Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Komdigi Ungkap Perpres AI Masih Tahap Minta Izin Prakarsa, Berpotensi Molor

    Komdigi Ungkap Perpres AI Masih Tahap Minta Izin Prakarsa, Berpotensi Molor

    Bisnis.com, JAKARTA— Rencana peluncuran Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Peta Jalan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) Nasional berpotensi kembali molor dari jadwal semula.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan saat ini aturan tersebut masih berada pada tahap permohonan izin prakarsa. Padahal, sebelumnya  Perpres tersebut ditargetkan rampung pada September 2025.

    “Perpres-AI sudah lagi proses izin prakarsa, sudah ada pembahasan. Jadi kalau izin prakarsanya keluar, kita langsung bisa proses harmonisasi,” kata Edwin ditemui disela acara Veeam Media Briefing di Jakarta pada Kamis (25/9/2025). 

    Edwin menjelaskan penyusunan draf Perpres AI sejatinya telah rampung. Namun, proses harmonisasi diperkirakan tidak bisa selesai dalam waktu dekat karena melibatkan 41 kementerian dan lembaga.  Dia memperkirakan penyelesaiannya baru mungkin dilakukan pada bulan depan.

    Dia juga memastikan, saat ini draft Perpres telah diserahkan dan dikoordinasikan melalui Sekretariat Negara.

    “Sekarang lagi proses untuk dapatkan izin prakarsanya, tapi sudah dikoordinasikan sekarang melalui Setneg. Jadi kita sudah menyerahkan draftnya,” kata Edwin.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan dua aturan utama yang bakal menjadi fondasi regulasi kecerdasan artifisial di Indonesia. 

    Kedua aturan tersebut adalah Buku Peta Jalan AI Nasional yang akan ditetapkan dalam bentuk Perpres, serta Pedoman Etika AI. Edwin mengatakan pemerintah telah merancang Buku Putih Peta Jalan AI Nasional, sebuah dokumen strategis yang tidak hanya mengarahkan pengembangan AI secara teknis, tetapi juga memastikan selaras dengan nilai nasional, konstitusi, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

    “Dokumen ini merumuskan visi strategis yang mencakup empat area fokus memperkuat pemangku kepentingan, membangun kapasitas inovasi, mengurangi risiko dan memastikan pertumbuhan yang inklusif,” katanya dalam acara AI Innovation Summit 2025 di Jakarta pada Selasa (16/9/2025).

    Dalam roadmap tersebut, terdapat 10 bidang prioritas pengembangan AI, yaitu ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik-hukum-keamanan, energi-sumber daya-lingkungan, perumahan, transportasi-logistik-infrastruktur, serta seni-budaya-ekonomi kreatif.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan Pedoman Etika AI. Aturan ini, menurut Edwin, tidak hanya menitikberatkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip inti seperti inklusivitas, kemanusiaan, keselamatan, aksesibilitas, perlindungan data pribadi, keberlanjutan, serta hak kekayaan intelektual.

    “Pedoman ini dirancang agar setiap algoritma yang dikembangkan di Indonesia bukan hanya efisien, tetapi juga adil dan tidak menyingkirkan pihak manapun,” jelasnya.

    Namun, Edwin mengakui bahwa pengembangan ekosistem AI bukan perkara mudah. “AI walaupun dia menentukan masa depan, tapi kita harus jujur bahwa membangun ekosistem AI tidak mudah. Banyak tantangan, kita membutuhkan fondasi yang kokoh, perlindungan yang tegas dan manajemen risiko yang cerdas,” ucapnya.

  • Penerapan UU PDP Belum Optimal Tanpa Lembaga Pengawas

    Penerapan UU PDP Belum Optimal Tanpa Lembaga Pengawas

    Bisnis.com, JAKARTA— Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022 disebut sebagai tonggak penting dalam memperkuat regulasi privasi dan keamanan data digital di Indonesia. 

    Namun, dari perspektif keamanan siber, implementasi aturan tersebut dinilai tidak sederhana. Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menekankan keberhasilan UU PDP sangat bergantung pada pembentukan lembaga pengawas yang diamanatkan dalam undang-undang.

    “Tanpa adanya otoritas independen yang bertugas mengawasi, memberi sanksi, serta memastikan kepatuhan, eksekusi UU PDP menghadapi tantangan serius, baik secara teknis maupun kelembagaan,” kata Pratama kepada Bisnis pada Kamis (25/9/2025) 

    Menurutnya, salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan antara regulasi dan kesiapan infrastruktur siber di Indonesia. Banyak organisasi, terutama sektor swasta menengah ke bawah, belum memiliki standar keamanan data yang memadai. Kondisi tersebut diperburuk dengan rendahnya literasi digital, baik di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha.

