Category: CNBCindonesia.com Tekno

  • Pejabat Pemerintah Diisi Bocah Kemarin Sore, Elon Musk Makin Kacau

    Pejabat Pemerintah Diisi Bocah Kemarin Sore, Elon Musk Makin Kacau

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk terang-terangan memamerkan kekuasaannya setelah masuk ke pemerintahan Donald Trump. Orang terkaya dunia yang ditunjuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) tersebut langsung diberikan akses penuh ke informasi sensitif pemerintah dan data privasi jutaan warga Amerika Serikat (AS).

    Bisa dibilang saat ini DOGE merupakan salah satu lembaga pemerintah dengan kekuasaan paling banyak. Namun, orang-orang yang menduduki jabatan strategis di DOGE ternyata masih muda dan tidak berpengalaman.

    Setidaknya ada 6 engineer dengan usia 19-24 tahun yang dimasukkan Musk sebagai pejabat DOGE, menurut laporan Wired. Mereka memiliki sedikit pengalaman atau sama sekali tidak memiliki pengalaman di pemerintahan sebelumnya.

    Tugas mereka sesuai amanat Trump adalah memodernisasi teknologi dan software federal untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas pemerintahan.

    Wired melaporkan bahwa setidaknya ada 1 engineer di tim DOGE yang saat ini masih kuliah. Ada 2 engineer yang terkait dengan miliarder Peter Thiel, seorang investor dan pengusahan teknologi yang selama ini terang-terangan anti-demokrasi.

    “Bisa dilihat bahwa oknum-oknum yang [sebelumnya] bukan pejabat publik kini mendapat akses ke data sensitif di pemerintahan,” kata Don Moynihan, profesor kebijakan publik dari University of Michigan dalam wawancara bersama Wired, dikutip dari People, Selasa (4/2/2025).

    “Kongres tak memiliki kemampuan untuk mengintervensi dan mengawasi apa yang sebenarnya terjadi, karena orang-orang ini bukan pekabat publik yang bertanggung jawab. Rasanya seperti pengambilalihan pemerintah ke tangan orang terkaya di dunia,” ia menambahkan.

    Sebelumnya, CNN International melaporkan bahwa staf DOGE mencoba mengakses informasi rahasia dari Lembaga Pengembangan Internasional AS (USAID). Orang-orang di USAID yang mencoba menghalangi upaya tersebut karena kekhawatiran atas keamanan para staf DOGE akhirnya diminta cuti sesegera mungkin.

    AP mengonfirmasi bahwa staf DOGE saat ini sudah bisa mengakses berbagai materi yang mereka inginkan, termasuk laporan-laporan intelijen.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga baru-baru ini menyerahkan kunci sistem pembayaran federal ke perwakilan DOGE. Sistem itu menyimpan data sensitif jutaan warga AS, menurut ABC News.

    Sebelum diizinkan Bessent, seorang pejabat Kementerian Keuangan telah menolak permintaan dari tim Musk untuk mengakses sistem pembayaran. Pejabat itu juga lantas dipaksa untuk cuti, lalu kemudian mengumumkan pensiun.

    Senator Massachusetts Elizabeth Warren dari Partai Demokrat mengirimkan surat ke Bessent pada akhir pekan lalu yang menunjukkan kekhawatiran atas hal ini.

    “Saya cemas bahwa salah satu tindakan pertama Anda setelah menjabat menteri adalah menyerahkan sistem yang sangat sensitif terkait data personal jutaan warga AS dan fungsi kunci pemerintah ke miliarder dan sejumlah pengikutnya yang tak terkualifikasi,” kata dia dalam suratnya.

    “Pengontrolan sistem itu memungkinkan pemerintahan Trump secara ilegal memangkas pembayaran ke jutaan warga AS, membawa risiko terhadap keamanan finansial keluarga dan pebisnis berdasarkan favoritisme politik,” ia menambahkan.

    Warren juga memperingatkan data personal jutaan warga AS dilindungi oleh hukum.

    Selain mengakses data sensitif pemerintah dan warga AS, Musk juga mulai berbuat semena-mena terhadap karyawan yang bekerja di Office of Personnel Management (OPM) dan General Services Administration (GSA).

