Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: 5G Berjalan Lambat, Lelang 700 MHz Tak Kunjung Tiba

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: 5G Berjalan Lambat, Lelang 700 MHz Tak Kunjung Tiba

    Bisnis.com, JAKARTA – Setahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan, namun pengembangan teknologi 5G di Indonesia dinilai masih tertatih-tatih.

    Diketahui, hingga Juli 2025 Telkomsel memiliki lebih dari 3.000 BTS 5G yang telah beroperasi di 56 kota/kabupaten di Indonesia. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan target perusahaan untuk terus memperluas jangkauan jaringan 5G mereka. Sementara itu BTS 5G Indosat masih 107 unit pada kuartal I/2025. XLSMART tidak pernah menyebutkan jaringan 5G mereka. 

    Dibandingkan dengan BTS 4G pada masing-masing operator yang telah mencapai lebih dari 200.000 unit, jumlah BTS 5G masih sangat sedikit.

    Adapun salah satu penyebab 5G berjalan lambat karena pita frekuensi 700 MHz, yang sering disebut sebagai “spektrum emas” karena potensinya yang luas, hingga kini belum dilelang oleh pemerintah.

    Komdigi masih berfokus pada pita 1,4 GHz untuk layanan broadband wireless access (BWA) atau jaringan akses internet cepat nirkabel.

    Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai perkembangan 5G belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam satu tahu pemerintahan Prabowo. Teknologi 5G yang dahulu digadang-gadang sebagai game changer, kekurangan frekuensi.  

    Pemerintah hakikatnya telah berencana untuk melelang pita 700 MHz untuk kebutuhan 5G. Bekas frekuensi penyiaran ini memiliki lebar hingga 112 MHz dan secara ekosistem telah banyak digunakan untuk 5G.

    “Ya kan lelang ditunda sejak 2023 sampai sekarang. Kemudian, operator juga masih coba manfaatkan frekuensi yang ada saja untuk memberikan layanan karena khawatir lelang mahal,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025). 

    Heru mengatakan operator telah mencoba bernegosiasi agar lelang 700 MHz digelar dengan harga murah. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan operator untuk menggunakan pita frekuensi saat ini telah mencapai 12,2% dari total pendapatan mereka. Di tengah pendapatan yang melandai, kenaikan biaya frekuensi pada lelang 700 MHz akan membebankan mereka. 

    Heru mengatakan tantangan utama mendorong 5G adalah keterbatasan spektrum frekuensi yang tersedia. Lelang di 700 MHz dan 2,6 GHz diharapkan dapat digelar pemerintah pada awal 2026. Namun, operator masih menanti penurunan regulatory cost yang dinilai terlalu tinggi. 

    “Perhitungan ulang regulatory cost diperlukan agar lebih ramah bagi operator, sehingga pada akhirnya konsumen bisa menikmati layanan 5G yang terjangkau,” kata Heru. 

    Sementara itu, pandangan berbeda datang dari Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward. Dia menilai perkembangan 5G sebenarnya sudah cukup baik di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa dan Bali. 

    “Untuk ketiga operator utama, layar ponsel di wilayah tertentu sudah menampilkan ikon 5G, bukan lagi 4G+,” katanya. 

    Dari sisi tantangan, kata Ian, sebagian besar gadget masyarakat masih mentok di teknologi 4G, dan kawasan jangkauan 5G masih jarang serta sering berbagi dengan 4G. Tidak banyak wilayah di Indonesia yang 5G berdiri secara mandiri. 

    Ian menekankan perlunya use case nyata yang benar-benar memerlukan kecepatan dan latensi rendah dari 5G. Peluang makin terbuka jika 5G bisa beroperasi secara stand alone, yang akan membuat biaya operasional lebih murah dan meningkatkan kualitas layanan (QoS/QoE). Dia optimistis 5G akan melesat dengan adanya persaingan sehat, terutama melalui Bandwidth Wireless Access (BWA) di 1,4 GHz. 

    “Dengan banyak pilihan dan kompetisi, operator akan menawarkan QoS/QoE yang kompetitif, sehingga 5G bisa berkembang pesat,” pungkasnya.

  • Komdigi Sebut Nilai Deposit Judi Online Tembus Rp17 Triliun

    Komdigi Sebut Nilai Deposit Judi Online Tembus Rp17 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan nilai deposit judi online pada semester I/2025 sudah mencapai Rp17 triliun.

