Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Akamai Ingatkan MBG dan Kopdes Merah Putih Tak Luput dari Ancaman Siber

    Akamai Ingatkan MBG dan Kopdes Merah Putih Tak Luput dari Ancaman Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — Akamai, perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat, mengatakan ancaman siber terus berkembang di dunia dengan menyasar jasa keuangan dan pemerintahan di Indonesia. Sejumlah program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tidak luput dari ancaman siber selama terhubung ke internet.

    Executive Vice President and General Manager Security Technology Group Akamai Mani Sundaram mengatakan seluruh program pemerintah berpeluang menghadapi serangan siber kapan pun, selama program tersebut menggunakan layanan digital. Peretas berusaha mencari celah untuk mendapatkan data penting untuk kemudian dijual di dark web.

    “Situs web selalu menjadi sasaran serangan dan situs web bisa diserang dengan berbagai cara,” kata Mani di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Mani menjelaskan peretas dapat merusak situs web dan mengubah program agar terlihat seperti sesuatu yang lain. Dia juga menduga peretas dapat melumpuhkan website dengan serangan bot. Peretas membanjiri website dengan serangan hingga akhirnya website MBG dan Kopdes Merah Putih lumpuh dan tidak bisa digunakan.

    “Ketiga, jika ada antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface) di suatu tempat yang terekspos, itu berisiko. Anda selalu punya risiko API diserang,” kata Mani.

    Dia mengatakan selama terdapat sebuah program yang di dalamnya terdapat perputaran uang, maka dijamin peretas akan menyasar program tersebut terlebih MBG dan Kopdes Merah Putih menelan biaya besar hingga triliunan rupiah. 

    Sekadar informasi, pemerintah awalnya menganggarkan sekitar Rp 300 triliun yang dialokasikan dari APBN untuk MBG, dengan penyerapannya pada Oktober sebesar Rp35 triliun. Sementara itu, Kopdes (Koperasi Desa/Kelurahan) Merah Putih memiliki plafon pinjaman sebesar Rp16 triliun dari dana yang disediakan di Himbara ditambah Rp3 miliar per koperasi dari pinjaman itu sendiri, yang akan digunakan untuk pembiayaan bisnis usaha di desa. 

    Mani mencontohkan kasus di Amerika Serikat. Saat itu pemerintah menggelontorkan dana besar untuk memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu. Sejalan dengan mengucurnya dana segar itu, banyak serangan siber yang menyasar lembaga pemerintah untuk mencuri data penting.

    “Saya jamin bahwa program apa pun yang punya situs web dan ada uang yang terlibat, selalu ada risiko serangan. Tidak, karena saya dari bidang komputer, jadi mungkin pertanyaannya sedikit lebih ke teknologi,” kata Mani.

  • Bakti dan Bappenas Fokus Kembangkan Palapa Ring Integrasi dan SMF yang Efisien

    Bakti dan Bappenas Fokus Kembangkan Palapa Ring Integrasi dan SMF yang Efisien

    Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Fadhilah Mathar mengatakan pengembangan Palapa Ring Integrasi dan Satelit Multifungsi (SMF) akan dilakukan secara efisien dan terarah ke depan. Proyek tersebut kini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)

    Penetapan ini, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital dan memastikan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. 

    Fadhilah menjelaskan, BAKTI kini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan proyek-proyek tersebut berjalan dengan terarah dan efisien. 

    “Sekarang kami sedang koordinasi dengan seluruh stakeholders termasuk Bappenas,” kata Fadhilah ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Fadhilah menambahkan Palapa Ring Integrasi akan menjadi langkah penting untuk menyatukan jaringan serat optik nasional yang sebelumnya terpisah-pisah. 

    Sementara itu, proyek Satelit Multifungsi (SMF) difokuskan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas internet (bandwidth) yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital, terutama untuk mendukung ekosistem 5G. 

    Fadhilah menekankan BAKTI tidak hanya melihat proyek ini dari sisi teknis semata, tetapi juga dari aspek perencanaan dan keberlanjutan. 

    Pendekatan tersebut, lanjut dia, memastikan pembangunan infrastruktur digital tidak hanya bersifat proyek jangka pendek, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. 

