Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com Tekno

  • Telkomsel Siap “Pro Bono” Cover Desa 3T

    Telkomsel Siap “Pro Bono” Cover Desa 3T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Network PT Telkomsel (Persero) Indra Mardiatna menyebut pihaknya optimistis bisa memberikan coverage jaringan internet dari Sabang hingga Merauke.

    Apalagi saat ini Telkomsel memiliki fiber optic di Merauke yang bisa memberikan koneksi untuk seluruh wilayah di Indonesia.

    “BTS (Base Transceiver Station)Merah Putih untuk penetrasi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sifatnya mungkin keuntungannya diabaikan karena berharap bisa mengakselerasi digital di daerah tersebut,” ungkap dia dalam CNBC Indonesia Tech and Telco Summit 2025, Jumat (21/2/2025).

    Hingga saat ini, Telkomsel terus memperkuat kapabilitas dan kualitas jaringan broadband secara bertahap dan terukur di seluruh wilayah Indonesia dengan menggelar lebih dari 233 ribu BTS. Termasuk dengan lebih dari 470 BTS berteknologi terkini 5G, di seluruh wilayah Indonesia.

    Lebih lanjut, Telkomsel pun telah bertransformasi menjadi penyedia layanan konvergensi terbesar yang pertama mengimplementasikan standar arsitektur jaringan Open Digital Architecture (ODA) dengan Autonomous Network di Indonesia, untuk menghadirkan kecepatan dan stabilitas layanan jaringan terdepan melalui skema zero touch self-assurance berbasis AI.

    Di sisi lain, Telkomsel memiliki jaringan broadband yang menjangkau hingga lebih dari 97% wilayah populasi Indonesia.

    (dpu/dpu)

  • Video: Teknologi 5G di Indonesia, Dampak ke Konsumen & Industri

    Video: Teknologi 5G di Indonesia, Dampak ke Konsumen & Industri

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNBC Indonesia menghadirkan Tech and Telco Summit 2025 dengan tema “5G & AI: The Future is Now. Teknologi 5G menawarkan terobosan besar dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Jaringan generasi kelima ini menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas dibandingkan jaringan sebelumnya.

    Di sisi lain, konektivitas yang ditingkatkan jaringan 5G memungkinkan adopsi lebih luas dari konsep industri 4.0. Industri ini mencakup penggunaan Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan big data analytics

    Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna, Chief Technology Officer & Co-Founder Transtrack Aris Pujud Kurniawan, Direktur Utama Surge Yune Marketatmo, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Denny Setiawan, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ronggolawe Sahuri, Ketua Umum APJII Muhammad Arif di Program Tech and Telco Summit 2025 CNBC Indonesia, Jumat (21/02/2025).

  • Mimpi RI Punya Internet Murah, Bos Operator Sorot Ini

    Mimpi RI Punya Internet Murah, Bos Operator Sorot Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Internet murah jadi cita-cita pemerintah sejak beberapa waktu lalu. Namun, untuk mewujudkannya tidak mudah mengingat penyelenggara internet cukup banyak di Indonesia.

    Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif mengatakan pihaknya telah berbicara dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penyehahatan industri. Pembicaraan termasuk soal harga yang terjangkau dan kualitas dari layanan itu sendiri. Pemerintah sendiri menargetkan kecepatan internet tembus 100 Mbps.

    “Jadi, bukan hanya affordable sebenarnya. Tapi kita juga berharap dari Komdigi menyampaikan, bukan hanya murah, tapi kita juga ingin yang berkualitas,” kata Arif dalam Tech & Telco 2025 CNBC Indonesia, Jumat (21/2/2025).

    Ia mengatakan kualitas layanan internet bisa didapatkan asalkan kompetisinya bisa dijaga. Jadi tetap penting untuk mengatur agar industri lebih sehat lagi.

    Menurutnya, saat industri terlalu padat bisa saja harganya jauh lebih murah. Namun kualitas layanan yang diinginkan tidak akan bisa didapatkan.

    Setidaknya ada lebih 1.200 pemilik Internet Service Provider di Indonesia. Arif mengatakan pihaknya memang tengah mendorong untuk adanya moratorium izin ISP di Indonesia.

    “Karena ini sudah terlalu banyak untuk ukuran sebuah negara. Apalagi di pulau Jawa sendiri, mungkin lebih dari 850 ISP,” ucapnya.

    (fab/fab)

  • Komdigi Ungkap 7 Tantangan Besar Adaptasi AI di RI

    Komdigi Ungkap 7 Tantangan Besar Adaptasi AI di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan ada tujuh tantangan besar pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligent) di tanah air, terutama terkait etika. Tantangan pertama terkait bias dan diskriminasi, karena AI menggunakan data yang berisi alogaritma tertentu. Alogaritma ini, tidak luput dari bias developer yakni seseorang yang memiliki kepercayaan tertentu.