    Dia mengatakan, ketika UU PDP menuntut adanya standar teknis dan prosedural dalam pengelolaan data pribadi, implementasinya berisiko terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga ahli keamanan siber, serta belum adanya model penegakan hukum yang jelas.

    Meski demikian, Pratama mengakui UU PDP tetap memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mengurangi risiko kebocoran data dan serangan siber. Adanya kewajiban notifikasi insiden, persetujuan eksplisit pemilik data hingga sanksi administratif maupun pidana, pada prinsipnya mendorong perusahaan meningkatkan standar keamanan.

    Namun, aturan hukum ini bukan berarti mampu menutup seluruh celah teknis maupun regulasi. 

    “Dari sisi teknis, serangan seperti ransomware, phishing, hingga supply chain attack tetap dapat mengeksploitasi kelemahan sistem yang tidak terlindungi dengan baik, meski perusahaan sudah berusaha mematuhi regulasi,” kata Pratama.

    Lebih jauh, dia menekankan absennya lembaga pengawas membuat sanksi dalam UU PDP belum bisa dijalankan secara tegas. Hal ini menimbulkan ruang abu-abu di mana perusahaan bisa saja hanya memenuhi syarat administratif tanpa benar-benar memperkuat pertahanan siber mereka.

    “Para peretas akan tetap memanfaatkan kelemahan tersebut, khususnya karena mereka sadar bahwa pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan optimal,” ungkapnya.

    Dalam konteks global, Pratama mengingatkan meningkatnya serangan siber lintas negara dan tensi perang dagang berbasis teknologi membuat Indonesia berada pada posisi rawan. 

    Negara dengan standar perlindungan data ketat, seperti Uni Eropa dengan General Data Protection Regulation (GDPR), cenderung lebih tegas dalam melindungi kedaulatan digitalnya. Sementara Indonesia menurut Pratama masih dalam tahap transisi, yang berarti data pribadi warganya berpotensi menjadi sasaran empuk bagi aktor asing, baik peretas negara maupun kelompok kriminal transnasional.

    Pratama pun menegaskan, jika UU PDP tidak ditegakkan secara optimal, konsekuensinya bisa serius. Masyarakat akan rentan menjadi korban pencurian identitas, penipuan digital, atau eksploitasi data untuk manipulasi politik dan ekonomi. 

    “Di sisi lain, perusahaan menghadapi risiko besar berupa kerugian finansial, reputasi, hingga hilangnya kepercayaan publik dari konsumen maupun mitra internasional,” katanya. 

  • 99,5% Pangsa Pasar Gim Indonesia Dikuasai Pengembang Asing, Pemain Lokal Gigit Jari

    99,5% Pangsa Pasar Gim Indonesia Dikuasai Pengembang Asing, Pemain Lokal Gigit Jari

    Bisnis.com, JAKARTA — Hampir seluruh transaksi gim daring di Indonesia, baik untuk beli diamond dan hingga voucher, lari ke pengembang asing. Sementara itu pemain dalam negeri hanya mendapat secuil dari keseluruhan transaksi.

    Dalam laporan terbaru yang berjudul The State of Indonesia’s Game Industry White Paper, Agate mengungkap bahwa studio gim asing menguasai mayoritas pasar atau 99,5%, sementara pengembang lokal baru mencatat 0,5% pangsa pasar.

    Padahal, Indonesia merupakan salah satu pasar gim dengan pertumbuhan tercepat di dunia, didorong oleh populasi besar dan penetrasi ponsel yang meluas. Dengan 3,37 miliar unduhan gim pada  2022 dan nilai transaksi mencapai US$2 miliar atau Rp33,5 triliun pada 2022. Adapun saat ini nilainya terus bertambah dan menempatkan Indonesia pada posisi ketiga terbesar secara global.

    “Hal ini sangat disayangkan, mengingat kualitas gim lokal semakin meningkat dan bahkan sudah mampu bersaing di pasar internasional,” kata Co-founder dan CEO Agate Shieny Aprilia dikutip Kamis (25/9/2025).

    Meski demikian, dalam laporan yang sama, pemerintah disebut tidak tinggal diam. Pemerintah merancang program untuk memperkuat ekosistem gim di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah Indonesian Game Rating System (IGRS), program pendanaan, perlindungan hak cipta, dan program komunitas untuk membantu memasarkan gim lokal.