    Safriansyah Yanwar Rosyadi, Direktur Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menyampaikan sepanjang 2025, Komdigi telah melakukan penanganan terhadap lebih dari 7,2 juta konten perjudian daring. Nilai deposit judi online pada semester I/2025 sudah mencapai Rp17 triliun. Namun, fenomena ini terus berevolusi dengan cepat.

    “Kami sudah memblokir jutaan konten, tapi yang tumbuh juga tak kalah cepat. Ini tantangan global yang menuntut kerja bersama,” ujar Safriansyah, di Jakarta, Selasa (21/10).

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam forum group discussion (FGD) bertema Membangun Kolaborasi Digital Bebas Perjudian Daring. Acara ini merupakan bentuk kolaborasi antara Katadata dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan mulai dari regulator, aparat penegak hukum, industri keuangan, hingga perwakilan asosiasi internet.

    Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp927 triliun selama periode 2017 hingga kuartal I/2025. Angka ini menunjukkan bahwa praktik ilegal tersebut tidak lagi berskala kecil, melainkan sudah menjadi fenomena sistemik yang menembus berbagai lapisan masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda menjelaskan, upaya pemerintah berlandaskan kerangka hukum yang kuat seperti UU ITE, UU PDP, hingga PP 71/2019. Namun, imbuhnya, regulasi saja tidak cukup.

    “Kita butuh AI-based detection system, integrasi database lintas instansi, serta kerja sama internasional dalam mengurangi masifnya perjudian daring di Indonesia.”

    Dalam konteks pemberantasan judi daring, Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) kerap kali dijadikan kambing hitam atas maraknya praktik transaksi perjudian daring. Padahal, dalam ekosistem tersebut, layanan keuangan tidak berada di hulu, melainkan di tahap akhir yang kerap disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan netralitas sistem pembayaran digital.

    PJP, menurut Huda, menjadi mitra penting bagi pemerintah dalam menutup celah transaksi yang digunakan jaringan judi daring. Untuk itu, perlu kolaborasi ideal antara Komdigi, industri pembayaran, PPATK, dan Polri yang mencakup pemblokiran rekening mencurigakan, sistem deteksi transaksi ilegal, serta kampanye literasi keuangan yang masif.

    Menurut Erika, Kabid Perlindungan Data pada Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, persoalan judi daring kini juga terkait keamanan nasional.

    “Rantai operasinya kompleks, dari pendaftaran domain massal hingga transaksi lintas negara menggunakan e-wallet, QRIS, bahkan kripto,” jelasnya.

    Ia menambahkan, 70% pemain judi daring berpenghasilan di bawah Rp5 juta, dan sebagian adalah penerima bansos. Pada Juli 2025, sebanyak 603.000 penerima bantuan sosial diketahui terlibat dalam aktivitas judi daring, dan bantuan mereka dihentikan.

    Kemenko Polkam kini mendorong grand strategy pemberantasan judi daring dari tiga lapis. Yakni pemutusan domain dan hosting di hulu, patroli siber kolaboratif di tengah, hingga interdiksi finansial di hilir.

    “Pendekatannya harus pentahelix, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan masyarakat,” tegas Erika.

    Erika juga mengapresiasi salah satu perusahaan dompet digital, DANA, yang secara konsisten berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian daring serta aktif berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan praktik perjudian daring.

    Danang Tri Hartono, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menanggapi, judi daring sebagai silent killer ekonomi nasional. Menurutnya, uang yang berputar dalam praktik ini tidak menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

    “Uangnya lari ke luar negeri, ekonomi kita kehilangan sirkulasi. Karena itu, diplomasi multilateral antarnegara sangat penting,” tandasnya.

    Sementara itu, AKBP Alvie Granito Pandhita dari Dittipidsiber Polri menyoroti aspek kemanusiaan di balik praktik ini. Polri mencatat, sepanjang 2024–2025 telah dilakukan penyitaan aset senilai hampir Rp925 miliar dari jaringan perjudian daring.

    “Ada pekerja Indonesia yang direkrut untuk mengoperasikan situs judi di luar negeri dengan iming-iming gaji besar, tapi berujung eksploitasi,” ungkapnya.

    Ketua Bidang Hukum dan Kepatuhan Perbanas Fransiska Oei menyampaikan industri keuangan juga berada di garis depan pencegahan. Pihaknya telah memperkuat lapisan deteksi terhadap rekening dan transaksi ilegal.