    DOGE melakukan pemangkasan terhadap banyak pegawai negeri dengan tujuan yang tidak jelas. Hal ini tentu berbasis restu dari Trump yang mengatakan tujuannya untuk membentuk “pemerintahan yang lebih kecil, efisien, dan dengan birokrasi yang lebih simpel”.

    (fab/fab)

  • Komdigi Siapkan Internet 100 Mbps Harga Rp 100 Ribu, Begini Caranya

    Komdigi Siapkan Internet 100 Mbps Harga Rp 100 Ribu, Begini Caranya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap rencana lelang frekuensi untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA). Frekuensi yang akan dilelang ada spektrum 1,4 Ghz dengan lebar 80 Mhz yang disebut untuk kebutuhan internet murah.

    Frekuensi tersebut akan digunakan untuk layanan internet rumah serta mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

    Mengenai klaim internet murah, Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni menjelaskan pernyataan tersebut berdasarkan hasil kajian yang ada.

    “Ya, karena ini kan apa ya sebagai akses ya kelihatannya dari teknologi yang menurut ITU ini benar-benar bisa memberikan aspek yang murah kepada masyarakat. Itu dari kajian sih,” ujar Wayan ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (4/2/2025).

    Pemerintah akan mendorong agar frekuensi tersebut dimanfaatkan untuk akses internet murah dan cepat. Target kecepatan layanan internet bagi penyedia layanan BWAadalah 100 Mbps dengan harga Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.

    “Kalau tarif Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu lah harapan kami. Jadi ingat ini bukan untuk seluler. Jadi sebenarnya kalau mereka akan membangun di sini, dia harus bawa fiber optik dulu, lalu dia naikkan [pancarkan] ke rumah-rumah lewat akses internet,” kata Wayan.

    Ia menjelaskan bahwa internet murah ini solusinya adalah dengan melelang frekuensi 1,4 Ghz. Karena itu, lelang frekuensi 1,4 Ghz yang ingin didahulukan. Kemungkinan target lelang ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga Februari 2025.

    “Kalau peraturan menterinya bisa segera sesuai jadwal, kemungkinan minggu ketiga Februari,” kata Wayan.

    Ia menyebut bahwa pihaknya akan mengundang semua perusahaan yang memiliki izin jaringan tetap Packet Switched. “Nanti operator yang memiliki izin itu kami akan undang,” jelasnya. Khusus untuk jartap [jaringan tetap] block packed switch. Bukan untuk seluler ya, seluler nanti diberikan lagi,” imbuhnya.

    Ketika ditanya mengenai berapa pemenang, melihat konsep yang ada saat ini, frekuensi 80 Mhz dibagi untuk tiga blok wilayah. Dengan demikian kemungkinan pemenang masih tiga.

    (dem/dem)

  • Perintah Trump, Calon Pembeli TikTok Sudah Ditentukan

    Perintah Trump, Calon Pembeli TikTok Sudah Ditentukan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nasib TikTok di Amerika Serikat (AS) belum sepenuhnya jelas. Presiden AS Donald Trump memang membatalkan blokir TikTok yang mulanya dijadwalkan pada 19 Januari 2025.

    Namun, Trump tetap mendorong layanan di bawah ByteDance asal China tersebut untuk menyerahkan 50% kepemilikannya di AS kepada investor asal negeri Paman Sam.

    Terbaru, Trump menandatangani perintah eksekutif yang meminta pembentukan dana abadi alias sovereign wealth fund (SWF) hingga tahun depan. Ia mengatakan SWF tersebut berpotensi untuk membeli TikTok.

    Jika terbentuk, SWF itu juga dikatakan bisa menempatkan AS berbarengan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki entitas serupa di Timur Tengah dan Asia.

    Tujuannya untuk membuat investasi langsung dalam mengelola uang pemerintah, dikutip dari Reuters, Selasa (4/2/2025).

    Dalam perintahnya, Trump meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan untuk menyodorkan rencana pembentukan SWF itu dalam 90 hari. Di dalamnya termasuk rekomendasi terkait mekanisme pendanaan, strategi investasi, struktur pendanaan, dan model aturannya.

