Category: Bisnis.com Tekno

  • Komdigi Perluas Akses Internet ke 1.194 Titik, Tambah Serat Optik 196 Kilometer

    Komdigi Perluas Akses Internet ke 1.194 Titik, Tambah Serat Optik 196 Kilometer

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan Program Kampung Internet 2025 untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok desa. Sebanyak 1.194 titik penerima manfaat akan dibangun di lima provinsi, dimulai dengan 307 titik di Sumatera Utara.

    Peresmian perdana berlangsung di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Program ini akan menambah jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer dan menjadi langkah awal pemerataan layanan broadband nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan akses internet menjadi hal yang penting bagi masyarakat desa. Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat.

    “Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” ujar Meutya, dikutip Selasa (30/9/2025).

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Program ini sekaligus mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penetrasi broadband rumah tangga mencapai 50 persen, jaringan fiber optik hingga 90 persen kecamatan, dan kecepatan layanan 100 Mbps pada 2029.

    “Saat ini baru 21 persen rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” tambah Meutya.

    Dalam acara peresmian, Kemkomdigi juga menyerahkan bantuan alat laboratorium fiber optik untuk SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Fasilitas ini akan dipakai untuk pelatihan guru dan siswa agar siap menjadi tenaga terampil di bidang jaringan.

    Program Kampung Internet terlaksana berkat kolaborasi Kemkomdigi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

    “Untuk membangun konektivitas kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus saling bergandengan,” tandas Meutya.

    Turut hadir dalam peresmian ini Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, perwakilan industri telekomunikasi, serta masyarakat Desa Kramat Gajah.

  • ASDP Segera Adopsi AI untuk Efisiensi Operasional

    ASDP Segera Adopsi AI untuk Efisiensi Operasional

    Bisnis.com, MERAK – Perusahaan pelayaran pelat merah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tengah mendorong transformasi digital di seluruh lini operasionalnya. Setelah menerapkan sistem tiket daring sejak 2020, ASDP kini berupaya mengimplementasikan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk mendorong efektivitas operasional.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, menerangkan upaya implementasi AI dan big data akan dilakukan ASDP seiring dengan kebutuhan perusahaan untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat ke depannya.

    “Ke depan, kami menargetkan implementasi teknologi berbasis big data dan AI untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, sekaligus memperkuat pengamanan perjalanan pengguna jasa,” katanya, Senin (29/9/2025).

    Walaupun tidak diterangkan secara spesifik mengenai rencana tersebut, tetapi ASDP memang tengah berupaya untuk mengembangkan ekosistem digital perusahaan. Salah satu langkah yang telah dilakukan ASDP adalah pembelian tiket yang terdigitalisasi. 

    Tepatnya pada Mei 2020, sistem pembelian tiket daring ASDP, Ferizy memungkinkan pengguna jasa untuk melakukan pembelian tiket secara online melalui Web & Apps Ferizy atau melalui saluran penjualan Ferizy, dengan lebih dari 120 metode pembayaran tersedia.

    ASDP mencatat, setiap tahunnya, angka pengguna aplikasi ini konstan meningkat. Pada Agustus 2025, Ferizy telah digunakan oleh 3,23 juta pengguna, naik dari 2,59 juta pengguna pada 2024.

    Shelvy menegaskan, upaya digitalisasi yang belakangan telah dilakukan perusahaan telah terbukti meningkatkan efektivitas operasional ASDP, dengan transaksi yang transparan, dan memberikan kenyamanan terhadap pengguna jasa.

    “Sistem ini [digital] juga mendukung manajemen arus kendaraan dengan kuota per jadwal, sehingga kemacetan dapat diminimalisasi,” tambah dia.

    Selain itu, upaya digitalisasi juga dilakukan ASDP melalui integrasi smart port system dan penyempurnaan Port Operation Control Center (POCC). Upaya-upaya tersebut dilakukan ASDP dalam rangka mempersiapkan diri menyambut peak season di depan.