    “Bank dan PJP sudah melaporkan rekening mencurigakan ke PPATK, dan kami mendukung penuh integrasi data lintas otoritas. Teknologi crawling AI dapat membantu mempercepat deteksi rekening yang terlibat dalam jaringan judi daring,” ujarnya.

    Fransiska menambahkan, industri juga berupaya menjaga kepercayaan publik agar tidak tergerus akibat penyalahgunaan sistem oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Transaksi digital adalah tulang punggung ekonomi masa depan. Karena itu, industri keuangan berkomitmen memastikan sistem pembayaran tetap aman, transparan, dan beretika.

    Pada kesempatan yang sama, Syarif Lumintarjo, Ketua Bidang Koordinator Infrastruktur dan IDNIC APJII menilai, pertumbuhan internet dan digitalisasi pasti membawa sisi lain yang saling bertolak belakang.

    “Teknologi mempercepat apa yang sebelumnya kita lakukan. Dulu judi dilakukan offline, sekarang online. Inilah paradoks teknologi,” ujarnya.

    Syarif menambahkan, paradoks itu muncul lantaran teknologi yang diciptakan untuk mempermudah hidup justru juga mempercepat penyebaran perilaku negatif. Persoalan perjudian daring tidak berhenti pada aspek teknologi. Di balik maraknya situs-situs ilegal itu, terdapat pula paradoks sosial.

    Dalam membangun ruang digital yang bebas dari perjudian daring, bukan sekadar soal memblokir situs atau menindak pelaku, tetapi membentuk ekosistem kepercayaan yang melibatkan seluruh pihak. Pemerintah sebagai regulator, industri pembayaran sebagai penjaga gerbang transaksi, media sebagai penyampai data dan edukasi publik, serta masyarakat sebagai garda terdepan.

    Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi fondasi bagi Indonesia menuju ekonomi digital yang sehat, beretika, dan berdaulat, di mana teknologi tidak lagi menjadi alat eksploitasi, melainkan sarana pemberdayaan bagi seluruh warganya.

    CEO & Co-Founder Katadata Metta Dharmasaputra menilai peran media berbasis data menjadi penting untuk memperkuat kesadaran publik.

    “Sangat disayangkan melihat angka deposit perjudian daring mencapai Rp17 triliun. Padahal, jika digunakan untuk pembangunan bisa jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata Metta.

  • Perlindungan Driver Ojol Tanggung Jawab Aplikator, Pengguna, dan Pemerintah

    Perlindungan Driver Ojol Tanggung Jawab Aplikator, Pengguna, dan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA— Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan persaingan sehat antara Gojek, Grab, dan Maxim perlu diiringi dengan upaya konkret memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi.

    Ekonom Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan sejatinya masalah kesejahteraan mitra pengemudi ojek online sudah berulang kali disuarakan, salah satunya melalui dorongan agar mereka mendapatkan jaminan sosial.

    “Jaminan sosial ini menjadi tanggung jawab platform, driver, konsumen, dan juga pemerintah. Semuanya perlu ada porsi yang pas bagi masing-masing pemain,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025). 

    Menurut dia, perlindungan sosial bagi mitra pengemudi minimal harus mencakup jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Selain itu, skema-skema perlindungan perlu disesuaikan dengan karakteristik para pengemudi yang sering kali memiliki lebih dari satu pemberi kerja.

    “Mitra driver yang bisa mempunyai lebih dari satu pemberi kerja misalkan, harus bisa diakomodir dalam sistem pemberian jaminan oleh BPJS. Peran dari aplikator juga patut dirumuskan,” kata Huda.

    Huda juga menilai sejauh ini belum terdapat hambatan masuk (entry barriers) yang signifikan di industri transportasi daring, meski sejumlah pemain besar seperti Gojek dan Grab masih mendominasi pasar. 

    Dia menyampaikan dalam lima tahun terakhir mulai bermunculan berbagai platform baru selain Gojek dan Grab, seperti Maxim, InDrive, hingga aplikator ride-hailing di daerah. Namun, menurutnya hal yang perlu diwaspadai adalah praktik predatory pricing.

    “Predatory pricing bisa terjadi ketika ada ketimpangan modal. Maka, tugas KPPU untuk melakukan pengawasan pembentukan harga oleh platform,” tegasnya.

    Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan platform transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. SPAI juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

    Ketua SPAI, Lily Pujiati, menilai regulasi tersebut mendesak diterbitkan karena praktik di lapangan menunjukkan perusahaan platform justru saling berlomba memeras pengemudi dengan berbagai skema yang merugikan.

    “Regulasi ini diperlukan karena selama ini platform justru berlomba-lomba untuk memeras pengemudi ojol, taksol dan kurir dengan berbagai cara seperti potongan platform yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng [argo goceng], prioritas dan skema lainnya,” kata Lily dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

    Pengemudi Ojol menunggu penumpang

    Sementara itu, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong persaingan sehat dan peningkatan perlindungan bagi pengemudi. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai kekacauan ekosistem transportasi digital terjadi akibat persaingan antarperusahaan aplikator yang berfokus pada profit semata.

    “Carut marutnya ekosistem transportasi digital saat ini karena antar perusahaan-perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam mengatur perusahaan aplikator yang dinilai justru mampu memengaruhi kebijakan publik. Garda berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dapat mengambil langkah tegas dengan menerbitkan aturan yang berpihak kepada pengemudi.

    “Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” ujarnya.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring dalam sambutannya di acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

    Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

    Pada Mei lalu, aksi demonstrasi juga sempat digelar di sejumlah kota besar menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Sementara itu, perusahaan aplikator mengklaim telah menjalankan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli, termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab, masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Tanah Air.

  • Prabowo Minta Aplikasi Ojek Online Bersaing Sehat, Begini Respons Grab

    Prabowo Minta Aplikasi Ojek Online Bersaing Sehat, Begini Respons Grab

    Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyoroti peningkatan taraf hidup para pengemudi ojek online (ojol) dalam Sidang Kabinet pada 20 Oktober 2025. Kepala Negara juga meminta persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

    Grab Indonesia menilai langkah Presiden untuk berdiskusi langsung dengan perusahaan platform transportasi daring merupakan sinyal positif bagi penguatan keberdayaan pekerja di sektor ekonomi digital.

    “Di momen satu tahun pemerintahan ini, arah kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan peningkatan taraf hidup pekerja lapangan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku ekosistem digital untuk berkolaborasi lebih erat,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resmi pada Selasa (21/10/2025).

    Neneng menegaskan Grab berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan kepada mitra, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan secara merata oleh semua pihak. 

    Menurutnya kebijakan ekonomi yang pro-investasi dan stabilitas politik yang terjaga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo turut menciptakan iklim investasi yang sangat positif di Indonesia. 

    Grab Indonesia hingga kini telah bermitra dengan lebih dari 3,7 juta pengemudi dan jutaan UMKM di seluruh Indonesia. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

    Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

    Pada Mei lalu, aksi demonstrasi sempat digelar di sejumlah kota besar untuk menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Sementara itu, perusahaan aplikator menyatakan telah menjalankan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli, termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab yang masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Tanah Air.

  • Asosiasi Dagang Global Ungkap Peluang AI Dongkrak Kinerja Industri Tekstil

    Asosiasi Dagang Global Ungkap Peluang AI Dongkrak Kinerja Industri Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Pelaksana VDMA Textile Care, Fabric and Leather Technologies (VDMA TFL), Elgar Straub, menilai kecerdasan buatan (AI) memainkan peran yang semakin besar dalam mendorong efisiensi dan fleksibilitas di industri tekstil.

    Elgar mengatakan AI makin mempengaruhi industri tekstil dari waktu ke waktu, meskipun saat ini belum sempurna. Terdapat beberapa peluang baru yang tercipta bagi pemain di industri tekstil seiring dengan hadirnya AI. 

    “Seperti penggunaan mesin virtual di mana pelanggan dapat melihat mesin yang akan dibeli beroperasi secara virtual untuk memproduksi produk mereka sendiri,” kata Straub dalam acara Lunch with the Press menjelang pameran dagang Texprocess 2026 di Jakarta pada Selasa (21/10/2025). 

    Sekadar informasi, VDMA Textile Care, Fabric and Leather Technologies adalah asosiasi dagang yang mewakili produsen teknologi di sektor perawatan tekstil, seperti mesin binatu dan pembersih tekstil, mesin jahit dan garmen, serta teknologi sepatu dan kulit.