    Bagian ini secara khusus diperuntukan untuk talenta muda bangsa yang tertarik untuk membangun karir di industri gim sekaligus memberikan panduan mengenai dukungan yang dapat mereka manfaatkan untuk berkembang.

     Lewat white paper ini, Agate menekankan pentingnya kolaborasi jangka panjang antara penggiat industri, pemerintah, dan pemodal. Agate memberikan beberapa rekomendasi strategis yang dapat berpengaruh besar terhadap ekosistem gim Indonesia, seperti meningkatkan akses permodalan untuk studio gim lokal serta program pengembangan talenta di bidang-bidang krusial seperti game design.

    Shieny mengatakan sebagai salah satu studio gim pertama yang lahir di Indonesia, Agate berkomitmen untuk terus membangun ekosistem gim Tanah Air.

    “Agate meluncurkan The State of Indonesia’s Game Industry White Paper dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi pihak-pihak yang tertarik mengeksplorasi industri gim Indonesia. Sulitnya akses terhadap informasi yang komprehensif dan dapat dipercaya, terutama bagi pihak asing yang tertarik memahami pasar Indonesia, menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan ekosistem gim tanah air,” kata Shieny.

  • Google dan Meta Dorong Apple Cs Pakai Teknologi AV1 di Smartphone agar Lebih Hemat

    Google dan Meta Dorong Apple Cs Pakai Teknologi AV1 di Smartphone agar Lebih Hemat

    Bisnis.com, JAKARTA — Google, Meta, dan Vodafone baru saja mengeluarkan seruan kepada perusahaan chipset dan produsen smartphone agar mulai mendukung teknologi pemutar video AV1 langsung di perangkat, khususnya untuk ponsel kelas menengah dan murah.

    Permintaan ini dilontarkan melalui “White Paper” yang dipublikasikan pada Rabu dan berisi fakta bahwa 70–80% lalu lintas internet seluler saat ini berupa video, sementara 75% smartphone baru di dunia adalah jenis entry-level hingga menengah dengan harga US$30–US$600.

    Dengan banyaknya smartphone dan tingginya konsumsi, internet yang beredar makin boros sehingga raksasa teknologi seperti Google dan Meta harus menyiapkan investasi yang juga besar. Untuk menekan investasi tersebut, produsen smartphon diminta untuk menggunakan teknologi video AV1. 

    Dilansir dari Register, Kamis (25/9/2025) teknologi codec video AV1 memiliki keunggulan 30% lebih efisien daripada pendahulunya, VP9. Artinya, pemutaran video dengan AV1 menghasilkan file yang jauh lebih kecil sehingga pelanggan ponsel murah bisa menghemat kuota data saat menonton video favorit mereka.

    Sementara itu, perusahaan telekomunikasi AS Vodafone mengakui butuh biaya besar untuk terus memperluas kapasitas jaringan mereka. Dengan semakin banyaknya video yang dikompres dengan AV1, kebutuhan kapasitas makin ringan.

    Meta (pemilik Facebook dan Instagram) serta YouTube juga punya alasan mirip—mereka ingin agar semakin banyak orang bisa menonton video dengan kualitas tinggi tanpa buffering, sehingga iklan makin banyak ditonton dan penghasilan mereka meningkat secara otomatis.

    Agar manfaat ini bisa dirasakan konsumen, para pembuat chipset seperti MediaTek, Qualcomm, dan Samsung didorong untuk meningkatkan dukungan hardware AV1 di chip mereka—tidak hanya untuk ponsel high-end tetapi juga kelas menengah. Namun, hingga kini, produsen chip lebih memilih menambah fitur AI dan kecerdasan buatan di chip mereka daripada menambah dukungan hardware AV1. Akibatnya, banyak ponsel baru masih memakai chip lama dan fitur AV1 belum tersedia secara luas.

    Jika hardware AV1 belum tersedia, mereka menyarankan agar ponsel tetap bisa menjalankan AV1 lewat aplikasi software khusus. Cara ini memang bisa digunakan, tapi penggunaan daya baterainya cenderung lebih besar dibanding hardware khusus.

  • Jelang 3 Tahun UU PDP Disahkan, Pelindungan Data Warga RI di Tangan Masing-masing

    Jelang 3 Tahun UU PDP Disahkan, Pelindungan Data Warga RI di Tangan Masing-masing

    Bisnis.com, JAKARTA — Hampir 3 tahun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan, aturan turunan dan lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang itu tak kunjung terbentuk. 

    Padahal keberadaan aturan turunan dan lembaga pengawas sangat penting. Kekosongan dua komponen tersebut membuat UU PDP kurang bertaji dan pelindungan data masyarakat dikembalikan kepada masing-masing individu.