    Biasanya, SWF dibentuk untuk mengelola investasi dari surplus anggaran. Namun, AS mengoperasikannya ketika negara mengalami defisit. Pembentukan SWF ini nantinya akan membutuhkan persetujuan dari Kongres.

    “Kami akan menciptakan banyak kekayaan untuk pendanaan,” kata Trump. “Menurut saya sudah waktunya negara memiliki SWF,” ia menambahkan.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan SWF akan dibentuk dalam waktu 12 bulan. Ia mengatakan akan memonetisasi aset dari pembukuan AS untuk masyarakat AS.

    “Akan ada kombinasi dari aset likuid, aset yang kami miliki di negara ini untuk kepentingan rakyat AS,” ia menuturkan.

    (fab/fab)

  • BMKG Mau Pakai AI Prediksi Cuaca di RI, Ternyata Ini Alasannya

    BMKG Mau Pakai AI Prediksi Cuaca di RI, Ternyata Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bakal memanfaatkan peran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk memprediksi kondisi cuaca di Indonesia. Hal ini ditandai dengan rencana melakukan studi kelayakan untuk peningkatan akurasi dan penguatan sistem layanan BMKG melalui kolaborasi strategis di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

    Studi itu akan dilakukan bekerja sama dengan Tomorrow Indonesia (PT Enviromental Intelligence Indonesia / EII). BMKG dan Tomorrow Indonesia pun telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama di bidang meteorologi dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk studi itu.

    “Bagaimana kita mengembangkan sistem prediksi berbasis AI dan ke depan dapat meningkatkan akurasi informasi khususnya di bidang meteorologi cuaca baik cuaca publik, maritim, maupun penerbangan,” kata Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangan resmi, Selasa (4/2/2025).

    “Kerja sama yang dilakukan mencakup beberapa aspek penting seperti bagaimana mengembangkan sistem prediksi berbasis AI, kolaborasi ilmiah dan teknis di bidang meteorologi; pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan data meteorologi dan teknologi pendukungnya. Penandatanganan ini merupakan langkah strategis dalam penyelenggaraan layanan informasi meteorologi yang cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah di pahami di berbagai sektor,” jelasnya.

    Dia menuturkan, dalam memberikan layanan cuaca khusus di darat maupun laut untuk kepentingan Indonesia diperlukan infrastruktur yang andal, sumber daya manusia yang kompeten, serta inovasi teknologi yang berkelanjutan. Sehingga, imbuh dia, kolaborasi dengan Tomorrow Indonesia menjadi langkah strategis dalam meningkatkan layanan meteorologi di Indonesia.

    Tak hanya itu, menurut Andi, kerja sama ini mendukung visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita dan mendukung Indonesia Emas 2045. Yakni, sambungnya, peran BMKG dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan risiko bencana. Di mana, pada Asta Cita ke-8 menekankan harmoni antara manusia, lingkungan, dan budaya. 

    “Melalui kerja sama ini, diharapkan akan tercipta solusi inovatif dalam penyediaan data dan layanan meteorologi yang lebih efektif serta meningkatkan efisiensi dalam aspek operasional di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat UU No 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengatur tugas dan fungsi BMKG dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat,” sebutnya.

    “BMKG berperan krusial dalam manajemen bencana melalui pengembangan sistem deteksi dini, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat guna mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih efektif,” tambah Andri.

    Foto: BMKG-PT EII Teken MoU dan PKS Kembangkan Sistem Prediksi Meteorologi Berbasis AI pada Selasa (4/2/2025). (Dok. BMKG)
    BMKG-PT EII Teken MoU dan PKS Kembangkan Sistem Prediksi Meteorologi Berbasis AI pada Selasa (4/2/2025). (Dok. BMKG)

    (dce/dce)

  • Komdigi Jawab Peluang Ada Operator Internet Wireless Baru

    Komdigi Jawab Peluang Ada Operator Internet Wireless Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital menjawab perihal potensi hadirnya operator internet wireless (nirkabel) baru di Indonesia karena wacana lelang frekuensi untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA).

    Sebelumnya Komdigi telah mengumumkan rencana lelang frekuensi untuk layanan BWA. Adapun frekuensi yang akan dilelang ada spektrum 1,4 Ghz dengan lebar 80 Mhz.