    Selain itu, upaya digitalisasi juga gencar dilakukan lantaran peran lintasan Merak–Bakauheni, yang menjadi jalur utama penghubung Pulau Jawa dan Sumatra. Sepanjang tahun 2025, lintasan ini mencatat total pergerakan mencapai sekitar 19,2 juta penumpang dan lebih dari 4,1 juta unit kendaraan dari berbagai golongan, menjadikannya yang tertinggi di Indonesia.

    “ASDP menyiapkan pengembangan infrastruktur pelabuhan, digitalisasi layanan, dan modernisasi armada. Fokus kami adalah menghadirkan layanan yang lebih andal, nyaman, dan berkelanjutan, baik untuk penumpang maupun logistik,” tambahnya.

  • Pengadilan India Tolak Gugatan X soal Penghapusan Konten, Elon Musk Siap Banding

    Pengadilan India Tolak Gugatan X soal Penghapusan Konten, Elon Musk Siap Banding

    Bisnis.com, JAKARTA – Platform media sosial X menyatakan keprihatinan mendalam atas putusan pengadilan India yang membatalkan gugatan mereka terhadap mekanisme penghapusan konten pemerintah New Delhi.

    Mengutip Reuters, pihak X membuat pernyataan tersebut pada Senin (29/9/2025). Platform milik Elon Musk itu akan mengajukan banding dalam rangka membela kebebasan berekspresi di negara tersebut.

    “X menghormati dan mematuhi hukum India. Namun, kami dengan hormat tidak sependapat dengan pandangan bahwa kami tidak berhak menyampaikan keprihatinan ini hanya karena perusahaan kami didirikan di luar negeri,” tulis X dikutip dari Reuters, Senin (29/9/2025).

    Sebagai informasi, X telah berselisih dengan otoritas India selama berbulan-bulan terkait dengan sistem baru penghapusan konten, yang mereka samakan dengan sensor.

    Di sisi lain, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi berargumen sistem baru itu menangani maraknya konten ilegal dan memastikan akuntabilitas di ranah daring.

    Sejak 2023, pemerintahan Modi meningkatkan upaya untuk mengawasi internet dengan memperbolehkan lebih banyak pejabat mengajukan perintah penghapusan dan menyampaikannya langsung kepada perusahaan teknologi melalui sebuah situs web yang diluncurkan pada Oktober.

    Adapun, pihak X memandang mekanisme baru tersebut tidak memiliki dasar hukum, melanggar putusan pengadilan tertinggi negara itu, serta merampas hak dasar masyarakat India atas kebebasan berbicara dan berekspresi.

    Sekadar informasi, Musk telah beberapa kali bentrok dengan otoritas di berbagai negara terkait kepatuhan dan permintaan penghapusan konten.

    Namun, gugatan perusahaan di India secara khusus menargetkan dasar dari regulasi internet yang diperketat di negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut.

    Jumlah Pengguna Turun

    Dalam perkembangan lain, aplikasi X milik Elon Musk mengalami penurunan jumlah penginstalan pada perangkat Android. Hal tersebut turut memukul pendapatan perusahaan.

    Menurut data dari penyedia intelijen aplikasi, Appfigures, pada Juli 2025, jumlah penginstalan X di Google Play turun 44% year-on-year di seluruh dunia, berbanding terbalik dengan unduhan di iOS yang justru meningkat 15%.

    Penurunan tajam dalam jumlah penginstalan itu menurunkan rata-rata keseluruhan aplikasi X, yang menyebabkan penurunan total unduhan seluler sebesar 26% dari tahun ke tahun hingga Juli.

    Angka tersebut masih sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, ketika total unduhan turun 35%, berkat penurunan tajam lainnya dalam unduhan Android, yang kemudian turun hampir setengahnya (49%) dari tahun ke tahun.

    Perusahaan tidak berspekulasi terkait penyebab penurunan pada perangkat Android selain menyatakan bahwa aplikasi X di Android memang dikenal sebagai sumber masalah bagi mereka.

    Kepala produk X yang baru direkrut, Nikita Bier telah mengisyaratkan X sedang berupaya mengatasi masalah pada aplikasinya di Android, yang terkenal bermasalah dan sering macet.