    Pengamat teknologi informasi (IT) dan keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, menilai efektivitas UU PDP dalam mengurangi risiko kebocoran data akan sangat bergantung pada bagaimana lembaga pelindungan data pribadi yang dibentuk nantinya menjalankan pengawasan dan penegakan hukum.

    “Sejauh mana UU PDP dapat mengurangi resiko kebocoran data, itu tergantung dari bagaimana badan PDP yang dibentuk ini menjalankan pengawasan dan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi,” kata Alfons kepada Bisnis pada Rabu (24/9/2025). 

    Alfons menilai tanpa adanya tindakan tegas dan konsisten terhadap pelanggaran, UU PDP hanya akan bernasib sama seperti aturan lalu lintas yang kerap dilanggar. Menurutnya, meski rambu sudah jelas, banyak pengguna jalan tetap melanggar karena tidak ada kesadaran mengikuti aturan, memilih jalan mudah, serta lemahnya penegakan hukum.

    Alfons menambahkan, posisi Indonesia masih lemah dari sisi kekuatan cyber army, meski potensinya besar mengingat jumlah pengguna internet di Tanah Air menduduki peringkat keempat dunia. 

    Menurutnya, potensi ini seharusnya dapat dikelola pemerintah agar talenta digital dalam negeri tidak memilih berkiprah di luar negeri.

    “Jika UU PDP tidak diterapkan dengan optimal maka hal ini tidak akan meningkatkan kesadaran kualitas pengelolaan data dan hal ini akan berakibat buruk bagi perkembangan dunia digital Indonesia karena pengelolaan data yang buruk akan mengakibatkan eksploitasi baik karena kebocoran atau hal lainnya,” katanya. 

    Ilustrasi hacker

    Hal tersebut  menurutnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada kanal digital khususnya lembaga yang kerap mengalami kebocoran data dan secara tidak langsung akan memperlambat atau menghambat perkembangan di dunia digital. Lebih lanjut, Alfons menegaskan perlunya penegakan aturan yang tegas, adil, dan transparan.

    “Bukan macan ompong yang hanya bisa menggertak tanpa ada usaha persuasif dan tindakan tegas tidak akan mendorong kesadaran pengelolaan data yang baik,” imbuhnya .

    Dia juga menyinggung lambannya proses pembentukan lembaga PDP. Menurutnya, perjalanan UU PDP sejak perumusan hingga pengesahan sudah memakan waktu lama, dan setelah diundangkan pun lembaga pelaksananya belum terbentuk.

    Meski begitu, dia tetap berharap lembaga PDP segera terbentuk dan mampi menjalankan tugasnya dengan baik dan mengawal pelindungan data pribadi dari pengguna layanan digital di Indonesia. 

    “Dan akan sangat menggembirakan jika aturan UU PDP tersebut dijalankan dengan konsisten dan tidak pandang bulu,” ungkap Alfons.

    Dia menekankan, penerapan konsisten UU PDP akan meningkatkan kesadaran pengelola data untuk bertanggung jawab serta memperlakukan data pribadi masyarakat sebagai amanah yang wajib dijaga, bukan semata objek yang bisa dieksploitasi.

    “Harapannya UU PDP akan meningkatkan kesadaran pengelola data agar dapat bertanggungjawab dalam pengelolaan data dan memperlakukan data itu sebagai amanah yang harus dijaga dan bukan hanya sebagai obyek yang dapat dieksploitasi tanpa mempedulikan pemilik data [masyarakat],” tutupnya.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan absennya dua instrumen penting itu membuat pelaksanaan UU PDP masih jauh dari harapan. 

    “Pelaksanaan UU PDP belum akan optimal selagi butir 1 [PP] dan 2 [LPPDP] belum ada,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap pembentukan LPPDP masih dalam tahap harmonisasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menjelaskan, proses pembahasan masih berjalan lantaran kompleksitas substansi pasal-pasal dalam UU PDP.

    “Lembaga PDP lagi diharmonisasi ya, lagi dibahas terus karena pasalnya banyak, lebih dari 200 ya jadi harus dilihat satu per satu pasal-pasal itu dan kami harapkan bisa segera selesai,” kata Nezar di Kantor Komdigi, Senin (28/7/2025).

    Dia menargetkan proses harmonisasi rampung pada Agustus agar kejelasan institusi pelindung data pribadi segera tercapai, khususnya dalam konteks kerja sama internasional. 

    “Kalau bisa seperti ini jadi kami bisa speed up prosesnya sehingga kejelasan yang diminta itu kami bisa berikan,” lanjutnya.