    “Jadi bukan hanya berbasis proyek, jadi komprehensif, kami lihat demand-nya bagaimana,” katanya.

    Dia juga menambahkan penamaan satelit seperti Satria-1 hanyalah bentuk identifikasi proyek, sementara yang lebih penting adalah kapasitas dan kemampuan teknologi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas nasional. 

    “Yang sebenarnya kita perlukan itu kapasitasnya. Jadi kalau sudah ada satelit yang existing yang bisa meng-cover dari kapasitas itu, nanti kami lihat keperluan kebutuhannya lagi. Karena sekarang semakin banyak teknologi-teknologi yang baru,” ujarnya.

    Saat ini, kapasitas satelit yang ada mencapai 150 Gbps. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan daftar terbaru Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021.

    Dalam beleid tersebut, sektor teknologi mencakup sejumlah proyek besar, antara lain Proyek Satelit Multifungsi (SMF), Palapa Ring Integrasi, Pengembangan Drone Male Kombatan, Pengembangan Industri Garam, hingga Percepatan Pembangunan Technopark dan Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih.

    Salah satu proyek utama adalah Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. Proyek ini bernilai Rp23,16 triliun, atau tiga kali lipat lebih besar dari proyek Satelit Satria-1.

    Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai proyek ini menjadi tulang punggung konektivitas nasional yang krusial untuk pemerataan akses digital.

    “Proyek Palapa Ring Integrasi perlu dijalankan sebab Palapa Ring yang sekarang ada masih terpisah-pisah, antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur,” ujarnya.

    Palapa Ring Integrasi akan mencakup 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten. Infrastruktur ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah dan menekan kesenjangan digital, terutama di kawasan timur Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga tetap mendorong penyelesaian proyek Satelit Multifungsi (SMF) atau Satria-1, yang ditujukan untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan daerah, hingga fasilitas pertahanan dan keamanan.

  • Prabowo Dikabarkan Boyong 100 Unit Tank MBT Altay Buatan Turki, Ini Spesifikasinya

    Prabowo Dikabarkan Boyong 100 Unit Tank MBT Altay Buatan Turki, Ini Spesifikasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dikabarkan memesan 100 unit Tank Altay buatan Turki. Tank tempur utama (Main Battle Tank/MBT) generasi keempat ini dikembangkan oleh Otokar dan diproduksi oleh BMC di bawah bantuan desain dan transfer teknologi dari Korea Selatan’s K2 Black Panther.

    Dalam postingan akun instagram @Air_defenders, dikutip Rabu (29/10/2025) pemerintah turki disebut telah mengekspor Tank Altay sebanyak 1.000 unit ke sejumlah negara seperti Qatar (200 unit), Azerbaijan (200 unit), Pakistan (200 unit), Indonesia (100 unit), Malaysia (80 unit), Saudi Arabia (120 unit) UAE (60 unit) dan Oman 40 unit. Total nilai ekspor itu diperkirakan mencapai US$10 miliar – US$12 miliar atau sekitar Rp165,9 triliun.

    Dengan estimasi tersebut, artinya harga per unit berkisar US$100 juta atau sekitar Rp165 miliar, jika Indonesia benar membeli 100 unit, maka estimasi biaya yang dikeluarkan sekitar Rp16,5 triliun.

    Karakteristik Altay

    Tank Altay merupakan tank yang meniru desain K2 Black Panther Korea Selatan. Perbedaannya, tank ini disesuaikan dan dikembangkan secara lokal sehingga secara material mungkin berbeda.  

    Alat perang ini diproduksi secara massal oleh perusahaan Turki, termasuk BMC, dengan menggunakan komponen dari produsen dalam negeri seperti MKE, Roketsan, dan Aselsan. Tank ini dibekali dengan segudang teknologi tempur modern termasuk meriam utama kaliber 120mm, sistem perlindungan aktif, sistem kendali tembakan, dan mesin serta transmisi buatan lokal. 

    Tank Altay memiliki panjang 7,3 meter, lebar 3,9 meter, tinggi 2,6 meter dan bobot sekitar 65 ton. Tank ini dioperasikan oleh empat awak dan dilengkapi dengan sistem kesadaran situasional 360 derajat. 