    “Data diambil dari sejumlah sumber yang ada bias mengarah ke ras, agama, suku dan kelompok tertentu,” kata Nezar dalam CNBC Indonesia Tech and Telco Forum 2025, Jumat (21/2/2025).

    Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Banyak sistem AI yang beroperasi sebagai ‘kotak hitam’ dengan proses internal yang tidak jelas. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk melihat bagaimana keputusan dibuat dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan.

    Menurutnya, banyak riset yang mencoba memecahkan cara kerja ‘kotak hitam’ AI, namun masih cukup sulit untuk menentukan keputusan dari kecerdasan buatan ini.

    Ketiga adalah privasi, keamanan, dan pengawasan. Nezar mengatakan data yang dibutuhkan AI sangat banyak, dan terkadang berupa data sensitif. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi.

    Keempat, penggantian tenaga kerja, yang kini juga ramai dibicarakan di banyak negara. Meski ada risiko penggantian pekerjaan manusia, AI disebut membuka peluang pekerjaan baru yang memerlukan kebijakan transisi yang tepat.

    Kelima, kreativitas dan DNA kepemilikan. Nezar mengatakan banyak kekhawatiran terkait hak cipta suatu karya dari penggunaan AI, sehingga kepemilikan karya seni yang dihasilkan kecerdasan buatan ini menjadi isu yang kompleks.

    Keenam, manipulasi sosial dan misinformasi. Alogaritma AI dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan misinformasi dan memperburuk perpecahan sosial hingga politik. Bahkan menurut Nezar, social engineering atau rekayasa sosial dapat dilakukan dengan AI, sampai pengembangan yang otonomus.

    “Jadi tidak ada campur tangan manusia lagi. Bisa reasoning sendiri mengambil keputusan sendiri, dengan AI sedang berkembang dan akan menjadi tren,” kata dia.

    Tantangan terakhir adalah, senjata otonom. Pengembangan senjata otonom berbasis AI memerlukan regulasi internasional untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan akuntabilitas.

    “Pengembangan AI yang etis adalah sebuah keniscayaan. AI yang etis, nilai keadilan yang menimbulkan kepercayaan. Penting sekali ada kepercayaan yang AI timbulkan tidak berbahaya (harmful), maka penting sekali bisa dipastikan regulasi yang dibuat,” tutur Nezar.

    (rah/rah)

  • Perkuat Ekosistem AI, Pengawasan Harus Diperketat

    Perkuat Ekosistem AI, Pengawasan Harus Diperketat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perkembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasaan buatan atau Artificial Intelligence(AI) begitu cepat dan membawa banyak perubahan di berbagai industri. Sehingga tidak heran jika banyak yang beranggapan bahwa penggunaan AI tidak hanya berdampak positif ke masyarakat, tetapi juga bisa menimbulkan dampak negatif.

    Melihat hal itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria mengungkapkan pentingnya sebuah regulasi dan pengawasan yang baik untuk menjaga agar ekosistem AI bisa berjalan dengan baik.

    “Penting sekali bijak regulasi yang diciptakan,” ujar Nezar dalam Tech & Telco Summit 2025 di Menara Bank Mega Jakarta, Jumat, (21/2/2025).

    Menurut Nezar, pada dasarnya AI mudah dipahami dan bisa dimanfaatkan dengan bertanggungjawab serta bebas dari prasangka. Sehingga dibutuhkan sebuah perhatian khusus untuk AI bisa dimanfaatkan dengan baik. Khususnya terkait perlindungan data.

    “Kami menaruh perhatian sejak lama terkait perlindungan data dengan Memberikan panduan awareness pada pengguna terkait data yang mungkin dipakai dalam pengembangan AI,” jelasnya.

    Selain itu AI juga harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat di satu sektor kritikal, misalnya di kesehatan. Hal ini penting meski sektor kesehatan memiliki pedoman WHO yang telah digunakan oleh banyak negara.

    “Jadi AI bisa digunakan secara terpercaya oleh medis meskipun keputusan akhir oleh dokter,” terangnya.

    (dpu/dpu)

  • Video: Wamen Komdigi Ungkap Masa Depan & Prospek AI di Indonesia

    Video: Wamen Komdigi Ungkap Masa Depan & Prospek AI di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan masa depan dan prospek industri kecerdasan buatan atau artificial intelligent (AI) di Indonesia. Menurutnya, pertarungan atau persaingan untuk menguasai teknologi AI terjadi di hampir seluruh tatanan dunia.

    Dalam kesempatan tersebut, Nezar juga mengatakan kemunculan deepseek menjadi sinyal prositif bagi industri AI yang tidak lagi dikuasai negara barat. Di Indonesia sendiri, AI berkembang cukup pesat dalm beberapa waktu terakhir dan membawa peluang serta tantangan yang bisa diantisipasi.