    Asosiasi ini memfasilitasi pertukaran pengalaman antar anggotanya, memberikan gambaran tentang kondisi pasar, dan fokus pada aspek-aspek seperti teknik, lingkungan, penelitian, inovasi, dan Industri 4.0.   

    Selain itu, lanjut Straub, teknologi AI juga sudah diterapkan di bidang pemeliharaan mesin, di mana perawatan dapat dilakukan dari sisi produksi secara virtual di lokasi pelanggan. 

    Menurutnya, dua contoh tersebut baru merupakan langkah awal dari pemanfaatan AI. 

    Dia menjelaskan potensi terbesar ada pada kemampuan pertukaran data yang semakin luas, yang menjadi fondasi bagi efisiensi produksi. Straub menjelaskan, sejumlah produsen garmen kini mulai memanfaatkan pakaian virtual untuk menguji pasar. 

    Produk dikembangkan secara digital, kemudian dipasarkan di internet untuk melihat respons konsumen dari berbagai negara, seperti Jerman, Amerika Serikat, China, hingga Indonesia.

    “Dari sana, mereka bisa mengetahui desain mana yang lebih disukai dan dengan cepat memproduksi serta mengirimkannya ke konsumen akhir,” katanya. 

    Dia menambahkan perusahaan-perusahaan Tiongkok sudah sangat maju dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Namun, kerja sama global tetap penting, terutama antara pengembang perangkat lunak, perusahaan AI, produsen mesin, serta pelaku industri garmen dan tekstil.

    “Hal yang menarik dari AI adalah kecepatannya berkembang. Semua ini berkaitan dengan kapasitas pertukaran data yang meningkat dari hari ke hari — dan seiring itu, peluangnya juga tumbuh dengan sangat cepat,” tutur Straub.

    Di sisi lain, pameran dagang internasional terkemuka Texprocess akan kembali digelar pada 21–24 April 2026, menghadirkan berbagai teknologi terbaru dalam pemrosesan tekstil dan material fleksibel. Hingga saat ini, lebih dari 200 peserta dari 24 negara telah terdaftar untuk berpartisipasi.

    Peserta pameran tersebut meliputi sejumlah nama besar seperti Barudan (Jepang), Brother Internationale Industriemaschinen (Jerman), Kornit Digital Europe (Jerman), Macpi (Italia), Morgan Tecnica (Italia), Sheffield Cutting Equipment (AS), Style 3D | Assyst (Jerman), Veit (Jerman), Vetron Typical Europe (Jerman), dan Zünd (Jerman). Selain itu, ada 25 peserta baru dari berbagai kategori produk, mulai dari teknologi pemotongan dan bordir hingga pencetakan digital, seperti Amann & Söhne (Jerman), Coats Group (Inggris), Comelz (Italia), Mimaki Deutschland (Jerman), dan Valvan (Belgia).

    Dalam menghadapi tekanan global akibat pembatasan investasi, tarif perdagangan, hingga ketidakpastian geopolitik, Texprocess menjadi ajang penting bagi perusahaan tekstil untuk menemukan peluang baru, menjalin kemitraan bisnis, serta memperkuat daya saing mereka di pasar global.

    Di pameran ini, para peserta akan menampilkan solusi inovatif yang menjawab tantangan industri mulai dari sistem cerdas untuk alur material, mesin jahit berbantuan AI, hingga pengendalian kualitas berbasis kecerdasan buatan secara real-time.

    Fokus utama Texprocess 2026 adalah pada peningkatan efisiensi produksi, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan pengurangan ketergantungan pada rantai pasok yang fluktuatif.

    “Di Texprocess 2026, para peserta pameran akan kembali menentukan tren signifikan untuk masa depan, membantu memperkuat daya saing pelanggannya terutama di masa geopolitik yang penuh tantangan seperti sekarang,” kata Elgar Straub.

    Tekstil

    Texprocess juga akan diselenggarakan bersamaan dengan Techtextil, pameran bahan tekstil fungsional, kimia, pewarna, serat, dan benang. 

    Lokasi keduanya yang berdekatan akan memudahkan pengunjung untuk mengakses kedua pameran, memperluas peluang kolaborasi lintas sektor. Pada edisi sebelumnya, 72 persen pengunjung Techtextil juga menghadiri Texprocess, menunjukkan keterkaitan erat antara kedua pameran tersebut.

