan masalah dengan menambahkan klarifikasi yang menunjukkan kapan Apple Intelligence bertanggung jawab atas teks yang ditampilkan dalam notifikasi. Saat ini, notifikasi berita yang dihasilkan muncul langsung dari sumbernya.

    “Fitur-fitur Apple Intelligence masih dalam versi beta dan kami terus melakukan perbaikan dengan bantuan umpan balik pengguna,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada BBC, dikutip dari CNBC International, Kamis (9/1/2025).

    Apple menambahkan bahwa pihaknya mendorong pengguna untuk melaporkan kekhawatiran jika mereka melihat “ringkasan pemberitahuan tak terduga.”

    BBC bukan satu-satunya organisasi berita yang terpengaruh oleh Apple Intelligence yang merangkum pemberitahuan berita secara tidak akurat. Pada November lalu, fitur tersebut mengirimkan pemberitahuan yang diringkas oleh AI yang secara keliru mengklaim bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah ditangkap.

    Kesalahan tersebut ditandai di aplikasi media sosial Bluesky oleh Ken Schwencke, editor senior di situs jurnalisme investigatif ProPublica.

    CNBC International telah menghubungi BBC dan The New York Times untuk memberikan komentar mengenai usulan solusi Apple terhadap masalah misinformasi pada fitur AI-nya.

    Masalah Misinformasi AI

    Sebelumnya, Apple memuji ringkasan notifikasi yang dihasilkan AI sebagai cara efektif untuk mengelompokkan dan menulis ulang pratinjau notifikasi aplikasi berita menjadi satu peringatan di layar kunci pengguna.

    Ini adalah fitur yang menurut Apple dirancang untuk membantu pengguna memindai notifikasi mereka untuk mengetahui detil penting dan mengurangi rentetan pembaruan yang banyak diketahui oleh banyak pengguna smartphone.

    Namun, para pakar menyebut AI saat ini masih sering mengalami ‘halusinasi’, yakni merespons perintah dengan jawaban berisi informasi palsu atau menyesatkan.

    “Saya menduga Apple tidak akan sendirian dalam menghadapi tantangan dengan konten yang dihasilkan AI. Kami telah melihat banyak contoh layanan AI yang dengan percaya diri mengatakan kebohongan, yang disebut ‘halusinasi’,” kata Ben Wood, kepala analis di firma riset pasar yang berfokus pada teknologi CCS Insights.

    Dalam kasus Apple, karena AI mencoba menggabungkan notifikasi dan menyingkatnya agar hanya menampilkan ringkasan informasi dasar, AI menggabungkan kata-kata tersebut sedemikian rupa sehingga tidak secara akurat mengkarakterisasi peristiwa tersebut. Sayangnya, AI menyajikannya seakan-akan sesuai fakta.

    “Apple mempunyai kerumitan tambahan dalam mencoba memampatkan konten menjadi ringkasan yang sangat singkat, yang akhirnya memberikan pesan yang salah,” kata Wood.

    “Apple pasti akan berusaha mengatasi hal ini sesegera mungkin, dan saya yakin para pesaingnya akan mengawasi dengan cermat untuk melihat bagaimana responsnya,” ia menambahkan.

    Sebagai informasi, AI-generatif bekerja dengan mencoba menemukan jawaban terbaik atas pertanyaan atau perintah yang dimasukkan oleh pengguna, dengan mengandalkan sejumlah besar data yang digunakan untuk melatih model bahasa besar (LLM) yang mendasarinya.

    Terkadang AI mungkin tidak keliru dalam memberikan penjelasan. Namun karena telah diprogram untuk selalu memberikan respons terhadap permintaan pengguna, hal ini dapat menyebabkan AI berada di posisi halusinasi.

    Tidak jelas kapan penyelesaian Apple terhadap bug dalam fitur ringkasan notifikasi akan diperbaiki. Namun, hal ini bisa berdampak petaka, sebab berpotensi menggiring opini yang salah.

    (fab/fab)

  • Prabowo Luncurkan Sistem Canggih 17 Agustus, Pantau Transaksi Warga RI

    Prabowo Luncurkan Sistem Canggih 17 Agustus, Pantau Transaksi Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan suatu sistem yang super canggih hasil pengembangan government technology atau Govtech Indonesia.