    Selengkapnya saksikan di Program Tech and Telco Summit 2025 CNBC Indonesia, Jumat (21/02/2025).

  • China-AS Perang AI, Pemerintah Beberkan Posisi Indonesia

    China-AS Perang AI, Pemerintah Beberkan Posisi Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi sorotan di berbagai belahan dunia. Amerika Serikat (AS) dan China menjadi dua negara yang paling gencar berkompetisi untuk mendominasi teknologi masa depan tersebut.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomidig) Nezar Patria mengatakan Indonesia berada di persimpangan jalan dalam menavigasi AI. Pasalnya, pertarungan untuk menguasai AI terjadi di hampir semua belahan dunia.

    Nezar menekankan bahwa perkembangan AI membawa banyak manfaat, tetapi ada juga risiko yang perlu diantisipasi. Misalnya terkait etika, keamanan privasi, hingga peluang menggantikan profesi manusia.

    Untuk itu, dalam acara AI Summit di Prancis beberapa saat lalu, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menandatangani deklarasi untuk mengembangkan AI yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebagai informasi, dalam deklarasi tersebut, Inggris dan AS menolak untuk menandatanganinya.

    Nezar mengatakan perkembangan AI di Indonesia sebenarnya cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir. Peluangnya sangat besar, terlebih karena pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 221 juta di 2024.

    “Pemerintah terus membuka kerja sama dengan perusahaan teknologi agar bisa ada transfer of knowledge. Penting sekali kerja sama untuk mendapatkan nilai tambah ekosistem AI di Indonesia dengan mitra teknis global,” kata Nezar dalam acara CNBC Indonesia Tech & Telco Summit 2025, Jumat (21/2/2025).

    Meski pemerintah tak ingin membatasi inovasi, tetapi Nezar juga menyoroti pentingnya regulasi untuk memastikan pengembangan AI yang aman.

    “Kami sekarang sedang menyusun aturan yang mengikat secara hukum untuk memitigasi risiko dan mendorong pengembangan AI yang positif,” kata Nezar.

    Sejauh ini, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait etika AI yang diterbitkan pada 2023 lalu. Aturan lain juga berupa UU ITE dan UU PDP yang dijadikan acuan payung hukum dalam pengembangan AI.

    “Ada juga Permen PSE yang memberikan beberapa panduan penting. Diharapkan ini bisa jadi acuan AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab,” ia menuturkan.

    Lebih lanjut, Nezar mengatakan dalam tata kelola AI, pemerintah fokus pada kebijakan AI yang aman dengan pendekatan 3P, yakni policy (kebijakan), people (sumber daya manusia), dan platform.

    (fab/fab)

  • China-AS Perang AI, Pemerintah Beberkan Posisi Indonesia

    AI Disebut Bakal Berkontribusi US$ 366 M Buat Ekonomi Digital RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamendigi) Nezar Patria mengatakan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligent) bisa bekontribusi besar pada ekonomi digital Indonesia, dan nilainya diperkirakan mencapai US$ 366 miliar pada 2030. Pendorong pertumbuhan tersebut diperkirakan berasal dari sektor pemasaran, games, hingga pendidikan.

    Dia mengungkapkan, di Indonesia AI telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan membawa peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi bersama. Nezar mengatakan Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan dalam menavigasi AI.

    “Pertarungan maupun persaingan untuk menguasai AI terjadi di hampir semua belahan dunia, tataran global. Di tengah geopolitik pengembangan AI,” kata Nezar dalam Tech and Telco Summit 2025, Jumat (21/2/2025).

    Berdasarkan survei Google 2024, sebanyak 69% pemimpin perusahaan menyatakan lebih memilih mempekerjakan pekerja yang memiliki keterampilan AI. Jika tidak memiliki keterampilan AI, para pekerja dinilai akan sulit bersaing.

    Nezar mengatakan manfaat AI dapat dirasakan oleh Indonesia bergantung pada optimalisasi penggunaan AI bagi masyarakat. Ekosistem AI dan mitra teknis global diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

    “Indonesia cukup potensial dengan jumlah pengguna internet mencapai 221 juta orang di 2024. Pemerintah juga terus membuka kerja sama dengan perusahaan teknologi, agar ada transfer ilmu dan teknologi,” kata dia.

    (rah/rah)

  • Pemerintah Siapkan Aturan AI yang Mengikat, Ini Kata Nezar Patria

    Pemerintah Siapkan Aturan AI yang Mengikat, Ini Kata Nezar Patria

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia menyiapkan pendekatan khusus untuk merespons perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kian masif. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan AI membawa banyak manfaat, tetapi juga ada risiko yang perlu diantisipasi.

