Category: Bisnis.com Tekno

  • Pendanaan Masih Lesu, Modal Ventura Minta Startup Berbenah Diri

    Pendanaan Masih Lesu, Modal Ventura Minta Startup Berbenah Diri

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro menilai perlambatan pendanaan startup di Indonesia harus menjadi momentum bagi seluruh pelaku industri untuk berbenah diri.

    “Karena kalau data menunjukkan ya pendanaan startup, kita perlu upaya sama-sama supaya kita bisa naik lagi,” kata Eddi ditemui di sela-sela acara Tech in Asia Conference di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Dia menilai, situasi pendanaan saat ini masih cenderung “wait and see” di tengah ketidakpastian makroekonomi global. 

    Eddi menambahkan, kasus-kasus kecurangan yang sempat mencuat di sejumlah startup seharusnya dijadikan pelajaran penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan. 

    “Kita juga gak boleh defensif. Kita tahu di ekosistem kita itu banyak area for improvement. Salah satunya ya itu governance,” ucapnya.

    Sebagai bentuk langkah konkret, asosiasi modal ventura di Asia Tenggara telah meluncurkan maturation map bersama asosiasi sejenis dari Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. 

    Eddi menjelaskan, maturation map tersebut berfungsi sebagai panduan bagi startup untuk mengetahui dokumen dan tata kelola apa saja yang seharusnya sudah dimiliki pada setiap tahap pendanaan, mulai dari tahap seed hingga series A.

    “Kalau sudah ada series A, seharusnya paperwork-nya dan governance-nya lebih tinggi lagi. Pada saat kapan dia seharusnya updated financial statement. Dan ini dan sebagainya. Nah itu, jadi maturation map itu membantu untuk ekosistem kita,” tutur Eddi.

    Terkait sektor yang berpotensi menjadi prioritas pendanaan ke depan, Eddi tidak banyak berkomentar. Namun, dia menilai bidang kesehatan masih menjadi sektor yang cukup menjanjikan.

    “Healthcare kali ya lagi seksi,” katanya.

    Ilustrasi startup

    Sebelumnya, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca, juga mengakui tren pendanaan startup di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih melambat. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi pergeseran arah modal global yang lebih banyak terserap ke Amerika Serikat (AS).

    “Menurut saya pendanaan memang agak slow ya. Alasannya karena risk capital itu nggak masuk ke Southeast Asia. Karena misalnya di US, public market doing very well,” kata Willson saat ditemui di sela acara Tech In Asia Conference di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Dia menambahkan, banyak pemodal global kini lebih tertarik menanamkan investasi di sektor kecerdasan buatan (AI), sehingga AI revolution di AS menyerap dana dalam jumlah besar. Sementara itu, Indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing.

    “Kenapa dia mau capek-capek terbang kemari. Cara berpikirnya sangat simple,” ujarnya.

    Willson menilai, startup di kawasan Asia perlu lebih fokus menciptakan nilai yang berdampak nyata bagi investor. “Di sini kita harus benar-benar memikirkan sesuatu yang impactful ke investor. Apakah itu return, apakah ada investor yang memang fokusnya ke impact. Mandat dari tiap investor itu beda-beda,” tuturnya.

    Dia juga menolak anggapan bahwa startup “membakar uang”. Menurutnya, pengeluaran besar di tahap awal merupakan bagian dari proses edukasi pasar dan inovasi. “Tapi, memang karena pengaruh kompetisi, mereka investasi untuk akuisisi user-nya mungkin kebanyakan. Sehingga kelihatan sepertinya spending-nya terlalu tinggi,” kata Willson.

    Willson menjelaskan, arah investasi East Ventures saat ini banyak mengincar sektor AI, healthcare, dan consumer. Namun, pihaknya tetap terbuka pada berbagai sektor potensial lainnya.

    “Kalau kamu punya produk bagus, memang pengen start company, start aja. Ada pendanaan, nggak ada pendanaan, kamu start aja. Kalau gagal, jangan anggap kegagalan itu sesuatu yang memalukan. Anggap kegagalan itu adalah sukses yang tertunda,” ujarnya.

    Dia menegaskan, dalam proses investasi, East Ventures lebih mengutamakan kejujuran dan semangat dari para pendiri startup. “Asal founders-nya jujur, passionate about their product, pasti kita investasi. Founders itu harus mengerti industri-nya itu benar-benar dalam,” ucapnya.