    Untuk diketahui layanan BWA adalah layanan internet tanpa kabel yang terbatas di wilayah tertentu. Layanan BWA yang dulu sempat populer adalah Bolt dan IM2. Namun, perkembangan layanan internet operator seluler membuat BWA ditinggalkan. Semua layanan BWA pun tutup dan frekuensi khusus BWA di 2,3 GHz dikembalikan ke pemerintah.

    Wayan Toni Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi menjelaskan alasan pemerintah mau menghidupkan BWA kembali. Alasannya karena untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband.

    Ketika ditanya mengenai kehadiran operator baru atau yang sudah ada (existing) yang akan mengikuti lelang, ia menyebut bahwa pihaknya akan mengundang semua perusahaan yang memiliki izin jaringan tetap Packet Switched.

    “Nanti operator yang memiliki izin itu kami akan undang,” ujar Wayan ditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Senayan, Selasa (4/2/2025). “Khusus untuk jartap [jaringan tetap] block packed switch. Bukan untuk seluler ya, seluler nanti diberikan lagi,” imbuhnya.

    izin jaringan seluler saat ini dipegang oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk., PT XL Axiata Tbk., dan PT Smart Telecom. Berdasarkan laman Dittel Komdigi, saat ini ada 402 perusahaan yang memiliki Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched ada 402. Beberapa perusahaan yang ada di dalam daftar adalah Telkomsel, XL, dan anak usaha Indosat, PT Aplikasi Lintasarta.

    Ia menjelaskan bahwa seleksi frekuensi 1,4 GHz, saat ini sedang meminta masukan dari masyarakat. Pihaknya juga sedang menyiapkan RKM tentang standardisasi perangkat broadband wireless access di 1,4 Ghz.

    (dem/dem)

  • Gagal Total, Begini Pengakuan Jujur Pencipta ChatGPT

    Gagal Total, Begini Pengakuan Jujur Pencipta ChatGPT

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pada November 2023 lalu, OpenAI yang merupakan perusahaan di balik layanan AI populer ChatGPT mengumumkan pemecatan terhadap sang pendiri sekaligus CEO.

    Setelah drama sengit yang berlangsung selama 5 hari, Altman akhirnya kembali menguasai OpenAI dan melakukan perombakan internal.

    Baru-baru ini, Altman membuat pengakuan jujur soal pemecatannya kala itu. Ia mengatakan insiden tersebut merupakan mimpi buruk. 

    Dalam blog resminya, Altman mengatakan pemecatan dilakukan secara tiba-tiba lewat panggilan video. Tak lama kemudian direksi mengumumkan keputusan itu.

    “Lebih dari setahun lalu, pada hari Jumat, hal utama yang salah adalah saya dipecat tiba-tiba lewat panggilan video dan setelah menutup telepon, dewan direksi menerbitkan postingan soal itu,” tulis Altman dikutip Selasa (4/2/2025).

    Saat pemecatan itu berlangsung, Altman tengah berada di Las Vegas. Di kamar hotelnya dia merasa seperti menjalani mimpi buruk dan waktu-waktu yang cukup gila.

    Menurutnya, saat itu, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Termasuk memberikan jawaban yang memuaskan soal pemecatannya.

    Keputusan pemecatan itu, dia menyebutnya sebagai kegagalan besar mengelola orang-orang dengan tujuan baik termasuk dirinya.

    “Melihat ke masa lalu, saya berharap telah melakukan hal berbeda dan ingin mempercayai sekarang saya merupakan pemimpin terbaik dan lebih bijaksana dari setahun lalu,” jelasnya.

    Berkaca dari kejadian itu, menurutnya dewan perlu memiliki sudut pandang yang beragam dan luas. Tata kelola baik butuh kepercayaan dan kredibilitas.

    OpenAI terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sekarang, pria 39 tahun itu mengatakan perusahaannya bekerja dengan lebih kohesif dan positif.

    Banyak capaian yang digapai OpenAI. Termasuk mengantongi lebih dari 300 juta pengguna aktif.

    “Kami terus mengeluarkan teknologi ke dunia yang seperti disukai orang dan memecahkan masalah nyata,” tutur Altman.