    Ilustrasi hacker mencuri data pribadi

    Sejalan dengan itu, Komdigi juga menyebut aturan turunan dari UU PDP masih dalam tahap pembahasan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Brigjen Pol Alexander, mengatakan rancangan peraturan pemerintah dari UU PDP terus dibahas secara rutin.

    “Itu [turunan UU PDP] ada 200-an pasal 200. Itu pembahasannya hampir tiap minggu, dan baru sampai pasal 90-an. Jadi masih berproses, semoga bisa segera,” kata Alexander di Komdigi, Jumat (9/5/2025).

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani berlakunya UU PDP pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini diyakini menjadi tonggak penting untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat dari pencurian maupun pemalsuan, sekaligus mengawal transformasi digital Indonesia menuju era Industri 5.0.

    Sebagai produk legislasi lex specialis, UU PDP memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding regulasi lain jika terjadi konflik pengaturan. Artinya, jika ada pertentangan dengan aturan lain, maka UU PDP menjadi rujukan utama.

    UU PDP juga mengatur detail terkait pengendalian data yang dilakukan individu, badan publik, hingga organisasi internasional. 

    Selain itu, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dengan kewenangan antara lain merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan kepatuhan, hingga menjatuhkan sanksi administratif.

    Meski UU PDP telah berlaku hampir tiga tahun, Indonesia masih masuk daftar negara dengan jumlah kebocoran data tertinggi di dunia. 

    Riset white paper bertajuk Where’s The Fraud: Protecting Indonesian Business from AI-Generated Digital Fraud yang dipublikasikan PT Indonesia Digital Identity (VIDA) menunjukkan, Indonesia menempati peringkat ke-13 global sekaligus tertinggi di Asia Tenggara dalam kasus kebocoran data.

    “Indonesia berada di peringkat ke-13 secara global untuk kebocoran data, tertinggi di Asia Tenggara, menurut Statistik Pelanggaran Data Global Surfshark [2004−2024],” demikian kutipan riset tersebut.

    Jumlah kebocoran data di Indonesia mencapai 157.053.913 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (52.030.140 kasus), Thailand (48.924.923 kasus), dan Singapura (34.731.337 kasus).

  • Instagram Punya 3 Miliar Pengguna September 2025, Naik 1 Miliar MAU dalam 4 Tahun

    Instagram Punya 3 Miliar Pengguna September 2025, Naik 1 Miliar MAU dalam 4 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Instagram mencatat rekor baru dengan 3 miliar pengguna aktif bulanan (mounth active user/MAU) di dunia. Meloncat sekitar 1 miliar pengguna dibandingkan dengan 2021 yang saat itu berjumlah 2 miliar MAU.

    CEO Meta, Mark Zuckerberg mengatakan pertumbuhan pesat ini terjadi hanya empat tahun setelah Instagram menembus angka 2 miliar pengguna pada Desember 2021.

    Instagram, kata Zuckerberg, adalah salah satu jejaring sosial terbesar di dunia, sejajar dengan Facebook dan WhatsApp.

    Dilansir dari  Verge, Kamis (25/9/2025) Zuckerberg sebelumnya mengumumkan bahwa Facebook telah melampaui 3 miliar pengguna pada Januari, diikuti WhatsApp pada April. 

    Instagram konsisten menunjukkan pertumbuhan pengguna aktif yang impresif selama beberapa tahun terakhir. Pada akhir 2021, pengguna aktif bulanan berada di angka 2 miliar, kemudian melonjak drastis menjadi 3 miliar pada September 2025. 

    Pencapaian terbaru Instagram ini diperkirakan juga mencakup pengguna Threads, pesaing X yang diluncurkan pada Juli 2023 dan mengharuskan pengguna mendaftar menggunakan akun Instagram atau Facebook.

    Bloomberg melaporkan bahwa fitur pesan privat dan video pendek Reels merupakan pendorong pertumbuhan terbesar Instagram, dan kini menjadi fokus utama pembaruan platform.

    Kepala Instagram Adam Mosseri mengatakan pembaruan mendatang mencakup kemudahan menemukan DMs dan Reels di bilah navigasi beranda aplikasi.

    “Serta pembaruan algoritma yang memungkinkan pengguna memengaruhi topik apa yang muncul lebih atau lebih jarang di feed Instagram dan Reels,” kata Adam.

    Sementara itu, Techcrunch melaporkan terjadi peningkatan waktu yang dihabiskan pengguna di aplikasi Instagram pada kuartal II/2025 dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI).