    Adapun data platform riset startup Tracxn mencatat total pendanaan startup di Indonesia sepanjang 2024 hanya mencapai US$693 juta atau sekitar Rp11,5 triliun dari 78 putaran pendanaan. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam beberapa tahun terakhir, bahkan tidak melampaui capaian 2016 yang mencapai US$966 juta dari 91 putaran pendanaan.

    Tren perlambatan ini juga terjadi di kawasan Asia Tenggara. Total pendanaan startup di kawasan turun menjadi US$2,8 miliar atau sekitar Rp46,4 triliun dari 420 putaran pendanaan pada 2024. Sebagai perbandingan, total pendanaan masih mencapai US$7 miliar pada 2023, meski sudah turun tajam dari puncak tahun 2021 yang menembus US$21,9 miliar.

  • Industri Telekomunikasi Belum Prioritas, Termasuk 5G

    Industri Telekomunikasi Belum Prioritas, Termasuk 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor telekomunikasi dinilai belum menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam setahun terakhir, termasuk teknologi 5G.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pada satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung fokus pada perbaikan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerataan pendidikan berkualitas, dan pemerataan ekonomi melalui koperasi.

    Adapun harapan akan terobosan serupa di sektor telekomunikasi (telko) dan teknologi informasi komunikasi (TIK) belum terwujud.

    Sigit menekankan bahwa sektor telko memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan bangsa di era digital, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan siber. Meski demikian, setelah satu tahun pemerintahan hingga Oktober 2025, perkembangan 5G di Indonesia hanya bergerak sedikit.

    “Ada kemajuan kebijakan seperti lelang pita 1,4 GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan konsultasi 2,6 GHz, tetapi penetrasi 5G masih rendah, berada di angka single-digit persentase sejak peluncuran komersial pada 2021, Indonesia tercatat tertinggal dalam peringkat performa broadband dibanding tetangga Asean,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Speedtest Global Index mengungkap pada Juli 2025 mengungkap kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, baik untuk internet seluler maupun fixed broadband.

    Dalam hal internet seluler, Indonesia berada di peringkat 8 di Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 42,85 Mbps pada Juli 2025, hanya unggul tipis dari Laos.

    Tidak hanya, Sigit, merujuk penilaian kualitas kematangan regulasi ITU. Menurut dashboard ICT Regulatory Tracker (Gen5 / ITU), Indonesia tercatat sebagai Generation 2 (G2) dengan skor ~57 pada 2024. Nilai ini masuk dalam kategori “Early open markets”. 

    Untuk diketahui, ITU ICT Regulatory Tracker adalah alat berbasis bukti yang dikembangkan oleh ITU untuk membantu pembuat kebijakan dan regulator memahami evolusi regulasi ICT.

    Tracker ini terdiri dari 50 indikator yang dikelompokkan dalam empat pilar: otoritas regulasi, mandat regulasi, rezim regulasi, dan kerangka kompetisi. Klasifikasi generasi (G1–G5) mencerminkan kemajuan dari regulasi monopoli tertutup ke pasar digital yang matang dan kolaboratif.

    Adapun “Early Open Market” (G2) berarti suatu negara masih dalam tahap di mana regulasi mulai membuka pasar untuk kompetisi, tetapi masih didominasi oleh pendekatan tradisional dengan intervensi pemerintah yang kuat.

    Skornya berkisar antara 40–70, menandakan pasar terbuka awal di mana elemen kompetisi diperkenalkan, seperti liberalisasi parsial dan regulasi dasar untuk akses.

    Fokus pada pembukaan pasar awal, seperti pengenalan kompetisi di sektor telekomunikasi, tetapi belum sepenuhnya mendukung investasi inovatif atau kolaborasi lintas sektor. Ini sering kali mencakup regulasi yang memungkinkan operator swasta bersaing, tetapi dengan batasan seperti kontrol harga atau lisensi terbatas.

    “Jadi peralihan antar-generasi mencerminkan perubahan pada sejumlah indikator regulator, mandat, rezim regulasi, dan persaingan. Tidak ada peningkatan generasi selama hampir 10 tahun. Bahkan, secara numerik, ada sedikit kemunduran sejak 2019, juga ada sinyal kuat adanya stagnasi reformasi regulasi dalam 5 tahun terakhir,” kata Sigit.