    Tank MBT Altay berputar 360 derajat

    Tank Altay dilengkapi dilengkapi ERA (Explosive Reactive Armor) dan ROKETSAN Boron Carbide Armor perlindungan lantai sesuai standar STANAG 4569 Level 4 untuk anti ranjau dan IED.

    Selain itu ada juga sistem proteksi aktif/pasif AKKOR dan smoke grenade, sistem identifikasi target digital, laser warning, 360° situational awareness hingga sistem CBRN untuk proteksi dari ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir.

    Tank Altay didesain untuk mampu beroperasi di medan konvensional dan perkotaan, serta siap dengan berbagai teknologi mutakhir. Tank ini dibaiat sebagai salah satu MBT modern yang ramah industri dalam negeri karena melibatkan SDM lokal.

    Produksi massal tank telah dimulai beberapa tahun lalu, dengan pengiriman awal ke Angkatan Bersenjata Turki dimulai pada tahun ini. Adapun nama Altay dipilih sebagai bentuk penghormatan Turki atas Jenderal Angkatan Darat Fahrettin Altay, seorang tokoh militer Turki dalam Perang Kemerdekaan. 

    Prabowo ke Turki

    Pada April 2025, Indonesia dan Turki berkomitmen mempercepat penyelesaian Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA) hingga memperkuat industri pertahanan kedua negara.

    Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dirinya dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menginstruksikan menteri perdagangan masing-masing untuk mempercepat penyelesaian negosiasi tersebut.

    “Kita sudah menginstruksikan menteri pandangan kita masing masing untuk menyelesaikan PTA sebagai langkah awal menuju Indonesia-Turki CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement],” kata Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraannya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/4/2025).

    Kedua negara, lanjutnya, juga telah sepakat untuk memperluas akses pasar dan menghapus hambatan perdagangan. Pembangunan kekuatan ekonomi yang lebih besar menjadi penting agar didengar oleh dunia.

    Prabowo mengatakan di bidang investasi, kedua negara sepakat menyelesaikan perjanjian bilateral secepat mungkin. Pemerintah Indonesia telah mengundang perusahaan Turki untuk ikut serta dalam pembangunan industri baterai, energi terbarukan, industri pertahanan, dan tekstil kelas atas.

    Selain itu, lanjutnya, Turki juga diharapkan bisa ikut dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia, termasuk perusahaan konstruksi yang telah ikut membangun 42 rumah sakit di Indonesia.

    “Juga kolaborasi kerja sama di bidang kesehatan sangat penting. Untuk sama-sama kita produksi vaksin yang dibutuhkan oleh kedua rakyat kita,” katanya.

  • Menghitung Biaya Investasi WIFI-DSSA Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Menghitung Biaya Investasi WIFI-DSSA Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA —  PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan  PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) diwajibkan untutk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah sebagai komitmen atas penggunaan frekuensi 1,4 GHz. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam 10 tahun.

    Seperti diketahui, berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025, pemerintah melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD). Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

    Sementara itu pada Juli 2025, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo memperkirakan ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan telekomunikasi dalam menggelar FWA tidak jauh berbeda dengan ongkos untuk menggelar layanan seluler. Namun ada beberapa komponen tambahan.

    “Saya yakin struktur biaya FWA mirip dengan struktur biaya selular. Artinya, pelanggan pada jarak tertentu dari pemancar FWA, struktur biayanya pasti sama,” kata Agung kepada Bisnis.

    Untuk menyediakan layanan FWA, perusahaan telekomunikasi terlebih dahulu harus menggelar serat optik ke menara telekomunikasi sebagai jalur trafik internet.  Adapun yang membedakan dengan seluler eksisting, perusahaan FWA perlu menambah biaya untuk radio unit (modul), frekuensi, dan antena.

    WIFI nantinya harus menggelar serat optik di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Sementara itu DSSA wajib menggelar di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dalam menghadirkan serat optik di wilayah tersebut, pemenang dapat menggunakan serat optik eksisting, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi lain, atau membangun sendiri.

    Dari sisi modul, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, biaya yang harus disiapkan untuk operasional bulanan sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per site tergantung kelengkapan alat. Belum diketahui jumlah site yang harus dibangun untuk melayani 20 juta rumah dengan internet murah.