    “Kami sekarang sedang menyusun aturan yang mengikat secara hukum untuk memitigasi risiko dan mendorong pengembangan AI yang positif,” kata Nezar dalam acara CNBC Indonesia Tech & Telco Summit 2025, Jumat (21/2/2025).

    Sejauh ini, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait etika AI yang diterbitkan pada 2023 lalu. Aturan lain juga berupa UU ITE dan UU PDP yang dijadikan acuan payung hukum dalam pengembangan AI.

    “Ada juga Permen PSE yang memberikan beberapa panduan penting. Diharapkan ini bisa jadi acuan AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab,” ia menuturkan.

    Lebih lanjut, Nezar mengatakan dalam tata kelola AI, pemerintah fokus pada kebijakan AI yang aman dengan pendekatan 3P, yakni policy (kebijakan), people (talenta), dan platform.

    “Untuk kebijakan, kami fokus menjembatani gap yang berlaku agar bisa memberikan kepastian hukum, tetapi tidak membatasi inovasi,” ia menuturkan.

    Nezar mengatakan penyusunan kebijakan soal AI memakai 2 dimensi. Pertama secara horizontal mengadopsi prinsip norma dasar yang bisa diatur lintas sektoral.

    Kemudian pendekatan vertikal langsung ke sektor-sektor secara spesifik. Misalnya AI dipakai untuk sektor kesehatan, transportasi, dll.

    Kemudian, untuk people atau sumber daya manusia (SDM), Nezar mengaku Indonesia belum kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Untuk itu, pemerintah mendorong pengembangan talenta AI dari universitas, perusahaan teknologi, serta komunitas pengembangan AI dan masyarakat sipil.

    Lebih konkrit untuk memenuhi kebutuhan talenta digital, pemerintah juga membangun 9 balai pelatihan yang disebut DTC. Fokusnya untuk masyarakat di luar Jawa.

    “Membangun digital center di Papua dan beberapa kota lain di Sumatera dan Kalimantan. Kami ingin menutup gap yang terjadi di Jawa dan luar Jawa soal pengembangan AI,” kata dia.

    Terakhir, dari segi platform, pemerintah mendorong agar adopsi teknologi dapat mendorong kolaborasi untuk mengembangkan ekosistem AI yang inklusif.

    (fab/fab)

  • FBI Warning Serangan Besar-besaran di 70 Negara

    FBI Warning Serangan Besar-besaran di 70 Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan keamanan Siber dan Infrastruktur AS (CISA) dan Biro Investigasi Federal AS (FBI) memberikan peringatan bahaya. Kedua lembaga tersebut menyebut penjahat siber dengan nama ‘Ghost’ berhasil membobol korban dari beragam sektor industri di 70 negara.

    Beberapa industri yang dimaksud adalah organisasi infrastruktur kritis, kesehatan, pemerintahan, pendidikan, teknologi, manufaktur, hingga bisnis kecil dan menengah (UMKM).

    “Di awal 2021, penjahat siber ‘Ghost’ mulai melakukan serangan terhadap korban yang memiliki sistem software atau firmware lawas,” kata CISA dan FBI dalam pernyataan gabungan, dikutip dari BleepingComputer, Jumat (21/2/2025).

    Lebih lanjut, CISA dan FBI mengatakan penyerangan dengan sasaran khusus ini menyebar di 70 negara, termasuk China.

    Operator ransomware Ghost biasanya merotasi malware yang dapat dieksekusi, mengubah ekstensi file dari file terenkripsi, mengubah konten catatan tebusan, dan menggunakan beberapa alamat email untuk komunikasi tebusan, yang sering kali menyebabkan atribusi grup berfluktuasi dari waktu ke waktu.

    Nama-nama yang terkait dengan grup penjahat siber ini adalah Ghost, Cring, Crypt3r, Phantom, Strike, Hello, Wickrme, HsHarada, dan Rapture. Beberapa contoh ransomware yang digunakan dalam serangan adalah Cring.exe, Ghost.exe, ElysiumO.exe, dan Locker.exe.

    Untuk menghindari serangan ransomware Ghost, pemilik jaringan perlu melakukan beberapa hal ini:

    Rutin menyalakan dan mematikan sistem pencadangan yang tak bisa dienkripsi oleh ransomware.
    Menambah celah keamanan pada sistem operasi, software, dan firmware.
    Fokus mengawasi kerentanan yang ditargetkan ransomware Ghost. Misalnya CVE-2018-13379, CVE-2010-2861, CVE-2009-3960, CVE-2021-34473, CVE-2021-34523, CVE-2021-31207.
    Membatasi kontak dengan perangkat yang terinfeksi.
    Melakukan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk menghindari serangan phishing dan serangan lainnya untuk semua akun dan email penting.

    (fab/fab)