    Baru-baru ini, OpenAI kembali ditimpa ‘tekanan’ dari kemunculan AI DeepSeek asal China. Menanggapi hal tersebut, OpenAI mengatakan akan menyelidiki apakah DeepSeek menggunakan tool-nya secara ilegal. 

    Namun, Altman sendiri memuji kecanggihan DeepSeek. Ia mengatakan DeepSeek “jelas merupakan model yang hebat”.

    (fab/fab)

  • Video: AS Siapkan Dana Kekayaan Negara untuk Akuisisi TikTok

    Video: AS Siapkan Dana Kekayaan Negara untuk Akuisisi TikTok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk dana kekayaan negara yang bisa digunakan untuk membeli Tiktok. Dana ini akan dibuat dalam 12 bulan ke depan oleh Departemen Keuangan dan Perdagangan AS, meskipun mekanismenya masih belum jelas.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (04/02/2025).

  • Bisnis Internet Gagal Mau Dihidupkan Komdigi, Ahli: Sudah Ada Kajian?

    Bisnis Internet Gagal Mau Dihidupkan Komdigi, Ahli: Sudah Ada Kajian?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan rencana lelang frekuensi untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA). Frekuensi yang akan dilelang ada spektrum 1,4 Ghz dengan lebar 80 Mhz.

    Layanan BWA adalah layanan internet tanpa kabel yang terbatas di wilayah tertentu. Layanan BWA yang dulu sempat populer adalah Bolt dan IM2. Namun, perkembangan layanan internet operator seluler membuat BWA ditinggalkan.

    Semua layanan BWA tutup dan frekuensi khusus BWA di 2,3 GHz dikembalikan ke pemerintah. Bahkan, tiga perusahaan sempat menunggak Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yaitu First Media, Internux (Bolt), dan Jasnita. Izin ketiga perusahaan tersebut akhirnya dicabut oleh pemerintah.

    Pengamat dan Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB, Agung Harsoyo menitipkan beberapa hal sebelum akhirnya melelang 1,4 Ghz untuk layanan BWA. Salah satunya menetapkan dua pemenang secara nasional.

    “Agar terjadi persaingan usaha yang sehat, Kementerian Komdigi dapat menetapkan 2 pemenang lelang frekuensi 1.4 GHz secara nasional. Dengan lebar pita 80Mhz di frekuensi 1,4 GHz memang tidak optimal untuk satu operator menyelenggarakan 5G,” kata Agung dalam keterangannya dikutip Selasa (4/1/2025).

    Dia menjelaskan pemenang lebih satu untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Kerja sama dan spektrum sharing bisa dilakukan dengan adanya UU Cipta Kerja agar bisa menerapkan teknologi 5G.

    Selain itu juga dapat mewujudkan internet cepat 100 Mbps, yang sudah dicita-citakan pihak Komdigi sebelumnya.

    Agung menambahkan untuk mempertimbangkan tiap daerah jika masih memberlakukan skema berdasarkan wilayah. Dengan begitu operator tidak memilih daerah yang menguntungkan saja.

    “Jika Komdigi tak mempertimbangkan daerah yang gemuk dan kurus, maka kecenderungannya operator yang hanya memilih daerah yang menguntungkan saja. Enggan untuk membangun di wilayah yang kurus. Sehingga objektif pemerintah untuk memperluas penetrasi broadband di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau tak tercapai,” kata Agung.

    Internet murah 100 Mbps

    Dari jauh-jauh hari, pihak kementerian memang sering menyuarakan ingin Indonesia punya internet cepat. Bahkan sempat direncanakan internet minimal 100 Mbps.

    Dalam keterangannya, Komdigi menjelaskan layanan BWA adalah akses komunikasi data spektrum frekuensi radio dan diperuntukkan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched menggunakan teknologi International Mobile Telecommunications (IMT).

    Hal ini juga disinggung dalam rencana aturan penggunaan frekuensi 1,4 Ghz. Begitu juga dengan internet murah.

    “Diharapkan terobosan kebijakan ini dapat mendorong hadirnya internet di rumah dengan kecepatan akses sampai dengan 100 Mbps dengan harga layanan yang terjangkau,” tulis Komdigi.

    Kepada CNBC Indonesia, Agung mengatakan internet murah dan cepat merupakan objektif yang mulia. Namun jadi pertanyaan apakah keduanya bisa dicapai dengan lelang 1,4 Ghz.