    Secara konseptual, lanjut Sigit, kondisi stagnasi bahkan cenderung mundur ini mungkin terjadi karena kegagalan menyelesaikan isu teknis-operasional penting misalnya alokasi spektrum, lelang yang tertunda, penegakan aturan persaingan menghambat performa pasar.

    Sebab lain, adalah regulasi tidak mengikuti perkembangan misalnya tidak mengatur layanan digital baru, kesulitan menegakkan aturan persaingan sehingga skor relatif menurun di banding negara lain yang maju lebih cepat.

    “Kita masih menemukan ada kombinasi permasalahan spektrum & keterlambatan yang menghambat 5G, yang masuk akal sebagai penyumbang menurunnya skor/posisi relatif,” kata Sigit.

    Sebagai rekomendasi, Mastel mendesak pemerintah mempercepat alokasi spektrum mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz, serta high-band untuk pengembangan kapasitas 5G. Sigit menyarankan eksplorasi kebijakan inovatif, seperti model kolaboratif, neutral host, atau use-case berdampak tinggi.

    “Jika berhasil dapat mempercepat roll-out secara cost-efficient. Namun jika masih pendekatan business as usual, mungkin bukan hanya tidak ada perubahan, namun semakin jauh tertinggal dari zaman dan dari negara-negara lain,” ujar Sigit.

  • 60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    Bisnis.com, JAKARTA— Sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia belum tersentuh oleh jaringan internet selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan sejumlah langkah untuk menghubungkan masyarakat di desa dengan jaringan internet. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian. 

    Langkah percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

    “Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Komdigi pada Rabu (22/10/2025). 

    Dengan MoU ini, lanjut Meutya, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas untuk dibangun koneksinya pada 2026. Meutya menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memastikan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.

    Meutya berharap sinergi dengan Kemendes PDT dapat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas agar masyarakat desa turut merasakan manfaat transformasi digital.

    “Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan desa.

    “Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal,” tuturnya.

    Yandri menambahkan, konektivitas digital membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

    Dia mencontohkan, para pembudidaya ikan mas koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang, telah mampu mengekspor produknya ke berbagai negara berkat pemanfaatan internet.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan pembangunan konektivitas di pedesaan dapat lebih tepat sasaran.

    “Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” tandas Yandri.

    Sejak satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas konektivitas digital. 

    Upaya tersebut meliputi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan titik akses di Papua, pelaksanaan lelang frekuensi, serta kerja sama dengan operator seluler guna pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

  • BHP Telekomunikasi 2024 Capai Rp1,36 Triliun, Komdigi Siapkan Papan Pemantau

    BHP Telekomunikasi 2024 Capai Rp1,36 Triliun, Komdigi Siapkan Papan Pemantau

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat total Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi pada 2024 mencapai Rp1,36 triliun pada 2024. Untuk meningkatkan transparansi, Komdigi menyiapkan Dashboard Kepatuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pedoman Teknis Perhitungan BHP.

    Pedoman teknis yang akan dirilis dalam bentuk Surat Edaran ini disusun untuk menyatukan persepsi antara penyelenggara telekomunikasi sebagai wajib bayar dan petugas verifikasi, sehingga dapat menghindari perbedaan hasil perhitungan dan memperkuat akurasi pelaporan.

    Adapun dashboard kepatuhan dikembangkan sebagai platform digital yang dapat diakses publik, berfungsi untuk memantau tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban PNBP secara real-time.

    Ketua Tim Kepatuhan dan Optimalisasi PNBP Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Anak Agung Gede Oka menjelaskan latar belakang penyusunan pedoman teknis dan dashboard berangkat dari permasalahan perbedaan hasil penghitungan antara pihak wajib bayar dan hasil verifikasi petugas dalam pelaksanaan perhitungan PNBP. 

    Pedoman Teknis disusun untuk mencegah perbedaan perhitungan penetapan besaran BHP Telekomunikasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan kepatuhan dan menghambat optimalisasi penerimaan negara. 

    “Sedangkan pembuatan dashboard antara lain untuk memberikan gambaran tentang kepatuhan dari pemenuhan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi yang dapat diakses publik,” kata Agung dikutip, Rabu (22/10/2025).

    Agung mengatakan PNBP BHP Telekomunikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap total PNBP Komdigi dan menjadi salah satu sumber pendanaan strategis bagi pembangunan infrastruktur digital nasional.