    Sistem itu kata dia akan bisa memantau seluruh transaksi elektronik atau digital masyarakat, termasuk data-data perjalanan. Data itu akan dipantau untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat supaya memenuhi kewajiban perpajakannya.

    “Dia mau ini program sudah jalan di Agustus dan kita harus kerja around the clock untuk buktikan ini, karena ini menyangkut game changer untuk Indonesia, karena kita bicara masalah pajak karena penerimaan pajak tidak maksimal,” kata Luhut saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Sistem baru hasil pengembangan govtech itu kata dia akan mengintegrasikan seluruh sistem digital yang saat ini telah dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan dan cukai.

    Selain itu, sistem ini kata dia juga akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti untuk kepentingan bantuan langsung tunai. Data-data penerimanya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar.

    “Semua nanti targeted jadi tentang BLT pun harus buka bank account, dan dia harus belanjakan uang ini dengan arahan pemerintah misal di desa beli telur, ayam, dan sebagainya, itu akan ada barcode dibuat,” tutur Luhut.

    Secara konsep, dia mengatakan, sistem ini nantinya akan serupa seperti aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat Pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya.

    “Kita belajar dari Covid, hp anda akan tunjukkan ke mana saja anda bergerak. Di sini juga sama kalau sekarang anda sering ke Bali berarti kau punya uang, enggak mungkin enggak punya uang jalan ke situ apalagi banyak traveling ke luar negeri, jadi teknologi ini akan memberikan kita bantuan lebih jauh,” tegasnya.

    Data transaksi e-commerce pun juga akan tercatut ke dalam sistem untuk memudahkan pemerintah memperluas basis pemajakannya. Termasuk juga untuk memblokir layanan kemigrasian seperti pembuatan paspor ataupun perizinan berusaha bila selama ini tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

    “Ini yang buat sistem ini anak-anak Indonesia, ada 300 sekarang yang kerja di LKPP, di Peruri, Telkom sana dan presiden kemarin malam sudah setuju ketemu mereka kira-kira 2-3 minggu dari sekarang setelah sistem ini terbentuk, jadi ini sistem bukan baru,” kata Luhut.

    Luhut mengatakan, sebelum sistem ini diluncurkan pihaknya akan ke India, karena negara itu kata dia sudah memiliki sistem yang serupa untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya saat pengimplementasian.

    “Tim nanti akan ke India dalam 10 hari ke depan dan presiden sudah perintah untuk itu kita belajar dari pengalaman India walaupun kita sudah banyak kesepahaman juga. Tapi kita perlu lesson learned dari India, kita pakai untuk kurangi kemungkinan-kemungkinan kita buat kesalahan,” tutur Luhut

    (arj/mij)

  • Proposal Apple Ditolak, Nasib iPhone 16 Makin Gak Jelas

    Proposal Apple Ditolak, Nasib iPhone 16 Makin Gak Jelas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perwakilan Apple baru saja bertemu dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Kepada Kementerian Investasi dan BKPM, Apple menyatakan akan membangun fasilitas produksi aksesoris AirTag senilai US$ 1 miliar (Rp 16,2 triliun) di Batam, Indonesia.

    Tapi menurut Kementerian Perindustrian rencana Apple membuka fasilitas produksi itu tak bisa dikaitkan dengan izin sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dibutuhkan untuk menjual iPhone 16 di Indonesia.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa AirTag yang akan diproduksi oleh mitra Apple di Batam, bukan bagian dari produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) sehingga tidak ada kaitannya dengan perhitungan TKDN untuk produk HKT Apple termasuk iPhone dan iPad.

    “Secara tegas Permenperin No. 29/2017 ini adalah turunan Permenkominfo yang mengatur minimum threshold (batas minimal) yang diwajibkan kepada seluruh produsen HKT agar bisa mendapatkan sertifikat TKDN dan pada gilirannya bisa mendapat izin edar,” ujar Menperin saat konferensi pers di Kantor Kemenperin, Rabu (9/1/2025).

    Oleh karena itu, sertifikat TKDN untuk iPhone dan iPad hanya bisa diberikan untuk proses produksi dan komponen yang merupakan bagian langsung dari produk tersebut.