    Texprocess menjadi ajang penting bagi industri untuk memperkenalkan inovasi dari tahap desain, pemotongan, penjahitan, finishing, hingga digital printing. 

    Pengunjung dari berbagai sektor mulai dari produsen pakaian, denim, alas kaki, perlengkapan rumah tangga, hingga komponen otomotif dan produk medis memanfaatkan pameran ini untuk mencari teknologi terbaik yang mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas proses produksi mereka.

  • Respons Prabowo, SPAI Bongkar Daftar Skema Aplikator yang Rugikan Pengemudi

    Respons Prabowo, SPAI Bongkar Daftar Skema Aplikator yang Rugikan Pengemudi

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengungkapkan sejumlah skema aplikator ride hailing yang merugikan bagi mitra pengemudi ojek online. 

    SPAI juga menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan platform transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. 

    Ketua SPAI, Lily Pujiati mendesak pemerintah memastikan pelindungan yang lebih kuat bagi para pekerja platform seperti ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir dengan segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

    Dia mengatakan praktik di lapangan menunjukkan perusahaan platform transportasi online saat ini saling berlomba memeras pengemudi dengan berbagai skema yang merugikan.

    “Skema tersebut seperti potongan platform yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng [argo goceng], prioritas dan skema lainnya,” kata Lily dalam keterangan tertulis, pada Selasa (21/10/2025).

    Menurutnya, program dan skema tersebut justru menciptakan persaingan yang tidak sehat dan menekan kesejahteraan para pengemudi dengan upah atau pendapatan yang rendah dan tidak layak di bawah upah minimum. 

    Menurutnya skema tersebut juga memaksa pengemudi ojol untuk bekerja 12 hingga 18 jam sehari tanpa istirahat yang rawan kecelakaan kerja di jalan raya.

    Lily menambahkan akar persoalan utama terletak pada status hubungan kemitraan antara platform dan pengemudi yang membuat perusahaan tidak tunduk pada aturan ketenagakerjaan. 

    “Dengan demikian masing-masing platform membuat aturan mainnya sendiri untuk menimbun keuntungan semaksimal mungkin dengan ongkos seminimal mungkin,” imbuh Lily.

    Untuk itu, SPAI meminta negara hadir melalui regulasi yang mampu menjamin hak-hak dasar para pengemudi transportasi daring. 

    Lily juga mendesak Presiden Prabowo untuk menerbitkan peraturan yang memuat ketentuan mengenai status sebagai pekerja, serta menjamin upah dan pendapatan yang layak setara dengan upah minimum.

    “Serta jam kerja 8 jam yang manusiawi, waktu dan hari istirahat, THR [Tunjangan Hari Raya], jaminan sosial, hak maternitas seperti cuti haid dan melahirkan, hak membentuk serikat pekerja, hak berunding dan perjanjian kerja bersama agar tidak dikenai sanksi suspend dan putus mitra sewenang-wenang,” katanya.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong perusahaan ojek daring untuk bersaing secara sehat serta meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi. Namun, Garda menilai langkah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret.

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai kekacauan ekosistem transportasi digital saat ini terjadi akibat persaingan antarperusahaan aplikator yang berfokus pada profit semata.

    Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tutur Prabowo.

  • Ekosistem Ride Hailing Carut Marut, Garda Minta Prabowo Segera Terbitkan Perpres

    Ekosistem Ride Hailing Carut Marut, Garda Minta Prabowo Segera Terbitkan Perpres

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mendesak pemerintah membuat peraturan mengenai perlindungan bagi pengemudi online. Garda menilai persaingan antar Gojek, Grab, dan Maxim yang jor-joran soal tarif membuat nasib pengemudi tertekan. 

    Namun, Garda menilai langkah tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi konkret untuk menjamin kesejahteraan para pekerja transportasi daring. 

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai carut-marut ekosistem transportasi digital saat ini terjadi karena persaingan antarperusahaan aplikator yang tidak sehat dan berfokus pada profit semata.

    “Perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025). 

    Igun menilai, kekacauan dalam ekosistem transportasi daring kian parah karena perusahaan aplikator dinilai mampu memengaruhi kebijakan pemerintah, sementara Kementerian Perhubungan justru dianggap pasif dan lebih condong membela kepentingan aplikator ketimbang melindungi para pengemudi ojek online.

    Untuk itu, Igun berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah tegas melalui penerbitan aturan baru yang berpihak kepada pengemudi. 