    Selama empat tahun terakhir, penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi selalu mengalami kenaikan dimana terakhir pada tahun 2024 penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi mencapai Rp1,36 triliun.

    Besaran penerimaan ini cukup signifikan sehingga penting untuk dipertahankan dengan melakukan peningkatan tata kelola PNBP BHP Telekomunikasi.

    Formula perhitungan BHP Telekomunikasi adalah 0,5% dikali pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Jika penyelenggara telekomunikasi tersebut memiliki pendapatan di luar penyelenggaraan telekomunikasi, maka pendapatan kotor yang dihitung adalah total pendapatan kotor dikurangi pendapatan di luar penyelenggaraan telekomunikasi. 

    Sementara itu, bagi penyelenggara telekomunikasi yang memiliki unsur pengurang, maka perhitungan BHP Telekomunikasi adalah 0,5% dikali pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi dikurangi oleh faktor pengurang.

    Adapun yang masuk dalam faktor pengurang adalah piutang yang nyata-nyata tidak tertagih (write off), dan pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah menegaskan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola PNBP.

    “Inisiatif Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan dan Dashboard Kepatuhan PNBP BHP Telekomunikasi menjadi sangat esensial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perhitungan PNBP BHP Telekomunikasi,” ujarnya.

    PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bermanfaat untuk pembangunan dan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perhitungannya harus dilakukan dengan benar dan menjaga prinsip keadilan antara negara dengan Masyarakat dan dunia usaha yang melakukan penyetoran PNBP kepada negara.

    Surat Edaran Direktur Jenderal Ekosistem Digital tentang pedoman teknis nantinya akan dapat diakses melalui tautan “publikasi” pada portal pelaporan Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital pelaporan.komdigi.go.id, sedangkan dashboard dapat diakses pada tautan “dashboard” pada alamat yang sama. 

    Ke depan, Kementerian Komdigi akan terus melakukan pendampingan teknis, pembaruan sistem, dan penyempurnaan regulasi agar implementasi pedoman dan dashboard ini berjalan optimal dan berkelanjutan.

  • Komdigi Fokus Pulihkan Kepercayaan Investor Global ke Ekosistem Digital RI

    Komdigi Fokus Pulihkan Kepercayaan Investor Global ke Ekosistem Digital RI

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid fokus memulihkan kepercayaan investor ke startup Indonesia, di tengah sejumlah kasus besar yang terjadi di Tanah Air. 

    Beberapa waktu lalu, modal ventura milik Telkom MDI Ventures terjerat kasus hukum karena direksinya melakukan kejahatan dalam berinvestasi ke perusahaan rintisan, Tani Hub.

    Sebelum mencuat kasus tersebut, unicorn e-Fishery juga mengalami fraud karena memalsukan laporan keuangan. 

    Komdigi berupaya memulihkan kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional setelah sejumlah kasus kecurangan (fraud) sempat mengguncang industri tersebut.

    “Kita tahu ada fraud cases, sebetulnya angkanya tidak banyak, tapi kemudian ini memukul ekosistem digital cukup besar di Tanah Air karena confidence level-nya turun,” kata Meutya ditemui di sela-sela acara Tech in Asia Conference di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Dia menjelaskan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor, Komdigi memperbanyak inisiatif yang menghadirkan investor global ke berbagai ajang ekonomi digital di Indonesia. 

    Langkah ini diharapkan dapat menunjukkan potensi besar karya-karya lokal yang tengah berkembang di sektor teknologi.

    Meutya menambahkan, kehadiran perusahaan rintisan (startup) lokal tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja langsung, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap ekonomi nasional. 

    Menurutnya, sektor startup telah menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja secara langsung dan membuka jutaan lapangan kerja tidak langsung melalui berbagai kegiatan ekonomi yang muncul dari tumbuhnya ekosistem digital di Indonesia.

    “Jadi terhadap ekonomi Indonesia, startup kita sudah amat sangat berpengaruh dan menentukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ungkapnya.

    Meski demikian, tantangan terhadap ekosistem startup nasional masih besar. 

    Berdasarkan laporan platform kurator data dan riset startup Tracxn, total pendanaan startup di Indonesia sepanjang 2024 hanya mencapai US$693 juta dari 78 putaran pendanaan. 