  • Blockchain Diklaim Dapat Tangkal Pencurian Data Pribadi di Tengah Tren FYP

    Blockchain Diklaim Dapat Tangkal Pencurian Data Pribadi di Tengah Tren FYP

    Bisnis.com, DENPASAR — Blockchain dinilai dapat menjadi solusi untuk pelindungan data pribadi yang rentan diretas akibat terekspos di tengah fenomena for you page (FYP) di TiKTok. 

    Sekretaris Jenderal Indonesia Blockchain Society, I Gede Rahman Desyanta menjelaskan blockchain bukan sekadar teknologi finansial, melainkan fondasi penting untuk membangun masa depan digital yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

    Menurutnya di tengah pesatnya arus digitalisasi, blockchain hadir membawa harapan dimana data yang lebih aman, proses yang lebih efisien, serta sistem yang lebih transparan. 

    Kebiasaan pengguna media sosia yang melakukan pencarian di media sosial, secara tidak sadar membangun identitas pengguna di media sosial. 

    “Adanya FYP, membuat identitas pribadi di media sosial dieksploitasi, nah blockchain punya potensi untuk mengembalikan hak data pribadi,” jelas Gede Rahman kepada media, Senin (29/9/2025).

    Diketahui, blockchain menyimpan data di banyak titik (node) terdistribusi, bukan pada satu server terpusat. 

    Selain itu, karena data didistribusi dan pengguna hanya membagikan data yang diperlukan, algoritma FYP menjadi lebih sulit mengeksploitasi identitas digital secara masif seperti dalam sistem media sosial tradisional.

    Selain itu, Gede menyebut Blockchain berpotensi membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sampah dan sejumlah permasalahan lainnya dengan menerapkan teknologi blockchain dalam ekosistem pemerintahan. 

    Pada 30 – 31 Oktober mendatang, Denpasar akan menjadi tuan rumah Bali Blockchain Summit (BBS) 2025, sebuah forum internasional yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, komunitas teknologi, hingga media dalam satu panggung besar. 

    Dengan mengusung tema “Blockchain for Protection and Sustainability: Building Digital Trust for @ Sustainable Future”, acara ini ingin mengajak Indonesia melihat blockchain bukan sekadar teknologi finansial, melainkan fondasi penting untuk membangun masa depan digital yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan. 

  • Bank Indonesia Bakal Pakai AI untuk Prediksi Inflasi Mulai November 2025

    Bank Indonesia Bakal Pakai AI untuk Prediksi Inflasi Mulai November 2025

    Bisnis.com, SAMARINDA — Bank Indonesia Kalimantan Timur mengembangkan sistem peringatan dini berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang diprediksi beroperasi pada Oktober atau November 2025. 

    Inovasi teknologi ini dirancang untuk memprediksi fluktuasi inflasi mingguan melalui analisis mendalam terhadap pergerakan harga komoditas strategis di pasar.

    Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan sistem ini merupakan terobosan  dalam manajemen stabilitas harga regional. 

    “Dengan (teknologi) AI, kami dapat membaca pola inflasi, jadi cepat, kita minggu pertama, minggu kedua nih, saya sudah bisa kira-kira inflasi tersebut berapa di minggu ketiga. Nah makanya, dari minggu ke minggu ini kita ceritakan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/9/2025).

    Sistem AI tersebut mampu mengidentifikasi pergerakan harga komoditas secara real-time. 

    Sebagai ilustrasi, algoritma dapat mendeteksi bahwa harga beras, cabai, dan bawang mengalami tren deflasi, sementara harga ikan laut menunjukkan potensi tekanan inflasi. 

    “Dengan prediksi ini, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan antisipatif secara lebih cepat dan tepat,” kata Budi. 

    Lebih jauh, pengembangan sistem ini menjadi krusial mengingat Kalimantan Timur akan menghadapi transformasi ekonomi besar-besaran seiring pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

    Proyek megastruktur tersebut diperkirakan menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja pada fase konstruksi intensif.

    Menurut Budi, lonjakan jumlah pekerja tersebut tidak hanya menciptakan peluang lapangan kerja, tapi juga berpotensi memicu tekanan permintaan terhadap kebutuhan primer, khususnya pangan dan akomodasi. 