    Dia berharap kepala negara dapat bersikap adil dan tegas dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mampu melindungi pengemudi dari persaingan tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan mereka ke depan.

    “Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” kata Igun.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

     

    Dia menyebut pemerintah saat ini tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia untuk mencari solusi bagi para pengemudi.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tutur Prabowo dalam forum tersebut.

    Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun. Gojek sendiri mencatat lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia.

    Isu kesejahteraan pengemudi ojek online terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

    Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja. Di sisi lain, perusahaan aplikator mengklaim telah menerapkan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, rumor mengenai potensi akuisisi Gojek oleh Grab yang beredar belakangan disebut menemui hambatan regulasi. 

  • CEO Automattic Akui Akuisisi Tumblr Sebagai Kegagalan Terbesarnya

    CEO Automattic Akui Akuisisi Tumblr Sebagai Kegagalan Terbesarnya

    Bisnis.com, JAKARTA— CEO Automattic sekaligus salah satu pendiri WordPress, Matt Mullenweg, menyebut akuisisi platform Tumblr sebagai kegagalan terbesar dalam perjalanan kariernya sejauh ini. Meskipun demikian, dia menegaskan belum menyerah untuk memperbaikinya.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi Town Hall di konferensi WordCamp Canada 2025. Dalam kesempatan itu, Mullenweg berdiskusi langsung dengan komunitas WordPress yang berfokus pada pengembangan open source.

    Dia mengungkapkan, salah satu masalah utama Tumblr saat ini adalah sistem teknisnya yang masih berbeda dengan WordPress. Sejak awal, Mullenweg berencana memigrasikan seluruh infrastruktur Tumblr ke platform WordPress agar lebih efisien dan mudah diintegrasikan. Namun, rencana besar itu ditunda tahun ini karena biayanya sangat tinggi.

    Menurutnya, memindahkan sekitar 500 juta blog Tumblr bukanlah pekerjaan ringan, terlebih platform tersebut masih belum menghasilkan keuntungan dan terus bergantung pada laba dari produk Automattic lainnya.

    “Saya perlu memindahkan Tumblr ke WordPress, tapi itu pekerjaan yang sangat besar. Ada lebih dari 500 juta blog di sana, dan biaya operasionalnya jauh lebih besar dibanding pendapatannya,” kata Mullenweg dikutip dari laman TechCrunch pada Selasa (21/10/2025). 

    Untuk menekan beban keuangan, Automattic telah melakukan sejumlah langkah efisiensi, termasuk pemangkasan karyawan dan pengalihan sumber daya Tumblr ke unit bisnis yang lebih menguntungkan. Meski begitu, upaya tersebut belum membuahkan hasil signifikan.

    “Ini mungkin merupakan kegagalan atau kesempatan yang terlewat terbesar saya saat ini, tapi kami masih terus berusaha,” tambahnya.

    Jika proses migrasi ke WordPress dapat terlaksana, Tumblr akan lebih mudah dikelola dan lebih hemat biaya. Selain itu, langkah ini juga akan membuka peluang bagi Tumblr untuk bergabung dengan fediverse yakni jaringan media sosial terbuka yang memungkinkan interaksi lintas platform.

    Dalam kesempatan yang sama, Mullenweg juga menyinggung berbagai proyek lain yang sedang digarap Automattic, seperti pengembangan WordPress, Jetpack, dan WooCommerce. Dia menyoroti proyek Playground, yang memungkinkan pengguna menjalankan WordPress langsung di browser, serta aplikasi pesan lintas platform Beeper yang tengah dikembangkan agar bisa terhubung dengan layanan lain seperti KakaoTalk dan aplikasi pesan dalam platform kencan.

    Mullenweg turut membahas isu kecerdasan buatan (AI), dengan menyebut teknologi tersebut tidak bisa dihentikan dan perusahaan seperti OpenAI kini sudah terlalu besar. Dia juga tengah mempertimbangkan cara untuk menandai gambar hasil AI di direktori tema WordPress agar pengguna bisa menyaring hasil pencarian berdasarkan sumber gambar, alih-alih menolak tema buatan AI secara menyeluruh.

    Selain itu, dia menanggapi pertanyaan terkait perselisihan hukum antara Automattic dan WP Engine, perusahaan hosting WordPress yang dituduh mengambil keuntungan dari ekosistem open source tanpa memberi kontribusi balik.