    Angka ini menjadi yang terendah dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan tak melampaui capaian 2016 yang mencapai US$966 juta dari 91 putaran pendanaan.

    Tren tersebut sejalan dengan kondisi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), di mana pendanaan startup turun menjadi US$2,8 miliar dari 420 putaran pendanaan pada 2024. Sebagai perbandingan, total pendanaan di kawasan masih mencapai US$7 miliar pada 2023, meski sudah menurun drastis dari puncak tahun 2021 yang menembus US$21,9 miliar.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada 21 Oktober 2024. Tanggal 21 Oktober 2025 menandai satu tahun masa kepemimpinannya.

  • Surge (WIFI) Incar Pasar Internet Rumah Tangga, Target 25 Juta

    Surge (WIFI) Incar Pasar Internet Rumah Tangga, Target 25 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA—PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge memperkuat penetrasi ekspansi internet di pasar rumah tangga.

    Pada Rabu (22/10/2025), Surge melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama multi-tahun dengan Qualcomm Technologies, Inc. untuk penyediaan solusi platform Qualcomm Dragonwing FWA.

    Kerja sama ini akan mendukung Proyek Broadband Terjangkau Surge, yang menargetkan pasar potensial hingga 25 juta rumah tangga dalam 5 tahun ke depan.

    Kolaborasi ini berfokus pada jaringan Fixed Wireless Access (FWA) Surge di spektrum 1,4 GHz, khususnya perangkat Customer Premises Equipment (CPE) yang menghadirkan konektivitas langsung ke rumah-rumah di Indonesia.

    Platform SURGE akan mengintegrasikan platform Dragonwing FWA, sebuah solusi konektivitas menyeluruh yang mencakup teknologi Modem, RF Front End, dan Wi-Fi, untuk menghadirkan akses broadband berkinerja tinggi, hemat energi, dan terjangkau—sangat sesuai untuk spektrum 1,4 GHz.

    Proyek ini mendukung misi Surge dalam memperluas jangkauan broadband tetap nirkabel secara nasional—terutama di wilayah-wilayah tertinggal dan semi-perkotaan—sejalan dengan agenda transformasi digital Indonesia.

    “Kolaborasi ini merupakan pencapaian penting dalam misi Surge untuk menghadirkan konektivitas broadband terjangkau ke seluruh pelosok Indonesia,” ujar Shannedy Ong, Direktur WIFI, dalam siaran pers, Rabu (22/10/2025).

    Menurutnya, dengan memanfaatkan platform Dragonwing FWA dalam perangkat CPE FWA 1,4 GHz, Surge dapat mempercepat penetrasi broadband dan menghadirkan akses internet cepat dan terjangkau bagi jutaan rumah tangga yang selama ini belum terlayani dengan baik.

    ST Liew, President, SEA, Taiwan, and ANZ Qualcomm menyampaikan platform Dragonwing FWA merupakan solusi komprehensif yang dirancang untuk memperluas jangkauan dan kinerja akses nirkabel tetap.

    “Hal ini membantu operator seperti Surge mentransformasi konektivitas bagi keluarga Indonesia dan menjembatani kesenjangan digital,” tuturnya.

    Kesepakatan ini menegaskan komitmen jangka panjang Surge dalam membangun ekosistem broadband yang inklusif dengan mengintegrasikan infrastruktur, perangkat, dan layanan, serta memanfaatkan inovasi Qualcomm yang telah teruji selama puluhan tahun dalam teknologi komunikasi nirkabel.

  • Menkomdigi Putar Otak, Cari Layanan Internet yang Lebih Murah dari Starlink

    Menkomdigi Putar Otak, Cari Layanan Internet yang Lebih Murah dari Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengomentari soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyediakan internet kencang dan lebih murah dari Starlink. 

    Meutya menjelaskan Pemerintah memang tengah mencari cara untuk mengadakan konektivitas lebih murah daripada teknologi milik Elon Musk tersebut. 

    “Kita akan mencari cara untuk adanya konektivitas yang lebih murah daripada low-earth orbit seperti Starlink,” kata Meutya ditemui di sela-sela acara Tech In Asia Conference di Jakarta pada Rabu (22/10/2025). 

    Terkait hal tersebut, Meutya mengatakan Komdigi baru menyelesaikan salah satu terobosan teknologi Fixed Wireless Access atau FWA yang memungkinkan koneksi untuk bisa lebih murah. 