    Fenomena ini dapat menjadi bumerang jika tidak diantisipasi dengan strategi supply chain yang matang.

    Merespons tantangan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan tiga strategi komprehensif. 

    Pertama, penguatan logistik dan pasokan pangan lokal dengan fokus pada wilayah penyangga IKN, terutama Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan. 

    Upaya ini mencakup intensifikasi sektor pertanian lokal seperti hortikultura, peternakan ayam, serta peningkatan produksi jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang diproyeksikan meningkat tajam.

    Kedua, kolaborasi antar-daerah (Kerja Sama Antar-Daerah/KAD) dengan provinsi lain, khususnya Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, akan diperkuat untuk menjamin kelancaran rantai pasokan komoditas strategis. 

    Kerja sama ini akan dioperasionalisasikan melalui skema business-to-business (B2B) untuk memasok berbagai komoditas kritis seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.

    Ketiga, integrasi antara sistem AI dengan mekanisme respons kebijakan akan menciptakan ekosistem pengendalian inflasi yang adaptif. 

    Adapun, dia menuturkan ketika sistem mendeteksi anomali harga, otoritas terkait dapat segera mengaktifkan mekanisme operasi pasar, penyesuaian stok strategis, atau koordinasi dengan pemasok.

  • Ketum ATSI Dian Siswarini Fokus Dorong Penciptaan Iklim Usaha yang Adil dan 5G

    Ketum ATSI Dian Siswarini Fokus Dorong Penciptaan Iklim Usaha yang Adil dan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengungkap sejumlah fokus yang akan diperjuangkan industri 5 tahun ke depan, salah satunya mendorong penciptaan iklim usaha yang adil. 

    Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) itu mengatakan melalui kemitraan yang kuat dengan regulator dan semua pemangku kepentingan, Atsi berharap ke depan dapat tercipta iklim persaingan usaha yang adil. 

    “ATSI akan mempromosikan penciptaan iklim usaha yang adil dan penerapan teknologi terkini misalnya 5G,” kata Dian, Senin (29/9/2025). 

    Sebagai gambaran, ketimpangan dalam penerapan beban antara perusahaan telekomunikasi dalam negeri dengan perusahaan teknologi global yang beroperasi dan mengeruk cuan di Indonesia sempat menjadi sorotan. 

    Rasio antara beban regulasi yang harus dibayarkan dengan pendapatan yang dibukukan perusahaan telekomunikasi telah mencapai 12,2%. 

    Lebih tinggi dibandingkan dengan rerata di Asia Pasifik dan global yang mencapai 7% dan 8,7%. Sementara itu perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Indonesia dan menjual layanan serupa dengan perusahaan telekomunikasi tidak dikenakan ongkos regulasi. 

    Dian juga mengatakan Atsi akan mendorong pemanfaatan teknologi internet of things (IoT) dan kecerdasan  buatan (AI) yang merata, yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

    ATSI juga berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan teknologi digital dan meningkatkan kesejahteraan. 

    Dian juga mengatakan bahwa kondisi global saat ini cukup menantang. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk melewati hal ini adalah dengan berkolaborasi antara pemerintah dan pengusaha. 

    “Kolaborasi, lintas asosiasi, kolaborasi, bukan cuma tadi diantara kami ini, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang lain, terutama yang paling penting adalah bagaimana bekerjasama dengan pemerintah tentunya,” kata Dian.

  • Dian Siswarini Terpilih Sebagai Ketua Umum ATSI 2025-2029, Reski Damayanti Waketum

    Dian Siswarini Terpilih Sebagai Ketua Umum ATSI 2025-2029, Reski Damayanti Waketum

    Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh operator seluler Indonesia sepakat menunjuk Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) Dian Siswarini sebagai ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) 2025-2029. Dian menggantikan Ririek Adriansyah.

    Rapat Umum Anggota (RUA) ATSI juga mengangkat Chief Legal & Regulatory Officer PT Indosat Tbk. Reski Damayanti sebagai Wakil Ketua Umum.