    Sementara itu untuk pengadaan perangkat jaringan radio akses sekitar Rp1 miliar – Rp2 miliar, sewa lahan dan menara sekitar Rp1,5 miliar – Rp2 miliar, biaya transmisi Rp1 miliaran, dan sistem utama serta billing sekitar Rp1 miliar. 

    Dari sisi pelanggan, para pengguna layanan FWA 1,4 GHz nantinya harus menyiapkan uang lebih untuk membeli modem yang dapat menangkap sinyal FWA. Ruter di masyarakat harganya beragam, bisa mencapai Rp656.000 atau US$30.

    WIFI belum lama memperkenalkan perangkat Wi-Fi 7 yang dijual seharga Rp299.000. Perangkat tersebut juga dapat digunakan oleh pelanggan dengan harga yang lebih murah.

    WIFI dan DSSA juga perlu menyiapkan biaya bandwidth yang tidak murah. Ongkos tersebut dapat ditekan lewat kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui diskon biaya hak penggunaan frekuensi. 

    “Saya yakin yang tidak mirip [antara seluler dan FWA 1,4 GHz] adalah harga PNBP atau BHP frekuensinya. Jadi, kalau dari sisi biaya, lebih murah. Kira-kira. Kan itu ranahnya adalah ranah kebijakan. Pemerintah punya kewenangan untuk menurunkan harga mulai dari regulasi,” kata Agung. 

    Petugas memperbaiki BTS

    Sementara itu, Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim. Di luar ratusan miliar biaya yang harus dibayarkan para pemenang lelang, ongkos membangun ekosistem juga tidak murah. Pemenang perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan purna jual yang optimal.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

    Beban yang lebih tinggi …. 

  • DBS Foundation Incar 70.000 Talenta Digital Lewat Coding Camp 2026

    DBS Foundation Incar 70.000 Talenta Digital Lewat Coding Camp 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – DBS Foundation Indonesia kembali menghadirkan Coding Camp 2026, mencari 70.000 talenta digital baru yang siap menghadapi dunia kerja di era digital. 

    ⁠Perekonomian digital Indonesia telah menembus lebih dari US$90 miliar dolar AS pada 2024, menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Angka ini diproyeksikan tumbuh hingga US$600 miliar pada 2030. 

    Dengan pesatnya transformasi digital, masih ada kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja terampil, di mana Indonesia masih memerlukan sekitar 23 juta talenta digital.

    Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika mengungkapkan bahwa Coding Camp tahun ini memasuki penyelenggaraan untuk keempat kalinya, diadakan untuk menjembatani generasi muda menghadapi perekonomian di masa kini dan masa mendatang dengan tantangan digital yang terus berubah. 

    Dalam penyelenggaraannya, DBS Foundation juga bekerjasama dengan Dicoding bersama Dicoding, yang sudah berlangsung sejak tahun 2023. 

    Program pelatihan teknologi ini selain bertujuan mendorong inklusivitas, juga untuk meningkatkan literasi digital dan literasi finansial bagi para peserta, serta menjadi jembatan untuk meningkatkan kesiapan kerja kaum muda di era digital. 

    “Sejak tahun 2023, Coding Camp powered by DBS Foundation telah sukses melatih lebih dari 177.000 kaum muda sebagai talenta digital yang inklusif, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera dan dari wilayah 3T [Tertinggal, Terdepan, dan Terluar]. Angka ini setara dengan 1,77% dari 9,9 juta kaum muda yang Not in Education, Employment, and Training [NEET] alias menganggur,” ungkap Mona dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

    Semakin besar, tahun ini Coding Camp akan mengisi kelas para pelajar SMK hingga mahasiswa hingga 900 jam belajar, berkembag pesat dari tahun sebelumnya hanya 300 jam belajar. 

    Ke-900 jam belajar akan dibagi dalam masa belajar 6 bulan, dan bisa dikonversi menjadi 20 SKS untuk mahasiswa.