    Di tengah kondisi konsumen yang makin banyak mengeluh tentang banyaknya “konten AI berkualitas rendah” yang membanjiri aplikasi sosial, Meta menyebut sistem AI makin baik dalam membantu pengguna terhubung dengan konten yang direkomendasikan.

    Zuckerberg mengatakan kemajuan dalam sistem rekomendasi perusahaan telah meningkatkan kualitas sehingga menyebabkan peningkatan 5% waktu yang dihabiskan di Facebook dan 6% di Instagram hanya dalam kuartal ini.

    “AI secara signifikan meningkatkan kemampuan kami untuk menampilkan konten yang menarik dan berguna bagi pengguna,” kata Zuckerberg.

    Secara keseluruhan, Meta memperkirakan bahwa lebih dari 3,4 miliar orang menggunakan salah satu “keluarga aplikasi” – yaitu Facebook, Instagram, Messenger, dan/atau WhatsApp – setiap hari pada bulan Juni.

    Angka ini meningkat 6% dibandingkan tahun sebelumnya dan membantu meningkatkan pendapatan total keluarga aplikasi menjadi $47,1 miliar, meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Perusahaan juga membagikan bahwa waktu yang dihabiskan untuk menonton video meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya pada kuartal tersebut, juga karena optimalisasi sistem peringkat Meta dan upayanya untuk mempromosikan lebih banyak konten asli di Instagram.

    Kompetitor X Meta, Threads, juga mengalami peningkatan waktu yang dihabiskan karena “pengintegrasian LLM”, catat Meta.

  • IoT Dongkrak Pasar Pemanas Air Indonesia-Vietnam hingga Tembus Rp183 Triliun

    IoT Dongkrak Pasar Pemanas Air Indonesia-Vietnam hingga Tembus Rp183 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan perangkat yang terhubung dengan internet (Internet of things/IoT) telah mengubah peta persaingan sekaligus memacu industri pemanas air atau water heater di Indonesia, Vietnam, dan Malaysia.

    VP Marketing MODENA Teddy Wijaya mengatakan data Global Market Insights mengungkap pasar water heater  atau pemanas Air di Indonesia-Malaysia pada 2024 senilai US$10,5 miliar pada 2024. Adapun pada 2025, nilainya diproyeksikan tumbuh menjadi US$11 miliar atau Rp183 triliun pada 2025.

    Dengan rerata pertumbuhan pertahun sebesar 6% maka diperkirakan pada 2034 pasar pemanas di wilayah yang tergabung dalam lingkup Asia Pasifik itu dapat mencapai US$18,6 miliar.

    Pertumbuhan populasi urban, terutama di Vietnam, Indonesia, dan Malaysia, mendorong peningkatan permintaan terhadap produk pemanas air dalam satu dekade terakhir.

    “Tren utama yang terlihat dalam pasar water heater meliputi kebutuhan akan solusi pemanas air hemat energi, serta hadirnya IoT (internet of things) connectivity dengan smart controls dan digital interfaces yang makin diminati oleh konsumen modern,” kata Teddy dikutip Rabu (24/9/2025).

    Teddy menambahkan berupaya menangkap peluang tersebut dengan melakukan pembaruan pada lini water heater. Perusahaan menghadirkan 10 produk electric storage water heater, 2 produk electric instant water heater, dan 3 produk gas instant water heater terbaru.

    “Dari total jajaran ini, terdapat 2 produk yang sudah terintegrasi dengan teknologi IoT untuk memberikan kemudahan kontrol pintar bagi pengguna,” kata Teddy.

    Sebelumnya, Asosiasi IoT Indonesia (Asioti) memperkirakan pasar IoT Indonesia pada 2025 mencapai US$40 miliar.

    Angka tersebut bersumber dari berbagai industri terutama dari sektor yakni makanan, minuman, kesehatan, pertanian, perkebunan, tambang, dan perminyakan.  Kemudian jika diperinci, layanan IoT terbesar adalah dari sektor aplikasi sebesar 45%, platform 33%, perangkat 13%, dan jaringan 9%.

    Asioti juga mengungkap sejumlah faktor yang membuat perangkat IoT makin marak di Indonesia karena masyarakat mulai menyadari IoT bisa meningkatkan operasional dan efisiensi, meningkatkan kualitas kesehatan dan keamanan, serta meningkatkan produktivitas atau penjualan.

  • Mengenal Kapal Induk Giuseppe Garibaldi yang Seharga Satelit Satria-1

    Mengenal Kapal Induk Giuseppe Garibaldi yang Seharga Satelit Satria-1

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah melakukan finalisasi untuk mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi (C-551), yang telah dipensiunkan oleh militer Italia pada 2024. Meski demikian, peran kapal ini masih cukup vital.