    Kemudian Director & Chief Regulatory PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) Merza Fachys sebagai Sekretaris Jenderal. Adapun posisi bendahara diisi oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkomsel Daru Mulyawan.

    Dalam sambutannya, Dian mengatakan di bawah kepemimpinannya ATSI akan menjadi penggerak utama ekosistem digital Indonesia. ATSI juga berkomitmen untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia yang lebih maju dari sisi teknologi.

    “Serta mampu beradaptasi di era kemajuan digital secara global. ATSI juga akan terus berkolaborasi dengan pemerintah dan industri untuk mendorong peningkatan infrastruktur digital dan inovasi digital dalam upaya meningkatkan kesejahteraan digital,” kata Dian di Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Dian juga meyakini bahwa kemitraan yang kuat dengan regulator dan semua pemangku kepentingan lainnya akan mempercepat digitalisasi di Tanah Air.

    ATSI juga akan mempromosikan dan mendorong terciptanya iklim usaha yang adil dan penerapan teknologi terkini misalnya 5G, artificial intelligence, dan juga internet of things (IoT) untuk mendukung pemerintah Indonesia.

    Sebelumnya, ATSI menili kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff sebesar 32% yang diterapkan Amerika Serikat (AS) berpeluang menaikkan nilai tawar Indonesia dalam pengembangan 5G. Penetrasi teknologi baru tersebut bakal makin kencang. 

    Kebijakan tarif Trump hanya memberatkan ekspor komoditas Indonesia, tidak dengan sektor teknologi, termasuk 5G. 

    ATSI menilai kebijakan Trump justru berpeluang membuat penetrasi 5G makin berkembang. 

    Negara-negara yang awalnya mengirimkan perangkat 5G ke AS, akan menjadikan Indonesia sebagai pasar alternatif, yang kemudian berpotensi membuat nilai tawar Indonesia naik. 

    Indonesia berpeluang mendapatkan perangkat 5G dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

    Laporan terbaru Global System for Mobile Communications Association (GSMA) memperkirakan penetrasi 5G Indonesia masih berkisar 3% pada 2024. 

    Penetrasi tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi 32% pada 2030 dengan dukungan berbagai kebijakan, termasuk ekosistem yang makin matang. 

  • Komdigi Siapkan Regulasi Pemblokiran IMEI, Bersifat Opsional bagi Warga RI

    Komdigi Siapkan Regulasi Pemblokiran IMEI, Bersifat Opsional bagi Warga RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempertimbangkan penerapan regulasi pemblokiran IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk perangkat ponsel yang hilang atau dicuri. 

    Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Komdigi Adis Alifiawan mengatakan regulasi tersebut nantinya diharapkan dapat menciptakan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat pengguna ponsel.

    Menurut Adis, layanan pemblokiran IMEI ini akan memberikan perlindungan konsumen dengan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi risiko kehilangan atau pencurian ponsel.

    Dia menekankan, layanan ini sifatnya opsional. Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pemblokiran IMEI diperbolehkan untuk mendaftar. Sifatnya tidak wajib. 

    “Jadi kembali ke pengguna masing-masing,” kata Adis, dalam Diskusi Publik Akademik Perlindungan Konsumen Digital dikutip dari YouTube STEI ITB, Senin (29/9/2025). 

    Adis menuturkan bahwa blokir dan buka blokir IMEI dapat dilakukan secara mandiri, jadi tidak harus dilakukan di kantor polisi. Kemudian jika smartphonenya telah ketemu, nanti dapat dibuka kembali blokirnya. 

    Dia menjelaskan terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dari regulasi ini. Pertama, memberikan perlindungan kepada pengguna smartphone.

    Kedua, mengurangi nilai ekonomis ponsel yang hilang atau dicuri, sehingga motivasi pelaku tindak pencurian menurun. Sebab, pelaku kejahatan akan kesulitan menjual ponsel curian ke pasar ilegal. IMEI yang tertanam di smartphone tidak dapat digunakan. 

    “Kalau sudah diblokir IMEI-nya, jadi akan turun sehingga dia hanya bisa menggunakan WIFI Only untuk menyala. Tingkat pencurian diharapkan juga turun karena antara effort dan risiko kalau ketangkap massa, membuat pencuri berpikir ulang,” kata Adis. 