    Ia menyebut, Kemenperin tidak punya dasar untuk mengeluarkan sertifikasi TKDN untuk produk-produk Apple, khususnya iPhone 16. Artinya sampai saat ini nasib iPhone 16 masih belum jelas karena belum memenuhi syarat TKDN dari Kemenperin.

    “Jadi kalau kita lihat aturannya, belum bisa atau belum boleh, tidak ada dasar Kemenperin untuk bisa mengeluarkan sertifikasi TKDN dalam rangka Apple bisa memiliki izin edar di Indonesia. Karena tidak ada keterkaitannya langsung [pabrik AirTag],” jelas Menperin.

    Dalam pertemuan dengan Apple, Kemenperin membahas proposal yang telah diajukan pada Senin (6/1/2025). Pihaknya memberikan counter proposal atas sejumlah poin yang diajukan oleh Apple.

    Apple, kata Menperin, telah menyampaikan sebuah angka nilai investasi inovasi kepada pihaknya, tapi nilai yang disampaikan tersebut masih di bawah apa yang menjadi perhatian teknokratis.

    “Dalam negosiasi dengan Apple, Kemenperin sudah menyampaikan counter proposal dan sebuah angka investasi yang dihitung secara teknokratis dan hati-hati dan sekarang masih menjadi pembahasan internal Apple,” jelasnya.

    Meski demikian, Menperin menghargai investasi Apple yang memproduksi AirTag di Batam, Indonesia

    Pabrik produksi AirTag milik Apple di Batam nantinya akan melalui vendor bernama Luxshare ICT yang berasal dari Tiongkok.

    “Dia tetap membangun manufaktur itu yang kita hargai. Terus nanti produk dari ICT yang memproduksi AirTag itu akan di ekspor, membuat devisa, itu betul-betul kami hargai.” pungkasnya.

    (dem/dem)

  • Waspada Telegram Palsu, Akun Bisa Langsung Dibobol

    Waspada Telegram Palsu, Akun Bisa Langsung Dibobol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Telegram jadi modus baru penipuan online. Para penipu akan membuat tawaran Telegram Premium palsu untuk mendapatkan informasi akun para korbannya.

    Laporan Kaspersky menyebutkan sejumlah modus terkait Telegram Premium. Pakar keamanan perusahaan, Olga Svistunova menjelaskan penipuan ini terdeteksi dilakukan secara global, karena menggunakan beberapa bahasa tertentu.

    “Skema phishing yang memanfaatkan topik Telegram Premium telah diamati dalam beberapa bahasa, yang menunjukkan bahwa para pelaku beroperasi secara global. Bahkan jika penipuan ini belum mencapai wilayah tertentu, ada kemungkinan mereka akhirnya bisa sampai ke sana,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/1/2025).

    Salah satu modusnya adalah penipu akan mengirimkan pesan yang seakan berasal dari orang di kontak korbannya. Kemungkinan akun Telegram itu sudah diretas sebelumnya.

    Pesan akan berisi tawaran hadiah langganan Telegram Premium. Terdapat link phishing di bagian bawah pesan yang meminta masuk ke Telegram.

    Saat kode dipindai atau memasukkan kredensial, maka jadi gerbang masuk para pelaku. Mereka akan bisa masuk ke akun korban dan mengakses detil login, password, dan autentikasinya.

    Modus lain adalah mengirimkan link palsu ke dalam email korban. Tawarannya masih sama yakni mendapatan langganan Telegram Premium, namun harus ikut dalam sejumlah langkah dengan masuk ke situs tertentu yang sebenarnya adalah web phishing.

    “Oleh karena itu, selama musim liburan, sangat penting untuk tetap berhati-hati dan skeptis terhadap penawaran yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selain itu, pastikan pengaturan keamanan dan privasi Telegram Anda mutakhir, dan perangkat Anda memiliki solusi keamanan yang kuat,” kata Svistunova.