    Untuk menghadirkan Giuseppe Garibaldi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberi lampu hijau guna melakukan pinjaman luar negeri dengan batas maksimal US$450 juta.

    Nilai tersebut setara belanja modal pengadaan Satelit Satria-1 pada tahap awal atau sebelum membengkak menjadi US$540 juta. Lantas seberapa hebat Giuseppe Garibaldi? 

    Giuseppe Garibaldi adalah kapal induk pertama Italia yang mampu mengoperasikan pesawat fixed-wing berjenis STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing). STOVL merupakan pesawat atau armada yang mendarat secara vertikal seperti helikopter. 

    Kapal induk ini dapat mendukung berbagai jenis helikopter untuk operasi anti-kapal selam, serangan amfibi, dan bantuan kemanusiaan. Kondisi Indonesia yang rentan terhadap bencana alam, dapat terbantu dengan hadirnya armada helikopter yang lebih dekat dengan lokasi bencana. 

    Dengan desain modular, Garibaldi dapat berfungsi sebagai kapal komando, platform operasi udara, serta pusat pengendali dan komunikasi maritim—meningkatkan efektivitas Italia dalam operasi multinasional NATO maupun tugas bantuan kemanusiaan di berbagai kawasan. 

    Kelebihan lain adalah Garibaldi efisiensi biaya operasi. Dengan displacement hanya sekitar 13.850 ton, Garibaldi jauh lebih ringan dan hemat energi dibanding supercarrier negara lain, tetapi tetap sanggup menampilkan kekuatan udara dan kemampuan proyeksi militer yang signifikan. 

    Fleksibilitasnya dalam membawa kombinasi jet tempur dan helikopter membuatnya sangat adaptif untuk berbagai skenario. Italia telah mencobanya pada operasi intensitas tinggi seperti Kosovo dan Afghanistan hingga dukungan misi evakuasi atau stabilisasi regional. 

    Kapal induk ini memiliki panjang 180.2 meter dan lebar 33.4 meter, serta dapat berjalan dengan kecepatan maksimal 30 knot (56 km/jam). Kapal induk ini juga diperkirakan dapat mengangkut 18 helikopter dengan dek penerbangan sepanjang 174 meter. 

    Selama tiga dekade bertugas, Giuseppe Garibaldi aktif mendukung berbagai operasi militer dan kemanusiaan Italia. Kapal induk ini juga berperan penting dalam membangun kredibilitas dan interoperabilitas Angkatan Laut Italia dalam koalisi internasional, menjadi kapal komando serta basis logistik untuk penugasan lintas kawasan. 

    Garibaldi membuktikan bahwa kapal induk berukuran “medium” tetap relevan untuk negara yang ingin menjaga keamanan maritim, memberikan deterrence, dan melaksanakan diplomasi militer. 

  • Lagi! Perusahaan AS Diretas, Operator Gim dan Kasino jadi Korban

    Lagi! Perusahaan AS Diretas, Operator Gim dan Kasino jadi Korban

    Bisnis.com, JAKARTA – Operator gim dan kasino asal Amerika Serikat, Boyd Gaming Corporation, mengalami serangan siber berupa penerobosan akses sistem serta pencurian data. Termasuk, informasi karyawan serta data sejumlah individu lain.

    Insiden ini disampaikan pihak perusahaan dalam dokumen FORM 8-K yang diajukan kepada Securities and Exchange Commission (SEC) pada Selasa malam (23/9/2025).

    “Pihak ketiga yang tidak berwenang telah mengambil sejumlah data dari sistem TI Perusahaan, termasuk informasi tentang karyawan dan sejumlah terbatas individu lainnya,” tulis pihak Boyd Gaming dalam FORM 8-K, dikutip dari BleepingComputer, Rabu (24/5/2025).

    Saat ini, Boyd Gaming Corporation dalam proses menginformasikan individu yang terdampak, regulator, serta lembaga pemerintah terkait sebagaimana diwajibkan oleh aturan yang berlaku di negara setempat.

    Kendati demikian, insiden tersebut dikatakan tidak mempengaruhi operasional perusahaan, dan diperkirakan tidak menimbulkan dampak merugikan secara signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan.

    Perusahaan juga mengatakan memiliki polis asuransi keamanan siber yang diperkirakan menanggung biaya terkait insiden tersebut.

    Sebagai informasi, Boyd Gaming adalah perusahaan hiburan kasino publik di Amerika Serikat (AS) yang memiliki 28 properti permainan di sepuluh negara bagian, termasuk Nevada, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio, dan Pennsylvania.