    “Selain melatih coding skills, kami juga melengkapi program Coding Camp setiap tahunnya dengan pelatihan soft skills dan literasi keuangan. Lebih dari 100 karyawan Bank DBS Indonesia hingga manajemen senior kami turut menjadi instruktur di kedua kelas ini  untuk memastikan bahwa lulusan Coding Camp benar-benar siap kerja, dan mampu mengelola keuangan dengan baik. Secara total karyawan dan manajemen Bank DBS telah mengkontribusikan lebih dari 2.800 jam mengajar sebagai relawan pengajar,” imbuh Mona. 

    Pada 2025, Coding Camp telah berhasil melaksanaan proses belajar kepada lebih dari 57.000 anak muda, baik dari SMK maupun perguruan tinggi. Adapun, tingkat kelulusan dari program ini mencapai 65%, dan para peserta juga telah menghasilkan 482 proyek akademis untuk menjawab tantangan sosial di lingkungan masyarakat. 

    Untuk 2026, Coding Camp menargetkan untuk melatih jumlah orang yang lebih besar, hingga 70.000 anak muda, dengan harapan bisa mendapatkan tingkat kelulusan yang juga lebih tinggi, dengan dukungan dari 10 perguruan tinggi di antaranya Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi 10 November, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Dipa Makassar, Universitas Bina Nusantara, Institut Teknologi Del, Universitas Gunadharma, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

    “Dengan dukungan dari Kementerian Kedidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Kedidikan Dasar dan Menengah, serta 10 mitra perguruan tinggi, kami ingin memastikan kesempatan belajar teknologi tetap inklusif dan aksesnya bisa merata di seluruh kawanan mahasiswa dan pelajar SMK di Indonesia,” tambah Mona. 

    Dalam Coding Camp tahun 2026, akan hadir dengan tiga pilihan program pembelajaran yang sangat relevan dengan kebutuhan industri, yaitu AI Engineering, Data Science, dan Full Stack & Web Development. 

    “Kami berharap 70% perserta berhasil lulus dengan lebih dari 400 karya digital dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Sebanyak lebih dari 10.000 peserta berhasil meningkatkan pemahaman dan praktik literasi keuangan mereka dalam aktivitas harian. Serta 43% lulusan mendapatkan akses yang lebih baik ke peluang kerja. Semua yang diperlukan hanya disiplin dari para peserta,” ungkap CEO CEO Dicoding Narenda Wicaksono. 

    Pendaftaran sudah bisa dilakukan oleh pelajar SMK mulai 21 Oktober sampai 18 Desember 2025 dan untuk mahasiswa mulai 21 Oktober sampai Januari 2026 melalui go.dbs.com/dbsfcodingcamp.

  • Pengamat Sebut Kekosongan Frekuensi Biang Kerok 5G RI Tertinggal dari Malaysia

    Pengamat Sebut Kekosongan Frekuensi Biang Kerok 5G RI Tertinggal dari Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pengembangan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi. 

    Saat ini jaringan 5G di Indonesia masih 10%, sementara itu negara tetangga, Malaysia, disebut telah mencapai 80%.

    Heru mengatakan alokasi frekuensi yang digunakan saat ini masih memanfaatkan spektrum lama sehingga kinerja layanan 5G belum dapat berjalan secara maksimal.

    “Memang 5G itu kan butuh frekuensi yang cukup besar ya, ada yang mengatakan 50 MHz, ada bahkan 100 untuk optimal, tapi memang kebutuhan frekuensinya lebih besar dibanding 4G,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Heru menuturkan, kondisi tersebut membuat layanan 5G yang ada saat ini belum menunjukkan kecepatan optimal sebagaimana mestinya. 

    Heru menambahkan , sejumlah pita frekuensi yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan 5G belum sepenuhnya tersedia.

    “Kalau kita melihat 3G, 4G pada saat itu, itu butuh dua tahun udah bisa langsung lari gitu ya. Nah 5G ini rumahnya aja belum ada, sehingga persoalan untuk memberikan rumah 5G ini menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan,” ujarnya.

    Dia menyebutkan, pemerintah kini mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru seperti di frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. 

    Selain persoalan spektrum, tingginya regulatory cost atau biaya regulasi juga menjadi beban bagi operator seluler. 