    “Dan juga koneksi yang lebih menjangkau sampai ke perumahan,” katanya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemerintah tengah menyiapkan teknologi untuk memperluas jaringan internet berbiaya rendah ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan guna mendukung program penyaluran Smart TV atau interactive flat panel (IFP), yakni layar digital interaktif yang akan dipasang di setiap sekolah.

    “Yang sulit dapat internet, wifi, sekarang sudah ada teknologi, sangat murah, bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan. Tapi sudah ada teknologi yang lebih murah,” kata Prabowo dalam pidatonya di sidang kabinet. 

    Starlink adalah satelit orbit rendah yang dapat menyalurkan internet sangat cepat. Saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 10.000 satelit. Seharusnya, internet Starlink digunakan di daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh serat optik.

    Dalam praktiknya, beberapa pelanggan di perkotaan juga memanfaatkan layanan ini. 

    Per Oktober 2025, harga layanan Starlink di Indonesia bervariasi. Untuk paket personal Residensial Lite di bandrol seharga Rp479.000 per bulan hingga Residensial Standar: Rp750.000 per bulan. Untuk menggunakan layanan tersebut, calon pengguna harus membeli perangkat keras (sekali beli) terlebih dahulu dengan harga sekitar Rp5.900.000 hingga Rp7.800.000, tergantung promo dan tipe perangkat.

    Kemudian untuk jelajah tanpa batas dibandrol dengan harga Rp1.639.000 per bulan (untuk akses internet mobile ke mana saja di benua Asia/Australia).

    Dibandingkan dengan harga internet satelit konvesional yang mencapai belasan juta rupiah, Starlink masih lebih murah. Namun jika dibandingkan dengan paket internet residensial di perkotaan yang di atas Rp200.000-an, Starlink lebih mahal.

  • Kelebihan, Kekurangan, dan Negara Pengadopsi

    Kelebihan, Kekurangan, dan Negara Pengadopsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz. Lantas apa itu pita frekuensi 2 GHz?

    Frekuensi 2 GHz adalah rentang gelombang radio di sekitar 2.000 MHz (2 GHz) umum digunakan dalam berbagai teknologi komunikasi nirkabel modern.

    Dalam dunia telekomunikasi, pita 2 GHz dianggap sebagai spektrum mid-band: tidak serendah 700 MHz, tetapi tidak setinggi milimeter wave (mmWave) yang digunakan pada 5G.

    Prinsipnya, makin rendah spektrum maka cakupannya makin luas tetapi kapasitasnya terbatas. Artinya, jika makin tinggi maka cakupannya makin sempit. 

    Sejumlah teknologi telah menggunakan pita ini seperti perangkat Wi-Fi, jaringan seluler band 1/2/25/33/34/65 yang mendukung teknologi GSM, UMTS , LTE (4G), dan sekarang mulai digunakan untuk 5G dan Non-Terrestrial Network (NTN-D2D) serta komunikasi satelit langsung ke perangkat menurut laporan Tecknexus, dilansir Rabu (22/10/2025). 

    Teknologi Air-to-Ground (A2G) untuk menghubungkan pesawat dengan konektivitas darat berkecepatan tinggi juga menggunakan pita ini. A2G di Eropa dan sekarang mulai masuk ke Asia oleh perusahaan seperti SkyFive, menghadirkan layanan internet di pita ini. 

    Selain itu sebagian perangkat IoT dan Bluetooth juga memanfaatkan rentang frekuensi ini untuk koneksi jarak dekat.

    Dari sisi negara pengguna, pita 2 GHz digunakan oleh Amerika Serikat untuk layanan seluler dan satelit direct-to-device oleh Starlink, EchoStar, serta operator wireless lainnya. Jepang, Korea, Australia juga disebut dikabarkan telah memanfaatkan pita 2 GHz untuk jaringan seluler 3G, LTE, dan beberapa aplikasi satelit serta IoT.

    Kelebihan dan Kekurangan Frekuensi 2 GHz untuk Internet

    Kelebihan pita ini untuk internet adalah dapat menjangkau area yang luas dibandingkan frekuensi lebih tinggi (seperti 5 GHz atau mmWave, 2,1 GHz, 3,5 GHz, dan lain sebagainya). Selain itu, untuk aplikasi yang hanya berada di dalam ruangan, sinyal 2 GHz lebih mudah menembus tembok/benda padat dibandingkan frekuensi lebih tinggi. 