    Adis menambahkan regulasi ini diharapkan juga dapat mencegah kecelakaan sebagai efek susulan dari peristiwa pencurian smartphone secara paksa. Tujuan terakhir, agar masyarakat lebih jeli dalam membeli smartphone sehingga mengurangi penyebaran ponsel ilegal. 

    “Ketika kita beli smartphone kita harus kritis antara serial number dan IMEI, kardusnya, yang akhirnya dengan lebih cerdas sebagai konsumen dapat mengurangi smartphone ilegal. Ini juga dapat membantu menjaga keamanan di ruang digital dengan mengurangi ponsel ilegal,” kata Adis. 

  • Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memantik polemik setelah secara terbuka menuntut Microsoft memecat Lisa Monaco.

    Trump menuding Monaco—mantan pejabat tinggi di pemerintahan Barack Obama dan Joe Biden—sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika dengan dalih dia kini memiliki akses ke data sensitif melalui posisinya di raksasa teknologi itu.

    Dalam unggahan di platform Truth Social, Minggu (28/9/2025) Trump secara eksplisit menyampaikan bahwa dengan latarbelakangnya sebagai Deputi Jaksa Agung para era pemerintahan Biden serta penasihat keamanan dalam negeri Presiden Obama, Monaco ancaman bagi negara.

    Trump bahkan mengungkit telah resmi mencabut seluruh izin keamanan Monaco awal tahun ini, bersamaan dengan pencabutan akses bagi figur-figur Demokrat lain seperti Joe Biden dan Hillary Clinton.

    “Menurut saya, Microsoft harus segera memberhentikan Lisa Monaco,” kata Trump.

    Microsoft menolak berkomentar, sementara Monaco sendiri belum memberikan tanggapan atas serangan Trump.

    Sejak bergabung pada Mei 2025, Monaco memimpin urusan kebijakan keamanan siber Microsoft dan hubungan dengan pemerintah dunia—sebuah posisi strategis yang beririsan dengan banyak kontrak jasa digital penting antara Microsoft dan pemerintah federal AS menurut laporan Axios.

    Trump juga didukung kelompok sayap kanan, seperti aktivis Laura Loomer, yang sejak awal menuding Microsoft keliru menunjuk Monaco.

    Konflik Trump dan industri teknologi sudah berlangsung lama, bahkan sejak periode kepresidenan sebelumnya. Trump pernah menuntut Intel agar melepas CEO Lip-Bu Tan dengan tuduhan konflik kepentingan.

    Namun, setelah Intel memberikan 10% saham ke pemerintah AS sebagai bagian dari perjanjian dana, Trump melunak dan menyebut Tan sebagai CEO yang “sangat dihormati”.

    Tak hanya itu, Trump berkali-kali mengkritik perusahaan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Google, menuding bias politik dan penyensoran terhadap dirinya dan pendukungnya.

    Selama masa pemerintahannya, beberapa eksekutif teknologi besar seperti Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), dan Sundar Pichai (Google) juga sempat mendapat tekanan politik ekstensif dari Gedung Putih.

    Aksi terbuka Trump terhadap Monaco dan Microsoft menguatkan kecemasan banyak pihak soal politisasi jabatan krusial di perusahaan teknologi besar, terutama yang berkaitan dengan keamanan digital nasional.

    Banyak pihak menilai langkah Trump tersebut adalah upaya menjadikan perusahaan teknologi sebagai alat politik, sejalan dengan strategi balas dendam terhadap musuh politik lama dan tekanan pada eksekutif yang berafiliasi dengan administrasi lawan.

  • 8.000 Data Anak Dicuri, Orang Tua Panik Dijual Bebas di Dark Web

    8.000 Data Anak Dicuri, Orang Tua Panik Dijual Bebas di Dark Web

    Bisnis.com, JAKARTA — Serangan siber brutal mengguncang jaringan sekolah prasekolah internasional Kido, yang beroperasi di 18 lokasi di atau sekitar London, serta puluhan cabang di Amerika Serikat, India, dan China.