    Heru mengatakan , operator seluler keberatan dengan biaya regulasi yang dinilai cukup tinggi. Karena itu, jika nantinya frekuensi 5G dilelang, para operator berharap harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu mahal agar beban biaya tersebut tidak semakin besar.

    Menurut dia, pelepasan spektrum 5G ke operator dengan harga terjangkau harus dibarengi dengan pemantauan pembangunan infrastruktur dan penetapan target yang jelas oleh pemerintah. 

    Heru juga menekankan pentingnya pengembangan use case atau penerapan konkret teknologi 5G agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat dan industri. 

    “Karena persoalan 5G di banyak negara itu kan use case. Kalaupun misalnya di Indonesia use case yang mungkin hanya data, untuk kuota, untuk kecepatan segala macam, untuk menonton video apa gitu, tapi kan memang kita berharap ada use case yang lebih juga bermanfaat bagi masyarakat, bagi industri misalnya,” tuturnya.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.

  • Kebutuhan Internet Tercukupi oleh 4G

    Kebutuhan Internet Tercukupi oleh 4G

    Bisnis.com, JAKARTA— Penggelaran layanan 5G di Indonesia belum menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu penyebabnya diduga karena masyarakat belum terlalu membutuhkan jaringan teknologi kelima.

    Angka ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. 

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai lambatnya adopsi 5G di Indonesia dipengaruhi permintaan di pelanggan yang belum signifikan. Masyarakat merasa jaringan 4G sudah cukup untuk mendukung berbagai aktivitas digital.

    “Kebutuhan pelanggan [subscribers] ternyata sebagian besar telah terpenuhi dengan layanan 4G,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (28/10/2025). 

    Selain itu, Agung menilai penetrasi perangkat yang mendukung teknologi 5G juga masih rendah. 

    Dia menilai pemerintah dapat berperan mendorong percepatan adopsi 5G, misalnya melalui insentif fiskal, keringanan biaya spektrum bagi operator, atau program sosialisasi publik untuk memperkenalkan manfaat nyata 5G di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan pendidikan.

    “Pemerintah bisa jadi perlu membuat program insentif dan sosialisasi agar adopsi layanan 5G dapat “dipercepat,” katanya. 

    Merujuk pada laporan keuangan Indosat, pada semester I/2025 perusahaan melanjutkan penguatan dan integrasi jaringan termasuk ekspansi 5G sebagai bagian dari strategi pasca-merger, melalui pembelian besar perangkat keras dan perangkat lunak dari pemasok global seperti Huawei, Nokia, dan Ericsson.

    Sementara Telkom, berdasarkan laporan keuangan Telkom semester I/2025, melakukan penambahan BTS (Base Transceiver Station) 5G oleh Telkomsel yang tercatat sebanyak 2.537 unit dari total 280.434 BTS. 

    Jumlah BTS 5G ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan BTS 4G yang mencapai 229.214 unit, menegaskan bahwa ekspansi 5G Telkomsel masih dalam tahap awal dan selektif.

    Capex (capital expenditure) Telkom pada semester I/2025 tercatat sebesar Rp9,5 triliun atau 13% dari total revenue, dengan lebih dari 50% dialokasikan untuk ekspansi digital connectivity—termasuk jaringan fiber optik, tower, satelit, dan kabel bawah laut yang mendukung penggelaran 5G. 

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum yang belum tersedia sepenuhnya. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G. 

    “Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1800, 2100. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

  • Karena Tak Ada Persaingan Jangan Semena-mena

    Karena Tak Ada Persaingan Jangan Semena-mena

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para penyedia layanan internet (ISP) menghadirkan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki tarif tinggi.

    Meutya mengakui meski tidak mudah, kehadiran internet yang terjangkau bagi masyarakat harus diupayakan.

    “Kami meminta ISP berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan internet yang murah untuk masyarakat,” ujar Meutya dikutip, Selasa (28/10/2025).

    Meutya menyoroti masih adanya ISP yang mematok harga tinggi di beberapa daerah karena kurangnya kompetitor. Dia berharap agar operator memperhatikan harga yang diberikan kepada pelanggan.

    “Jangan sampai karena tidak ada pesaing di sana, lalu tarif dibuat semena-mena,” ujarnya.