    “Pertanyaannya kemudian apakah dapat dicapai dengan cara lelang pita frekuensi 1,4 GHz dan bersifat regional (FWA/BWA)? Mudah-mudahan sudah ada kajian terkait hal tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, dia juga menyinggung tiap regulasi melalui kajian Regulatory Impacts Analysis (RIA) yang cermat. Kalau secara akademik, menggunakan framework GRC (Governance, Risk Management, dan Compliance).

    “Termasuk di dalamnya benchmark: bagaimana praktik dan konteks penggunaan pita frekuensi 1,4 GHz di negara-negara lain,” ucap Agung.

    (dem/dem)

  • Video:”Kekuatan” Teknologi AI Lawan Canggihnya Serangan Siber 2025

    Video:”Kekuatan” Teknologi AI Lawan Canggihnya Serangan Siber 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia- Keamanan siber masih menjadi isu penting global di tengah masifnya adopsi teknologi digitalisasi yang masih dihantui beragam jenis serangan siber.

    Dalam upaya meningkatkan kualitas keamanan siber maka Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat dimanfaatkan untuk menjaga keamanan siber. President Director PT ITSEC Asia Tbk (CYBR), Joseph Edi Lumban Gaol menyebutkan AI memiliki kecepatan dan kapasitas keamanan siber yang lebih baik dalam mendeteksi dini ancaman siber.

    AI Generatif dapat mendeteksi dengan cepat “prilaku” aktivitas siber yang mencurigakan serta memberikan respons cepat guna memastikan keamanan siber.

    Seperti apa pemanfaatan AI dalam memperkuat keamanan siber? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan President Director PT ITSEC Asia Tbk (CYBR), Joseph Edi Lumban Gaol dalam Profit,CNBCIndonesia (Selasa, 04/02/2025)

  • VPN Gratis Resmi Ditutup, Microsoft Beberkan Alasannya

    VPN Gratis Resmi Ditutup, Microsoft Beberkan Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Microsoft berencana menutup layanan VPN gratis di aplikasi Defender pada Windows 11, macOS, Android, dan perangkat iOS. Alasannya karena kurangnnya penggunaan dan efektivitas layanan tersebut.

    Pertama kali dilaporkan Windows Latest, Microsoft telah memberitahu pengguna soal penutupan VPN gratis di Defender melalui laman Support perusahaan.

    Pengguna tak bisa lagi mengakses layanan VPN gratis tersebut mulai 28 Februari 2025, dikutip dari TechRadar berdasarkan pengumuman Microsoft, dikutip Selasa (4/1/2025).

    Pengguna masih punya waktu hingga akhir bulan untuk mencari pengganti VPN gratis terbaik. Adapun fitur-fitur di dalam Microsoft Defender yang lain seperti Device Protection, Identity Theft, dan Credit Monitoring (hanya di AS), tak terdampak penutupan tersebut.

    “Tujuan kami adalah memastikan Anda dan keluarga selalu aman di ranah online. Kami secara rutin mengevaluasi penggunaan dan efektivitas fitur-fitur kami. Dengan demikian, kami menghapus fitur VPN dan akan berinvestasi di area-area yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna,” kata Microsoft.

    Jika Anda pernah menggunakan fitur VPN Defender milik Microsoft, pengumuman ini mungkin tidak terlalu mengejutkan. Diluncurkan pada 2023, tool VPN dari Microsoft memang memiliki beberapa keterbatasan dibandingkan layanan VPN lain di pasaran.

    Misalnya, VPN itu tak memungkinkan pengguna memilih lokasi tertentu untuk terhubung ke jaringan privat. Artinya, VPN itu tak bisa digunakan untuk menonton serial televisi favorit dari negara lain yang disensor di negara domisili pengguna.

    Ini bukan pertama kalinya layanan VPN dihapus oleh raksasa teknologi. Sebelumnya, Google menghapus Google VPN pada Juni 2023 untuk alasan serupa.

    VPN Defender juga sejatinya baru tersedia di AS dan Inggris. Sebelumnya Microsoft mengatakan akan membawa fitur itu ke negara-negara lain, tapi sudah keburu tutup usia.

    (fab/fab)