    Secara kompatibel, layanan internet satelit yang terhubung ke gawai telah memakan pita ini. 

    Sementara itu kekurangannya adalah bandwidth tidak sebesar pita lebih tinggi, membatasi kecepatan maksimum. Belum diketahui mengenai tingkat interfensi yang disebabkan oleh teknologi ini. 

    Dari sisi kecepatan, karena letaknya yang lebih rendah dari 5 GHz, maka kapasitas yang ditampung tidak akan sebesar 5 GHz. 

  • Komdigi Kaji Internet Satelit Langsung ke HP dan A2G Berbasis 2 GHz, Ini Pemainnya

    Komdigi Kaji Internet Satelit Langsung ke HP dan A2G Berbasis 2 GHz, Ini Pemainnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz. Komdigi menunggu masukan publik mengenai implementasi teknologi ini hingga 9 November 2025. 

    Diketahui, teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sementara teknologi A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dengan jaringan darat.

    Perusahaan yang telah melakukan komersialisasi teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz saat ini melibatkan sejumlah pemain satelit dan teknologi komunikasi global seperti Starlink dan SkyFive.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, satelit orbit rendah milik SpaceX Elon Musk, Starlink, telah menandatangani kesepakatan dengan EchoStar untuk memperoleh hak eksklusif 50 MHz spektrum S-band 2 GHz di Amerika Serikat dan global. 

    Kesepakatan itu digunakan untuk pengembangan dan peluncuran layanan Direct to Cell (direct-to-device) Starlink, yang memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa infrastruktur BTS tradisional.

    Adapun EchoStar Corporation merupakan pemilik portofolio spektrum 2 GHz global dan menjadi pemegang utama hak siar serta infrastruktur MSS (Mobile Satellite Services) di band ini, baik untuk layanan IoT maupun direct-to-device.

    EchoStar juga telah berinvestasi dan bermitra dengan perusahaan lain untuk pengembangan layanan NTND2D berbasis 2 GHz. 

    Selain EchoStar, Omnispace juga dikabarkan memegang konsolidasi spektrum 2 GHz secara global, yang berfokus pada pengembangan layanan hybrid 5G NTN berbasis direct-to-device, termasuk penggunaan 2 GHz sebagai bagian dari ekosistem jaringan satelit dan seluler.

    Sementara itu untuk Air-to-Ground (A2G) di 2 GHz, SkyFive disebut telah mengembangkan dan mengelola European Aviation Network (EAN), layanan A2G komersial berbasis frekuensi 2 GHz (Band 65A: 1980-1995 MHz dan 2170-2185 MHz).

    Jaringan ini sudah berjalan di Eropa sejak 2019, memfasilitasi internet broadband di dalam pesawat dengan cakupan hampir seluruh Eropa dan lebih dari 300 armada pesawat telah dipasangi terminal A2G.

    SkyFive sendiri merupakan perusahaan teknologi Jerman yang mengkhususkan diri dalam layanan konektivitas inflight berbasis teknologi A2G, didirikan sebagai spin-off dari Nokia pada 2019 dan berkantor pusat di Munich. 

    “Kedua teknologi ini dipandang sebagai solusi strategis untuk memperluas jangkauan layanan digital di wilayah terpencil, perbatasan, perairan, dan jalur udara Indonesia,” tulis Komdigi dalam websitenya, Rabu (22/10/2025).  

    Komdigi menyampaikan kajian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029 yang mendukung sasaran RPJMN 2025–2029.

    Pemanfaatan pita 2 GHz untuk NTN-D2D dan A2G diharapkan dapat memperkuat konektivitas nasional, menjaga ketahanan komunikasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital sesuai visi Indonesia Emas 2045.

    Dokumen Call for Information (CFI) ini membahas potensi pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk pengembangan dua teknologi strategis: Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G).

    NTN-D2D memungkinkan konektivitas langsung antara ponsel dan satelit, sedangkan A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dan jaringan darat.

    Melalui proses konsultasi publik ini, Kemkomdigi membuka ruang bagi operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri penerbangan, produsen perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat luas untuk menyampaikan pandangan terkait peluang teknis, kebutuhan spektrum, model bisnis, dan kebijakan pendukung.