    Kaspersky juga membagikan tips untuk terhindar dari modus Telegram Palsu. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Periksa ulang link yang dikirimkan, termasuk alamat yang disematkan pad hyperlink

    2. Verifikasi link dari kontak

    3. Berlangganan layanan melalui kanal resmi

    4. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk melindungi akun saat telah disusupi orang tak dikenal

    5. Memahami metode yang digunakan pelaku kejahatan siber

    6. Gunakan aplikasi resmi dari sumber yang resmi

    (fab/fab)

  • Bandar Kripto Bangkrut Dibuang, Nasibnya Tinggal Tunggu Waktu

    Bandar Kripto Bangkrut Dibuang, Nasibnya Tinggal Tunggu Waktu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pendiri Terraform Labs, Do Kwon, sempat luntang-lantung karena Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) sama-sama ingin mengadili kasusnya.

    Setelah menjalani hukuman pemalsuan paspor di Montenegro, pengadilan setempat akhirnya memutuskan Kwon diekstradisi ke AS. Padahal, sebelumnya sempat diputuskan Do Kwon diekstradisi di kampung halamannya di Korsel.

    Kabar terbarunya, pengadilan di AS untuk kasus penipuan Kwon dijadwalkan secara tentatif pada Januari 2026 mendatang.

    Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi jaksa penuntut dan pengacara Kwon untuk meninjau kumpulan data berukuran enam terabyte yang diperkirakan akan dihasilkan selama proses penemuan.

    Dalam sidang awal di Manhattan pada Rabu (8/1) kemarin, jaksa utama Jared Lenow mengatakan kepada pengadilan bahwa pemerintah diperkirakan akan menghadapi penundaan tambahan karena tantangan dalam mengakses informasi terenkripsi dan membuka 4 ponsel yang disediakan oleh otoritas Montenegro ketika mereka mengekstradisi Kwon ke AS pada 31 Desember lalu.

    Lenow menambahkan bahwa pemerintah juga harus menerjemahkan materi yang diambil dari bahasa Korea asli Kwon, dikutip dari Coindesk, Kamis (9/1/2025).

    Hakim Distrik Paul Engelmayer dari Distrik Selatan New York (SDNY) mengatakan bahwa penjadwalan persidangan selama lebih dari satu tahun sejak konferensi awal baru pertama kali ia alami selama karirnya menjadi hakim.

    Ia mengatakan kepada pengacara utama Kwon, Michael Ferrara dari Hecker Fink LLP, untuk bertanya kepada kliennya apakah ingin diadili lebih awal. Engelmayer memberi waktu satu minggu kepada pembela untuk meminta tanggal yang lebih awal pada 2025 ini.

    Saat ini Kwon ditahan tanpa jaminan di lembaga pemasyarakatan setempat setelah menghabiskan 22 bulan dalam tahanan di Montenegro.

    Pekan lalu, Kwon mengaku tidak bersalah atas 9 dakwaan yang menuntutnya melakukan penipuan sekuritas, penipuan online, penipuan komoditas, dan konspirasi pencucian uang yang berasal dari ledakan ekosistem Terra/LUNA senilai US$40 miliar (Rp 649 triliun) pada 2022 silam.

    Kwon dan perusahaannya didakwa melakukan penipuan perdata oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada tahun 2023, dan kemudian dinyatakan bersalah oleh hakim New York.

    Bersama-sama, mereka diperintahkan untuk membayar denda dan pencabutan sebesar US$4,5 miliar (Rp 73 triliun), dengan Kwon sendiri menyumbang US$200 juta (Rp 3,2 triliun). Terraform Labs telah mengajukan kebangkrutan.

    Konferensi status berikutnya dalam kasus ini dijadwalkan pada 6 Maret pukul 11.00 ET.

    (fab/fab)

  • Kiamat Paspor Meluas ke Tetangga RI, Ini Penggantinya

    Kiamat Paspor Meluas ke Tetangga RI, Ini Penggantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara diketahui mulai meninggalkan paspor fisik. Mereka menggantikannya dengan teknologi face recognition.

    Salah satunya adalah negara tetangga Indonesia, Singapura. Masyarakat setempat yang akan berpergian ke luar negeri tidak perlu lagi membawa paspor.

    Bukan hanya masyarakat, turis mancanegera yang masuk ke Singapura juga hanya perlu menunjukkan wajah saat keberangkatan. Pemerintah setempat mengklaim 1,5 juta orang sudah menggunakan sistem tersebut.