    Para peretas, yang menamai diri mereka Radiant, berhasil mencuri data pribadi sekitar 8.000 anak—termasuk nama, alamat, foto, serta informasi keluarga—dari sistem Kido.

    Radiant juga mengklaim telah mendapat akses ke catatan sensitif perlindungan anak, serta informasi pribadi para orang tua dan pengasuh. Untuk membuktikan ancaman mereka, Radiant memposting sampel data—foto dan profil sepuluh anak—di situs gelap (dark web), sekaligus menuntut uang tebusan dari Kido dan bahkan telah menghubungi beberapa orang tua secara langsung melalui telepon.

    Dilansir dari BBC, Minggu (28/9/2025) Radiant mengambil langkah ekstrem dengan menelpon sejumlah orang tua, mendesak mereka agar menekan pihak sekolah membayar tebusan, sambil mengancam akan mempublikasikan lebih banyak data anak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

    Bryony Wilde, salah satu orang tua murid di London, mengutuk aksi ini. Bryony berharap masalah ini lekas selesai.

    “Mereka adalah korban tak berdosa. Data pribadi anak-anak seharusnya tidak boleh memiliki nilai apa pun,” tegas Bryony.

    Salah satu keluarga lain membenarkan mereka turut menjadi target namun memuji pihak nursery yang dianggap sudah menangani insiden dengan baik. Kido belum memberi tanggapan, tetapi sudah menghubungi para orang tua, mengonfirmasi insiden dan menenangkan mereka.

    Sementara itu, para pengamat siber memberi tanggapan atas kasus ini. Pakar dari Check Point Software, Graeme Stewart, menyebut tindakan ini sebagai “absolute new low”—level terendah dalam sejarah kejahatan siber.

    “Menargetkan anak-anak dan lembaga pendidikan benar-benar tak bisa dibenarkan,” kata Graeme menurut laporan NYtimes.

    Peneliti National Cyber Security Centre (NCSC) Inggris, Jonathon Ellison, menyebut insiden ini “sangat memprihatinkan”, sebab tren serangan siber ke dunia pendidikan makin meningkat.

    “Peretas kini menyerang siapa saja yang dianggap bisa menghasilkan uang. Menyasar penjaga dan pelaku pendidikan anak adalah kejahatan ekstrem yang keterlaluan,” kata Ellison.

    Radiant mengklaim aksi mereka sebagai “pentest”—penetration test atau uji keamanan yang biasanya dilakukan secara legal oleh perusahaan untuk mencari celah. Namun, para pakar menegaskan: uji siber tanpa izin adalah kejahatan berat. “Sekalipun menyebut diri ‘ethical hacker’, tindakan mencuri dan memeras tanpa izin jelas kriminal,” kata pakar keamanan Sophos.

    Otoritas Inggris, termasuk NCSC dan Information Commissioner’s Office (ICO), telah membuka investigasi atas insiden Kido dan meminta semua pihak tidak membayar tebusan. “Pembayaran hanya membuat kejahatan siber makin marak,” tegas pejabat polisi siber Metropolitan London. Pemerintah dan NCSC menyebarkan panduan dan perlindungan bagi sekolah maupun keluarga korban, serta menuntut seluruh institusi pendidikan melakukan audit keamanan data.

    Serangan ke Kido hanyalah puncak gunung es. Sepanjang 2025, lebih dari sepertiga sekolah di Inggris pernah mengalami serangan siber yang melumpuhkan sistem belajar mengajar.

    Data dari Sophos dan NCSC menunjukkan rata-rata permintaan tebusan ke sekolah kini mencapai £5,1 juta, dengan biaya pemulihan hampir £3 juta per insiden.

    Kasus terbesar tahun lalu dialami sepuluh sekolah di Lancashire yang dipaksa offline selama berminggu-minggu oleh ransomware Rhysida—mengcaukan sistem belajar dan administrasi.

    Para ahli menegaskan, banyak sekolah dan lembaga pendidikan di Inggris memiliki pertahanan digital lemah, sistem yang ketinggalan zaman dan anggaran keamanan siber yang ketat—menjadikan mereka sasaran empuk bagi kejahatan digital.