    Perusahaan tersebut juga mengelola sebuah kasino suku di California utara. Boyd Gaming mempekerjakan lebih dari 16.000 orang dan mencatat pendapatan tahunan sebesar US$3,9 miliar pada 2024.

    Sebelumnya, situs pemberitahuan kebocoran data, Have I Been Pwned, melaporkan bahwa data pribadi 1,1 juta nasabah Allianz Life di Amerika Serikat bocor karena peretasan.

    Dilansir dari Reuters, kebocoran data terjadi pada 16 Juli 2025. Dari total 1,4 juta nasabah Allianz di AS, 1,1 juta di antaranya menjadi korban kebocoran data.

    Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Have I Been Pwned, informasi yang diretas mencakup nama nasabah, alamat, nomor telepon, dan email.

    Juru bicara Allianz Life AS menolak memberikan komentar lebih lanjut kepada Reuters karena penyelidikan perusahaan masih berlangsung. Namun, sebelumnya perusahaan menyatakan bahwa peretas mencuri sebagian besar data nasabah, profesional keuangan, dan beberapa karyawan.

    Juru bicara tersebut mengatakan perusahaan akan menyediakan sumber daya khusus, termasuk layanan pemantauan identitas selama dua tahun, untuk membantu individu yang terdampak.

    Pelanggaran ini merupakan bagian dari gelombang serangan siber tingkat tinggi secara luas yang menargetkan perusahaan-perusahaan global, termasuk Microsoft dan UnitedHealth Group.

    Serangan siber terhadap divisi teknologi UnitedHealth tahun lalu—pelanggaran data layanan kesehatan terbesar dalam sejarah AS—memengaruhi 192,7 juta orang.

    Sementara itu, peretas menyusup ke server SharePoint lokal Microsoft pada Juli 2025, menyerang lebih dari 100 organisasi, termasuk lembaga pemerintah AS, dan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan identitas.

  • Android 6 Bahasa, iOS 19 Bahasa

    Android 6 Bahasa, iOS 19 Bahasa

    Bisnis.com, JAKARTA — WhatsApp resmi meluncurkan fitur baru bernama Message Translations atau terjemahan pesan. Sesuai namanya, fitur ini memungkinkan pengguna untuk menerjemahkan teks di dalam percakapan secara langsung.

    “Dengan lebih dari 3 miliar pengguna di lebih dari 180 negara, kami terus berupaya menjaga semua orang tetap terhubung, di mana pun mereka berada,” tulis WhatsApp dalam keterangan resminya pada Rabu (24/9/2025). 

    Namun, pihaknya sadar bahasa kerap menjadi penghalang dalam menyelesaikan sesuatu atau mengekspresikan perasaan. 

    “Karena itu, kami menghadirkan fitur terjemahan pesan agar komunikasi lintas bahasa jadi lebih mudah,” imbuh WhatsApp. 

    Fitur ini dapat digunakan dalam percakapan pribadi, obrolan grup, maupun di Channels. Caranya hanya dengan menekan lama pesan yang ingin diterjemahkan, lalu pilih menu Translate. 

    Pengguna dapat menentukan bahasa asal maupun tujuan terjemahan. Hasil terjemahan juga bisa diunduh untuk digunakan di kemudian hari. Khusus pengguna Android, tersedia opsi untuk mengaktifkan terjemahan otomatis pada seluruh pesan masuk di suatu obrolan, sehingga tidak perlu menerjemahkan satu per satu. 

    WhatsApp menegaskan seluruh proses terjemahan dilakukan langsung di perangkat (on-device), sehingga privasi pengguna tetap terjaga dan bahkan pihak WhatsApp sendiri tidak bisa mengakses isi terjemahan.

    Saat ini, fitur terjemahan pesan mulai digulirkan secara bertahap untuk pengguna iPhone dan Android dengan pilihan bahasa terbatas, dan akan diperluas di masa mendatang. 

    Untuk perangkat Android, fitur ini baru tersedia dalam enam bahasa, yaitu Inggris, Spanyol, Hindi, Portugis, Rusia, dan Arab. 

    Sementara itu, pengguna iPhone dapat menikmati fitur ini dalam lebih dari 19 bahasa sejak awal peluncurannya, mulai dari Arab, Belanda, Inggris (UK dan US), Prancis, Jerman, Hindi, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Mandarin (Tiongkok dan Taiwan), Polandia, Portugis (Brasil), Rusia, Spanyol, Thailand, Turki, Ukraina, hingga Vietnam.