    Dia menilai, Automattic perlu menciptakan sistem insentif agar lebih banyak pihak mau berkontribusi positif, misalnya dengan memberikan peringkat lebih tinggi di direktori atau showcase WordPress bagi kontributor aktif.

    Mullenweg bahkan menyinggung situs WordPressEngineTracker.com yang mencatat jumlah situs yang berpindah dari layanan WP Engine. 

    “Saat ini, jumlahnya hampir mencapai 100.000 situs yang pindah ke host lain, dan sekitar 74.000 situs telah offline sejak September tahun lalu,” ungkapnya.

  • Apple Pangkas Produksi 1 Juta Unit Imbas Penjualan Lesu, Ini Kekurangan iPhone Air

    Apple Pangkas Produksi 1 Juta Unit Imbas Penjualan Lesu, Ini Kekurangan iPhone Air

    Bisnis.com, JAKARTA— Apple dikabarkan memangkas produksi iPhone Air sebanyak satu juta unit akibat penjualan yang lesu. Langkah tersebut menandai penyesuaian strategi perusahaan terhadap permintaan pasar yang tidak sekuat model iPhone 17 lainnya. 

    Melansir  laman Gizmochina pada Selasa (21/10/2025) Mizuho Securities Jepang menyatakan permintaan terhadap iPhone Air tertinggal dibandingkan dengan iPhone 17, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max. 

    Padahal, iPhone Air hadir dengan desain ultra-tipis dan spesifikasi sekelas ponsel flagship. Sebaliknya, Apple justru berencana meningkatkan produksi untuk tiga model lain dalam lini iPhone 17 tersebut dengan total tambahan sekitar dua juta unit. 

    Proyeksi produksi keseluruhan seri iPhone 17 bahkan direvisi naik dari 88 juta menjadi 94 juta unit pada awal 2026, mencerminkan optimisme Apple terhadap performa seri ini.

    Meskipun iPhone Air sempat terjual cepat di China pada masa peluncuran, respons di pasar Barat cenderung lebih lemah. 

    Analis menilai harga dan spesifikasinya membuat ponsel ini berada di posisi tanggung atau tidak semenarik iPhone 17 standar dari sisi nilai, dan tidak seunggul iPhone 17 Pro dalam hal fitur premium serta sistem kamera.

    Kondisi ini mencerminkan tren yang juga terjadi di industri smartphone secara umum, di mana desain ultra-tipis sering menuai tanggapan beragam karena keterbatasan kapasitas baterai dan jumlah kamera. Para pengamat pasar menilai keputusan Apple memangkas produksi iPhone Air bukan sebagai kegagalan, melainkan bentuk strategi penyesuaian terhadap preferensi konsumen. 

    Meski demikian, lini iPhone 17 secara keseluruhan tetap menjadi salah satu seri dengan kinerja penjualan terbaik Apple dalam beberapa tahun terakhir, dengan permintaan global yang masih kuat.

    Kekurangan iPhone Air

  • Bansos dan BLT Kesra Cair Oktober 2025, Cek Nama Anda di Aplikasi Ini

    Bansos dan BLT Kesra Cair Oktober 2025, Cek Nama Anda di Aplikasi Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meluncurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) yang meliputi PKH, BPNT, Bansos Beras-Minyak Goreng, dan yang terbaru ada BLT Kesra. Beberapa cair pada Oktober 2025 dan dapat Anda cek di aplikasi https://cekbansos.kemensos.go.id 2025. 

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti. Bansos juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, serta mempeluas peluang kerja masyarakat.  

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) mengatakan bahwa BLT Kesra diberikan untuk 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Untuk mengetahui, apakah nama Anda masuk di dalamnya atau tidak, And dapat memeriksanya di aplikasi tersebut. 

    Berikut langkah-langkahnya

    Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

    1. Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos di Play Store atau App Store
    2. Daftar akun baru menggunakan NIK dan KK, dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto
    3. Pilih menu “Cek Bansos”
    4. Isi data meliputi wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama sesuai KTP
    5. Klik “Cari Data”
    6. Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos

    Melalui Situs Resmi Kemensos

    1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
    2. Isi data meliputi wilayah, nama lengkap
    3. Masukkan kode captcha sesuai instruksi
    4. Klik “Cari Data”
    5. Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan. 

    Daftar Bansos …