    Selain Singapura, beberapa negara diketahui juga mulai mengadopsi teknologi face recognition untuk pengganti passpor. Mengutip Wired, negara tersebut mulai dari Finalndia, Kanada, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, India, Inggris, dan Italia.

    Nampaknya face recognition akan kian banyak digunakan di masa depan. “Teknologi ini akan jadi metode mainstream untuk melakukan perjalanan dalam waktu dekat,” kata Athina Ioannou, dosen di University of Surrey, Inggris.

    Salah satunya adalah saat pandemi Covid-19 yang mendorong penggunaan face recognition. Karena saat itu masyarakat dunia diharuskan beraktivitas tanpa kontak, termasuk untuk perjalanan.

    Sebagai informasi, data wajah jadi salah satu data yang tersimpan pada chip NFC di e-paspor. Dengan begitu metode facial recignition dapat mengenali identitas seseorang yang bepergian ke luar negeri.

    Penggunaan face recognition diharapkan bisa memangkas waktu tunggu dan hambatan lain. Namun ini juga mengundang risiko baru soal keamanan.

    Misalnya risiko kebocoran data. Ini memungkinkan adanya aktivitas mata-mata pada penumpang perjalanan.

    (fab/fab)

  • Warga RI Kecanduan Judi Online, Pemerintah Lakukan Ini

    Warga RI Kecanduan Judi Online, Pemerintah Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BBPIK) Aries Marsudiyanto. Keduanya membicarakan banyak hal, termasuk soal penanganan judi online.

    Aries menyebut penanganan judi online sudah cukup baik. Diharapkan pemberantasannya bisa terus dilanjutkan hingga akar-akaran.

    “Koordinasi dengan Komdigi banyak hal yang memang harus kita perbaiki. Salah satunya tadi kita cukup menarik berbicara tentang judi online yang sekarang sudah mulai berjalan dengan baik, kita berharap pemberantasan itu harus dilanjutkan terus tanpa pandang bulu sampai ke akar-akarnya,” jelas Aries, di kantor Komdigi, Kamis (9/1/2025).

    Selain itu, keduanya juga membicarakan kesiapan IT di tiap kementerian, lembaga, dan badan terkait. Misalnya memperbarui hardware dan software yang digunakan.

    “Ini kita bicara lebih jauh supaya sistem mekanisme tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan efisien, cepat, transparan. Jadi teknologi sangat penting sekali,” ungkapnya.

    Aries juga menekankan untuk memberantas kebocoran, korupsi, dan manipulasi. Jadi bisa meningkatkan kinerja Komdigi sendiri.

    Dalam kesempatan yang, Meutya menjelaskan pihaknya akan melakukan MoU untuk mengawal program yang ada di dalam Komdigi. Pihaknya sangat berkomitmen untuk bekerja sama dan transparan agar program bisa tepat sasaran dan efisien.

    “Kami komit untuk selalu bekerja sama, terbuka, dan transparan agar program-program baik yang dilakukan oleh Kementerian ini juga bisa tepat sasaran dan efisien,” jelas Meutya.

    “Kata kunci dari Presiden yang selalu beliau sampaikan adalah bagaimana kita bisa mencapai efisiensi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan nilai transaksi uang judi online mencapai Rp 900 triliun. Transaksi tersebut tercatat selama tahun 2024.

    “Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan perputaran judi online di Indonesia telah mencapai kurang lebih Rp 900 triliun di tahun 2024,” kata Budi Gunawan dalam konferensi pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring di Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (21/11) lalu.

    Sementara itu, dia melanjutkan jumlah orang yang bermain judi online pada periode yang sama mencapai 8,8 juta orang. Mayoritas dari mereka adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

    Pemerintah sudah mengambil langkah drastis dalam upaya pemberantasan judi online. Dalam hal ini, Komdigi menggandeng beberapa lembaga negara lain.

    Beberapa upaya yang sudah dilakukan adalah memutus jalur internet ke/dari Filipina dan Kamboja, memblokir situs bermuatan judi online, memblokir rekening bank dan akun e-wallet terkait judi online, memblokir beberapa VPN gratis, hingga mengusut aksi-aksi judi online di lingkungan pemerintahan.

    (fab/fab)