    Masukan dapat dikirim melalui surat elektronik ke sat-ins@postel.go.id dan orsat@infradig.komdigi.go.id dengan batas waktu penyampaian tanggapan 9 November 2025

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: 5G Berjalan Lambat, Lelang 700 MHz Tak Kunjung Tiba

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: 5G Berjalan Lambat, Lelang 700 MHz Tak Kunjung Tiba

    Bisnis.com, JAKARTA – Setahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan, namun pengembangan teknologi 5G di Indonesia dinilai masih tertatih-tatih.

    Diketahui, hingga Juli 2025 Telkomsel memiliki lebih dari 3.000 BTS 5G yang telah beroperasi di 56 kota/kabupaten di Indonesia. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan target perusahaan untuk terus memperluas jangkauan jaringan 5G mereka. Sementara itu BTS 5G Indosat masih 107 unit pada kuartal I/2025. XLSMART tidak pernah menyebutkan jaringan 5G mereka. 

    Dibandingkan dengan BTS 4G pada masing-masing operator yang telah mencapai lebih dari 200.000 unit, jumlah BTS 5G masih sangat sedikit.

    Adapun salah satu penyebab 5G berjalan lambat karena pita frekuensi 700 MHz, yang sering disebut sebagai “spektrum emas” karena potensinya yang luas, hingga kini belum dilelang oleh pemerintah.

    Komdigi masih berfokus pada pita 1,4 GHz untuk layanan broadband wireless access (BWA) atau jaringan akses internet cepat nirkabel.

    Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai perkembangan 5G belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam satu tahu pemerintahan Prabowo. Teknologi 5G yang dahulu digadang-gadang sebagai game changer, kekurangan frekuensi.  

    Pemerintah hakikatnya telah berencana untuk melelang pita 700 MHz untuk kebutuhan 5G. Bekas frekuensi penyiaran ini memiliki lebar hingga 112 MHz dan secara ekosistem telah banyak digunakan untuk 5G.

    “Ya kan lelang ditunda sejak 2023 sampai sekarang. Kemudian, operator juga masih coba manfaatkan frekuensi yang ada saja untuk memberikan layanan karena khawatir lelang mahal,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025). 

    Heru mengatakan operator telah mencoba bernegosiasi agar lelang 700 MHz digelar dengan harga murah. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan operator untuk menggunakan pita frekuensi saat ini telah mencapai 12,2% dari total pendapatan mereka. Di tengah pendapatan yang melandai, kenaikan biaya frekuensi pada lelang 700 MHz akan membebankan mereka. 

    Heru mengatakan tantangan utama mendorong 5G adalah keterbatasan spektrum frekuensi yang tersedia. Lelang di 700 MHz dan 2,6 GHz diharapkan dapat digelar pemerintah pada awal 2026. Namun, operator masih menanti penurunan regulatory cost yang dinilai terlalu tinggi. 

    “Perhitungan ulang regulatory cost diperlukan agar lebih ramah bagi operator, sehingga pada akhirnya konsumen bisa menikmati layanan 5G yang terjangkau,” kata Heru. 

    Sementara itu, pandangan berbeda datang dari Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward. Dia menilai perkembangan 5G sebenarnya sudah cukup baik di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa dan Bali. 

    “Untuk ketiga operator utama, layar ponsel di wilayah tertentu sudah menampilkan ikon 5G, bukan lagi 4G+,” katanya. 

    Dari sisi tantangan, kata Ian, sebagian besar gadget masyarakat masih mentok di teknologi 4G, dan kawasan jangkauan 5G masih jarang serta sering berbagi dengan 4G. Tidak banyak wilayah di Indonesia yang 5G berdiri secara mandiri. 

    Ian menekankan perlunya use case nyata yang benar-benar memerlukan kecepatan dan latensi rendah dari 5G. Peluang makin terbuka jika 5G bisa beroperasi secara stand alone, yang akan membuat biaya operasional lebih murah dan meningkatkan kualitas layanan (QoS/QoE). Dia optimistis 5G akan melesat dengan adanya persaingan sehat, terutama melalui Bandwidth Wireless Access (BWA) di 1,4 GHz. 

    “Dengan banyak pilihan dan kompetisi, operator akan menawarkan QoS/QoE yang kompetitif, sehingga 5G bisa berkembang pesat,” pungkasnya.