    Menurut Meutya, pemerintah memahami bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas membutuhkan investasi besar, namun hal itu bisa diatasi melalui langkah kolaboratif, termasuk dengan skema berbagi infrastruktur dengan operator lain sehingga ongkos gelar dapat ditekan menjadi lebih terjangkau.

    “Biaya mahal itu relatif,” kata Meutya.

    Menkomdigi juga menekankan pentingnya transparansi tarif dan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain soal harga, Meutya menegaskan perlindungan hak pelanggan harus menjadi perhatian utama.

    Dia berharap ISP dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan, di mana masyarakat dari berbagai lapisan tetap bisa menikmati layanan internet dengan harga wajar dan mutu terjamin.

    “Jangan sampai ketika jaringan down, pelanggan tetap dikenakan biaya penuh. Itu tidak adil,” tegasnya.

    Sebelumnya, harga langganan internet tetap atau fixed broadband di Indonesia mencapai US$0,41 megabit per detik (Mbps), paling mahal dibandingkan dengan biaya internet di negara Asia Tenggara lainnya.

    Dilansir dari laman Visual Capitalist mengacu data We Are Social, harga yang dibayarkan orang untuk mengakses internet bervariasi di seluruh dunia. 

    Di Filipina, biaya rata-rata yang dihabiskan untuk berlangganan internet rumah mencapai US$0,14. Sementara itu Malaysia dan Vietnam masing-masing sekitar US$0,09 dan US$0,04. Singapura terendah di Asia Tenggara dengan tarif US$0,03 per Mbps. 

    Data dari We Are Social membandingkan biaya langganan internet dari lebih dari 60 negara pada 2025. Data tersebut membandingkan biaya internet fixed broadband per Mbps.

  • Raksasa E-Commerce Global Amazon PHK 30.000 Karyawan

    Raksasa E-Commerce Global Amazon PHK 30.000 Karyawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Amazon, raksasa e-commerce global, berencana memangkas hingga 30.000 posisi korporat mulai Selasa (28/10/2025) waktu setempat, sebagai bagian dari upaya efisiensi biaya dan penyesuaian atas perekrutan berlebih selama lonjakan permintaan di masa pandemi.

    Berdasarkan informasi dari tiga sumber yang dikutip dari Reuters, jumlah itu setara hampir 10% dari sekitar 350.000 karyawan korporat Amazon, meskipun hanya sebagian kecil dari total 1,55 juta pegawai secara keseluruhan. 

    Jika terealisasi, langkah ini akan menjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terbesar di Amazon sejak perusahaan memangkas sekitar 27.000 posisi pada akhir 2022.

    PHK dilakukan di tengah pertumbuhan Amazon yang cukup kuat. Amazon melaporkan pendapatan yang melampaui ekspektasi analis pada kuartal pertama dan kedua tahun 2025.

    Pada kuartal I/2025, pendapatan Amazon mencapai US$155,7 miliar, mengalahkan perkiraan $155,29 miliar. Kemudian, pada kuartal II/2025 pendapatan naik 13% dari tahun ke tahun (YoY) menjadi U$167,7 miliar, melebihi estimasi konsensus sebesar $162,15 miliar.

    Amazon juga mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar e-commerce dan cloud global, dengan pangsa pasar AS sebesar 37,6% pada Agustus 2025.

    Ruang lingkup pemangkasan kali ini belum sepenuhnya jelas dan masih dapat berubah tergantung prioritas keuangan perusahaan. Menurut laporan Fortune, divisi sumber daya manusia (SDM) berpotensi menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan kemungkinan pemangkasan sekitar 15%.

    Adapun, hingga saat ini juru bicara Amazon menolak memberikan komentar.

    Selama dua tahun terakhir, Amazon telah melakukan pemangkasan dalam skala lebih kecil di berbagai unit bisnis, termasuk perangkat, komunikasi, podcast, serta layanan lainnya. PHK terbaru ini diperkirakan akan menyentuh beberapa divisi, seperti People Experience and Technology (SDM dan teknologi), perangkat dan layanan, serta operasi, menurut sumber terkait.

    Para manajer dari tim yang terdampak telah diminta mengikuti pelatihan pada Senin (27/10/2025) mengenai cara menyampaikan pemberitahuan kepada staf setelah email resmi PHK dikirimkan mulai Selasa pagi.

    CEO Amazon Andy Jassy tengah menjalankan inisiatif untuk memangkas birokrasi berlebih, termasuk dengan mengurangi jumlah manajer. Ia bahkan membuka jalur pengaduan anonim untuk melaporkan inefisiensi internal, yang telah menghasilkan sekitar 1.500 masukan dan lebih dari 450 perubahan proses, menurut pernyataannya awal tahun ini.

    Jassy sebelumnya juga mengatakan bahwa peningkatan penggunaan kecerdasan buatan (AI) kemungkinan akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja lebih lanjut, terutama melalui otomatisasi tugas-tugas rutin.

    “Langkah terbaru ini menunjukkan bahwa Amazon kemungkinan telah merasakan cukup banyak peningkatan produktivitas yang digerakkan oleh AI sehingga memungkinkan pengurangan tenaga kerja secara signifikan,” ujar Sky Canaves, analis di eMarketer.

    Menurutnya, Amazon juga berada di bawah tekanan untuk menyeimbangkan investasi jangka panjang dalam pengembangan infrastruktur AI dengan profitabilitas jangka pendek.

    Berdasarkan data situs Layoffs.fyi yang memantau pemangkasan tenaga kerja di sektor teknologi, sekitar 98.000 tenaga kerja telah di-PHK tahun ini di 216 perusahaan, dibandingkan dengan 153.000 posisi sepanjang 2024.

  • Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum frekuensi yang belum tersedia sepenuhnya. 

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G. 

    “Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1,8 GHz dan 2,1 GHz. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Sekadar informasi, Telkomsel dan Indosat menggunakan pita frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz untuk menggelar layanan 5G nonstand-alone (NSA). Artinya, teknologi 5G dijalankan bersamaan dengan teknologi 4G di pita yang terbatas. 

    Menurut Marwan, spektrum yang ideal untuk 5G seharusnya berada di pita 2600 MHz dan 3500 MHz. Frekuensi di pita tersebut masih lebar. 

    Dia menambahkan, beberapa negara juga memanfaatkan pita 700 MHz untuk layanan 5G, yang berarti ekosistemnya sudah matang sehingga ongkos gelar dan adopsi di pasar dapat berjalan cepat. 

    Dia berharap pemerintah dapat segera melelang spektrum baru agar operator dapat melakukan pengembangan layanan secara optimal. Marwan memperkirakan pengembangan 5G di Indonesia baru akan berjalan signifikan setelah spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz tersedia.

    “Insya Allah tercapai [2030] karena kalau kita lihat kan, sekarang yang ada 1800, 2100, 2300, baru ada 3,5. Itu memanfaatkan yang ada aja, mudah-mudahan dengan spektrum real 5G yang datang nih, yang akan dilelang [700 MHz, dan 2,6 Ghz], mudah-mudahan di situ development 5G,” kata Marwan.

    Marwan juga menyampaikan harapan agar proses lelang nantinya mempertimbangkan kemampuan industri dalam menanggung biaya frekuensi yang tergolong tinggi. 

    Menurutnya, industri telekomunikasi belum tersentuh secara signifikan oleh program insentif pemerintah, sementara beban biaya yang ditanggung operator cukup besar.

    “Bayangkan 12,4% dari gross revenue itu adalah cost regular recharges. Itu baru spektrum frekuensi saja, belum yang lain-lain. Jadi wajar,” tuturnya.

    Marwan berharap, program insentif yang disiapkan pemerintah dapat membuat biaya spektrum menjadi lebih terjangkau.

    “Karena kan spektrum-spektrum yang existing sekarang luar biasa harganya, karena tiap tahun mereka naik terus dan sebagainya kan,” katanya.

    Dia  menambahkan, ada beberapa bentuk insentif yang diharapkan pelaku industri, antara lain skema pembayaran bertahap serta penurunan harga dasar per megahertz. 

    “Kemudian juga dikalkulasi antara total existing cost dengan future cost, sehingga kita bisa menurunkan in total secara keseluruhan daya perspektumnya itu turun, kira-kira gitu,” kata Marwan.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.